40 Tahun KPPD DKI: Membangun Koperasi Sehat dan Prima

40 Tahun KPPD DKI

Membangun Koperasi Sehat dan Prima

Terus berinovasi dan melakukan terobosan-terobosan baru menjadi tanggung jawab pengurus, pengawas dan manajemen sebagai pengelola. Dan itu telah dilakukan oleh H. Hasanuddin,B.Sy,SH beserta seluruh jajarannya sejak terpilih sebagai Ketua Umum Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta tahun 2006 menggantikan Mashudi Nur yang memasuki purna tugas – pensiun.

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi anggota menjadi prioritas utama. Karena diyakini bahwa hanya anggota yang benar-benar paham berkoperasi pondasi koperasi akan kokoh. Maka sejak tahun pertama kepengurusan Hasanuddin, Diklat segera dimulai dan dilaksanakan setiap tahun secara berkesinambungan. Program Diklat tahun buku 2019, kecuali Diklat regular tiap tahun, ada program Diklat Kewirausahaan bagi anggota yang 3 – 5 tahun ke depan akan memasuki purna tugas – pensiun. Pilot proyek yang baru kali pertama dilaksanakan yang diikuti 75 orang anggota, merupakan realisasi dari kerjasama KPPD DKI Jakarta dengan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), Jatinangor, Bandung, Jawa Barat.

Awalnya, respon anggota untuk mengikuti Diklat (regular) tidak begitu antusias. Ada angota yang waktu pembukaan datang, tetapi Diklat belum selesai, sudah pulang, tidak mengikuti sesi-sesi selanjutnya. Meski Diklat dilaksanakan di hotel berbintang, agar suasana belajar lebih nyaman. Sebab para anggota itu sehari-hari sudah penat dengan tugas mereka di kantor.

Mengajak pejabat menjadi anggota koperasi, juga tidak mudah. Upaya merekrut anggota bukan hanya menghimbau secara lisan, tetapi juga melalui edaran bahwa di DKI Jakarta ada koperasi besar dan sehat. Petugas dari KPPD pun tak segan-segan mengantarkan formulir. Namun responnya, kurang, kalau tidak boleh dikatakan; “tidak ada.” Apa mungkin mereka tidak percaya kepada pengurus, atau tidak butuh koperasi karena uangnya di bank banyak. Jika sewaktu-waktu butuh uang tinggal ambil, tidak harus utang ke koperasi.

Walau pejabat tinggi DKI tak banyak yang jadi anggota koperasi, bahkan sampai sekarang hanya Tjokropranolo satu-satunya gubenur yang menjadi anggota koperasi, namun kebijakan-kebijakan KPPD selalu didukung. Contoh, saat KPPD melaksanakan Diklat, anggota yang notabenenya pegawai DKI, juga mendapat dispensasi dari atasan.

Bersyukur, perkembangan selanjutnya anggota semakin antusias ikut Diklat, baik untuk tingkat dasar maupun lanjutan. Mereka ingin melihat matarantai materi yang diperdalam, yang memang ada kaitannya. Apalagi dari Pemprov DKI juga memberikan dispensasi bagi anggota untuk mengikuti pendidikan. Dari pihak KPPD pun resmi memintakan izin agar pegawai tersebut bisa mengikuti Diklat koperasi. Pada umumnya, mereka merasa puas karena tahu lebih banyak tentang koperasi.

Meski membutuhkan biaya cukup besar, membina anggota sadar berkoperasi dan menjadi kader militan, sangat penting. Anggarannya tiap tahun mencapai miliaran. Ketika melaksanakan Diklat, misalnya, biasanya selama 3 hari dan diikuti 200 orang biayanya sekitar Rp 600 juta – Rp 700 juta. Belum lagi program wisata bersama yang juga diikuti 400-an peserta. Pernah wisata ke Lombok, Bali, bahkan ke luar Bangkok. Dampaknya positif. Partisipasi anggota meningkat. Parameternya, grafik transaksi dengan koperasi terus meningkat, aset meningkat, SHU juga meningkat. Faktor lain, menyatunya pengurus dan anggota membuat koperasi berkembang dan maju.

KPPD adalah salah satu anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta yang anggotanya 321 koperasi primer dengan anggota individu kurang lebih 220.000 orang. Sebagai ketua PKPRI DKI Jakarta, Hasanudin mengaku, belum pernah melihat ada anggota PKPRI yang melaksanakan Diklat skala besar dan berkesinambungan seperti KPPD. Meski di banyak kesempatan sering menghimbau agar setiap koperasi anggota PKPRI melaksanakan pendidikan bagi anggota, namun diakui belum membuahkan hasil. “Koperasi yang tidak melaksanakan pendidikan bagi anggota, itu bukan koperasi sejati,” tegasnya.

Karena dalam tubuhnya mengalir kental darah koperasi, tidak heran Hasanuddin sering berbicara lantang tentang koperasi. Suatu ketika kepada Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Ngurah Puspayoga, dia mengatakan; “Pak Menteri, kecuali Indonesia, tidak ada Negara di dunia ini yang perekonomiannya diatur dalam konstitusi atau Undang Undang Dasar. Karena amanat konstitusi, wajib hukumnya dilaksanakan. Namun kenyataannya, kapitalis yang menguasai perekonomian kita.

Akibat para petinggi negeri tidak mengerti koperasi, ekonomi kerakyatan tertatih-tatih jalan sendiri. Dari masa ke masa pemerintah tidak mau tahu. Namun insan koperasi sejati juga tidak boleh mengeluh, tak boleh menyerah dan tak boleh cengeng. “Kita – orang koperasi harus berbuat maksimal, apa yang bisa dilakukan untuk bangsa dan Negara tercinta ini. Pemerintah mau peduli koperasi, syukur. Tidak pun, tak apa. Koperasi harus mandiri dari segala aspek,” kata Hasanuddin dengan suara lantang.

Pengurus terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan anggota. Ketika mereka mengajukan pinjaman atau membutuhkan barang, misalnya, selalu diusahakan. Hanya dengan memberikan pelayanan yang baik, terutama saat anggota membutuhkan uang untuk bayaran anak sekolah – kuliah, kontrak rumah, biaya keluarga yang sakit, dan melaporkan secara terbuka aset koperasi melalui RAT tepat waktu, anggota percaya.

Karena RAT KPPD DKI dilakukan dengan system perwakilan, maka laporan lengkap tentang hak dan kewajiban anggota juga disampaikan langsung ke rumah masing-masing anggota. Genap 40 tahun sudah, KPPD DKI melewati jalan berliku, terjal dan mengalami jatuh bangun. Dengan semangat pantang menyerah, pengurus terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada anggota.

Banyak koperasi masyarakat keluh kesah, dan mengajukan proposal bantuan ke pemerintah. Tetapi KPPD yang boleh dibilang di dalam rumah sendiri, tak pernah minta bantuan. Bukan karena gengsi, namun ingin menjaga marwah semangat mandiri. Menurut Hasanuddin, sampai sekarang tidak ada sepeser pun uang penyertaan dari Pemda DKI. Kalaupun kelak ada bantuan – hibah dari Pemda, semua harus jelas, sepenuhnya menjadi milik KPPD DKI, dan tidak boleh diganggu-ganggu. KPPD telah membuktikan, menjadi besar karena pengelolaannya baik, transparan.

“KPPD benar-bernar berjuang mengembangkan bisnis dengan modal sendiri, tidak dapat bantuan dari manapun. Pengurus harus punya komitmen, mandiri, tidak cengeng, apa pun yang dihadapi,” tegas Hasanudiin. Koperasi sebagai lembaga usaha harus berjuang sendiri – mandiri seperti perusahaan pada umumnya. Terlalu banyak dibantu pemerintah, koperasi tak akan mandiri. Keberanian itu akan membuahkan hasil.

Walau boleh dibilang pelayanan kepada anggta sudah prima, namun pengurus dan manajemen terus berupaya untuk memberikan yang lebih baik. Anggota yang pinjam untuk kepentingan sangat urgen, saat mengajukan pinjaman, sejam kemudian segera cair. Pelayanan sudah seperti bank, ada beberapa loket, di ruang tunggu yang cukup representatif, kasir pun kerja cekatan. Angota yang datang mau pinjam uang, selama persyaratan terpenuhi 10 – 15 menit cair. Dengan catatan, gaji dan TKD-nya masih memungkinkan untuk dipotong. Sebagai hadiah ulang tahun KPPD DKI ke-40 akan di-lounching pelayanan system online, sehingga anggota akan dapat bertransaksi menggunakan HP Andorid dari mana saja, tidak harus datang ke kantor.

Belajar dari pengalaman jatuh bangun dalam mengelola koperasi, akhirnya dapat disimpulkan; Mengelola koperasi itu harus fokus, serius, tidak boleh sambilan. Karena koperasi orientasinya kepentingan anggota, pengurus harus melihat apa maunya anggota. Pengurus harus mampu menyerap aspirasi anggota, sebab anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan koperasi. Pengurus tak boleh memaksakan kehendaknya. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota agar benar-benar merasakan manfaat berkoperasi, sangat penting.

Soal regenarasi, sudah dipersiapan, lagi-lagi melalui pendidikan. Karena pemilihan pengurus dilaksanakan 5 tahun sekali, kader-kader terdidik, khususnya peserta Diklat angkatan awal sudah siap menggantikan. “Soal kemampuan, bisa belajar. Tetapi menyangkut amanah, itu yang sulit. Saya selalu mengingatkan; ‘Anda mengurus koperasi, Anda pinjam di koperasi artinya pinjam kepada 12.000 orang. Kalau Anda punya niat jahat, menzolimi koperasi, 12.000 orang itu akan mendoakan Anda. Itu kiatnya menyadarkan orang,” jelas Hasanuddin.

Tak dipungkiri, pengalaman masa lalulah yang membuat Hasanuddin ada rasa kawatir. Agar koperasi aman, berkembang dan maju, dalam merekrut karyawan perlu selektif, punya kapasitas kerja profesional. Posisi manajer sebagai “jendral” lapangan harus memiliki leadership – jiwa kepemimpinan yang mumpuni. Di koperasi, figure seorang ketua sangat penting. Jika ketua tidak punya karakter yang baik, tidak punya wibawa, apalagi tidak amanah, bahaya bagi koperasi. Seorang ketua koperasi, harus tahan banting, tidak mudah tergoda.

Disamping kemampuan manajemen, kemampuan otak, pengurus harus punya kejujuran. Kalau anggota tidak percara lantaran pengurusnya tidak jujur, rusaklah koperasi itu. Intinya, tetap moralitas. Yang sedang ngetren, revolusi mental. Kata-kata itu mudah diucapkan, tetapi untuk orang per orang, sulit mengukurnya. Koperasi bisa berkembang dan maju, dalam pengelolaannya ada beberapa kata kunci. Kunci utama adalah kejujuran. Baik pengurus maupun anggota harus sama-sama punya komitmen perilaku jujur. Kunci lain, keterbukaan – transparan, sehingga anggota dapat pengikuti perkembangan koperasi. Anggota bisa tahu pertambahan aset dan pengurangan aset, tahu siapa saja yang utangnya paling besar, paling rajin menabung dan meminjam, juga tertib mengangsur. Dengan keterbukaan itu bisa saling kontrol.

 KPPD tidak boleh mentok hanya sampai di sini, tetapi harus terus berkembang dan menjadi lebih besar, karena punya potensi sangat besar. Itu sebabnya pengurus menumbuhkan kepercayaan anggota, dan memberdayakan. Pengurus terus berkreasi – berinovasi, misalnya, bagaimana mempersiapkan anggota jelang purna tugas sebagai Aparat Negara Sipil (ANS) bisa berwirausaha. Tujuannya agar setelah pensiun tidak keluar sebagai anggota koperasi. Karena itu jelang pensiun mereka diarahkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.

Untuk praktik usaha, diawali dari kecil-kecilan dulu, buka warung – buka bengkel, pinjam modal dari koperasi. Bila mereka sudah memulai usaha sebelum pensiun, ketika pensiun akan lebih fokus mengembangkan usahanya. Sering kali, setelah pensiun mereka bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Padahal masih terbuka berbagai macam peluang untuk melakukan kegiatan produktif, mengisi masa purna tugasnya. Kalau tidak ada aktivitas, mereka semakin tidak sehat. Semua penyakit bisa muncul.

Jika seseorang keluar dari zona nyaman, dan tidak ada kegiatan yang positif, ANS itu berada di zona nyaman, masuk kerja pagi jam 8, pulang jam 5 sore, begitu terus sepanjang tahun, setelah tidak punya kegiatan seperti masuk penjara. Sangat baik, walau pensiun masih mau menjadi anggota koperasi. Justru yang sudah tidak aktif harus dibina, diberdayakan, dan disejahterakan. Karena mereka punya waktu lebih banyak, potensi yang dimiliki bisa diberdayakan untuk memajukan koperasi. Menjadi anggota koperasi manfaatnya dunia – akhirat. Di dunia anggota menikmati pelayanan ekonomi dan kebersamaan. Membantu – menolong orang lain dengan cara menabung di koperasi, itu juga ibadah – tabungan di akhirat.

Membangun kesadaran anggota untuk menabung lebih besar di koperasi bukan perkara mudah. Pada umumnya, anggota itu ingin pinjam besar, tetapi kalau menabung kecil. Mau pinjam Rp10 juta, menabungnya hanya Rp10.000,- per bulan. Bagaimana koperasi bisa besar, bila anggota ogah-ogahan berinvestasi. Pengurus terus berupaya memotivasi anggota agar berinvestasi lebih besar di perusahaannya sendiri, bernama koperasi. Kegigihan kerja keras dan mempertaruhkan kepercayaan itulah yang lama kelamaan membuat anggota mau menabung lebih besar. Kesadaran terbangun ketika mereka pinjam dengan jumlah besar terpenuhi, dan terlayani dengan baik.

KPPD juga melakukan ekspansi usaha ke bidang lain di luar simpan pinjam, antara lain; kredit elektronik, kredit sepeda motor, penyewaan rumah, persewaan ruang kantor, pertokoan, foto copy, paket lebaran, dan SPBU. Kini juga bekerjasama dengan PT Outletz Worldwide Indonesia untuk melayani anggota belanja ritel online. Sebelumnya menjalin kerjasama usaha dengan PT Oke Vision sebagai penyedia teve berbayar dan PT Dwimitra Raya Sejati penyedia jasa pembayaran transaksi online. Kerja sama di luar pelayanan anggota, sifatnya hanya penunjang.

“Koperasi harus kaya. Tidak kaya, pasti salah kelola. Jika tidak kaya, juga tidak bisa memberikan pelayanan prima kepada anggota. Saya sudah janji dan memberi jaminan kepada anggota saat RAT, kalau anggota pinjam cukup menunggu 10 – 15 menit, cair. Berani memberikan jaminan, karena uangnya memang ada. Karena itu uang anggota sendiri, maka harus diberikan dengan capat,” tegas Hasanuddin.

Agar komitmen pelayanan prima terjamin, KPPD perlu banyak uang. Kalau tidak, anggota akan lari cari pinjaman ke tempat lain. Maka simpanan pokok anggota ditingkatkan. Saat ini simpanan pokok sebesar Rp 400.000,- per bulan. Bagi pegawai DKI, mestinya masih boleh dibilang kecil. Sebab tunjangan kerja daerah (TKD-nya) cukup besar. Pernah, ketika TKD sedikit tersendat, anggota lari pinjam uang ke koperasi. Mengejutkan, dalam 1 hari total pengajuan pinjaman dari anggota mencapai hampir Rp 1 miliar. “Karena itu, mau tak mau KPPD harus punya stock modal,” jelas Hasanuddin.

Kali pertama dalam sejarah KPPD DKI, pengurus periode 2007 – 2012 ketika mengakhiri masa baktinya, saat RAT memberikan hadiah kepada anggota sebagai kenang-kenangan berupa; 1 unit sepeda motor, 1 unit laptop, 1 unit teve LCD 32 inc, 1 unit kulkas 2 pintu dan mesin cuci elektrik. Hadiah diundi bagi anggota dengan kreteria terbaik, ditentukan oleh pengurus. Anggota dengan predikat “ter” adalah; terbanyak menabung dan terbanyak pinjam ke koperasi. Hadiah yang dibagi adalah perwujudan dari pendapatan atas transaksi yang dilakukan anggota. Kini telah menjadi tradisi pula setiap menjelang hari raya keagamaan, khususnya Idulfitri, dibagikan bingkisan hari raya kepada semua anggota.

Kepada para anggota, Hasanuddin mengharapkan; “Anggota jangan hanya menuntut haknya, namun sulit memenuhi kewajiban.” Menabung maunya kecil, kalau pinjam pingin dapat yang besar. Jangka waktu pengembaliannya lama, jasa yang harus dibayar kecil. Kalau ditagih alasannya tidak punya uang. Bahkan banyak yang ‘ngemplang’ tidak mau bayar. Akibatnya koperasi gulung tikar – bangkrut.

Di lingkungan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta yang anggotanya 321 koperasi primer, KPPD termasuk salah satu yang berprestasi. Secara nasional KPPD masuk koperasi sehat, sehingga mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang diserahkan sendiri oleh Menteri Koperasi dan UKM. Atas dedikasinya mengembangkan perkoperasian, khususnya melalui KPPD DKI selama 33 tahun, pada tahun 2014 Hasanuddin menerima penghargaan Satyalencana Wirakarya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penghargaan diserahkan pada puncak perayaan Harkopnas di Medan Sumatera Utara. Hasanuddin mengaku tak pernah berpikir akan mendapat penghargaan, karena tujuan berkoperasi untuk kesejahteraan anggota. Dia bersyukur dan bangga karena upaya meningkatkan kersejahteraan anggota juga memperoleh apresiasi dari luar, dari Kepala Negara. (adit – mar)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *