Berbagai Upaya Menggeliatkan Ekonomi

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 lebih parah dibandingkan dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998.

Pada saat krisis ekonomi 1998, usaha mikro, kecil dan menengah masih bisa bertahan, bahkan mampu menjadi penyelamat perekonomian Indonesia dengan menyediakan lapangan kerja bagi pekerja yang ter-PHK akibat krisis ekonomi tersebut. Pandemi COVID-19 menyebabkan terpuruknya semua sektor ekonomi, baik usaha besar, maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sektor usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM (99%) dan menjadi sumber pendapatan bagi 97% tenaga kerja. Pandemi COVID-19 tidak saja berdampak pada perusahaan besar tetapi juga berdampak pada kelangsungan UMKM dan pekerjanya. Penurunan dan penjualan pendapatan serta terganggunya distribusi bahan baku sebagai imbas COVID-19 menyebabkan pelaku usaha mengurangi kegiatan produksi bahkan menghentikan produksi.

Kondisi ini berpengaruh pada penggunaan tenaga kerja. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sebanyak 37.000 pelaku UMKM terkena dampak COVID-19. Diperkirakan jumlahnya jauh lebih besar karena tidak semua pelaku UMKM yang berjumlah 56 ribu lebih, melaporkan kondisi usahanya. Dan Kemenaker mencatat dampak COVID-19 menyebabkan jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan (belum di-PHK) sebanyak 1.058.284 orang dan pekerja sektor formal yang di PHK sebanyak 380.221 orang. Sedang sektor informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 318.959 orang. total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak COVID-19 sebanyak 1.757.464 orang.

 Pada awal masa pandemi COVID-19, pemerintah mensosialisasikan gerakan Social Distancing. Kemudian dikeluarkan PP No 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 dengan membatasi aktivitas di tempat umum, bekerja di rumah, meliburkan tempat kerja, pusat perdagangan dan sebagainya. Bagi dunia usaha, kondisi pandemi ini berpengaruh pada kegiatan produksi karena penurunan penjualan, kelangkaan pasokan bahan baku dan sebagainya.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pandemi COVID-19 menyebabkan 39,4% pengusaha menghentikan kegiatan produksi, dan 57,1% usaha tetap berjalan tetapi produksi menurun. Usaha yang banyak terhenti kegiatan usaha adalah jenis usaha yang banyak melakukan interaksi dengan orang lain, seperti perdagangan ritel sebesar 45,2%, jasa kemasyarakatan sebesar 49,8%. Begitu juga jenis usaha yang membutuhkan modal dan tenaga kerja yang cukup banyak, seperti sektor konstruksi dan bangunan sebanyak 44,2%, dan jasa perusahaan sebesar 50,7%. Usaha yang mengurangi produksi hampir terjadi pada semua sektor ekonomi, tetapi menonjol pada sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, pertambangan dan penggalian, dan usaha sektor pertanian.

Kehilangan pekerjaan atau terkena PHK adalah dampak yang dialami pekerja pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 15,6% pekerja kehilangan pekerjaan atau terkena PHK. Hampir semua sektor ekonomi melakukan pengurangan jumlah pekerja, namun sektor tertinggi yang adalah usaha di sektor konstruksi dan bangunan (29,3%), sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi (28,9%).

Dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian. Pekerja bebas pertanian  adalah mereka yang bekerja pada orang lain yang tidak tetap di usaha pertanian, baik usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga dengan menerima upah baik barang atau uang dengan sistim pembayaran harian atau borongan, seperti buruh tani. 

Pekerja bebas non pertanian, usahanya selain sektor pertanian, seperti pertambangan, perdagangan, bangunan, jasa dan sebagainya. Sebagai contoh adalah tukang – kuli bangunan atau tukang service AC, yang bekerja jika ada panggilan kerja. Hasil survey mencatat sebanyak 55,3% pekerja bebas berhenti bekerja karena tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Kemudian sebanyak 37,8% pekerja bebas menyatakan bahwa tawaran pekerjaan semakin berkurang selama pandemi COVID-19.

Strategi bertahan hidup adalah suatu tindakan yang dilakukan setiap orang untuk dapat mempertahankan hidupnya melalui pekerjaan atau apapun yang dilakukan. Berdasarkan hasil survei, strategi yang dilakukan pengusaha untuk kelangsungan usaha adalah merumahkan karyawan, yang dilakukan oleh 49,6% pengusaha. Strategi lain adalah menekan biaya tenaga kerja dengan mem-PHK karyawan. Keputusan PHK karyawan diambil oleh 39% pengusaha untuk menjaga kelangsungan usahanya. 

Strategi bertahan hidup adalah suatu tindakan yang dilakukan setiap orang untuk dapat mempertahankan hidupnya melalui pekerjaan atau apapun yang dilakukan. Berdasarkan hasil survei, strategi yang dilakukan pengusaha untuk kelangsungan usaha adalah merumahkan karyawan, yang dilakukan oleh 49,6% pengusaha. Strategi lain adalah menekan biaya tenaga kerja dengan mem-PHK karyawan. Keputusan PHK karyawan diambil oleh 39% pengusaha untuk menjaga kelangsungan usahanya.

Akibat Covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2020 tumbuh minus 5,32% dibandingkan capaian triwulan I-2020 sebesar 2,97%. Oleh karena itu pemerintah segera membenahi strategi untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus juga bisa cepat menangani dampak pandemik Covid-19 di dalam negeri.

Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN di tengah pandemi virus corona. Kebijakan ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Mei. Definisi PEN adalah rangkaian kegiatan guna mengurangi dampak covid-19 pada perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Tujuannya untuk “melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.”

Prinsip pelaksanaan PEN, berasas keadilan sosial; untuk kemakmuran rakyat; mendukung pelaku usaha; menerapkan kaidah-kaidah kebijakan penuh kehati-hatian serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan; tidak menimbulkan moral hazard; dan pembagian biaya dan risiko antar pemangkau kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah pada mulanya menganggarkan PEN sebesar Rp 641,17 triliun dan mengalokasikannya kepada 10 instrumen kebijakan. Beberapa di antaranya untuk dukungan konsumsi yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lain sebesar Rp 172,1 triliun, insentif perpajakan sebesar Rp 123,01 triliun, dan percepatan pembayaran kompensasi sebesar Rp 90,42 triliun.

Sumber dana anggaran adalah dari Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam perjalanannya anggaran tersebut naik dua kali. Mulanya naik menjadi Rp 677,20 triliun, lalu naik lagi menjadi Rp 695,20 triliun.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, peningkatan anggaran pun masih bisa terjadi lagi jika pandemi virus corona berlangsung lebih lama. Alasannya, selama pandemi masyarakat akan terus merasakan dampak ekonomi dan kesehatan, sehingga pemerintah wajib terus membantu.

Seluruh APBN difokuskan untuk mengurangi tekanan berat di kuartal II, sehingga di kuartal III mulai terjadi pemulihan atau pengurangan tekanan,” kata Sri dalam video conference. Secara garis besar, pengalokasian anggaran PEN untuk dua hal: sisi permintaan dan pasokan. Sisi permintaan berwujud stimulus bantuan sosial untuk menggeliatkan konsumsi. Sementara sisi pasok berwujud stimulus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), korporasi, dan BUMN.

Karena pandemi telah memukul dari sisi supply dan demand, pemerintah memastikan keduanya terjaga. Pemerintah menganggarkan stimulus permintaan sebesar Rp 203,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup delapan program bansos, yakni PKH Rp 37,40 triliun, kartu sembako Rp 43,60 triliun, bansos Jabodetabek Rp 6,80 trilin, bansos non-Jabodetabek Rp 32,40 triliun, Kartu Pra Kerja Rp 20 triliun, diskon listrik Rp 6,9 triliun, logistik/pangan Rp 25 triliun, dan BLT Dana Desa Rp 31,8 triliun.

Merujuk kepada data Kemenkeu, target penerima PKH adalah sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang berada di desil pendapatan masyarakat 1-2. Bantuan ini diberikan selama 12 bulan mulai Mei. Lalu, pemerintah menargetkan penerima Kartu Sembako sebanyak 20 juta KPM dengan nilai bantuan Rp 200 ribu per bulan selama setahun. Pemerintah menggratiskan tarif listrik untuk pengguna 450 VA yang berjumlah 24 juta rumah tangga dan diskon 50% untuk pengguna 900 VA yang berjumlah 7,2 juta VA. Program ini berjalan selama 6 bulan mulai 1 April – September.

Stimulus UMKM menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam PEN. Sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam menghadapai krisis 1998/1999 dan 2008 ini turut terseok menghadapi pandemi virus corona. Anggaran stimulus untuk sektor ini sebesar Rp 123,46 triliun. Anggaran tersebut meliputi subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun; penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp 78,78 triliun; belanja IJP sebesar Rp 5 triliun, penjaminan untuk modal sebesar Rp 1 triliun; PPh final sebesar Rp 2,4 triliun; pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM sebesar Rp 1 triliun.

Penempatan dana dilakukan pemerintah bagi bank yang telah merestrukturisasi kredit UMKM dan menyalurkan kredit modal kerja tambahan atau baru. Program ini bersinambung dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Peraturan ini mengizinkan bank merestrukturisasi kredit UMKM terdampak corona dengan plafon maksimal Rp 10 miliar.

Dalam memberikan subsidi bunga kredit, Menkeu Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2020 yang mengatur teknis pelaksanaannya. Namun, pada 8 Juli lalu ia merevisi teknis pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomo 85 Tahun 2020. Beberapa teknis yang berubah dalam beleid baru tersebut adalah penyaluran tak lagi melalui rekening virtual, kriteria kesediaan penyalur dihapus, waktu pelaksanaan pemberian subsidi dipertegas, penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran (KPA), dan mempertajam peran BPKP dan Kejaksaan.

Namun, beleid baru tersebut tak mengubah besaran subsidi bunga kredit yang diberikan. Rinciannya sebagai berikut: Jenis Debitur Plafon Subsidi Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan Plafon sampai Rp 500 juta Subsisdi bunga 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan kedua. Plafon >Rp 500 juta-Rp 10 miliar Subsidi bunga diberikan 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan kedua Penyalur Kredit Program Pemerintah Plafon sampai Rp 10 juta Subsidi sebesar beban bunga, paling tinggi 25% Plafon >Rp 10 juta-Rp 500 juta Subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk bulan kedua Plafon >Rp 500 juta-Rp 10 miliar Subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan kedua.

Stimulus untuk korporasi atau dunia usaha yang diberikan pemerintah yakni: insentif PPh 21 sebesar Rp 39,66 triliun; pembebasan PPh 22 impor sebesar Rp 14,75 triliun; pengurangan angsuran PPh 25 sebesar Rp 14,4 triliun; pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp 5,8 triliun; penurunan tarif PPh badan Rp 20 triliun, dan stimulus lainnya Rp 26 triliun. Total anggarannya sebesar Rp 120,61 triliun. Teknis pemberian seluruh stimulus tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020, dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah berubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam seluruh peraturan tersebut dikatakan, penerima insentif adalah kelompok lapangan usaha (KLU) sektor manufaktur, kepada wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor (WP KITE), dan WP Kawasan Berikat. Salah satu kriteria sektor usaha yang dapat menerima stimulus ini adalah menampung banyak tenaga kerja, misalnya, sektor padat karya. Pemerintah dalam program PEN menempatkan dana restrukturisasi padat karya sebesar Rp 3,24 triliun.

Kepada BUMN, pemerintah memberikan stimulus berupa PMN dan pinjaman. Total PMN yang dianggarkan sebesar Rp 20,50 trilun, diberikan kepada PT Hutama Karya (Rp 7,5 triliun), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (RP 6 triliun), Permodalan Nasional Madani (Rp 1,5 triliun), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Rp 0,5 triliun), dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Rp 5 triliun).

Total anggaran pinjaman yang diberikan sebesar Rp 29,65 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Rp 8,5 triliun), PT KAI (RP 3,5 triliun), PTPN (Rp 4 triliun), Krakatau Steel (Rp 3 triliun), Perumnas (Rp 0,65 triliun), dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Rp 10 triliun). Komisi VI DPR menyetujui PMN kepada delapan BUMN. Jumlah ini bertambah tiga BUMN, yakni PTPN, Perumnas, dan PT KAI yang semula hanya akan diberi pinjaman saja. Total PMN yang diberikan meningkat menjadi Rp 23,65 triliun.

Kendala utama stimulus covid-19 dan PEN adalah di level operasional yang mencakup pendataan dan proses administrasi. Masalah utamanya, pendataan masih tumpang tindih. Perkara pendataan diakui oleh Mensos Juliari Batubara. Hal ini lantaran pemerintah derah (pemda) belum memperbarui laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi tumpuhan penyaluran bansos. Untuk daerah yang bisa memberikan data lebih cepat kepada Kemensos, bisa cepat salurkan bansos tunainya.

 Perkara administrasi yang menghambat penyaluran stimulus terlihat untuk UMKM. Kemenkeu menyebut masalah utamanya adalah penyelesaian regulasi, penyiapan data dan infrastruktur IT untuk mendukung operasionalisasi. Presiden Jokowi juga sempat menyoroti hal ini. Ia meminta kepada seluruh menterinya bekerja luar biasa dalam menghadapi krisis, termasuk sigap membuat regulasi agar PEN lekas terlaksana. Saat itu ia menyoroti tiga sektor, yakni kesehatan, UMKM, dan bansos. Terobosan pemerintah dalam menyelesaikan perkara ini, salah satunya melalui penerbitan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan PEN.

Melalui peraturan ini Jokowi membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Nasional di bawah kepemimpinan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga didampingi oleh 6 menteri lain sebagai wakil ketua, antara lain Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani, Menkes Terawan Agus Putranto, dan Mendagri Tito Karnavian. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite.

Pemerintah sempat meminta berbagi beban atau burden sharing pembiayaan utang dengan Bank Indonesia (BI). Kemenkeu saat itu berharap BI dapat berbagi beban melalaui pembelian surat utang pemerintah dengan harga (bunga) khusus. Namun, BI tak langsung menyetujuinya. BI berkukuh membeli surat utang pemerintah di pasar perdana dengan harga pasar.

Menanggapi sikap ini, pemerintah menarik dana Rp 30 triliun dari BI dan mengalihkannya ke empat bank BUMN. Tujuannya memacu kredit dan membantu PEN. Namun akhirnya BI menyepakati berbagi beban dengan pemerintah pada 6 Juli 2020. Melalui kesepakatan ini, BI menanggung Rp 397,56 triliun dari total RP 903,46 triliun pendanaan stimulus covid-19 dan PEN.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan BI hanya menanggung beban itu tahun ini. “Itu nanti melalui Surat Berharga Negara yang akan langsung dibeli oleh BI. Jadi nanti berapa pun yang akan kami cairkan, itu yang akan kami terbitkan dan dibeli BI secara langsung dengan suku bunga SBN,” katanya dalam konferensi video. (d marjono)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *