BBM Naik, Akhirnya Terjadi

Presiden Joko Widodo siap untuk tidak popular karena menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dari Rp6.500,- per liter menjadi Rp8.500,- per liter atau naik Rp2.000,- sedangkan solar naik dari Rp5.500,- per liter menjadi Rp7.500,- per liter, artinya kenaikannya sama Rp2.000,- per liter. Alasan pemerintah menaikkan harga BBM adalah untuk menambah ketersediaan ruang fiscal, dan mengurangi beban subsidi yang terlalu besar.

Harapan kita, kebijakan kenaikan harga BBM saat ini benar-benar sudah dikalkulasi betul dampak ekonominya. Artinya pemerintah telah menyiapkan berbagai macam antisipasi selanjutnya. Berbagai program juga harus disiapkan, dan bukan hanya program kompensasi terhadap warga miskin, tetapi juga berbagai macam stimulan harus segera dilakukan.

Pekerjaan rumah (PR) terbesarnya adalah bagaimana pemerintah segera melakukan konversi dan deversifikasi energi. Itu jangka menengah dan jangka pajangnya. Tetapi jangka pendeknya, karena yang terkena dampak bukan hanya orang miskin, tetapi juga yang rentan miskin, termasuk dunia usaha. Sektor Industri kita sekarang sedang terpuruk, mengalami beban karena dampak 3 tahun berturut-turut dinaikkan harga tarif dasar listrik (TDL). Ini juga yang harus segera diantisipasi. Apa program yang ditawarkan sebagai obat penawar agar sektor industri kita mampu pulih. Harus segera dilakukan program untuk mengantisipasi bagaimana menjamin ketersediaan pasokan. Para spekulan yang selalu memanfaatkan momentum seperti ini untuk mengejar keuntungan juga harus diantisipasi secara komperhensip betul.

Yang sederhana, akan berdampak paling dekat adalah menurunnya daya beli masyarakat. Waktu bulan September begitu pemerintah menaikkan harga Elpiji lalu disusul kenaikan harga TDL, benar-benar menghantam daya beli masyarakat. Ini yang kita khawatirkan. Mestinya pemerintah berupaya menyehatkan dulu kondisi daya beli sebelum menaikkan. Karena pemerintah sudah memutuskan BBM naik, kalkulasinya harus segera diikut langkah-langkah bagaimana menahan, supaya laju penurunan daya beli masyarakat tidak semakin terpuruk. Hal itu memang tidak mudah dan harus bekerja keras, bagaimana mengefisienkan fiskal kita untuk memberikan stimulus terhadap dunia usaha terutama industri mikro – kecil, dan sektor industri manufaktur.

Fiskal kita memang dari bentuk posturnya saja sudah tidak proporsional, dan juga tidak sehat. Yang membuat tidak sehat bukan hanya subsidi, tetapi juga proporsi belanja barang yang terlalu boros, belanja pegawai juga bukan persoalan gaji pegawai berapa, tetapi persoalan proporsi. Ini yang juga harus segera diefisienkan sehingga upaya untuk mencari – menambah ruang fiskal ini betul-betul konkret dan teralokasi untuk yang betul-betul produktif.

Terkait dengan daya beli, minimal yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana betul-betul menjamin pasokan. Hal ini akan sedikit mengerem terjadinya kenaikan harga yang berlebihan. Yang agak mengkhawatirkan, kondisi sekarang ini harga cabai lagi tinggi. Dan ternyata kontribusi harga cabai terhadap inflasi juga tinggi. Begitu harga cabai di pasaran naik, harga barang-barang di sekliling cabai juga ikut naik. Sekarang ditambah lagi BBM, pasti inflasi akan tinggi.

Pemerintah harus segera mengantisipasi bagaimana melakukan pengendalian harga. Secara konkret, instrumen untuk pengendalian harga yang dimiliki pemerintah hanya beras. Di luar beras semua mekanisme pasar. Tetapi sebenarnya yang menjadi persoalan karena tata niaga kita ini banyak yang cenderung monopoli. Sebenarnya, persoalannya di pedagang besar. sedangkan di pedagang pasar, hanya penerima harga, tidak bisa membuat harga. Penentu harga adalah para pedagang besar. (Red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *