Credit Union Pemersatu Bangsa

Wajah-wajah sumringah, heboh, lari ke sana ke mari, saling nempel, saling peluk seakan takut kehilangan kesempatan berswafoto, mengabadikan persahabatan. Meski usia mereka tidak lagi muda, banyak Opa – Oma yang mendekati 70-an, namun gaya, tingkah cerianya bagaikan remaja belasan tahun. Suasana pagi itu, 14 April 2018, di Hotel Kini, salah satu hotel bintang 3 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, boleh dibilang agak langka. Sedikitnya ada 374 insan Credit Union (CU) – Koperasi Kredit (Kopdit) yang datang dari 25 provinsi, mulai dari Sumatera – Nias, sampai Agats, Merauke – Papua. Mereka mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing, sehingga sangat kental aura persaudaraan, kebersamaan, kebinekaan, dan persatuan.

Tidak dipaksakan, hanya dianjurkan mengenakan pakaian daerah. Ternyata para peserta dengan bangga mengenakannya, dan tampaklah warna-warni beraneka ragam. Hal ini dilakukan untuk lebih menghayati keberagaman yang menjadi kekayaan, kebesaran dan keindahan di bumi Indonesia. Khususnya itu telah terjadi dalam gerakkan Credit Union. Ini juga sejalan dengan gerakan CU yang dikembangkan dalam keberagaman. Anggota CU di jejaring BKCU Kalimantan terdiri dari berbagai suku, ras, agama, bahasa, adat istiadat, budaya yang ada di Indonesia.

Walau berbagai keragaman, tidak pernah ada kesulitan. Tidak ada apa yang disebut penistaan-penistaan. Fakta membuktikan bahwa anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola CU ada yang berasal dari Suku Dayak, Ambon, Jawa, Sunda, Melayu, Madura, Papua, Flores, Timor, Batak, Tiong Hwa, Bugis, Toraja, Bali, Papua, dan sebagainya. “Semua ada. Kami ada bukan untuk perbedaan, tetapi dalam perbedaan kami mau memadukan untuk kebersamaan. Itulah credit union,” jelas Marselus Sunardi, S.Pd. Mengembangkan credit union, lanjut dia, adalah perwujudan 4 pilar kebangsaan. Credit union setuju Pancasila, UUD 1945, Bhenika Tunggal Ika, dan NKRI. Setiap insan CU selalu ditumbuhkan cinta perdamaian; “Saya Pancasila, saya Indonesia.” Karenanya CU akan selalu menjadi mitra pemerintah dan institusi-institusi lainnya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan bahagia.

Terkait dengan lembaga pemberdayaan; Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan, dijelaskan bahwa BKCU Kalimantan merupakan koperasi sekunder ber-Badan Hukum (BH) Nasional, berdiri sejak 27 November 1988 di Pontianak, Kalimantan Barat, dengan nama awal Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah (BK3D), Kalbar. BKCU Kalimantan sejak tahun 2010 telah memiliki BH dari Kementerian Koperasi dan UKM. BKCU Kalimantan juga telah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) sejak April 2017, dilengkapi pula Surat Izin Simpan Pinjam tahun 2010, serta telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Puskopdit BKCU Kalimantan memiliki anggota 44 CU primer, tersebar dari Nias Sumatera Utara, sampai ujung Indonesia timur, Agats, dan Merauke, Papua. Penyebaran anggota di 25 provinsi dengan usia keanggotaan rata-rata 13 tahun, tertua 33 tahun yaitu CU Khatulistiwa Bakti, dan termuda usianya baru 1 tahun, CU Krido Raharjo, di Bawen, Jawa Tengah dan CU Mentari Kasih di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jumlah anggota individu – perseorangan sebanyak 454.677 orang, 49,8% laki-laki dan 50,2% perempuan. Dalam tahun buku 2017 penambahan jumlah anggota individu sebanyak 10.312 orang, menyumbang anggota terbanyak dalam gerakan.

Total aset gerakan tahun buku 2017 sebesar Rp6,4 triliun, naik Rp20,2 miliar dari tahun 2016. Dengan total simpanan anggota sebesar Rp5,78 triliun. Uang ini murni dari simpanan anggota, dari masyarakat kecil yang menjadi anggota di 44 koperasi primer. Total anggota dan total aset ini, merupakan aset terbesar pertama di Indonesia, dari 36 Puskopdit yang ada di Indonesia. Tahun 2017 BKCU Kalimantan juga mendapat kehormatan luar biasa, karena salah satu anggotanya, CU Sauan Sibarrung, Toraja meraih sertifikasi Access Branding dari ACCU – CU Asia. Ini merupakan CU Indonesia pertama yang meraih Access Branding, yang sudah diimpikan sejak tahun 2006.

Dalam Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI) banyak CU besar, baik jumlah aset, anggota dan pelaksanaan berkoperasi secara benar, sehingga menjadi acuan untuk tempat belajar. Karena banyak CU besar, baik jumlah aset, anggota, dan pelaksanaan berkoperasi yang benar. Andai saja semua koperasi di Indonesia yang pernah terdaftar 209.000 lebih seperti primer-primer anggota Puskopdit BKCU Kalimantan, pemerataan kesejahteraan mungkin sudah mendekati kenyataan. Gerakan Koperasi Indonesia (GKI) meyakini bahwa koperasi adalah agen pembangunan, dan agen pemerataan kesejahteraan. Namun kenyataannya, puluhan ribu koperasi tidak jelas aktivitasnya, bahkan papan namanya saja sudah tidak ada.

Kondisi itu membuat Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga berfikir keras, kebijakan seperti apa yang harus segera diambil. Mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mereformasi total koperasi, Puspayoga seperti mendapat amunisi. Kebijakan baru segera diterapkan. Namun, kebijakan menimbulkan pertanyaan; “Kenapa koperasi dibubarkan? “Saya tidak ada niat, tidak ada semangat untuk membubarkan koperasi,” jawab Menkop. Secara hukum, sejak dahulu sampai sekarang memang belum ada satu pun koperasi di Indonesia yang dibubarkan oleh pemerintah. Yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai pemangku kebijakan adalah bersih-bersih lingkungan, membuang “sampah koperasi” dari database.

Hasil pemutakhiran data melalui online database system (ODS) diketahui ada koperasi aktif 153.171 unit, dan 40.013 unit tidak aktif, tidak diketahui keberadaannya sehingga dihapus dari database. Ada sekitar 75.000-an koperasi kita sehat, sisanya harus dilakukan pembinaan supaya sehat. “Saya bekerja sama dengan gubernur, bupati, dan walikota, melalui dinas-dinas terkait sehingga tahun 2019 diharapkan semua koperasi di Indonesia sehat,” kata Menkop. Koperasi yang dikeluarkan dari database, kata Menkop, papan namanya saja sudah tidak ada, alamatnya juga hilang. Tetapi badan hukumnya tetap tercatat. Kalau mati, matilah di situ tidak dikubur dengan baik. Sehingga, arwahnya masih gentayangan ke mana-mana.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Doddy Riyadmadji, saat memberikan kata sambutan pada pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan tahun buku 2017, di Kota Pontianak, menjelaskan bahwa banyak juga koperasi di Kalimantan Barat yang tidak aktif. Jumlah koperasi di seluruh Kalimantan Barat sebanyak 3.761 unit, yang aktif sebanyak 2.578 unit atau sebesar 60,5%. Ini artinya, kata Gubernur berkelakar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Barat akan membuat kuburan massal untuk mengubur 1.183 koperasi yang mati.

Diungkapkan, total aset dari seluruh koperasi yang aktif, tahun 2017 sebesar Rp13,7 triliun, omzet sebesar Rp8,6 triliun, jumlah anggota sebanyak 1.140.580 orang, setara dengan 20,9% dari total jumlah penduduk di Kalimantan Barat hasil sensus 2016 sebanyak 5.365.256 jiwa, atau 1,85% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang terserap di koperasi sebanyak 8.282 orang, belum termasuk tenaga kerja yang terserap oleh anggota koperasi yang memiliki usaha. Sektor usaha yang dikelola koperasi antara lain; sektor keuangan 15,6% sektor penyediaan akomendasi dan makan minum 34,8%, sektor kehutanan, pertanian dan perikanan 9,2% dan sektor-sektor lain; jasa dan pendidikan, informasi, pertambangan, konstruksi, dan industri pengolahan sebesar 40,4%.

Yang membanggakan, kata Gubernur, dari 2.578 unit koperasi yang aktif, meski jumlah Credit Union (CU) – Koperasi Kredit (Kopdit) hanya 51 unit, tetapi kiprahnya luar biasa. Total aset CU yang tersebar di 12 kabupaten dan 2 kota, sebesar Rp9,4 triliun, jumlah anggota sebanyak 852.303 orang, atau kurang lebih 50% dari jumlah koperasi yang ada di Kalimantan Barat. “Apa yang diperlihatkan CU itu, merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas yang secara nyata memberikan manfaat kepada anggotanya dan menjadi kebanggaan kita, khususnya masyarakat Kalimantan Barat.

Karenanya, boleh dikatakan, Kalimantan Barat merupakan pusat study dan pengembangan Koperasi Kredit di Indonesia,” kata Gubernur. Oleh karena itu, Gubernur menegaskan, yang mendaftar dengan sukarela menjadi anggota Puskopdit BKCU Kalimantan adalah pilihan yang tepat. Hal itu dibuktikan, banyak pihak dari luar Kalimantan Barat berkunjung ke Kopdit-kopdit untuk melakukan study atas keberhasilan tersebut.

Gubernur meyakini, walau koperasi, khususnya di Kalimantan Barat mendapat tantangan yang begitu berat tidak akan mudah tergerus, hanyut, dan hilang. Karena koperasi memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang dimiliki lembaga ekonomi lainnya. Melalui koperasi kita membangun usaha atas dasar kekeluargaan, kebersamaan, dan kemandirian. Di koperasi anggotalah yang memiliki kekuasaan tertinggi, sehingga dengan tekat, komitmen, spirit untuk maju akan senantiasa terpelihara secara berkesinambungan dengan satu tujuan; kesejahteraan. Melalui koperasi juga dibangun usaha yang tidak semata-mata berlandaskan atas kekuatan modal, namun lebih mengedepankan pengembangan usaha dengan memperhatikan potensi sosial dan kultur masyarakat.

Pengembangan koperasi terus dilakukan dengan perbaikan-perbaikan regulasi. Presiden memerintahkan Menteri Koperasi dan UKM, agar dilakukan reformasi total koperasi. Perintah Presiden dijabarkan dalam 3 langkah. Ketiga langkah tersebut sering disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten – kota. Pertama, reorientasi, mengubah paradigma pembangunan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas untuk mewujudkan koperasi modern berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kedua, rehabilitasi, memperbaiki dan membangun database sistem koperasi melalui online database system (ODS) untuk mendapatkan data koperasi yang akurat. Ketiga, pengembangan dengan meningkatkan kapasitas koperasi melalui regulasi yang kondusif, penguatan sumber daya maanusia (SDM), kelembagaan, pembiayaan, pemasaran, dan teknologi.

Koperasi boleh banyak, tetapi buat apa kalau tidak berkualitas. Kementerian sudah menambah Deputi Bidang Pengawasan, yang akan khusus mengawasi koperasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi, Deputi Pengawasan ini diharapkan intensif ke daerah-daerah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional melonjak hingga 4% dari sebelumnya 1,71% di 2014. Rasio kewirausahaan nasional yang pada 2014 sebesar 1,65% melonjak menjadi 3,01%. PDB koperasi tahun 2014 sebesar 1,71%, kemudian mulai meningkat di tahun 2016, dan sekarang telah mendekati angka 4%, tepatnya 3,99%.

“Yang juga menjadi problem,” kata Sekretaris Menteri (Sesmen) Koperasi dan UKM, Meliyadi Sembiring, yang sebelumnya menjabat Deputi Kelembagaan, “khususnya di daerah-daerah, ada yang dinasnya tersendiri (Dinas Koperasi dan UKM), ada juga daerah yang Dinas Koperasi-nya campur-campur, misalnya; Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Energi dan Pertamanan. Di Jakarta dinasnya ada 3 komponen, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan.”

Bisa dibayangkan berapa orang yang bisa membina koperasi. Kalau 3 orang, itu pun tidak ngerti koperasi, karena mereka pindahan dari dinas lain. Kenyataan seperti itu bagaimana koperasi bisa berkembang dengan baik. Menteri, lanjut dia, sangat mengapresiasi yang fokus; Dinas Koperasi dan UKM. Kementerian Koperasi dan UKM saat ini sedang mempersiapkan tenaga fungsional. Sudah mengusulkan jabatan fungsional supaya ada orang yang menetap – tidak pindah-pindah, sehingga menguasai perkoperasian dengan baik.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia 5,02%, sudah oke. Yang belum oke adalah pemerataannya.Yang bisa melakukan pemerataan adalah koperasi, agar tingkat kemiskinan berkurang, penyerapan tenaga kerja bertambah. “Karena itu BKCU Kalimantan yang anggotanya sudah ada di 25 provinsi perlu terus dikembangkan agar di setiap provinsi ada anggota BKCU Kalimantan. Kalau anggota individu sekarang baru mencapai 450.000 lebih, bisa ditingkatkan menjadi 1 juta,” jelas Meliyadi.

Untuk mengukur peningkatan kesejahteraan anggota bisa dilihat dari sebelum menjadi anggota koperasi kondisinya seperti apa, kemudian setelah menjadi anggota koperasi apa saja yang dimiliki. Tanpa diketahui seperti apa peningkatan kesejahteraan anggota, omong kosong. Pertumbuhan boleh saja sampai 7% tetapi jika tidak ada pemerataan, tidak ada manfaatnya. Dan kalau gapnya semakin besar, hanya konglomerat-konglomerat yang menikmati. (adit –my)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *