Asuransi Bencana Penting Namun Pemerintah Belum Memikirkan

Sebagai Negara yang berada di kawasan sabuk api, kita harus akrab dengan bencana alam. Di awal tahun 2014 ini saja sudah merasakan berbagai macam bencana. Menurut catatan sudah lebih dari 280 bencana yang menyapa Indonesia dengan kurban jiwa lebih dari 200 nyawa, serta 1,5 juta orang terpaksa harus mengungsi. Bencana yang menyapa kita itu antara lain; eropsi Gunung Sinabung, banjir di Manado, Jakarta, Pantura hingga erupsi Gunung Kelut.

Setiap kali terjadi bencana yang menjadi persoalan bukan hanya bagaimana melakukan tanggap darurat, tetapi juga bagaimana menghidupkan kembali kehidupan masyarakat. Itulah tantangan terberat yang harus dihadapi. Kita membutuhkan apa yang disebut Asuransi Bencana supaya kemudian masyarakat kita bisa bangkit kembali dan bisa melanjutkan kehidupannya yang sejahtera.

Meskipun Indonesia akrab dengan bencana ternyata anggaran untuk penanggulangan bencana masih sangat minim. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah hanya mengalokasikan kurang dari 0,5% dari total belanja atau sekitar Rp 7 triliun saja untuk pos penanggulangan bencana. Padahal rata-rata kerugian material akibat bencana di Indonesia sekitar Rp 30 triliun per tahun.

Dari beberapa bencan di awal tahun 2014 seperti banjir di Manado, Jakarta, dan Pantura, ditambah erupsi Gunung Sinabung saja kerugian diperkirakan sudah lebih dari Rp 13 triliun. Belum lagi kerugian atas erupsi Gunung Kelud di Kediri, Jawa Timur yang juga tidak kalah dahsyat. Besarnya kerugian yang timbul akibat bencana tersebut memunculkan wacana perlunya Negara ini untuk mengasuransikan. Tetapi APBN sepertinya belum akrab dengan sistem asuransi karena dianggap membiayai yang tidak berwujud seperti resiko bencana, sehingga diperlukan payung hukum agar APBN dapat meng-cover asuransi.

Di berbagai Negara berkembang seperti China, Turki, bahkan Irak juga memiliki program wajib asuransi bagi warganya. Amerika Serikat (AS) bahkan pemerintahnya juga menerbitkan obligasi bencana. Langkah prefentif harus segera dilakukan pemerintah untuk mengurangi kerugian dampak bencana agar cepat bangkit. Meski tidak menyelesaikan bencana, setidaknya asuransi adalah upaya nyata untuk berdamai dengan kehendak alam.

Asuransi bencana itu sebetulnya ada kaitannya dengan manajemen resiko. Kalau kita bicara mengenai manajemen resiko, salah satu metode pengelolaannya adalah resiko itu kita transfer – dipindahkan kepadan perusahaan asuransi. Untuk itu diperlukan adanya premi sebagai harga dari pemindahan tersebut kepada perusahaan asuransi. Jadi, kalau kita sebut asuransi bencana berarti mengasuransikan resiko bencana, dan yang akan ditanggulangi adalah dampak – akibat dari bencana tersebut yang menimbulkan kehancuran.

Bicara mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat bencana, baik bencana alam maupun karena ulah manusia, berarti bukan hanya jiwa manusia, tetapi juga harta benda, dampak psikologis ditransfer kepada perusahaan asuransi. Namun saat ini dirasakan bahwa kita belum cukup peduli terhadap bencana. Hal itu terlihat dari besaran anggaran untuk penanggulangan bencana hanya Rp 3 triliun, dibandingkan dengan kebutuhan yang mencapai Rp 30 triliun. Hal itu dikarenakan kita tidak memiliki undang-undang (UU) tentang Penanggulangan Bencana yang meminta untuk membentuk apa yang disebut Badan Penanggulangan Bencana, baik di pusat maupun di daerah. Badan Penanggulangan Bencana di pusat, dibiayai oleh APBN sebesar Rp 3 trilun (2014). Disamping itu juga ada 13 kementerian yang memiliki anggaran untuk penanggulangan bencana.

Kalau yang hancur sekolahan, atau yang terkait dengan pendidikan yang akan membiayai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau yang hancur rumah sakit yang membiayai Kementerian Kesehatan. Total anggaran untuk tahun 2014 ada sekitar Rp 13 trilun. Tetapi untuk korban erupsi Gunung Sinabung saja sekarang ini sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun, Pantura Rp 6 triliun, belum lagi bencana di Manado, Jakarta dan korban erupsi Gunung Kelut. Beberapa tahun silam, DPR sudah membahas tetapi pemerintah seperti enggan karena yang namanya bencana itu harus dirumuskan terlebih dahulu. Saat ini DPR bersama pemerintah sedeang membahas UU tentang Perasuransian tetapi tidak ada usul dari pemerintah tentang definisi bencana. Bencana ada dua, bencana alam atau bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Kalau bencana alam harus terindentifikasi, di daerah mana saja yang terindentifikasi secara baik.

Di kalangan industri perasuransian sebenarnya sudah cukup lama, setidaknya sejak tsunami di Aceh, menunggu adanya program asuransi bencana dari pemerintah, tetapi sampai sekarang belum ada juga. Padahal setiap tahun terus menerus terjadi bencana, bukan saja frekuensinya terus meningkat, kerugian yang diakibatkan juga sangat besar. Jika diperhatikan, di Indonesia ini tidak ada tahun tanpa bencana. Skalanya bisa kecil – menengah atau besar sekali. Bencana tanah longsor, misalnya, pasti ada karena secara geografis Indonesia banyak pegunungan yang dihuni. Belum lagi gunung berapi yang aktif masih ada sekitar 20-an.

Bencana alam yang melanda di Indonesia kebanyakan banjir dan longsor, dan yang paling sering ada di Pulau Jawa. Jenis bencana yang terjadi paling banyak, 40% adalah banjir, tanah longsor sekitar 13% yang lain beragam, termasuk putting beliung. Kerugian terbesar di tahun 2014, mungkin anggaran untuk bencana sudah habis. Untuk Pantura saja sudah habis sekitar Rp 6 triliun, dan Jakarta sudah Rp 5 triliun, belum Manado, Gunung Sinabung dan Gunung Kelut.

Alokasi di APBN yang diperuntukan buat Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB) yang tahun 2014 ini jumlahnya Rp 3 triliun seandainya dialokasikan untuk membayar premi asuransi sebaiknya diatur dalam perundangan. Namun di UU APBN sendiri tidak diatur. Kalau bicara buat premi tadi, output-nya memang tidak kelihatan. Bagaimana seandainya tidak terjadi bencana, apa keuntungan – prestasi dari pengeluaran untuk membayar premi. Saat DPR dan Pemerintah membahas rancangan undang undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana seharusnya dimasukan mekanisme asuransi. Tetapi sampai UU disahkan tahun 2007 tidak ada 1 pasal pun yang menyebutkan tentang pentingnya asuransi.

Negara-negara yang sudah menyiapkan payung hukum asuransi untuk bencana, misalnya, di Amerika sudah sejak 1968, Jepang tahun 1966, Inggris sejak 1954, Perancis dan Australia, dan Taiwan mulai memiliki payung hukum sejak tahun 2000. Soal asuransi bencana memang harus ditangani oleh Negara. Saat ini DPR dan Pemerintah sedang membahas RUU Perassuransian yang diusulkan oleh pemerintah, tetapi tidak ada satu pasal pun yang diusukan tentang bencana. Beberapa fraksi di DPR  menyinggung, tetapi tidak diusulkan secara khusus.

Andai biaya penanggulangan bencana yang setiap tahun berkisar Rp 30 triliun itu 1% atau Rp 300 miliar dialokasikan oleh negara untuk membayar premi asuransi bagi orang yang meninggal dunia atau untuk rumah. Kasus tsunami dari tahun 2004 sampai sekarang sudah habis Rp 60 triliun lebih. Semua itu menjadi tanggungan Negara, tentu ada bantuan dari Negara-negara asing, tetapi tidak sampai Rp 10 triliun. Selebihnya ditanggung oleh APBN secara bertahap, dan sampai saat ini belum selesai semuanya. Pertanyaannya, perusahaan asuransi sanggup tidak kalau preminya hanya 1%? Mungkin, mereka minta 10% atau sekitar Rp 3 triliun.

Biaya untuk bencana setelah tanggap darurat, dana yang lebih besar justru biaya rekonstruksi. Kalau dilihat 10 tahun terakhir, meskinpun bencana yang sering terjadi adalah banjir dan tanah longsor, namun sejak gempa bumi di Aceh yang menimbulkan tsunami, kemudian gempa bumi di Padang, Pangandaran, Jawa Barat, Jogya, Papua, Sulawesi Utara, kembali lagi ke Sumatera Barat, kerugiannya sangat besar sekali. Karena asuransi itu menurut kalangan perasuransian sangat dekat dengan budaya kita, yaitu gotong-royong. Kalau kita bicara asuransi bencana alam, skala kerugiannya pasti besar, bahkan kemungkinannya terjadi sangat besar. Karena itu harus dikelola konsursium asuransi nasional. Ini pun harus diekspor ke luar negeri – direasuransikan. Kalau kita tahan – tanggung sendiri, bangsa kita juga yang harus memikul. Dan itu sangat berat.

Karena DPR dan Pemerintah saat ini tengah membahas RUU perasuransian sangatlah tepat jika juga mencantumkan pasal tentang asuransi bencana sebagai landasan hokum. Pasal-pasal yang ada di UU itu memerintahkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk merumuskan aturan-aturan selanjutnya. Melihat filosofi asuransi, khususnya untuk asuransi kerugian, sebenarnya meng-cover kerugian yang timbul. Kalau tiba-tiba ada gempa bumi dilihat kreterianya. Misalnya, skalanya 6 skala righter baru di-cover. Kalau di bawah 6 skala righter tidak di-cover. Karena asuransi itu bicara kerugian, bagaimana kalau gempanya 5,5 skala righter tetapi kerugian yang ditimbulkan lebih besar dari 6 skala righter?

Karena di Indonesia ini potensi bencana cukup besar semua warga negara wajib membayar asuransi sekian rupiah. Namun inisiasinya, tahap awal harus berasal dari pemerintah. Karena premi itu bisa berasal dari APBN, artinya dari uang rakyat. Setelah masyarakat mulai lebih mampu, baru diberlakukan setiap orang – warga Negara Indonesia membayar premi asuransi bencana. Katakan misalnya, yang punya rumah sendiri bayar Rp 5000,- dan yang tidak punya rumah Rp 1000,- per tahun berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah, kemudian disepakati oleh pihak tertanggung dan pihak perusahaan asuransi. Tetapi yang terpenting, tahap awal harus diinisiasi oleh pemerintah. Karena pemerintah yang pegang uang rakyat. Namun harus ada payung hukum supaya tidak dianggap sebagai penyimpangan dalam penggunaan uang rakyat.

Dalam konsep asuransi bencana itu ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, pemerintah menyediakan dana untuk dicadangkan dalam menangani bencana. Dana tersebut bisa dibuatkan menjadi premi asuransi sehingga bila terjadi suatu bencana dengan skala dan kerugian tertentu maka perusahaan asuransi akan membayar kepada pemerintah, kemudian pemerintah yang mendistribusikan kepada masyarakat korban bencana. Kemudian yang kedua, anggota masyarakat juga punya kewajiban, sama seperti pajak, membayar iuran untuk penanggulangan bencana, Rp 10.000,- setahun setiap keluarga, misalnya. Dengan demikian secara nasional akan terhimpun dana sangat besar. Jika di suatu wilayah – daerah dilanda bencana, seperti yang kita alami saat ini, akan cepat ditangani.

Kalau kita melihat dari konstitusi Undang Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa Negara wajib melindungi warga negaranya. Melindungi itu tidak hanya dalam konteks peperangan, seperti awal kita merdeka, tetapi dari semua bahaya dan bencana. Kemudian ditegaskan dalam UU Penanggulangan Bencana, dikatakan bahwa warga Negara – masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan ganti kerugian, untuk membangun kembali harta bendanya yang rusak. Selain dalam masa tanggap darurat, dimana telah menjadi ciri Indonesia dan dikenal di seluruh dunia, gotong-royong, dalam masa rekonstruksi sangat diperlukan oleh masyarakat untuk memulai kehidupannya. Dan pada masa rekonstruksi itu membutuhkan dana sangat besar. Karena pemerintah mempunyai keterbatasan, maka asuransi bencana akan memiliki peran sangat besar. (mar)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *