Belanja Infrastruk Meningkat Rp 100 Triliun

Pemerintah merencanakan peningkatkan belanja infrastruktur dari Rp 190 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 menjadi Rp 290 triliun pada Rancangan APBN Perubahan tahun 2015 yang akan segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika angka Rp 290 triliun disepakati maka inilah kali pertama sejak tahun 2005 belanja infrastruktur melampaui belanja subsidi. Persoalannya, bagaimanakah pemerintah mengelola belanja infrastruktur sehingga bisa menjadi salah satu jalan perubahan menuju Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Catatan pembangunan tahun 2015, setelah pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ruang fiskal yang kita miliki dari APBN sangat sehat. Perkiraan alokasi dana dari sumbsidi BBM angka terakhir Rp 230 triliun. Angka yang sangat besar itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Untuk infrastruktur saja anggarannya melonjak sangat tinggi dari Rp 190 triliun menjadi Rp 290 triliun. Dengan angka tersebut kita bisa membangun sarana transportasi jalan tol dan rel kereta api di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Angka ruang fiskal Rp 230 triliun dari pengurangan subsidi BBM diperuntukan bagi pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah yang mulai tahun 2015 akan fokus pada pembangunan pertanian, kemaritiman dan infrastruktur, mengalokasikan anggaran sangat besar. Menurut hitungan Presiden Joko Widodo, selama 5 tahun yang lalu subsidi BBM mencapai Rp 1300 triliun. Jika tidak dilakukan perubahan – pengalihan subsidi, 5 tahun ke depan subsidi BBM akan mencapai Rp 1400 triliun. Bisa dibayangkan, kalau subsidi itu untuk membangun infrastruktur, jalur kereta api di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua tidak sampai Rp 360 triliun. Artinya, rampung. Di Sumatera mulai dibangun jalan tol dengan lebar 100 meter. Kanan kiri tol untuk jalur kereta api. Bandara, pelabuhan juga harus dibangun sebanyak-banyaknya.

Kita butuh waduk untuk pertanian 49 waduk, dana yang dibutuhkan Rp 24 triliun. Kalau subsidi Rp 1400 triliun itu semua untuk membangun waduk bisa menyelesaikan 2800 waduk. Kalau untuk membangun jalan tol, 1 kilometer (km) biayanya Rp 80 miliar, termasuk pembebasan lahan dan konstruksi, maka akan terbangun jalan tol sepanjang 16.000 Km. Soal listrik, juga dikeluhkan hampir di semua provinsi. Karena itu pemerintah merencanakan akan membangun pembangkit listrik 35.000 MW. Banyak yang menyampaikan kepada Presiden Jokowi, terlalu ambisius, tidak realistis. Presiden menjawab; “Masa memberi target kecil, enak menterinya.”

Kilang minyak yang sudah ada diperbaiki, dan membangun kilang minyak baru. Demikian pula infrastruktur bahan bakar gas (BBG), akan segera dibangun, agar suplai BBG bisa lebih lancar. Subsidi lebih besar akan diberikan kepada nelayan. Yang juga sangat dibutuhkan, kata Presiden, konektifitas antar kota, konektifitas antar kabupaten, konektifitas antar provinsi maupun antar pulau. Karena itu infrastruktur harus segera dibangun. Dengan infrastruktur yang baik, diharapkan harga-harga barang antara pulau satu dengan pulau yang lain akan sama. Kalau pun ada selisih tidak terlalu jauh.

Pembangunan bidang pariwisata juga menjadi prioritas, karena potensi kita besar sekali. Kita punya Raja Ampat, Bali, Borobudur, Prambanan, Danau Toba, Taman Laut Bunaken, dan masih banyak lagi, namun belum dieksplor optimal. Kita bisa melihat, kunjungan turis dari luar negeri baru mencapai 7 juta orang per tahun. Negara tetangga kita, Malaysia sudah mencapai 24 juta wisatawan, Singapur 15 juta, Thailand 28 juta. “Seharusnya wisawatan yang berkunjung ke Indonesia bisa 2 – 3 kali lipat dari negara-negara tersebut. Itu, kalau marketing dan promosinya benar,” kata Presiden. Cara yang paling cepat untuk mendapatkan income – penghasilan, katanya, melalui dunia pariwisata.

Implementasi penggunaan anggaran, kata Presiden, pembelanjaannya harus tepat untuk infrastruktur tersebut. Kalau bicara soal prioritas swasembada pangan, misalnya, pertanian yang akan dibangun jelas bendungan dan irigasi. Masalah pengawasan, karena BPKP sekarang langsung di bawah presiden difungsikan sejak dari hulu, bukan lagi hanya di pos – di tengah kegiatan. Dengan penambahan belanja yang begitu besar, pemerintah akan menempatkannya pada tempat yang tepat, untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis dan sangat penting, menguntungkan bagi masyarakat, namun tidak cukup ekonomis bagi pelaku usaha.

Walaupun untuk belanja infrastruktur sudah ada peningkatan luar biasa Rp 100 triliun, tetapi secara teoritis, masih kurang. Menurut hitung-hitungan, mestinya 5% dari pendapatan domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp 400 triliun lebih. Sementara pemerintah hanya punya anggaran Rp 290 triliun. Kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, dimana anggaran belanja infrastrukturnya bisa mencapai 70% dari PDB, kita memang ketinggalan sangat jauh. Anggaran belanja infrastruktur kita masih di bawah 20% dari PDB. Untuk membangun negara yang demikian luas, medekati ideal, kita butuh Rp 1000 triliun per tahun.

Menjaga sumber air untuk kebutuhan irigasi yang saat ini semakin kecil menjadi tugas penting bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tugas lain, menahan air supaya tidak mengairi kota-kota alias menjaga agar kota tidak kebanjiran. Karena itu 5 tahun kedepan akan melakukan optimalisasi irigasi untuk bisa menjadi bagian upaya penambahan alternatif penyediaan energy yang murah. Irigasi sendiri secara nasional ada 7,9 juta hektar. Tetapi 70% di antaranya menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten, sementara kewenangan nasional – pusat hanya 30%. Celakanya yang 70% itu tidak pernah dilakukan sesuatu, karena provinsi dan kabupaten tidak pernah cukup uangnya untuk membiayai pelayanan jasa ini.

Yang akan dilakukan Kementerian PU mengoptimalisasi irigasi yang menjadi tanggung jawab nasional. Pemerintah pusat melakukan upaya advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan anggaran DAK yang lebih besar. Ada anggaran tambahan DAK yang cukup signifikan, Rp 15 triliun.ang Rp 10 triliun untuk pembangunan jalan, Rp 5 triliun untuk irigasi. Karena membangun irigasi itu baru akan ada hasilnya 3 tahun ke depan, maka besaran anggaranya tahun pertama dibalik, Rp 10 triliun untuk membangun irigasi, Rp 5 triliun untuk membangun jalan. (dm)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *