Bansos Produktif UMKM Menggeliatkan Ekonomi Masyarakat

Era New Normal membuka kesempatan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi untuk kembali memutar roda perekonomian. Namun banyak UMKM dan Koperasi yang mengalami kesulitan memperoleh akses modal kerja.

Di masa pandemik Covid-19 ini banyak memberikan efek sangat besar kepada pelaku usaha maupun konsumen. Dari sulitnya mendapatkan permodalan hingga menurunnya daya beli konsumen menjadi masalah utama matinya roda perputaran ekonomi. Bantuan dari pemerintah dirasa masih terlalu fokus pada permodalan usaha, mengakibatkan kurang perhatian turunnya daya beli masyarakat.

Melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Telkom Indonesia (Persero Tbk), Pembangunan Perumahan Rakyat (PP), Waskita Karya, Wijaya Karya (Wika) Pupuk Indonesia, PT Pertamina, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM), pemerintah menghadirkan platform digital untuk memasilitasi pengembangan potensi pelaku ekonomi lokal yakni Pasar Digital UMKM, atau dikenal dengan PaDi UMKM. Pengadaan BUMN sebesar Rp 18,5 triliun atau proyek di bawah Rp 14 miliar akan diserahkan ke UMKM melalui Platform PaDi UMKM.

Namun dukungan keuangan untuk UMKM dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk kredit modal kerja hanya ditujukan pada UKM yang sudah bankable – layak perbankan. Sehingga untuk yang kelas mikro informal dan tidak ada akses ke perbankan, nasibnya merana dan bingung. Jika mengajukan modal kerja, iya kalau usahanya dapat pemasukan. Kalau belum, bagaimana mengangsur plus bunganya? Sebab daya beli masyarakat belum terlalu baik karena masih memikirkaan urusan perut bagi keluarganya.

Bagaimana solusi terbaik bagi UMKM yang sudah nyaris kolpas bisa bertahan dan bisa bangkit kembali tanpa kawatir tercekik hutang dan bunga bank? Bagi mereka yang bankable, banyak pilihan dan tawaran. Namun bagi yang belum bankable semakin terjepit. Padahal, merekalah yang paling banyak terkena imbasnya. Opsi yang ada baru untuk UMKM bankable. Meminjam istilah Presiden, apa harus menunggu mereka mati dahulu?

Menurut data yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 UMKM yang telah memperoleh pinjaman dan bankable sekira 20% dari total UMKM sebanyak 61 juta unit di seluruh Indonesia. Angka tersebut masih cukup kecil bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Pemerintah memberikan stimulus melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun nyatanya angkanya tidak naik secara signifikan.

Perbankan tetap saja melihat kelayakan penyaluran kreditnya dengan pakem 5 C yaitu; Character, Capascity, Capital, Condition, Colleteral. Terobosan lain yang dilakukan pemerintah untuk stimulus modal dilakukan lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Tetapi ini pun tetap saja  tidak berhasil  karena seperti halnya dengan bank, di LPDB juga tetap rigit.

Karena itu ada yang berpendapat; “Sebaiknya LPDB tidak mengkampanyekan sebagai lembaga yang mengelola dana bergulir untuk koperasi dan UMKM, namun fokus saja untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang akhirnya justru memperpanjang rantai birokrasi. Implikasinya bunga menjadi semakin tinggi dan lebih rigit. Model seperti ini justru sangat bertentangan dengan gagasan yang sering disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk memperpendek jalur birokrasi, sehingga lebih efektif dan efisien”.

Saat ini UMKM yang terimbas pandemik Covid-19 tidak hanya 20% dari total UMKM yang telah dianggap bankable dan mendapatkan akses permodalan, namun keseluruhan UMKM yang ada. Bila penyelamatan hanya diberikan kepada UMKM yang bankable dan stimulus cuma diberikan kepada mereka yang sudah punya pinjaman  sebelumnya, maka Program PEN yang didegungkan oleh Presiden tidak akan banyak memberikan efek positif. Berarti pula pemerintah dengan sengaja telah membunuh 80% UMKM atau sekira 45 juta unit lebih UMKM.

Saat ini sangat dibutuhkan ekosistem baru – lembaga baru yang bisa eksekusi lapangan dan tahu ekosistem UMKM terutama level mikro. Dan tak kalah penting, juga memiliki sence terhadap krisis yang sedang terjadi. Sayangnya lembaga dan ekosistem yang ada saat ini belum bisa mewakili semua itu. Lembaga yang dibentuk untuk menggantikan Gugus Tugas belum bisa mewakili. Terutama team pemulihan ekonomi, terlihat sangat elitis dan hanya terbiasa ngopeni usaha-usaha menengah – besar. Sedangkan yang dibutuhkan adalah eksekutor untuk mikro dan kecil karena sebagian besar masih disektor ini.

Akhirnya pemerintah memang memberikan, bantuan sosial (Bansos) produktif untuk usaha mikro, dan kecil (UMK) dalam bentuk dana hibah modal kerja sebesar Rp 2,4 juta per pengusaha. Bansos tersebut dikucurkan pada bulan 24 Agustus 2020 oleh Presiden Jokowi sebagai “hadiah” HUT RI ke 75 dengan penerima tahap pertama sebanyak 9,1 juta UMKM. Fasilitas itu diberikan kepada 12 juta pelaku UMK, terutama usaha mikro dan ultra mikro, yang belum memiliki akses perbankan.

Pemerintah menggunakan data Kementerian Koperasi dan UKM yang dipadukan bersama data perbankan. Khususnya bank-bank yang selama ini banyak berinteraksi dengan pengusaha ultra mikro, seperti PT Bank BRI (Persero). Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan data dari lembaga penyalur pinjaman non perbankan yang sudah memiliki program kredit.

Misalnya, dari PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang secara total memiliki lebih dari 13 juta debitur. Berikut rinciannya: 1. Pegadaian: 5.440.244 penerima (59,37%). 2. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara): 2.939.941 penerima (32,09%). 3. Dinas Koperasi & UKM seluruh Indonesia: 538.197 (5,87%).  4. Gerakan koperasi: 161.906 (1,77%).  5. Asbanda: 80.813 (0,88%).  6. Perbarindo: 3.081 (0,003%).

Berdasarkan data tersebut, pemerintah menentukan kriteria pengusaha yang layak menerima bansos produktif. Proses ini menjadi perhatian serius pemerintah agar bantuan bisa diberikan tepat sasaran. Karena, pada akhirnya dana dari program ini akan diaudit oleh auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Waktu mendesain program juga konsultasi dengan (BPK) agar di kemudian hari tidak menjadi persoalan dari sisi akuntabilitas, karena memang semua harus dipertanggung jawabkan.

Tantangan terbesar dalam menjalankan bansos produktif adalah cleansing data. Apabila bantuan diberikan secara masif, namun verifikasi data belum rampung dan consolidated, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan. Di satu sisi, ada pihak yang mendapatkan satu atau dua bantuan pemerintah sekaligus, namun ada juga yang belum menerima bantuan sama sekali.

Kekisruhan pernah terjadi pada program bantuan sosial eksisting, menjangkau 29 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial tidak sesuai dengan realita di masyarakat atau terjadi deviasi. Saat ditelisik, DTKS ternyata belum diperbaharui sejak 2015. Penyebabnya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, banyak Pemerintah Daerah yang belum memberikan data terbaru mengenai kondisi sosial dan ekonomi warganya. Tidak semua lakukan updating, sampai kemudian terjadi wabah Covid yang membutuhkan data lebih baru.

Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi pelaku UMKM yang layak menerima bansos produktif senilai Rp2,4 juta tersebut. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa syarat utama penerima bansos adalah benar-benar memiliki UMKM. Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan; “Selain memiliki UMKM, penerima bansos produktif juga harus memenuhi syarat lain. Pelaku UMKM merupakan warga negara Indonesia (WNI), bukan anggota TNI/Polri atau pegawai BUMN/BUMD, serta memiliki rekening bank aktif. Pelaku UMKM belum pernah atau tidak sedang menerima pinjaman dari perbankan.

Data lengkap UMKM (nama, alamat lengkap, legalitas usaha, dan jenis usaha) calon penerima banson produktif berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM di berbagai daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga bank wakaf mikro. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan di Bank BRI saja terdapat hampir 9 jutaan rekening yang memiliki saldo kurang dari Rp1 juta – Rp2 juta. Data di perbankan sudah ada nama, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) termasuk nomor rekening.

Berdasarkan laman Twitter resmi Kementerian Keuangan (@KemenkeuRI), Banpres Produktif ini ada untuk pelaku usaha mikro yang selama ini susah mendapat akses pinjaman utuk modal kerja, terlebih di masa pandemi. Pemerintah menyediakan program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk pelaku UMKM yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19). BPUM yang diberikan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro atau setara dengan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.

Agar tetap dapat menggeliat ekpsansi pasar sudah menjadi keharusan. Untuk itu pelaku bisnis di Indonesia harus memiliki informasi yang cukup terkait dengan pasar yang menjadi sasaran mereka. Selama ini kita terbiasa fokus pada tradisional market, seperti beberapa negara yang ada di benua Asia, Eropa dan Amerika Utara. Kini saatnya harus berani mencoba pasar yang berbeda. Non tradisional market seperti Afrika, merupakan suatu pasar yang menarik untuk dicoba. (mar)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *