Drs. F. Y. Khosmas, M.Si. : Ngeri Dekat dengan Pintu Penjara

DSCN3066
“Mengelola lembaga usaha berbasis keuangan seperti Credit Union Pancur Kasih (CUPK), yang asetnya lebih dari Rp1,623 triliun, dan dimiliki 127.927 anggota, sangat berat. Ngeri karena dekat dengan pintu penjara. Harus hati-hati, Rp1 pun harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Drs. F.Y. Khosmas, M.Si, yang sejak Februari 2014 dipercaya sebagai Ketua CUPK.

Menurut Khosmas saat berbincang dengan wartawan Majalah UKM di sebuah hotel berbintang di Pontianak, Kalimantan Barat, tempat penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2014 pada 28 Februari 2015, bahwa pelaksanaan program CUPK tahun buku 2014 tidak mencapai hasil yang lebih wah. Fokusnya, kata dia, memang lebih pada peningkatan kualitas tata kelola, dan mengelola secara efektif apa yang telah dimiliki saat ini, agar jangan sampai Rp1 pun hilang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sebelum RAT, diselenggarakan lokakarya untuk melihat beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan CUPK itu sendiri. Antara lain bagaimana tentang kelembagaan, bagaimana kondisi yang dihadapi oleh credit union saat ini, dan secara khusus untuk CUPK. RAT mengusung tema; Memperkuat Tata Kelola CUPK yang Inovatif, Profesional, dan Tangguh. Ini bahasa yang tidak main-main. Kata-katanya bagus, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Namun pengurus, pengawas, jajaran manajemen, dan seluruh anggota CUPK, kata Khosmas,bertekat melaksanakannya. CUPK juga tidak mau ketinggalan mengikuti perkembangan yang ada pada saat ini. Untuk mengelola CUPK diperlukan tenaga-tenaga profesional, dan mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Jika diperhatikan, banyak orang beranggapan bahwa credit union yang ada sebagai pesaing. Namun menurut Khosmas, tidak. Karena sebenarnya lebih pada pendekatan mitra kerja, bersama-sama menyejahterakan rakyat – masyarakat Kalimantan Barat. Yang perlu dilihat dari sisi CUPK adalah bagaimana memperkuat kelembagaan, kemudian mampu melayani kepentingan-kepentingan anggota, sekaligus kepentingan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Saat ini CUPK telah memiliki 37 Tempat Pelayanan (TP), tersebar di 5 kabupaten dan kota. Hampir seluruh masyarakat di Kalimantan Barat mengenal credit union, dan yang telah menjadi anggota diberbagai credit union sekitar 30% dari populasi.

Untuk menjaga adanya perimbangan CUPK bersama-sama dengan yang lain, bisa dilihat bagaimana hubungan kerja antarsesama CU. Harapannya, melalui tata kelola, CU yang ada di Kalimantan Barat dilakukan secara genuine, supaya tidak ada kesan bahwa CUPK lebih unggul, yang lain di bawah. Atau CU ini lebih unggul, CU itu di bawah, dan seterusnya. Kesan tersebut, kata Khosmas yang telah lebih dari 28 tahun menjadi aktivis dan mendalami credit union, akan memengaruhi keberadaan CU secara keseluruhan. “Namanya credit union, sebenarnya sama. Yang membedakan, tentu bagaimana strategi masing-masing, misalnya, dalam perekrutan anggota, pengembangan, maupun pengelolaan lembaga,” katanya memberi contoh.

Menurut pengamatannya, dalam perekrutan anggota, masih banyak masalah. Anggota masih membanding-bandingkan CU satu dengan CU yang lain. Banyak begitu, banyak begini. Sebagai pengurus – pengelola harus mengambil suatu kebijakan bagaimana kebersamaan itu tidak memengaruhi bidang pelayanan kepada anggota, sehingga tujuan CU betul-betul memiliki kekuatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang masih lemah. Itulah tujuan utama credit union di Kalimantan Barat.

Gerakan credit union khususnya di Kalimantan Barat telah sepakat tidak melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk masuk di salah satu CU. Semua bebas memilih mau jadi anggota CU mana pun. Meskipun CU – A yang melakukan sosialisasi, orang boleh saja masuk CU – B. Karena itu diperlukan hubungan yang tangguh antara CU yang satu dengan CU lainnya untuk kemudian secara bersama-sama memperbaiki kondisi ekonomi anggota – masyarakatdi Kalimantan Barat, yang pada tahun 2014 mengalami kondisi kurang baik.

Faktor lain yang cukup berpengaruh terganggunya capaian target keuangan CUPK adalah dampak penurunan harga komoditi karet yang merupakan salah sumber potensi penghasilan masyarakat – anggota, sehingga berimbas pada kemampuan anggota untuk menabung dan membayar pinjaman. Sedangkan harga-harga barang kebutuhan masyarakat sehari-hari terus meningkat. Sebut saja harga sembilan bahan pokok (Sembako) tidak sebanding dengan harga karet.Tantangan utama bagi lembaga keuangan seperti CUPK, kata General Manager (GM) CUPK yang juga sering disebut Chief Executive Officer (CEO), Marselinus Engkolon, S.E., adalah kredit lalai.

Tanpa menyebut besaran kredit lalai CUPK, namun diakui saat ini kredit lalainya menunjukkan gejala meningkat. Untuk mengatasinya, diperlukan komitmen bersama. Menurutnya, perlu mewaspadai upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan sendiri dari CUPK, misalnya, dengan sengaja melalaikan kewajiban-kewajibannya, atau hanya menjadi penabung aktif di CUPK sementara meminjam di lembaga lain. “CUPK juga perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat agar semakin banyak orang yang tertarik bergabung menjadi anggota. Tugas ini menjadi peran seluruh anggota, tidak hanya terbatas pada pengurus, pengawas, dan pengelola,” tegasnya.

Untuk melakukan perubahan, meningkatkan kualitas tata kelola dan menguatkan lembaga, terutama dari sisi dana cadangan, menjadi penting. Dalam hal pengelolaan keuangan, misalnya, terus diupayakan keterbukaan kepada semua pihak. Selain terus diawasi oleh pengawas internal juga menjalin kerja sama dengan pihak eksternal yakni dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Thomas, Bluasius, Widartoyo, dan Rekan, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan manajemen. Laporan keuangan tahun buku 2014 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Audit yang rutin sangat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain; bagi pengurus dapat mengurangi risiko yang diakibatkan oleh salah saji atas laporan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya. Bagi pengawas dapat membantu tugas-tugas pengawasannya dan memeroleh porsi yang lebih banyak untuk menekankan tugasnya pada aspek pemberian saran – nasehat.

Bagi Pembina, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, Puskopdit, Indokopdit, dapat memeroleh informasi yang relevan dan mempunyai daya uji sebagai bahan pembinaan. Bagi anggota, dapat mengurangi rasa was-was dan kurang percaya karena sepanjang perjalanan usaha koperasi telah dilakukan audit. Bagi manajemen dan karyawan, dapat memeroleh suasana kerja yang kondusif, akibat terciptanya lingkungan pengendalian yang baik atas komitmen pengurus koperasi agar SPI berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapat dihindari suasana saling curiga yang kontraproduktif. Dan bagi koperasinya sendiri, audit dapat diibaratkan sebagai upaya selalu mencuci diri sehingga selalu bersih dan mengurangi risiko kemungkinan terjangkitnya virus penyakit.

Laporan pertanggungjawaban Pengurus auditan memenuhi kualitas laporan yang mempunyai daya prediksi untuk meramalkan – menganalisa sejauh mana kemampuan koperasi di masa depan dalam memenuhi kewajiban, pengembangan usaha, memberi balas jasa anggota, memberi sisa hasil usaha (SHU), dan sebagainya serta memberikan jawaban sejauh mana pengurus memanfaatkan sumber daya yang dipercayakan kepadanya untuk menjalankan misi koperasi.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memeroleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk pilihan atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas.

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.Dari audit eksternal diperoleh gambaran bahwa aset CUPK sebesar Rp1.623 trilun lebih, modal anggota berupa simpanan Rp1,217 triliun lebih, modal sendiri sebesar Rp288,422 miliar, dan kewajiban lainnya Rp43,134 miliar. Sedangkan gambaran kinerja keuangan – penghitungan hasil usaha; pendapatan usaha dan diluar usaha sebesar Rp207,543 miliar, beban usaha dan diluar usaha Rp204,700 miliar, SHU sebesar Rp2,842 miliar.

Dengan pendapatan sebesar Rp207,543 miliar dan SHU yang diperoleh Rp2,842 miliar tidak sebanding. Tetapi perlu dicatat bahwa beban usaha sebesar Rp204,700 miliar hampir 60% kembali kepada anggota, berupa jasa simpanan, balas jasa simpanan pokok wajib, dan balas jasa pinjaman. Sedangkan yang 40% untuk kelangsungan operasional lembaga CUPK dengan masih dapat SHU sebesar Rp2,842 miliar lebih. Dapat disimpulkan bahwa CUPK benar-benar wujud koperasi sejati yakni, dari anggota berupa simpanan anggota, untuk anggota berupa pinjaman kepada anggota dan oleh anggota sebagai balas jasa simpanan dan pinjaman. Tahun 2014 CUPK telah terdaftar sebagai wajib pajak, dan telah membayar pajak sebesar Rp2.641.351.803,- Yang berasal dari pendapatan bunga bank telah dipotong pajaknya oleh pihak bank 20% final.

Kalau sebelumnya, 2 – 4 tahun silam pengawas menyampaikan bahwa tata kelola yang dilakukan oleh CUPK selalu dilaporkan sehat dan mantap, itu baru kata dari internal. Tetapi mulai tahun buku 2013 telah dibuktikan bahwa kata sehat dan mantap itu terbukti mengandung kebenaran otentik, karena CUPK diaudit oleh akuntan publik dan dinyatakan dalam opini WTP. Artinya kinerja pengurus, pengawas, dan manajemen betul-betul sesuai standar. Capaian CUPK itu, menurut Ketua Puskopdit Borneo, Thomas, hendaknya tetap ditingkatkan agar dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi, sehingga menjadi contoh credit union di Kalimantan Barat, bahkan di seluruh Indonesia. Dengan demikian credit union mampu bersaing secara positif baik dengan koperasi pada umumnya di seluruh Indonesia, maupun dengan lembaga-lembaga keuangan lain, sehingga credit union merupakan ciri khas masyarakat untuk berinvestasi.

Guna memenuhi tata kelola eksternal yang baik CUPK telah memiliki izin operasional, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan keterangan domisili. Sebagai lembaga yang mengelola keuangan, lengkap sudah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota, kata Kolon, begitu GM CUPK itu biasa disapa, mulai tahun 2014 CUPK telah memasang jaringan online di beberapa TP. Diakui belum dapat memasang jaringan online di semua TP karena ada beberapa kendala teknis, seperti misalnya, belum adanya jaringan telekomunikasi.

Menurut Khosmas, dana cadangan yang dimiliki CUPK saat ini masih belum cukup berimbang dengan modal simpanan anggota, misalnya, dengan simpanan sukarela, dan simpanan-simpanan lain. CUPK memiliki berbagai produk simpanan antara lain; Pangari, Simpanan Saaleatn (Simpanan Sukarela), Tipar, Sipintar, Simpanan Griya, Sisuka, Simpanan Kendaraan, dan Tabungan Sehat. Simpanan pokok hanya Rp1.000.000 dan simpanan wajib Rp10.000 per bulan. Sebagai investasi usaha, Rp10.000 per bulan memang sangat kecil. Sedangkan simpanan sukarela jauh lebih besar dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Jika modal lembaga tidak berimbang, dikhawatirkan jika terjadi rush, langsung ambruk – hancur. Meningkatkan simpanan wajib dari Rp10.000 menjadi Rp25.000 per bulan salah satu upaya memperkuat keuangan lembaga, karena simpanan wajib hanya boleh diambil jika anggota keluar dari CU.

Sebagai lembaga investasi sejati, CUPK yang bulan Mei mendatang genap berusia 28 tahun, didirikan pada 28 Mei 1987, kata Khosmas, boleh dibilang kini memasuki generasi kedua, dan ada sedikit perubahan sikap. Kalau generasi pertama masih lekat dengan istilah solidaritas, kebersamaan, dan gotong royong, sekarang agak berubah. Karena itu, CU harus lebih hati-hati. Mengacu pada tata kelola, pendidikan harus ditingkatkan, dan menjadi program prioritas. Dengan adanya perubahan sikap, dikhawatirkan orang datang hanya menabung dan meminjam, seperti halnya ke bank, tidak memahami makna ber-CU.

Program pendidikan dan pelatihan bagi anggota bertujuan untuk membangun kesadaran, meningkatkan keterampilan dalam mengelola anggaran dan belanja anggota, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, sekaligus dimaksudkan sebagai kaderisasi agar kelak, mereka – anggota generasi muda mampu menjadi pengurus yang handal, profesional dalam mengembangkan lembaga, CUPK. “Orang tidak bisa tiba-tiba datang, lalu ingin jadi pengurus. Walau dia pintar dan duitnya banyak, kalau idealismenya terhadap credit union rendah – diragukan, tidak bisa jadi pengurus,” tegas Khosmas.

Berbeda misalnya, lanjut 007, nomor anggota Khosmas, yang berarti dia termasuk salah seorang perintis – pendiri CUPK, walau orang tersebut hanya lulusan SLTA, tetapi pendidikan – keilmuannya tentang credit union prima, punya idealisme – militan, bisa menjadi pengurus. Pengurus CU memang harus benar-benar memahami misi – visi credit union, yang bukan sakedar tempat menabung dan meminjam uang. Credit Union juga tempat membangun karakter, moral, dan kepribadian demi masa depan keluarga yang lebih sejahtera.

Mengelola lembaga dengan aset triliun, tidak boleh asal-asalan. Itu sebabnya dalam rekrutmen untuk manajemen – pengelola minimal lulusan D3, dan S1 sehingga untuk berkomunikasi – menyampaikan sesuatu kepada masyarakat umum, sosialisasi, punya kemampuan. Yang juga dilakukan CUPK, pengkaderan melalui Kelompok Inti (Pokti).Merekrut aktivis di lapangan yang punya potensi dicikalbakalkan membantu TP masing-masing untuk mengembangkan CU, lalu mereka masuk pengurus SPO (Service Point Officer) atau pengurus TP. Karena CUPK memiliki 37 TP, dan setiap TP ada 1 orang SPO, maka setelah digabung dengan Kopti, dimana setiap TP ada 5 – 10 orang, maka jumlah kader potensial CUPK saat ini lebih dari 200-an orang. Mereka, itulah generasi kedua yang terus didorong dan digiring untuk mengembangkan credit union secara benar.

Karena yang diutamakan tata kelola dan penguatan lembaga, artinya tidak hanya masalah keuangan semata, maka manejemen diri, sumber daya manusia (SDM) menjadi sangat penting. Tata kelola juga menyangkut inovatif, profesional, dan tangguh. Tangguh, tak hanya dilihat dari besaran modal semata, tapi juga kemampuan melayani kebutuhan anggota. Orang sementara ini mengatakan; “Wah, asetnya hampir Rp2 triliun!” Tetapi kalau kita tidak menata manusianya, kata Khosmas, jika terjadi salah kelola berapa pun aset itu akan habis. Untuk itu dituntut profesionalitas. Tangguh, bisa dilihat dan dibandingkan dengan gerakan lembaga keuangan lain, sejauh mana kemampuannya melayani anggota.

CUPK dan koperasi-koperasi besar lainnya yang telah berprestasi nasional, mampu memberikan “gengsi” tersendiri bagi siapa pun yang menjadi pengurus – ketua. Karena itu setiap jelang pemilihan pengurus baru, bursa calon pengurus semarak. Terkait hak suara, belakangan ini muncul kegelisahan, terutama bagi anggota yang merasa sebagai perintis – pendiri, dan berjuang keras membesarkan CU – Koperasi. Namun dalam Undang-undang (UU) No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pemilihan pengurus – pengawas menggunakan sistem satu orang satu suara, sehingga dirasakan tidak adil.Kalau hak orang yang baru 2 tahun jadi anggota disamakan dengan anggota yang sudah 20 tahun, adil dari mana? Begitulah alasannya.

Banyak pengalaman memberikan pelajaran sangat berharga, dimana Koperasi – CU yang dibangun dengan susah payah hancur karena salah pilih pengurus dan salah kelola. Contoh, ada anggota, kebetulan mantan pejabat tinggi, pensiunan direktur, dan pandai berteori, atau orang kaya simpanannya di koperasi besar. Karena tergiur jabatan prestise, ketika pemilihan pengurus dia berusaha keras memengaruhi anggota agar memilihnya. Namun karena belum paham berkoperasi, setelah terpilih tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Lebih parah lagi, tidak mau bertanya kanan kiri yang berpengalaman, apalagi belajar.

Bahkan dia menggunakan “kekuasaannya” secara keliru. Akibatnya Koperasi – CU yang dibangun dengan susah payah hancur berkeping-keping. Namun bagi CUPK, karena rujukannya dari bawah, dan pemilik – anggota sendiri yang menentukan, tidak ada rasa khawatir. “Karena milik sendiri, tidak mungkin mereka akan merusak rumahnya. Kalau rumahnya sendiri dirusak, berarti tidak bisa tinggal di dalam rumah itu lagi,” katanya memberikan perumpamaan.

Mungkin saja ada perasaan iri ketika aset sudah mencapai puluhan atau ratusan miliar, lanjut dia, tetapi bagian yang mereka dapatkan dari pengelolaan aset juga lebih besar dibandingkan yang baru masuk. “Yang terpenting, kita harus mewariskan nilai-nilai kebersamaan kepada generasi berikutnya supaya tidak ada alur yang terputus. Kalau yang muda merasa dirinya hebat, yang tua merasa tertinggal, akan terjadi gap, sehingga nilai-nilai kebersamaan itu hilang,” urai Khosmas, yang baru saja menyelesaikan study S3-nya di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan sibuk sebagai dosen di Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak. (damianus)

This entry was posted in Sajian Khusus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *