Akankah UU Perkoperasian yang Baru Berakhir di MK Lagi Makin Kencang Suara Penolakkan RUU Perkoperasian

Ketika sebagian Gerakkan Koperasi Indonesia (GKI) mengajukan Judicial Review (JR) Undang Undang (UU) No 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian ke Mahkamah Konstitusi (MK), putusan MK pada 28 Mei 2014 mengabulkan gugatan tersebut. Tak tanggung-tanggung, yang dibatalkan seluruh materi muatan UU tersebut.

Para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi.

Misalnya, definisi koperasi menempatkan koperasi hanya sebagai ”badan hukum” dan atau sebagai subjek berakibat pada korporatisasi koperasi. Membuka peluang modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi. Hal itu bentuk pengerusakan kemandirian koperasi. Karena itu, para pemohon meminta MK membatalkan pasal-pasal itu karena bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah menilai Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian yang menyebut koperasi sebagai badan hukum tidak mengandung pengertian substantif, merujuk pada pengertian sebagai bangunan perusahaan khas. Hal tidak sejalan dengan koperasi seperti dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Dalil pemohon bahwa pengertian koperasi mengandung individualisme, sehingga dalil pemohon beralasan menurut hukum.

Pasal 50 ayat (1) huruf a, ayat (2), huruf a dan e dan Pasal 56 ayat (1) yang memberi tugas kepada pengawas untuk mengusulkan pengurus, menerima atau menolak anggota baru hingga memberhentikan anggota kontradiktif dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) yang menjadikan demokrasi dan persamaan sebagai nilai dasar kegiatan koperasi. Pasal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi.

Pasal 68 dan Pasal 69 yang mengharuskan anggota koperasi membeli sertifikat modal koperasi adalah norma yang tidak sesuai prinsip koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka dan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Ini berarti orientasi koperasi telah bergeser ke arah usaha bersama sebagai modal (materil dan finansial) utamanya. Karenanya, filosofi UU Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Pengertian koperasi itu ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam UU Perkoperasian, sehingga mereduksi atau bahkan menegasikan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas. Menurut Mahkamah, UU Perkoperasian No 17 tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945, dan menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah putusan ini. Untuk menghindari kekosongan hukum, Mahkamah menyatakan berlaku kembali UU Perkoperasian 1992.

Bagi gerakkan koperasi, khususnya para praktisi sangat merindukan adanya UU perkoperasian yang visioner, mampu menjawab tantangan zaman maupun perubahan teknologi yang begitu pesat namun tetap tidak kehilangan Ruh Koperasi. UU No 25 tahun 1992 dinilai tidak sesuai, jauh ketinggalan zaman. Tengat waktu pembahasan RUU setelah dibatalkannya UU No 17 tahun 2012 oleh gerakkan koperasi, khususnya pendukung JR ke MK dianggap terlalu lama. Genap 5 tahun sudah UU yang dirindukan itu belum juga selesai di bahas oleh wakil rakyat di parlemen bersama pemerintah.

Baru jelang perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72 di Purwokerto, Jawa Tengah, terbetik kabar UU Perkoperasian akan disahkan tahun ini, 2019. Di tengah gegap gempita Harkopnas yang puncak acaranya semula akan dihadiri Presiden Joko Widodo, namun batal. Bahkan spanduk selamat datang Wakil Presiden Republik Indonesia Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, di perempatan jalan protokol, di depan hotel tempat tamu-tamu VVIP menginap, dan hanya 200-an meter dari Gor Satria, pusat pelaksanaan puncak acara Harkopnas 12 Juli 2019, yang didambakan juga tidak datang, diwakili Menko Perekonomian Darmin Nasution. Akibatnya banyak peserta kecewa, dan tidak sedikit mereka yang datang dari luar daerah pulang lebih awal sebelum sambutan-sambutan pejabat usai.

Usai acara, banyak peserta ngopi di warung-warung tenda dan di bawah pohon rindang sambil memperhatikan pengunjung yang hilir mudik belanjaan. Tidak jauh dari tempat duduk wartawan Majalah UKM, dan beberapa rekan pers lain, baik dari media cetak maupun online khususnya yang ada di Jawa Tengah, terdengan perbincangan cukup serius tentang UU Perkoperasian. Di antara mereka mengaku sudah dapat info bahwa RUU akan disahkan sebelum anggota DPR periode 2014 – 2019 berakhir masa baktinya. Yang menjadi fokus perbincangan, alih-alih UU tersebut akan banyak memuat pasal visioner dengan Ruh Jatidiri Koperasi; demokrasi, swadaya, dan mandiri, tetapi justru sebaliknya. Banyak pasal yang akan menjadi pembelenggu gerak langkah raktisi koperasi.

Sepertinya diskusi informal di bawah tenda sambil ngopi sore itu terus bergulir, bak bola salju. Kristalisasinya, banyak tokoh gerakkan dan praktisi koperasi dari berbagai daerah menyatakan menolak disahkannya RUU menjadi UU. Gerakkan Credit Union (CU) – Koperasi Kredit (Kopdit) di Kalimantan Barat (Kalbar) yang memiliki 4 sekuder, yaitu; Puskopdit BKCU) Kalimantan, Puskopdit Borneo, Puskopdit Khatulistiwa dan Puskopdit Kapuas menyatakan menolak disahkannya RUU yang dinilai banyak kejanggalan.

Ketua Puskhat, Mikael dan Ketua Pus Borneo, Gabriel Marto kepada Majalah UKM menjelaskan bahwa Keempat Puskopdit di Kalbar jumlah anggotanya 65 CU primer dengan jumlah anggota perseorangan 1.235.036 orang. Sedangkan aset sampai akhir Desember 2018 sebesar Rp 15,8 triliun. Dari kawasan timur Indonesia, khususnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), praktisi koperasi yang sempat ditemui Majalah UKM adalah Fransiskus De Fransu, General Manager (GM) Puskopdit Swadaya Utama Maumere, Wara Sabon Dominikus dan Vincentius Repu keduanya dari Puskopdit Timor, mereka menyatakan bahwa seluruh Kopdit Primer di jejaringnya menolak RUU yang kini masih dibahas di parlemen disahkan menjadi UU.

Di NTT yang oleh Fransu dikatakan menjadi surganya perkembangan koperasi, terkhusus koperasi kredit, kini ada 5 Puskopdit yaitu; Puskopdit Swadaya Utama di Maumere, Puskopdit Flores Mandiri di Ende, Puskopdit Timor di Kupang, Puskopdit Manggarai Raya, dan Puskopdit Sumba. Dari 5 Puskopdit tersebut memiliki 144 anggota Kopdit primer yang sudah menghimpun 769.217 anggota, dan memiliki total aset sebanyak Rp 5 triliun lebih.

Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) yang memiliki anggota 37 Puskopdit, menaungi 886 Kopdit primer dan memiliki aset gerakkan sebesar Rp 32.575.540.505.795,- juga menolak pengesahan RUU Koperasi yang masih dibahas di parlemen. Alasannya, karena RUU tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28 dan 33 (1) UUD 1945, juga tidak mencerminkan dukungan terhadap kemandirian, nilai-nilai dan prinsip koperasi, demokrasi ekonomi menjadi esensi koperasi sejati.

Sekretaris Puskopdit BKCU Kalimantan Agustinus Alibata mengatakan bahwa koperasi kredit di Kalbar minta agar dilakukan penghapusan organisasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai wadah tunggal dalam RUU – Pasal 130. “Hal itu merupakan pelanggaran hak-hak warga negara untuk bebas berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh UUD 45. Ini juga bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kerja demokrasi yang dihargai tinggi oleh gerakkan koperasi.

Gerakkan Kopdit yang telah tumbuh berkembang sejak tahun 1976 di Kalbar, kata Mikael, menyatakan berpegang teguh pada 3 pilar utama yaitu; pendidikan, solidaritas dan swadaya. Menurut gerakkan ini, wadah organisasi gerakkan koperasi yang kokoh itu juga harus ditumbuhkan secara sukarela dan kekuatan swadaya darianggotanya, bukan dengan cara paksa. “Untuk itu kami menolak untuk diwajibkan membayar iuran untuk Dkopin (Pasal 82) serta penggunaan dana dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun APBD untuk Dekopin.

Gerakkan Kopdit juga mengkritisi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 122 tentang penyisihan laba BUMN atau BUMD untuk koperasi. Pasalnya, ketentuan ini bentuk pelecehan  terhadap organisasi dan badan hukum koperfasi yang disebut oleh UUD 45 sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. “Kami menganggap bahwa UU Koperasi itu harusnya memberikan sebuah penghargaan tinggi terhadap badan hukum koperasi. Caranya, justru diberikan peluang sebagai badan hukum untuk pengelolaan layanan public sebagaimana badan hukum perseroan yang dijadikan sebagai badan hukum BUMN – BUMD” tegas Mikael.

Gerakkan Kopdit se-Kalimantan Barat juga meminta penghapusan berbagai bentuk potensi terjadinya birokrasi dalam proses pendirian koperasi (Pasal11), serta intervensi terhadap hal-hal teknis urusan rumah tangga koperasi, dalam perencanaan kerja koperasi (Pasal 77,78,79,80) sampai dengan persoalan alokasi surplus hasil usaha (SHU) (Pasal 87) yang sebenarnya telah menjadi urusan masing-masing koperasi itu sendiri.

Secara filosofis, koperasi adalah organisasi yang mengatur dirinya sendiri (self regulated organization). Sebab, koperasi itu bekerjanya dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip. Jadi yang benar, tidak perlu mengatur-atur sampai mendalam ke urusan rumah tangga mereka. Prinsip dan nilai koperasi serta anggaran dasar koperasinya yang baik cukup direkomendasi dan kemudian dijaga kepentingan publiknya.

RUU Perkoperasian yang ada saat ini banyak mengintervensi dan mengatur-atur koperasi sampai ke dalam itu justru merusak jatidiri koperasi itu sendiri. Bahkan ditengarai banyak pasal yang dijadikan sebagai rompi pengamab kepentingan elit untuk menjadikannya sebagai proyek. Dalam RUU tersebut berpotensi koperasi sebagai alat seperti era Orba.

Sikap gerakkan Kopdit di Kalbar juga didukung gerakkan Kopdit se-NTT. Mereka berpendapat bahwa sebuah undang-undang perkoperasian itu baiknya memberikan pengakuan terhadap praktik kerja terbaik dari koperasi di lapangan dan melindungi koperasi dari perusakan citra baik koperasi yang selama ini terjadi. Mereka berharap, justru bagaimana UU itu dapat memberikan sanksi seberat-beratnya bagi koperasi papan nama dan rentenir yang berbaju koperasi.

Beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dekopin Mohamad Sukri menuduh di belakang upaya penolakan terhadap RUU Perkoperasian itu di-back up oleh renternir. Ini adalah pelecehan terhadap Komisi VI DPR RI dan gerakkan koperasi yang mendukung penolakan RUU. Tuduhan tersebut menimbulkan keresahan di gerakkan Kopdit. “Kami ini menolak Dekopin, dan kami anti renternir. Kopdit dibangun secara swadaya dan solidaritas anggota. Pendidikan sebagai pilar penting sejak gerakkan Kopdit dimulai tahun ’70-an di Indonesia. Gerakkan kami lahir justru untuk memerangi renternir,” tegas Mikael.

Aktivis koperasi, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto Ph yang getol mengavokasi untuk menolak RUU Perkoperasian mengatakan, dari awal lembaganya telah mengusulkan agar sanksi berat diberikan kepada rentenir yang berbaju koperasi. Suroto mengaku, ketika dirinya dimasukkan sebagai salah seorang anggota Tim Pemerintah draft kajian akademik dan draft RUU-nya sudah jadi. Artinya, tidak dari awal. Karena itu dia banyak mempersoalkan hal-hal yang substansial. Namun masukannya tidak dimasukkan dalam perbaikan draft. “Bahkan di parlemen draftmenjadi tambah berantakan karena banyak muncul tambahan substansi tanpa dasar, dan tanpa kajian akademik,” jelasnya.

Cara menyusun UU Perkoperasian itu, menurut Suroto harus ada landasan teorinya. Prinsipnya ada tiga yaitu; rekognisi, distingsi dan proteksi. Apa yang direkognisi, diberi distingsi dan diproteksi? Tidak lain dan tidak bukan adalah soal nilai dan prinsip koperasinya, karena UU koperasi itu untuk organisasi self regulated. Waktu pembahasan UU No 17 dulu, gerakkan koperasi diundang dan memberikan masukan. Namun masukannya tidak digubris. “Sekarang lebih parah lagi, karena gerakkan koperasi, khususnya Kopdit tidak dilibatkan sama sekali,” jelas Abat Elias, Ketua I Inkopdit. Idealnya, koperasi-koperasi besar yang sudah berpengalaman diundang dan diminati pendapatnya.

Memang, seringkali partisipasi public dalam penyusunan kebijakan hanya dilakukan untuk formalitas belaka. Akan percuma kalau gerakkan koperasi tidak diajak membahas secara detail. Sebenarnya pemerintah pusat juga bisa meminta masukan dari pemerintah provinsi dan kabupaten – kota secara simultan untuk mendiskusikan draft RUU. Jika RUU itu disahkan menjadi UU, namun gerakkan koperasi menolaknya, kerja pemerintah dan DPR akan menjadi sia-sia apabila MK mengabulkan permohonan  pasal-pasal yang ditolak. (mar)

This entry was posted in Sajian Khusus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *