Akibat Mahalnya Biaya Logistik Harga Satu Zak Semen di Wamena Rp 500.000,-

Pada periode kedua pemerintahannya, Mei 2011, Presiden Suslo Bambang Yudhoyono meluncurkan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025.

Sukses pelaksanaan rencana induk itu disebut sangat bergantung baik pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional maupun konektivitas ekonomi internasional Indonesia dengan pasar dunia. Dapatkan konektivitas ekonomi dalam negeri mendorong ekonomi tahun 2014?

Dalam buku Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025 itu disebut pula bahwa konektivitas nasional merupakan pengintegrasian 4 elemen kebijakan nasional. Keempat elemen kebijakan nasional itu adalah sistem logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Konektivitas nasional menyangkut kapasitas dan kapabilitas suattu bangsa dalam mengelola mobilitas 5 unsur utama. Pertama, personel – penumpang, yang menyangkut pengelolaan lalulintas manusia di, dari, dan, ke wilayah. Kedua, material – barang abiotik, yang menyangkut mobilitas komoditas industri dan hasil industri. Ketiga, material – unsur biotik – spesies, yang menyangkut unsur makhluk hidup di luar manusia, seperti ternak, racun biologi, serum, biji-bijian, bioplasma, biogen, dan senjata biologi. Keempat, jasa dan keuangan, yang menyangkut mobilitas teknologi, sumber daya manusia, dan modal pembangunan bagi wilayah. Kelima, informasi, yang menyangkut informasi untuk kepentingan pembangunan wilayah. Hal ini sangat terkait dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam konsep pemerintahan tersebut konektivitas melalui jalur laut dilaksanakan dengan memaksimalkan Selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). ALKI yang dimaksud adalah ALKI 1 yaitu Selat Malaka, ALKI 2 Selat Lombok dan Selat Makasar, serta ALKI 3 yaitu Selat Ombai Wetar.

Simpul-simpul transpoirtasi diintegrasikan, baik pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi, kawasan pergudangan, maupun banda udara. Selain itu sistem tata kelola arus barang, arus informasi dan arus keuangan harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, serta dapat dipantau melalui jaringan informasi dan komunikasi virtual.

Fokus penguatan konektivitas nasional itu dilakukan antara lain dalam penguatan konektivitas intrakoridor ekonomi dan antarkoridor ekonomi. Ada 6 koridor ekonomi yang ditetapkan pemerintah yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali – Nusatenggara, dan Papua – Kepulauan Maluku. Konsep pemerintah tersebut baru konsep di atas kertas. Implementasi di lapangan masih harus dilihat lagi hasilnya.

Rencana Induk ini telah menarik perhatian dunia karena konektivitas nasional tidak terlepas dari konektivitas internasional. Bank Pembangunan Asia, dan juga Bank Dunia menyadari bahwa konektivitas yang buruk, hambatan infrastruktur, dan biaya logistik yang tinggi menyebabkan Indonesia kesulitan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pengurangan kemiskinan, dan inflasi yang lebih rendah.

ADB dan juga Bank Dunia member gambaran yang lebih jelas bagaimana konektivitas dalam negeri buruk dalam hal biaya pengiriman peti kemas. Biaya pengiriman satu peti kemas 40 kaki atau 12,2 meter dari Jakarta daqn Surabaya ke Bitung, Sulawesi Utara, adalah US$ 600 atau setara Rp 6.817.800,- Padahal biaya dari Jakarta ke Singapura hanya US$ 300 atau setara Rp 3.408.900,- per peti kemas 40 kaki. Hal itu terjadi karena kapal peti kemas yang kecil sehingga skala ekonominya tidak bisa menyamai kapal peti kemas besar.

Produksi peti kemas bergerak per jam di Indonesia juga rendah. dengan tipe Derek yang sama, produktivitas peti kemas bergerak per jam di pelabuhan di Indonesia adalah 40 – 45 peti kemas. Bandingkan dengan pelabuhan Singapura yang mencapai 100 – 110 peti kemas. Keterlambatan pembongkaran peti kemas di pelabuhan juga sering kali menyebabkan sejumlah kapal sering meninggalkan Pelabuhan Tanjung Priok ketika pembongkaran peti kemas belum tuntas.

Buruknya logistic dan infrastruktur terefleksi misalnya dalam hal perbedaan harga beras antar pulau terpencil yang dapat mencapai 70%. Hasilnya adalah inflasi tinggi di sejumlah provinsi di Indonesia. Contoh lain, satu zak semen yang di Jakarta atau Surabaya harganya Rp 50.000,- semen yang sama bisa seharga Rp 75.000,- per zak di Jayapura dan Rp 500.000,- per zak di Wamena.

Berdasarkan data Bank Dunia, peringkat kompetensi logistik Indonesia yang pada tahun 2007 berada di urutan ke-43, melorot ke peringkat 75 pada tahun 2010. Peringkat kompetensi logistik meningkat lagi ke posisi 59 tahun 2012, tidak sebaik peringkat tahun 2007. Di antara Negara-negara Asia Tenggara sekalipun, peringkat kompetensi masih berada di bawah Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Di bawah Indonesia adalah Kamboja, Laos dan Myanmar.

Data Kamar Dagang dan Industri Indonesia tahun 2013 menyebutkan, biaya logistik Indonesia mencapai 27% dari produk domestik bruto (PDB). Bandingkan dengan biaya logistik Korea Selatan yang hanya 16,3% PDB, Jepang 10,6% PDM, dan Amerika Serikat (AS) Cuma 9,9% PDB. Jika PDB Indonesia tahun 2012 mencapai Rp 8.241,9 triliun, berarti biaya logistik Indonesia senilai Rp 2.225,3 triliun. Biaya logistic Indonesia itu lebih besar dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 yang sebesar Rp1.548,31 triliun atau 143,7%.

Biaya logistik Indonesia lebih tinggi bila dibandingkan dengan Negara lain karena syitem distribusi yang tidak efisien sehingga memerlukan ongkos transportasi yang cukup besar. Biaya logistic Indonesia itu jika dirinci terbesar untuk ongkos transportasi yaitu 66,8% kemudian diikuti ongkos penanganan persediaan 5,64%, dan ongkos adminitrasi 5,64%.

Meskipun demikian, pemerintah mulai berupaya memperbaiki konektivitas dalam negeri. Salah satunya adalah memperaiki waktu tunggu bongkar muat sejumlah pelabuhan, terutama Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang menangani lebih dari dua per tiga perdagangan internasional Indonesia. Bank Dunia mencatat, ada kemajuan waktu tunggu kapal bongkar muat di Tanjung Priok yang telah meningkat dua kali lipat jika dibandingkan tahun 2011 menjadi rata-rata lebih dari 10 hari pada Agustus 2013.

Beberapa lembaga donor juga telah menyatakan komitmennya untuk ikut membiayai peningkatan konektivitas tersebut. ADB telah memberikan pinjaman program US$ 300 juta atau setara Rp 3,4 triliun pada November 2012. Bank Dunia juga member bantuan US$ 100 juta atau setara Rp 1,136 triliun. Bantuan Bank Dunia itu ditujukan khusus untuk memperkuat kerangka kebijakan peningkatan logistik perdagangan, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas perdagangan nasional. (dm)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *