Dampak Tiket Pesawat Mahal dan Bagasi Berbayar bagi UKM

Mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik, ditambah beban bagasi berbayar menjadi perhatian masyarakat luas, terlebih lagi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di berbagai daerah. Yang sangat terpukul adalah pelaku UMKM di daerah tujuan wisata, karena para pelancong – wisatawan yang biasa memborong oleh-oleh untuk keluarga, sanak saudara, dan tetangga stop adrenalin berbelanjanya lantaran harus membayar biaya tinggi.

Harga tiket Jakarta – Batam lebih mahal dibanding Jakarta – Singapura. Lalu, rute Aceh – Jakarta juga lebih mahal dibanding Aceh – Kuala Lumpur. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya persekongkolan – kartel antar maskapai penerbangan untuk menaikkan harga tiket pesawat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun segera melakukan penelitian terkait dugaan adanya sekelompok maskapai yang bermaksud mengendalikan harga (kartel) tiket pesawat serta kenaikan ongkos jasa pengiriman barang atau kargo. Terlepas ada kartel atau tidak, harga tiket pesawat yang mahal, ditambah bagasi berbayar berdampak langsung pada perekonomian.

Dampak pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar di maskapai bertarif rendah – Low Cost Carrier (LCC) seperti Lion Air dan Wing Air dirasakan para pelaku UKM akibat daya beli oleh-oleh wisatawan mengalami penurunan. Dulu, wisatawan senang membeli oleh-oleh dalam jumlah besar. Tetapi sekarang orang berhitung, karena akan menanggung biaya bagasi. Maskapai LCC lain, seperti Air Asia Indonesia belum ada kabar soal rencana bagasi berbayar, dan Citilink justru menunda sementara yang awalnya akan berlaku 8 Februari 2019.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kebijakan bagasi berbayar berpotensi melanggar hak konsumen. Sebab, faktualnya pengenaan bagasi berbayar pengeluaran konsumen untuk biaya transportasi pesawat menjadi naik. Dengan demikian, bagasi berbayar adalah kenaikan tarif pesawat secara terselubung. Pengenaan bagasi berbayar berpotensi melanggar ketentuan batas atas tarif pesawat.

YLKI meminta Kementerian Perhubungan mengatur besaran dan mengawasi pelaksanaan bagasi berbayar tersebut. Sebab, bila tidak diatur dan diawasi, maskapai bisa semena-mena mengenakan tarif bagasi berbayar kepada para penumpang. YLKI juga menilai, kebijakan tarif bagasi berbayar maskapai berbiaya murah, bisa melampaui tarif maskapai yang selama ini menerapkan full services policy.  Kalau bagasi berbayar diterapkan tanpa standar harga yang jelas, apa gunanya kebijakan tarif batas atas dan batas bawah pada pesawat?

YLKI menilai bagasi berbayar adalah cara terselubung maskapai menaikkan tarif pesawat. Apalagi pemerintah sebelumnya telah menekan maskapai untuk menurunkan tarif penerbangan usai musim puncak Natal dan Tahun Baru. Faktanya, penerapan bagasi berbayar membuat pengeluaran konsumen untuk biaya transportasi angkutan udara menjadi naik.

Badan Pusat Statistik (BPS) belum dapat memastikan besaran pengaruh akibat diberlakukannya bagasi berbayar. Perhitungan bagasi berbayar akan diteliti dampaknya terhadap harga tiket per maskapai. Sebab, tidak semua maskapai mengenakan biaya tambahan untuk bagasi. Angkutan udara sepanjang Januari 2019 menyumbang inflasi sebesar 0,02%. Dan ke depan, angkutan udara diprediksi masih akan menyumbang inflasi karena adanya bagasi berbayar.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengaku akan mengkaji penentuan tarif batas atas bagasi maskapai penerbangan. Namun formulasinya seperti apa belum tentukan. Harus diharmonisasikan termasuk dengan pelaku-pelaku. Dijelaskan bahwa Kementerian Perhubungan akan menerbitkan Peraturan Menteri (PM) yang mengatur perihal bagasi pesawat. Termasuk di dalamnya terkait persoalan tarif batas atas bagasi pesawat.

Penerapan bagasi berbayar di maskapai-maskapai LCC memang tidak menyalahi aturan. Beleid yang mengatur soal tarif bagasi berbayar – bagasi tercatat ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 185/2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Pada pasal 22, disebutkan maskapai LCC diperbolehkan untuk mengenakan biaya atas bagasi. Sementara untuk full service paling banyak 20 kg tanpa dikenakan biaya, dan medium service paling banyak 15 kg tanpa dikenakan biaya. Namun kebijakan tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga ketika tiba-tiba diberlakukan masyarakat terkejut.

Pengenaan bagasi berbayar oleh maskapai LCC berpotensi membuat biaya pesawat melampaui tarif batas atas, atau sama dengan tarif maskapai penerbangan full service, seperti Garuda Indonesia dan Batik Air. Kita bisa membuat simulasi. Jika kita pergi ke Bali dari Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, sebelum berangkat terlebih dulu mengukur berat bawaan, seberat 27 Kg. Sesuai aturan Lion Air, berat barang bawaan penumpang yang gratis, bisa masuk dalam kabin hanya mencapai 7 kg. Ini artinya, kelebihan bagasi sebesar 20 kg. Tarif kelebihan bagasi rute Jakarta – Denpasar menurut customer service Lion Air sebesar Rp37.000 per kg. Maka kita harus membayar sebesar Rp740.000 per 20 kg. Harga tiket Lion Air dipatok sebesar Rp895.000 untuk sekali jalan, berdasarkan harga dari Traveloka.

Maka kita harus merogoh kocek sebesar Rp1.635.000 untuk tiket dan biaya kelebihan bagasi apabila terbang dengan memakai jasa Lion Air. Uang yang harus kita bayar untuk terbang Jakarta – Denpasar, setara atau lebih dari harga tiket pesawat full services. Data Traveloka, harga tiket pesawat maskapai-maskapai full services pada hari yang sama ternyata masih lebih murah. Ambil contoh, Batik Air yang mematok harga tiket sebesar Rp1,14 juta dengan bagasi gratis hingga 20 kg. Namun, bila dibandingkan dengan Sriwijaya, biaya yang dikeluarkan kurang lebih sama. Maskapai ini mematok harga tiket rute Jakarta – Bali sebesar Rp1,6 juta dengan bagasi gratis sebanyak 20 kg.

Maskapai full services lainnya, Garuda sedikit lebih mahal ketimbang biaya yang dikeluarkan bila memakai jasa Lion Air. Harga tiket Garuda pada hari yang sama sebesar Rp1,95 juta dengan bagasi gratis 20 kg, dengan asumsi bawaan sebanyak 7 kg juga masuk kabin. Selama ini Garuda tidak mengenakan tarif berbayar untuk bagasi penumpang, dan kabarnya tidak akan ikut-ikutan mengenakan biaya bagasi seiring Garuda merupakan maskapai penerbangan full service. Inilah yang membedakan maskapai LCC atau maskapai berbiaya murah dengan maskapai full service seperti Garuda Indonesia yang menyediakan fasilitas lengkap untuk penumpang. Harga tiket Garuda Indonesia yang lebih mahal dibayarkan penumpang sudah termasuk biaya layanan bagasi maksimal 20 kilogram untuk semua penerbangan domestik kelas ekonomi.

Bisa kita buat simulasi tarif lain, misalnya, untuk penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Kualanamu di Medan, di mana tarif bagasi untuk bobot 5 kg sebesar Rp 125 ribu, 10 kg Rp 250 ribu, 15 kg Rp 375 ribu, 20 kg Rp 500 ribu, 25 kg Rp 625 ribu, dan 30 kg Rp 750 ribu. Pada penerbangan lain yang lebih jauh misalnya dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Sam Ratulangi, Manado, di mana tarif bagasi untuk bobot 5 kg sebesar Rp 165 ribu, 10 kg Rp 330 ribu, 15 kg Rp 495 ribu, 20 kg Rp 660 ribu, 25 kg Rp 825 ribu, dan 30 kg Rp 990 ribu. Jelas penetapan tarif bagasi ini memberatkan para pengguna jasa penerbangan.

Tarif tiket penerbangan juga naik hingga 50% hingga 100%. Misalnya, tarif tiket Jakarta – Semarang yang biasanya berkisar Rp 400.000, untuk penerbangan 22 Januari 2019 seharga Rp 710.000. Penetapan tarif bagasi dan kenaikan harga tiket ini tentu meningkatkan biaya penerbangan masyarakat. Peningkatan biaya akan membuat masyarakat melakukan pilihan-pilihan moda angkutan yang akan digunakan sesuai kemampuannya. Masyarakat pengguna jasa penerbangan, khususnya jarak menengah bisa meninggalkan Lion Air dan Wing Air kemudian memilih menggunakan kereta api atau kendaraan pribadi, apalagi sekarang sudah ada tol Trans Jawa.

Kondisi ini tentu akan memperlebar jarak relasi sosial, politik, dan ekonomi antar masyarakat Indonesia sendiri. Apalagi maskapai Lion sangat banyak menguasai rute jarak jauh dan rute perintis ke berbagai daerah di Indonesia. Yang terjadi kemudian akibat penetapan tarif bagasi dan kenaikan tiket penerbangan, menjauhkan jarak komunitas Indonesia. Bahkan berpotensi memutus tali relasi yang selama ini sudah tersambung secara baik dari ujung Aceh hingga Papua. Potensi buruk ini harus menjadi perhatian pemerintah. Seharusnya regulasi yang dibuat pemerintah lebih melindungi dan berpihak kepada masyarakat pengguna serta keutuhan relasi rakyat dari Aceh hingga Papua.

Menurut kalangan pengusaha pariwisata yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Tour Travel (Asita), dampak pengenaan tarif bagasi berpengaruh terhadap pola konsumen yang enggan membeli banyak oleh-oleh saat bepergian ke luar daerah. Pasalnya, membeli oleh-oleh dengan harga murah kemudian ditambah bayar bagasi menjadi mahal. Selain itu, dikhawatirkan mengancam usaha biro perjalanan gulung tikar sehingga berpotensi terhadap kalangan wisatawan yang memilih destinasi luar negeri ketimbang domestik. Padahal, pemerintah tahun 2019 ini menargetkan kunjungan wisata, baik dari dalam maupun luar negeri, sebanyak 20 juta wisatawan. Dikhawatirkan target tersebut tidak akan tercapai. (mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *