Akhirnya UMKM dan Koperasi Dikeluarkan dari DNI

Mayoritas pengusaha Indonesia usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Saya alumni UMKM, keluarga dan anak-anak saya juga UMKM,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri dan menutup acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Sala, Jawa Tengah, pada 28 November 2018 silam.

Menurut Presiden, ada 62 juta UMKM, sekitar 116 juta orang, 80% berada di sektor UMKM baik sebagai pengusaha maupun karyawan, dan kontribusinya sangat siginifikan. Karena produk domestik bruto (PDB) dari UMKM 60%, maka pemerintah berpihak kepada UMKM. Penurunan bunga kredit untuk rakyat (KUR) dari 22% menjadi 7%, PPH final dari 1% turun menjadi 0,5% adalah keberpihakan kepada UMKM. “Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-XVI mengenai relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), saya putuskan di sini, saya pastikan dan saya jamin tidak dijalankan untuk UMKM dan Koperasi,” tegas Presiden, seraya disambut aplaus gegap gempita peserta Rapimnas.

Presiden mengaku saat itu belum menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang PKE XVI. Namun, karena ada “bocoran” informasi tentang isi Perpres tersebut, masyarakat pun segera merespon, dan sangat mengkhawatirkan jika 54 poin DNI itu benar-benar diberlakukan kepada Koperasi dan UMKM. Karena kebijakan relaksasi DNI yang berkaitan dengan UMKM itu menimbulkan multitafsir, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha. Pelaku usaha khawatir bidang UMKM dan Koperasi bisa dimasuki 100% modal asing.

Ketua Asosiasi UMKM Ikhsan Ingratubun dan Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua, H.R. Soepriyono, mengkhawatirkan nasib pelaku UMKM dan industri rumahan akan terpinggirkan pasca pemerintah mengeluarkan relaksasi DNI lewat PKE XVI. Calon anggota dan anggota biasa KSP Kodanua sampai Desember 2018 ini telah mencapai sekitar 18.000-an, dan sebagian besar, lebih dari 60% adalah pelaku UMKM. Baik Ikhsan maupun Soepriyono yang juga menjabat sebagai pengurus Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) menyayangkan usaha yang dikeluarkan dari DNI bisa merambah ke sektor UMKM yang seharusnya mendapat dukungan pemerintah.

Sebelum Presiden akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan UMKM dari DNI, Kadin Indonesia juga melakukan protes. Kebijakan ini menurut Ketua Kadin Rosan Roeslani sangat berpotensi mengancam usaha kecil dan menengah UMKM. Terlebih menurut dia, kebijakan ini muncul tanpa berkordinasi dengan pengusaha. Kadin, menurut Rosan, menyesalkan karena dari awal tidak diajak bicara terkait kebijakan tersebut. Ada persepsi bahwa relaksasi DNI bisa menggerus sektor UMKM.

Rata-rata orang asing memiliki modal cukup kuat apabila dibandingkan dengan masyarakat Indonesia. Maka pihak asing akan lebih diuntungkan. Jika orang asing masuk dengan modal cukup kuat, maka pola kapitalisme yang akan diterapkan. Karena modal adalah sumber kekuatan. Orang-orang kita masalahnya kurang modal dan tidak punya akses untuk mendapatkan modal. Dengan kebijakan tersebut Kadin mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan. Kadin akan mendukung selama kebijakan itu memberikan dampak positif bagi industri di dalam negeri.

Menteri Koordinator Perekonomian RI Darmin Nasution menjelaskan bahwa dalam paket kebijakan ekonomi jilid 16 ada sejumlah bidang usaha yang modalnya dapat diperoleh dari investasi asing hingga 100%. Di antaranya adalah galeri seni sektor pariwisata, galeri pertunjukan seni sektor pariwisata, angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek. Selain itu juga angkutan pariwisata dan angkutan jurusan tertentu sektor perhubungan, angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang, dan jasa sistem komunikasi data sektor Kominfo.

Relaksasi DNI memang diperlukan. Akan tetapi, setelah komunikasi dan mendengarkan aspirasi dari jajaran Kadin dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Gerakan Koperasi Indonesia (GKI) diputuskan untuk mengeluarkan urusan yang berkaitan dengan UMKM dan Koperasi dalam relaksasi DNI. “Intinya, jangan meragukan komitmen pemerintah, komitmen saya pada UMKM, dan Koperasi,” tegas Presiden.

DNI diperlukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara tetangga. Perkembangan ekonomi Indonesia terpantau lebih lambat. Dari data yang ada, perkembangan kita lebih rendah dibanding dengan Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Perkembangan negara-negara tersebut lebih pesat lantaran mereka lebih terbuka dengan asing. Indonesia juga harus menawarkan investasi yang menarik agar bisa membuat investor menanamkan modalnya di dalam negeri. Tanpa investasi, sulit untuk mendorong perekonomian.

Kebijakan ini bisa mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap investasi yang masuk ke Indonesia makin besar. Kebijakan ini memberi kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM dan Koperasi masuk ke seluruh bidang usaha. Adapun bidang usaha yang sudah dibuka bagi Penanaman Modal Asing (PMA), namun sepi peminat, pemerintah memberi kesempatan PMA memiliki porsi saham lebih besar.

Pemerintah merelaksasi sejumlah ketentuan DNI dalam PKE XVI. Terdapat 5 bidang usaha yang kepemilikannya 100% boleh dimiliki oleh PMA. Harapannya, kebijakan tersebut bisa mendorong substitusi barang impor. Membuka kesempatan kepada asing bukan berarti menghilangkan ruang untuk pengusaha lokal. Revisi DNI diputuskan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dalam negeri. Salah satunya ialah transfer teknologi saat asing masuk.

Dicontohkan, puluhan tahun lalu pembangunan gedung bertingkat di Indonesia selalu ditangani asing. Perusahaan Indonesia hanya berperan sebagai sub kontraktor. Sementara saat ini kontraktor dalam negeri sudah mampu membangun sendiri lantaran ada transfer ilmu pengetahuan. Kedatangan asing juga disertai aliran valuta asing ke dalam negeri, untuk mengurangi defisit perdagangan.

Tidak berarti dikeluarkan DNI itu, langsung bisa asing (masuk), karena ada undang-undang yang lebih tinggi yaitu UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diamanatkan oleh UUD 1945.  Pemerintah memperkecil daftar bidang usaha asing dalam DNI, dengan tujuan untuk mempermudah perizinan investasi masuk ke dalam negeri. Dari 54 bidang usaha, 5 di antaranya telah dikeluarkan dari DNI sehingga ditingkatkan kepemilikannya oleh modal asing hingga 100%. Ke-5 bidang usaha tersebut antara lain terkait jasa konstruksi migas, jasa pengeboran migas di laut, jasa internet dan telepon, industri farmasi, dan jasa jajak pendapat atau survei.

Pemerintah berupaya mengundang arus modal ke Indonesia, terutama ke investasi berbasis ekspor maupun substitusi impor, salah satunya dengan membuat sistem layanan elektronik terpadu (OSS). Dengan demikian, pemerintah berharap rencana insentif baru ini dapat mendukung neraca transaksi modal dan finansial yang selama ini masih mengalami surplus dan selalu diandalkan untuk membiayai defisit transaksi berjalan.

Pada Konferensi tahunan APEC 2017, dua negara super power Amerika Serikat (AS) dan China bersitegang. Mereka sulit disatukan dan dijembatani. Artinya kondisi ekonomi masih dan sangat berpotensi pada ketidakpastian. Pada pertemuan G 20, perang dagang masih terjadi. Tetapi kita harus tetap optimis dalam ketidakpastian. Selalu ada kesempatan dalam kesulitan. Banyak minat industri yang ingin masuk ke Indonesia. Jika tarif masuk ke AS naik, maka mereka pasti akan mencari partner di luar mitra lawan dagangnya.

Problem terbesar pada neraca perdagangan. Bila ekspor, hilirisasi dengan industrialisasi maka akan meningkatkan nilai tambah. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang mampu melahirkan para pemimpin. Mulai dari level terbawah hingga pimpinan tertinggi harus memiliki sikap yang open mind, siap menghadapi ketidak-terdugaan, bisa bereaksi cepat terhadap perubahan yang ada, goal oriented, dan yang terakhir berkolaborasi.

Guna mendukung perkembangan dan kemajuan usaha super mikro, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyediakan anggaran cukup besar bagi usaha Ultra Mikro (UMi). Ini tahun ketiga pemerintah memberikan kredit kepada UMi yang dananya dari APBN. Tahun 2017 anggarannya Rp1,5 triliun, tahun 2018 Rp2,5 triliun, dan tahun depan (2019) Rp3 triliun. Anggaran untuk membantu UMi tahun 2018 diperkirakan hanya akan menghabiskan sebesar Rp1,8 triliun hingga akhir tahun.

Dalam penyaluran anggaran bagi UMi, pemerintah berinovasi bekerja sama dengan lembaga lain yang bergerak dalam bidang digital payment seperti; T-cash, T-money, Gopay, dan Bukalapak. Hal ini dilakukan untuk mendukung era industri digital atau industri 4.0, lalu mengurangi penggunaan uang tunai atau cashless, sekaligus bisa memudahkan pemerintah dalam memantau penyaluran bantuan bagi pengusaha UMi.

Pemerinah telah menyalurkan pembiayaan kepada 608.000 pengusaha mikro. Ada dua cara penyaluran Kredit UMi ini. Pertama adalah penyaluran secara tunai lewat PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, PT Bahana Artha Ventura. Cara berikutnya adalah lewat Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang dicairkan lewat uang elektronik seperti gopay, t-cash, t-money, e-money, sampai Bukalapak. Tujuan digandengnya penyedia jasa uang digital dalam penyaluran kredit ini adalah untuk menjangkau pengusaha super mikro yang selama ini tak bisa didanai oleh perbankan. Melalui digital, semua punya footprint-nya, jadi bisa di-tracking sampai ke akar rumput dan  bisa dilihat apakah volume kegiatan ekonominya meningkat.

Para pengusaha UMi bisa mendaftarkan diri dan mengajukan pinjaman secara online. Mereka yang sebelumnya tidak bisa menjangkau program KUR bisa mendapat permodalan. Kemenkeu berharap, kendala pembiayaan yang selama ini menghambat pelaku usaha pemula bisa teratasi. KUR tidak bisa menjangkau pengusaha UMi, yang besar pinjamannya tidak sampai Rp10 juta. Anggaran KUR tahun 2018 sebesar Rp11,9 triliun itu subsidi bunga, tahun 2017 sebesar Rp9 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp12,1 triliun. Dengan subsidi bunga sebesar itu, jumlah KUR bisa lampaui 100 triliun atau 30% dari total populasi UKM. (adt – my)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *