Drs. Dakso Sartono, M.Pd: KKGJ Membangun Spirit Anggota

Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pertanggungjawaban kinerja pengurus dan pengawas yang dilaksanakan setiap akhir tahun buku, maupun Rapat Anggota Khusus (RAK) membahas program kerja, anggaran pendapatan dan belanja tahun berikutnya adalah agenda kegiatan konstitusional bagi lembaga koperasi.

Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ) yang melaksanakan konstitusi pada November 2019 di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, untuk pengesahan program kerja tahun buku 2020, diawali melalui kegiatan Pra RAT mulai 28 Oktober – 2 November 2019 di setiap Komisariat, 43 Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Pra RAT yang dihadiri 1.560 peserta, juga dihadiri seluruh pengurus dan pengawas KKGJ. Sedangkan dalam RAK yang dihadiri 156 utusan dari 43 Komisariat, merupakan representasi tak terpisahkan dari 13.000-an anggota.

Dalam pelaksanaan Pra RAT di 43 kecamatan tersebut, menurut penjelasan Ketua Umum KKGJ, Drs. Dakso Sartono, M.Pd, dapat dukungan penuh dari Kepala Satuan Pelaksana Lapangan (Kasatlak) tingkat kecamatan, sehingga pelaksanaan Pra RAT sangat kondusif, aspiratif dan demokratif. RAK adalah untuk memberi kepastian bagi pengurus dan pengawas dalam melaksanakan kerja tahun buku 2020.

Pengurus akan melakukan peningkatan kesehatan lembaga koperasi. Program kerja tahun buku 2020 me-refrash sedikit pelaksanaan program kerja tahun buku 2019, terutama terkait kegiatan transaksi anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan KKGJ. Diakui bahwa program peningkatan kegiatan transaksi anggota dengan koperasi masih cukup memprihatinkan. “Angka statistik dari laporan keuangan, meski tahun buku 2019 KKGJ diperkirakan akan memperoleh surplus hasil usaha (SHU) mapir Rp 8 miliar. Namun, dari sekitar 15.000-an anggota, ternyata yang bertransaksi dengan KKGJ baru 30% atau sekitar 5.000-an anggota,” tegas Dakso.

Pengurus dan pengawas, lanjut Dakso, membuat kebijakan. Tetapi eksekusinya di Komisariat yang ada di kecamatan-kecamatan. Artinya, pengurus Komisariat harus berkinerja baik, aktif mendorong anggota bertransaksi dengan KKGJ, khususnya untuk simpan dan pinjam uang. Tujuannya, agar omzet usaha meningkat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan SHU. “Apakah saudara-saudara sanggup?” tanya Dakso yang dijawab serentak oleh peserta, “Sanggup!” Jika kesanggupan tersebut terealisasi diharapkan tahun buku 2020 KKGJ akan membukukan SHU sekitar Rp 7,621 miliar.

Jika tahun buku 2020 jumlah anggota yang bertransaksi bisa ditingkatkan setidaknya 20%, atau menjadi 50% dari jumlah anggota, maka SHU-nya juga bisa meningkat menjadi sekitar Rp 14 miliar. Apalagi kalau bisa 100% (15.000) luar biasa. “Untuk meningkatkan jumlah anggota bertransaksi internal bukan pekerjaan mudah. Pengurus harus kerja keras,” jelas Dakso, tetap optimis. Untuk peningkatan jumlah anggota, dengan merekrut Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), merupakan usulan anggota, sehingga menjadi salah satu program utama. Apalagi para anggota juga menyanggupi membantu pengurus untuk mengajak CASN masuk jadi anggota KKGJ. Maka diyakini akan semakin banyak anggota baru.

Beberapa tahun terakhir jumlah anggota KKGJ yang pernah mencapai 18.000 orang lebih, kini terus berkurang karena banyak anggota yang memasuki purna tugas. Setiap tahun anggota yang pensiun bersamaan jumlahnya ribuan. Itu karena dulu, tahun 1980-an guru Sekolah Dasar (SD) pengangkatannya hampir bersamaan. Waktu itu ada kebijakan pemerintah membangun SD Inpres secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Sehingga kebutuhan Guru SD pun sangat besar.

Setiap lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) hampir dapat dipastikan diangkat menjadi Guru SD. Dan kini, guru-guru SD angkatan tahun 1980-an atau awal 1990-an pada umumnya telah memasuki masa purna tugas. “Agar KKGJ tetap eksis, terus berkembang menjadi koperasi besar dan sehat, disamping harus dikelola secara profesional, jumlah anggota juga harus bertambah,” jelas Dakso, saat berbincang dengan Majalah UKM, di kantor KKGJ beberapa waktu silam.

Ada koperasi tidak dapat tumbuh dan tidak sehat lantaran pengurus tidak cocok, dan tidak pernah ketemu anggotanya. Berbeda dengan KKGJ. Pengurus dan pengawas berupaya hadir ke akar rumput bertemu dan berdialog dengan anggota. Setahun bisa sampai 4 kali. Dalam upaya menjalin hubungan yang harmonis, pengurus KKGJ menghadirkan semua unsur stakeholders – pemangku kepentingan mulai dari setiap unsur di sekolah, tim lapangan tingkat Kecamatan, Kasudin di 5 Wilayah Kota Administratif (Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu, serta Kadinas Provinsi DKI Jakarta. Maka, sangat layak jika KKGJ tumbuh dan berkembang menjadi koperasi besar dan sehat.

KKGJ juga mempunyai jadual kunjungan bagi anggota untuk melihat secara langsung aset-aset KKGJ di luar Jakarta berupa lahan sawah di daerah Karawang, Jawa Barat, SMP – SMK di Karawang, kebun blimbing dan sekolahan SMK di daerah Bogor, Jawa Barat, SPBU dan SPBE di Karawang. “Kunjungan melihat aset secara langsung untuk membuktikan bahwa KKGJ benar punya aset seperti yang dilaporkan dalam neraca pembukuan. Itu salah satu upaya membangun – mengembangkan spirit, energi, kepercayaan dan loyalitas anggota,” jelas Dakso.

Setelah spirit – energi anggota muncul, akan ada rasa memiliki terhadap koperasi sebagai milik sendiri. Namun harus diakui saat ini masih banyak anggota yang belum merasa memiliki bahwa KKGJ adalah perusahaan miliknya sendiri. Mereka hanya menjadi anggota artificial. Terbukti, anggota yang bertransaksi dengan KKGJ baru 30%. Hal ini sangat disayangkan. Setelah rasa memiliki tumbuh di hati setiap anggota, pasti akan muncul kegiatan transaksional internal. Bukan hanya menyimpan uang di koperasi, tetapi juga pinjam di koperasi, belanja di toko koperasi, umroh, ada sekolah, kampus, gas, SPBU, SPBE dan produk koperasi lainnya.

Jika setiap anggota bertransaksi di toko koperasi untuk kebutuhan sehari-hari, sembako dan sebagainya Rp 3 juta saja, omzet toko koperasi minimal mencapai Rp 45 miliar per bulan. Belum lagi omzet dari SPBU, SPBE, kredit anggota, dan sebagainya. Terkait permodalan, selama ini KKGJ masih memanfaatkan kemitraan dengan beberapa bank konvensional, dan bank syariah. Kalau berinovasi, mendorong anggota berinvestasi, bukan simpanan wajib, rata-rata Rp 2 juta, KKGJ akan memperoleh modal Rp 30 miliar. Karena sifatnya investasi, harus mengendap lama di koperasi.

Bagi guru-guru di Jakarta, Rp 2 juta tidak ada apa-apanya, kecil. Potensi lain, menaikan simpanan wajib dari Rp 300.000,- menjadi Rp 500.000,- sehingga KKGJ akan dapat dana segar dari anggota kurang lebih Rp 7,5 miliar setiap bulan. Karena tunjangan kerja daerah (TKD) Pemprov DKI cukup besar, menabung Rp 500.000,- per bulan untuk persiapan hari tua, enteng. Namun potensi-potensi tersebut belum digali.

Seperti kebanyakan koperasi, walau punya toko koperasi sendiri, bila belanja anggota lebih senang ke mall. Mereka bangga bebas sesuka hati ambil barang-barang yang ditata rapih di gudang ber-AC. Tanpa direncanakan, tanpa kontrol, baru setelah troly penuh didorong menuju kasir. Karena bayarnya pakai uang plastik, digesek, meski jumlahnya ratusan ribu – sejuta, tenang-tenang saja. Berbeda kalau belanja di toko koperasi atau di warung tetangga. Harga selisih Rp 500,- saja nggremeng, mahal. Itulah gaya hidup warga kota.

Soal pinjam uang, meski koperasi punya produk pinjaman, namun anggota juga lebih senang pinjam uang di bank. Biasanya, karena tak punya sertifikat tanah sebagai jaminan SK pengangkatannya yang “disekolahkan”. Bayar angsuran dan bunga potong gaji. Anggota koperasi itu kadang berperilaku aneh. Saat gajian dan harus bayar utang di koperasi, karena tahu gajinya setelah dipotong oleh bank saldonya tinggal sedikit, pagi-pagi subuh ke ATM menguras uangnya. Akibatnya, ketika koperasi mau motong untuk angsuran tidak kebagian.

Kalau berbicara dari konsep dasar kenapa pegawai negeri sipil (PNS), sekarang aparatur sipil negara (ASN), saat itu oleh pemerintah memang diwajibkan mempunyai koperasi fungsional. Yaitu koperasi yang bernaung di bawah instansi pemerintah. “Karena pegawai negeri saat itu memfungsikan pendapatannya sama dengan cost – biaya. Jadi, begitu terima gaji programnya habis. Karena itu tidak jarang pegawai negeri, terutama di kota-kota besar hidupnya tutup lubang gali lubang,” jelas Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI) Prof. Agustitin Setyobudi, MM.Phd yang juga mantan Ketua Umum KKGJ. Maka, lanjutnya, munculah semangat pemerintah untuk memberikan pembinaan kepada pegawainya melalui koperasi agar pendapatan itu diubah fungsinya dari konsumtif menjadi produktif.

Jadi, begitu terima gaji yang dianggarkan terlebih dahulu adalah saving – menabung. Kalau yang dianggarkan biaya dahulu, pasti pendapatan itu tidak pernah tersisa. Karena hakikat kebutuhan itu tidak ada yang cukup. Bisa cukup dan bisa lebih jika pendapatan dikelola secara baik. Caranya, kata Agustitin, begitu terima gaji anggarkan menabung. Setelah tabungannya cukup, kemudian berinvestasi.

“Banyak guru anggota KKGJ di Pulau Seribu akhirnya jadi pengusaha. Mereka berfikir cerdas, pinjam uang di KKGJ, langsung dibelikan kapal untuk menangkap ikan. Yang mengoperasikan nelayan. Karena pendapatannya difungsikan sebagai investasi, maka banyak guru menjadi bosnya nelayan,” jelas Guru Besar Perekonomian dan Koperasi, mantan guru SD yang telah puluhan tahun menjadi aktivis koperasi.
Bila pola pikir konsumtif itu tidak segera sadari, setelah pensiun akan mengalami kesulitan. Dan memang, kata Prof. Agustitin, faktor utama anggota koperasi yang notabene pegawai, kurang kesadaran untuk menggunakan gajinya sebagai investasi. Padahal, kalau kita kembali kepada tujuan hidup di dunia ini, tidak lebih bahwa hidup itu hanyalah sebuah investasi. “Investasi dari apa yang kita lakukan itu untuk membangun pundi-pundi diakhirat kelak. Agar dapat membangun pundi-pundi yang bisa membuka jalan kita ke surga kalau pendapatan itu menjadi produktif, bukan konsumtif,” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya berpesan, mulai sekarang anggota KKGJ harus mulai menyadari pentingnya berinvestasi. Saat ini masih banyak anggota KKGJ yang masih belum menyadari pentingnya berinvestasi. Terbukti, dari sekitar 15.000 anggota yang bertransaksi internal dengan koperasinya baru 30%. Kenapa? Karena tidak sadar berinvestasi. Atau anggota itu lupa, punya rumah untuk mencari modal investasi? Karena lupa, mereka lari ke rumah orang lain.

Misalnya, pinjam uang tidak lagi di koperasi sendiri, KKGJ, tetapi pinjam di Bank DKI yang mengiming-imingi bisa pinjam sampai Rp 300 juta. Sementara di KKGJ boleh pinjam maksimal hanya Rp 150 juta. Karena pinjamnya ke tempat lain, akhirnya tinggal mikir bagaimana mengangsurnya. Padahal kalau ada kebutuhan yang sifatnya sangat penting, dan mendadak pasti larinya ke koperasi. Namun KKGJ dijadikan yang terakhir, bukan yang utama.

Dalam hal pinjam uang di koperasi, pola pikirnya harus diubah. Bukan pinjam atau utang. Tetapi menabung diambil dimuka. Karena menabung di rumah sendiri, yang dipinjam juga uang sendiri. Berarti bukan utang. Kalaupun membayar jasa, di akhir tahun jasanya juga dikembalikan atau dicatat dalam buku anggota sebagai simpanan khusus.

Dalam berinvestasi, Agustitin menyarankan, perlu dipilih investasi yang lebih menguntungkan. Misalnya, investasi tanah. Harga tanah di manapun akan semakin mahal. Contoh, Kantor Pusat KKGJ, waktu beli dulu harganya hanya Rp 750 juta. Kalau sekarang dijual harganya sekian miliar. KKGJ berinvestasi antara lain; sawah, SPBU, SPBE, Wisma, Sekolahan, dan Wisma. Kelipatan investasi tanah sangat cepat.

“Jika kita tidak berani berinvestasi, akan ketinggalan dengan lajunya peningkatan inflasi. Setiap tahun nilai intrinsik uang kita turun antara 5% – 7%. Berarti nilai simpanan uang juga akan selalu turun. Agar tidak turun harus diinvestasikan. Dan yang menguntungkan, investasi tanah,” kata Prof Agus menyarankan.

Pola bisnis dan pengelolaan koperasi guru SD di Jakarta ini mendapat perhatian khusus dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Meski sudah cukup baik namun perlu terus dievaluasi agar menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Ada ide dari pejabat di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, karena jumlah SD Negeri di Jakarta ribuan ada baiknya jika seluruh SD Negeri dijadikan sebagai bagian sasaran obyek bisnis KKGJ melalui pengembangan pengelolaan kantin sekolah.

Oleh Dinas Pendidikan disarankan agar KKGJ mengirimkan surat permohonan dan proposal yang jitu kepada Gubernur. Tentu harus ada progres yang telah dilakukan oleh KKGJ selama ini. Diharapkan Gubernur memberikan disposisi kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta yang memiliki lahan – tanah sekolah, dan disposisi kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan berkeinginan, jika sudah ada disposisi dari Gubernur kepada BPAD dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kesempatan itu bisa langsung diambil oleh KKGJ. Selama ini kantin di sekolah-sekolah, selalu dianggap sebagai masalah temuan-temuan ekspetorat. Salah satu solusinya bagaimana pengelolaan kantin itu bisa lebih propfesional. KKGJ diyakini mampu mengelola dengan baik. (mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *