Di Mana Dikuburnya Puluhan Ribu Koperasi yang Mati

Dalam sebuah diskusi kecil – santai sambil ngupi di warung pinggir jalan dengan beberapa aktivis gerakan koperasi membicarakan soal koperasi di Indonesia, menjadi hangat dan menarik ketika disinggung soal jumlah koperasi yang “dibubarkan” oleh pemerintah mencapai puluhan ribu unit koperasi primer.

Sampai jelang akhir periode pertama, 2014 – 2019 duet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla (JK) untuk kemudian diteruskan periode kedua Jokowi – K.H. Prof. Ma’ruf Amin 2019 – 2024, berdasarkan data di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) total jumlah koperasi yang telah memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) per Mei 2019 tercatat 123.259 unit, dan telah disertifikasi 26,59%. Jumlah sebelumnya (2014) tercatat 212.570 unit. Koperasi yang tidak aktif, (mandheg – mati), nakal “dibubarkan” sebanyak 40.013 unit, sisanya masih terus dikaji.

Jumlah koperasi yang mati begitu besar itulah yang membuat diskusi hangat dengan canda tawa karena tidak diketahui di mana dikuburnya, dan tidak diketahui bagaimana penjelasan Pemerintah – Kementerian Koperasi dan UKM. Menurut Undang-undang (UU) No 25 tahun 1992 pasal 46 huruf (b) pembubaran koperasi dapat dilakukan oleh Pemerintah. Pasal 47 huruf (c) menyebutkan; kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapan. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 1994 pasal 3 huruf (d) koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal Akta Pendirian koperai.

Karena tindakan pembubaran koperasi oleh Pemerintah mempunyai dampak tidak kecil, penjelasan PP No 17 tahun 1994 pasal 4 ayat (3) mengamanatkan; rencana pembubaran koperasi sejauh mungkin diketahui oleh umum terutama apabila alamat pengurus atau anggota koperasi tidak diketahui. Pengumuman rencana pembubaran koperasi dengan menempelkan surat pemeritahunan rencana pembubaran pada papan pengumuman yang terletak pada Kantor Kecamatan atau Kelurahan tempat kedudukan koperasi. Dengan adanya pengumuman tersebut diharapkan tindakan Pemerintah dapat berlangsung secara terarah.

Setelah koperasi dibubarkan, menurut UU No 25 tahun 1992 pasal 56 ayat (1) pemerintah juga diwajibkan untuk mengumumkan pembubaran tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tujuannya agar masyarakat luas tahu bahwa status badan hukum (BH) koperasi hapus sejak pengumuman pembubaran di Berita Negara Republik Indonesia. Hal itu juga untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, diperjualbelikan untuk mencari keuntungan pribadi.

Belum ditemukannya data koperasi yang dibubarkan oleh Pemerintah itu telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau mati karena salah urus, itulah yang membuat diskusi sambil ngupi diwarnai canda tawa. Pekerjaan rumah (PR) bagi Kementerian Koperasi dan UKM yang juga tak mudah adalah membuat data base terakhir; nama, alamat dan pengurus koperasi yang dibubarkan atau mati, secara lengkap. Kelengkapan data sangat besar manfaatnya sebagai sumber pembelajaran untuk membangun masa depan koperasi Indonesia.

Karena tidak diketahui persis di mana kuburannya, maka ada yang mengatakan dengan nada canda; “Sebenarnya tak pernah ada koperasi yang mati. Koperasi yang tidak aktif itu karena sedang tidur, atau istirahat, duduk santai. Mereka tengah berpikir, apa yang akan dilakukan.” Harapannya, kalau ada koperasi yang duduk, silakan berdiri. Yang sudah berdiri, silakan jalan. Kalau sudah jalan, silakan lari. Yang sudah lari harus menambah kecepatannya, maraton. Dan harus sampai finis sebagai juara. Itulah kesejahteraan rakyat – anggota.

Membangun koperasi berkualitas, bukan membangun kuantitas jumlah koperasi. Itulah Program Reformasi Total Koperasi yang dicanangkan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menjawab permintaan Presiden Jokowi. Program reformasi total koperasi meliputi reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi. Reorientasi dilakukan dengan mengubah paradigma pengembangan koperasi dari kuantitas ke kualitas, sedangkan rehabilitasi dilakukan mendata dan memperbarui data base koperasi melalui online data system (ODS). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sehingga akhirnya akan mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) koperasi Indonesia terhadap negara.

Program Reformasi Total Koperasi diklaim Menkop dan UKM telah membawa perubahan paradigma dalam gerakan – binis koperasi Indonesia, utamanya untuk mewujudkan koperasi modern dan berkualitas serta berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat. Selain itu juga meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, dan mandiri serta tangguh setara dengan badan usaha lainnya.

Dicontohkan, saat ini sudah ada koperasi setara bank, ikut menjadi penyalur Kredit Untuk Rakyat (KUR), yaitu Kospin JASA Pekalongan, Jawa Tengah, KSP Kopdit Obor Mas, Maumre, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan KSP Guna Prima Dana, Badung, Bali. Bukan hanya itu, kontribusi terhadap PDB nasional dari sektor koperasi juga meningkat. Kalau pada 2014 baru 1,71% meningkat tajam menjadi 4,48% dari jumlah koperasi sebanyak 123.259 unit sesuai data di Kemenkop dan UKM, sementara pengusaha meningkat 3,39%. Pencapai tersebut perlu diapresiasi, dan ini pertanda ada perbaikan kualitas koperasi.

Peningkatan kontribusi PDB Koperasi telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional. Dan diharapkan, koperasi akan terus berubah menjadi semakin berkembang dan maju. Koperasi A, berapa asetnya, Koperasi B kapan akan mengakuisisi perusahaan Ali Baba, Koperasi C kapan akan masuk bursa efek, Koperasi D kapan akan membangun industri mobil, dan sebagainya. Itulah yang kita inginkan. Pertanyaannya, mampukah penggiat – praktisi koperasi melakukan hal tersebut?

Langkah-langkah konkret yang harus segera dilaksanakan antara lain; meningkatkan pendidikan koperasi. Semangat berkoperasi ada, fasilitas ada, gerakan masyarakat untuk berkoperasi ada. Pendidikan koperasi bukan hanya bagaimana meningkatkan sumber daya penggiat koperasi, tetapi yang paling penting adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi penggerak koperasi. Yang juga tidak kalah penting, para penggiat koperasi betul-betul harus bebas dari intervensi siapa pun.

Karena koperasi harus terus dikembangkan, maka kita tidak pernah mengenal koperai itu mati. Koperasi juga harus mampu melakukan kerja sama antarkoperasi maupun instansi yang lain. Areanya sangat luas. Jika itu dilakukan, maka tidak akan ada suatu aral atau rintangan apa pun yang dapat menghambat. Sehingga koperasi pasti terus berkembang, dan akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Target-target pemerintah yang sudah dilakukan dalam pembangunan jangka menengah dapat dicapai melalui koperasi.

Pada peringatan hari koperasi tahun 1957, Bung Hatta dalam pidatonya mengatakan; “Sudahkah ada peternakan yang dibiayai oleh simpanan koperasi? Bagaimana dengan kebun sayur yang ada di mana-mana, apakah sudah dibiayai oleh koperasi? Bagaimana tentang kerajinan. Sejauh mana koperasi mengatasi ijon, yang pinjamannya kecil-kecil.”

Jika ditelaah satu persatu, maka bisa kita lihat, pertama; bahwa koperasi tidak hanya mengenal satu bidang saja. Koperasi mengenal semua sektor ekonomi rakyat. Mulai pertanian, peternakan, idustri, juga ekonomi dan keuangan. Semua sektor bisnis, sektor usaha, koperasi akan selalu bisa berperan di situ. Artinya, koperasi akan selalu di mana-mana, dan koperasi selalu di mana-mana.

Dengan demikian maka tidak ada satu celah pun usaha yang luput dari koperasi. Tugas koperasi salah satunya untuk menghapus ijon. Satu-satunya untuk menghapus renternir melalui koperasi. Koperasi adalah ekonomi rakyat, pas dan cocok sebagai setrategi yang dilakukan pemerintah. Koperasi adalah ekonomi tengah yang berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu manakala rakyat butuh perlindungan, pemerintah harus turun tangan untuk melindungi ekonomi rakyat. Pemerintah harus turun tangan untuk melindungi koperasi. itulah amanah pidato Bung Hatta pada tahun 1957.

Dengan dua alasan tersebut, koperasi ke depan akan semakin menunjukkan jati dirinya. Dan akan semakin memperkuat pilar utama perekonomian nasional. Caranya, mulai sekarang tak boleh ada lagi koperasi yang istirahat, apalagi tidur. Koperasi harus bangkit dan produktif. Karena pemerintah sudah melakukan fasilitasi, dan memberikan kebijakan yang baik buat koperasi. Pemerintah sudah menambah penguatan modal dan memberikan pinjaman bagi koperasi. Tidak ada lagi yang ditunggu. Lakukan kegiatan, buktikan bahwa koperasi adalah yang terdepan daripada yang lain.

Penggiat koperasi hendaknya tidak men-judge diri sendiri bahwa koperasi hanya sebagian kecil dari kegiatan ekonomi. Kita harus menjustifikasi, potensi koperasi sangat tinggi dan pada suatu saat koperasi di Indonesia akan melahirkan pengusaha-pengusaha besar dan handal serta menguasai seluruh sektor ekonomi. Apa salahnya jika kita membangun mimpi yang indah. Dengan mimpi yang indah kita akan lebih fresh.

Yang perlu kita bangun saat ini adalah paham konglomerasi koperasi. Jika konglomerasi tumbuh di mana-mana, maka perlu diimbangi dengan konglomerasi koperasi. Karena koperasi itu dari anggota untuk semua anggota, sehingga akan terbuka akses dengan sesama koperasi, dan saling mengangkat. Jalur distribusi akan semakin terbuka. Salah satu contoh, misalnya, kalau ada koperasi yang terkenal di Jakarta, kemudian ada koperasi-koperasi di Jawa Timur yang akan memasarkan produknya ke Jakarta, akan semakin mudah jika ada kerja sama antarkoperasi. Sesuai UU, koperasi harus kerja sama antarkoperasi dan saling membantu. Jika hal itu terealisir maka akan terjadi konglomerasi.

Konglomerasi adalah sebuah sistem, bukan benefit. Bila ada koperasi di sektor lain mengalami hambatan, maka dapat dilakukan suatu kerja sama antarkoperasi, sehingga akan terjadi jaringan usaha. Dengan jaringan usaha itu jalur distribusi terbentuk. Untuk itu kita bersama-sama membuat suatu jejaring yang kuat, juga membuat mimpi bersama. Bila mimpi itu menjadi realitas, koperasi di Indonesia akan semakin menjanjikan dan memberikan warna terhadap perekonomian Indonesia. (mar)

 

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *