Dulu, Koperasi Memang Dikerdilkan

Bila dipelajari secara seksama, Undang-undang (UU) No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, adalah UU yang memacu andrenalin gerakan koperasi. Bagi yang tidak terpacu andrenalinnya, boleh turun kembali menjadi pranata sosial.

Koperasi-koperasi di Indonesia pada awalnya, kata Deputi Menteri Koperasi dan UKM Bidang Kelembagaan, Drs. Setyo Heriyanto, dulu memang didorong melalui kelompok-kelompok usaha bersama. Waktu kelompok-kelompok usaha bersama itu memang memiliki badan hukum. Setelah solid menjadi kelompok usaha bersama, meningkatkan status kelembagaannya menjadi koperasi. Ini dinyatakan dalam UU bahwa koperasi adalah badan hukum.

Badan hukum koperasi didirikan oleh orang-orang yang mengikatkan diri. Waktu mau mengikatan diri niatnya; “Saya mau menjadi anggota koperasi.” Pernyataan itu dituangkan dalam akte notaris. Waktu menjadi anggota, kita mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemilik dan pengguna jasa. Menjadi pengguna jasa artinya kita boleh pinjam dan boleh menabung. Sebagai pemilik harus setor modal. Inilah, kata dia, semangat dari revitalisasi koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua tentu saja akan menindaklanjuti, melakukan konversi terhadap modal sendiri yang sudah ada. Yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib dikonversi menjadi setoran pokok dan sertifikat modal koperasi. “Bagi KSP, saya kira hadirnya UU ini justru akan menjadi lebih solid lagi, karena jalurnya sudah jelas, jalurnya lebih khusus, jalurnya sektor keuangan, semua regulasinya ada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Tidak akan ke mana-mana lagi, tidak akan ada koperasi simpan pinjam diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sebagainya,’ jelas Setyo.

Karena itu, lanjutnya, pelaku usaha koperasi harus segera siap-siap, punya waktu 2 tahun, karena pada tahun ke-3 setelah UU No 17 tahun 2012 diundangkan dan dicatat di Lembaran Negara, aka nada pemain baru, namanya Keuangan Mikro yang akan diawasi oleh OJK. Sedangkan koperasi simpan pinjam tetap dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Saat ini sedang dirancang mekanisme pengawasan koperasi simpan pinjam. Kemudian UU juga memberi amanat kepada Kementerian untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPSK). “Jadi semua didukung oleh instrument-instrumen pendukung yang siap menghantarkan koperasi simpan pinjam menjadi pelaku utama bidang moneter – keuangan di Negara tercinta ini,” tuturnya.

Saat ini, kata dia, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) jumlahnya sangat besar, sekitar 56 juta unit. Kemana mereka mencari permodalan? Yang paling mudah tentu ke koperasi, dan menjadi anggota koperasi. Amanat itu perlu dijaga dengan baik, jangan sampai ada pihak-pihak yang mendiskreditkan koperasi simpan pinjam. Untuk meningkatkan mutu pelayanan, kinerja koperasi harus terus diperbaiki, keilmuannya ditambah. “Jangan sampai ada masalah yang dapat menimbulkan kesan negatif, dan sebagainya. Saat ini banyak sekali kasus yang menimpa kopereasi, sehingga membuat kesan koperasi itu sangat buruk,” tutur Setyo.

Namun bagi anggota KSP Kodanua, kata dia, tidak perlu kawatir karena kinerja pengurus selama ini sudah cukup bagus, dan dapat dipercaya. Buktinya, asetnya semakin besar, sisa hasil usaha (SHU-nya) juga semakin besar. Semua itu, karena pengurus Kodanua adalah orang-orang professional yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Sebelum yang lain ikut diklat dan ujian, tahun 2008, HR Soepriyono, bersama 16 orang lainnya termasuk Tukidi setelah mengikuti ujian berhasil memperoleh sertifikat kompetensi.

Terkait dengan koperasi yang masuk ranking dunia, KSP Kodanua sudah masuk di dalam daftar koperasi dunia. Hanya saja belum ada nomornya. Artinya masih di atas 2000-an kelas dunia. Koperasi Indonesia baru ada beberapa yang masuk ranking koperasi kelas dunia, tetapi baru mulai ranking 1794 kelas dunia. “Kita punya obsesi, koperasi Indonesia ada yang masuk ranking 300 besar dunia. Itu cita-cita kita bersama, dan kita masih harus kerja keras, pantang menyerah. Kita yakin, tidak akan terlalu sulit untuk dicapai,” katannya memotivasi. Karena dengan sertifikat modal koperasi, kata dia, semuanya bisa beres. Asal anggotanya memiliki sertifikat modal koperasi, koperasi akan cepat besar. Sehingga dikemudian hari tidak ada lagi koperasi yang selalu mengandalkan  hutang. “Apalagi hutang ke bank,” tegasnya.

Memang dulu, koperasi itu oleh Belanda diformat badan hukumnya inlander – pribumi. Orang-orang pribumi kalau mau membuka usaha badan hukumnya pakai koperasi. Supaya koperasinya tidak besar, istilah modalnya diganti menjadi simpanan. Karena Belanda tahu, yang namanya Inlander kerjanya malas apalagi menabung. Akibatnya, perkembangan modalnya tidak bisa cepat. Semua itu bisa kita lihat, koperasi yang masih berbasis pinjam bank, adalah koperasi yang masih keturunan penyakit Inlander. “Penyakit itu harus diberantas. Pola pikir pun harus dirubah. Koperasi harus berbasis equity – sertifikat modal koperasi. Yang harus dibangun seperti itu. Kalau sudah memungkinkan, koperasi membangun jalan tol. Dengan sertifikat modal koperasi tidak ada masalah,” katanya menekankan.

Koperasi, tidak boleh kecil-kecil. Koperasi harus menjadi besar, menjadi kaya. Dulu, koperasi kecil-kecil karena memang diformat oleh Belanda supaya tidak menjadi besar agar tidak ngrecoki perusahaan-perusahaan Belanda yang berada di bawah naungan VOC.  Koperasi tidak pernah mimpi menjadi eksportir. Tidak pernah ada pengurus koperasi zaman Bung Hatta melihat Bremen, gudangnya tembakau dari Indonesia itu seperti apa. Tetapi sekarang, dan ke depan kita – koperasi boleh membawa barang dari Indonesia seperti; karet, tembakau, sawit, lada dan sebagainya ke gudang-gudang VOC di Belanda. Gudang-gudang di Roterdam itu diberi nama-nama pulau di Indonesia, seperti Vim van Java, Vim van Selebes, Vim van Borneo, Vim van Andalas, dan sebagainya. Barang-barang dari Pulau Sumatera, misalnya, masuk ke gudang Vim van Andalas, yang berasal dari Pulau Jawa masuk ke Vim Java, dan sebagainya. Semua dipisah-pisah sesuai asal barang tersebut dari pulau mana.

Gudang-gudang tersebut sangat besar, dan semua bisa dilewati oleh kereta. Dan itu, kata Setyo, tidak mungkin dimimpikan oleh koperasi, karena koperasinya kecil-kecil. “Sekarang kita harus bangkit supaya benar-benar layak disebut dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 33, ayat (1). Maksudnya ditulis di ayat (1) agar menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional. Kalau tidak ditulis dalam UUD 1945, tidak aka nada UU Perkoperasian,” katanya serius. Koperasi Simpan Pinjam harus menjadi benteng terakhir pemberdayaan ekonomi rakyat. Karena bank-bank kita sudah dibeli pemodal asing. Sudah modalnya asing, masih dijamin, lagi.

Gerakan koperasi harus bangkit, KSP harus segera mengambil posisi paling depan. Itu semua memerluka sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional. Karena itu dalam UU No 17 tahun 2012 Pasal 92 disebutkan bahwa pengurus – pengawas koperasi simpan pinjam harus memiliki sertifikat kompetensi. Maksudnya supaya bisa menjadi lebih maju lagi. (dm – yn)

This entry was posted in Sajian Khusus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *