Adilkah, UMKM Kena Pajak 1 % Dari Pendapatan Kotor

Akhir-akhir ini ada regulasi baru dari Pemerintah CQ Menteri Keuangan yaitu PP no.46 Thanu 2013 tentang Pajak UKM yang mengenakan pajak final terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Nampaknya Menteri Koperasi dan UKM memperkuat – mengamini kebijakan tersebut dengan mengatakan; “UMKM jangan melihat pajak 1% tersebut merupakan suatu beban tetapi merupakan usaha Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.”

Disamping itu juga mengatakan bahwa Assosiasi belum ada yang menolak, berarti kebijakan tersebut diterima. Pernyataan Menkop dan UKM itu sangat menarik untuk disimak lebih dalam, apa benar seperti itu? Atau ungkapan tersebut hanya sebagai utopia belaka? Kita akui bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan Negara dalam usaha menghimpun dana untuk pembangunan, baik untuk sarana prasarana maupun usaha-usaha untuk pengentasan kemiskinan di tanah air.

Pada umumnya UMKM adalah usaha-usaha informal, dimana mereka harus mengeluarkan biaya ekstra (tidak terduga) yang cukup besar, misalnya, retribusi Daerah, keamanan setempat baik yang resmi maupun yang tidak resmi, disamping biaya-biaya tetap berupa biaya modal dari rentenir/bank pelecit, biaya tenaga kerja listrik, air dan lain-lain.

Bayar pajak bagi kita memang wajib, dan tidak masalah. Tetapi yang menjadi persoalan, adilkah regulasi tersebut? Kalau pengusaha yang omset lima milyar keatas pajaknya progresif atas laba bersih (Pendapatan dikurangi Biaya-biaya) sedangkan UMKM dikenai 1% atas Pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya. Itu artinya mendapat laba atau rugi UMKM harus membayar pajak terlebih dahulu, sedangkan pengusaha menengah keatas pajak dikenakan terhadap Laba bersih,  hal ini  menurut saya  kebijakan yang sangat diskriminatif.

Pukulan telak jika PP tersebut berlaku untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Kredit (Kopdit), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) karena biaya yang paling besar pada koperasi kelompok ini adalah Biaya modal (Cost Of Fund), Biaya Rapat Anggota, Biaya Pendidikan anggota. Bukannya Pemerintah memberikan keringanan seperti Negara tetangga kita, malah dipukul dengan palu besi agar mati tak berdaya. Nagara-negara anggota ASEAN kebanyakan memberi keringanan terhadap pajak, misalnya, Thailand koperasi bebas pajak, Malaysia ada keringanan pajak, Philipina juga ada keringan pajak, Singapura bebas pajak asal tidak boleh memasang iklan pada media umum – publik. Bagaimana dengan Indonesia negeriku yang tercinta?

Koperasi dan Pajak

Jika ukurannya omset, lebih kecil atau sama dengan Rp.4,88 milyar maka sebagian besar koperasi akan dikenakan pajak seperti UMKM. Menurut hemat saya koperasi boleh saja kena pajak tetapi pajak yang bagaimana? Jika kita menyimak Filosofi tujuan mendirikan koperasi adalah untuk mengangkat harkat hidup orang kecil atau untuk pengentasan kemiskinan, maka sebenarnya koperasi itu secara lembaga tidak perlu kena pajak, tetapi orang perorang yang ada dalam koperasi harus membayar pajak, baik pajak penghasilan bagi karyawan, manajer serta pengurus dan pengawas maupun pajak atas bunga dan balas jasa simpanan yang terbatas bagi anggota koperasi. Sedangkan pajak itu sendiri untuk pembangunan termasuk untuk membangun masyarakat miskin agar keluar dari kungkungan kemiskinan dan menikmati hidup yang lebih layak dan sejahtera.

Kehadiran koperasi selain untuk pengentasan kemiskinan juga untuk mengurangi Gap antara Si miskin dan Si kaya atau Gap antara Pengusaha Besar dan Pengusaha Kecil. Jika koperasi sebagai lembaga di kejar-kejar harus membayar pajak maka orang yang mengurusi dan bekerja di koperasi suatu ketika akan mundur dan pada akhirnya mereka memutuskan lebih baik koperasinya dibubarkan saja dan usaha mengentasan kemiskinan diserahkan saja kepada Pemerintah.

Padahal jika kita toleh kebelakang (sejarah kelam), pada saat Ekonomi kita hancur-hancuran pada tahun 1997 – 1998 maka banyak karyawan dari Perusahaan besar nganggur dan mereka memilih bekerja di sektor informal untuk menyambung hidup dan siapa yang memberikan pinjaman kepada mereka kalau bukan Koperasi Simpan Pinjam dan lembaga keuangan Mikro?

Koperasi merupakan kumpulan orang yang bersepakat dan saling percaya untuk melakukan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Jika mereka bersepakat dan dicantumkan dalam RAPBK (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Biaya Koperasi) agar keuntungannya akhir tahun menjadi nol dan semuanya didistribusikan untuk kesejahteraan anggota, apa yang mau dikenakan pajak? Atas dasar tersebut maka saya berpendapat bahwa koperasi sebagai kumpulan orang tidak perlu kena pajak, tetapi orang perorang yang ada dalam koperasi tersebut harus membayar pajak.

Selain itu koperasi tetap membayar pajak atas kekayaan yang dimiliki, misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan, dan lain-lain. Dengan demikian orang-orang kaya yang mau menabung uangnya “sembunyi” pada koperasi tetap saja kena pajak sehingga terhindar dari usaha pencucian uang (money laundering). Koperasi yang berhasil mengumpulkan pajak dari anggotanya diharapkan mendapat sedikit perangsang – fee dari kantor pajak. Orang kelurahan saja mendapat fee atas setoran pajak masyarakat, mengapa koperasi tidak diberikan oleh kantor pajak? (bagi-bagi rejekikah atas kelelahan mereka).

Jika mekanisme seperti ini dijalankan saya rasa tidak ada koperasi yang sembunyi-sembuyi tetang pajak karena mereka akan mendapatkan fee dari kantor pajak. Dengan demikan koperasi dan pajak jangan didikotomikan, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu membangun masyarakat kecil yang satu membangun fisik (sarana dan Prasarana) yang lain membangun mental manusia untuk keluar dari kemiskinan.

 

Pajak yang Adil

Masyarakat mengharapkan agar pengenaan pajak terhadap warganegara prinsipnya harus adil dan tidak diskriminatif, berlaku untuk semua warganegara yang memperoleh penghasilan haruslah dibagi untuk Negara agar terlaksananya pembangunan dan pemerintahan. Pajak yang diterapkan secara adil dan layak pasti diterima oleh masyarakat dengan senang hati, tanpa ada rasa  takut karena diintimidasi secara berlebihan. Dipihak lain warga Negara yang membayar pajak pasti menginginkan agar pajak yang dibayar benar-benar digunakan secara optimal oleh Pemerintah sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan pelayanan kepada masyarakat berjalan baik.

Di beberapa Negara yang sudah mapan, pajak itu juga dikembalikan kepada mereka dalam bentuk pelayanan dimasa pensiun. Contoh di Negeri Belanda, sahabat saya menceritakan bahwa mereka yang sudah pernah membayar pajak lebih dari 10 tahun keatas baik itu pegawai swasta maupun Negeri akan mendapat pensiun dari Negara sehingga yang swasta dengan gaji besar mereka tidak menyesal membayar pajak yang besar karena tahu bahwa saat pensiun akan mendapat pensiun dan pelayanan kesehatan dari Negara.

Bagaimana dengan kita di Indonesia ? Banyak eksekutif swasta yang membayar pajak cukup besar tiap bulan, namun Pemerintah tidak pernah memikirkan saat mereka pensiun siapa yang mengurusi? Kalau PNS, Tentara dan Polisi jelas diurus oleh Negara sedangkan pegawai Swasta yang sudah berpuluh-puluh tahun membayar pajak yang cukup besar siapa yang mengurus, sedangkan Perusahaannya sudah putus kontrak kerja dan masuk usia pensiun. Hal inilah yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah agar setiap warga Negara yang sudah menyumbangkan darma bakti kepada Negara harus diperhatikan, paling tidak sebagian kecil pajak yang telah dibayar untuk jaminan masa tua dari pegawai swasta sehingga ada rasa keadilan.

Kalau sekarang belum, mudah-mudahan untuk anak cucu kita nanti akan mendapatkan pelayanan seperti di Negara-negara yang sudah mapan dan mengurusi rakyat negaranya dengan baik, tentu dengan syarat pajak yang dipungut tidak dikorupsi dan sarana yang dibangun kekuatannya untuk 100 tahun  yang akan datang sehingga pajak yang diterima kemudian dapat di invest untuk kesejahteraan masa tua bagi warga negara yang sudah membayar bajak dengan tertip. Semoga !!!

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *