Ekonomi Indonesia Pasca Pilpres

Kerusuhan yang terjadi pasca pengumuman hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sempat membuat was-was kalangan investor dan pengusaha. Bagaimana tidak, rusuh selama 2 hari, menyebabkan aktivitas ekonomi di beberapa pusat bisnis Jakarta lumpuh. Tidak hanya kerugian materi, lebih dari itu, rusuh yang terjadi 21 – 22 Mei 2019 juga menyebabkan gejolak di pasar uang maupun pasar modal. Di sisi lain, rusuh juga menyebabkan rIsiko hilangnya kepercayaan investor terhadap stabilitas perekonomian di Tanah Air.

Momentum perbaikan ekonomi yang tercermin dari naiknya kepercayaan investor dan tren menguatnya indeks harga saham, maupun kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US$ sempat tercoreng sengketa hasil Pilpres yang warnai kerusuhan massa. Tidak hanya itu, kerusuhan massa yang terjadi selama 2 hari, menyebabkan sejumlah sektor usaha, khususnya di Jakarta merugi. Di antaranya adalah; ritel, pusat belanja, restoran, hotel hingga logistik dan transportasi.

Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APRINDO) mencatat selama aksi massa para pengusaha di pusat-pusat perbelanjaan ritel dan mall merugi hingga Rp1,5 triliun, akibat kehilangan pembeli. Dampaknya, sejumlah negara mengeluarkan travel advice – peringatan perjalanan bagi warganya yang berkunjung ke Indonesia.

Potensi kerugian terbesar akibat kerusuhan massa, hilangnya kepercayaan investor. Sebab bagaimanapun Jakarta menjadi barometer ekonomi – politik Indonesia. Padahal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, arus modal asing ke Indonesia selama 2019 mulai mengalami tren positif. Hingga kwartal pertama tahun ini nilai investasi Indonesia naik 5,3% menjadi Rp195 triliun. Lebih dari separuhnya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Sisanya sebanyak Rp87,2 triliun berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sebelumnya arus modal asing ke Indonesia sempat anjlok hingga minus 11,6%. Dari Rp112 triliun di kwartal 4 tahun 2017, menjadi Rp99 triliun pada kwartal 4 tahun 2018. Tren positif yang memberikan harapan baru tahun 2019 diprediksi akan berlanjut hingga akhir tahun, dengan catatan tidak ada peristiwa luar biasa yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi di dalam negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, seluruh investor, para pelaku ekonomi sudah memahami bahwa pengumuman KPU dan pemenang Pilpres tidak ada yang namanya moment of surprise – kejutan. Karena itu melalui berbagai indikator mereka melakukan antisipasi. Setelah KPU mengumumkan hasilnya, investor dari luar dan kepala-kepala negara memberikan ucapan selamat kepada pemenang Pemilu. Hal itu menggambarkan mereka percaya kepada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, bahwa Pemilu dilaksanakan dengan demokratis.

Kalau ada perbedaan pandangan, Undang-undang (UU) kita telah memberikan mekanisme penyelesaiannya. Karena itu sangat disayangkan terjadinya kerusuhan tersebut. Harapan masyarakat, investor, pelaku ekonomi, maupun dunia internasional, Indonesia sebagai negara demokrasi bisa mengistablis mekanisme demokrasi. Bila terjadi perbedaan pandangan, misalnya, penyelesaiannya tentu melalui mekanisme demokrasi yang telah disepakati oleh seluruh partai politik sendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Itulah yang disebut indikator demokrasi.

Dalam 2 hari aksi massa yang berujung pada kerusuhan membuat banyak warga masyarakat menjadi ketakutan, tidak mau ke toko, tidak mau ke pusat belanja atau ritel. Mereka lebih senang belanja di dekat rumah masing-masing. Kalau biasanya jalan-jalan dalam suasana nyaman, bisa belanja kebutuhan di pusat perbelanjaan selama 2 hari itu mereka lebih memilih tetap tinggal di rumah. Akibatnya, omzet usaha turun drastis, tidak kurang dari Rp1,5 truliun.

Pada waktu itu, lokasi perbelanjaan yang ada di sekitar titik aksi massa, yaitu di Kantor KPU, Kantor Bawaslu, dan di daerah Petamburan, banyak yang tutup. Mereka khawatir terjadi hal yang lebih buruk, misalnya, massa yang tak terkendali masuk ke dalam gedung atau merusak bangunan, atau menjarah, maka Sarinah dan Jakarta Theater yang berlokasi di Jln. Thamrin, persis di depan Kantor Bawaslu, selama 2 hari tutup. Pusat Grosir terbesar di Asia Tenggara, Pasar Tanah Abang, yang omzetnya mencapai ratusan miliar per hari, juga tutup. Karena tutup, omzetnya drop 100%. Toko-toko yang jauh dari lokasi aksi pun omzetnya turun sampai 70% – 80%.

Untung pengusaha di Indonesia sudah “dididik” dan terlatih, di mana setiap bulan Mei ada aksi buruh. Rasa was-was ada, namun tetap konsen dan memperhitungkan kesulitan karyawan ritel yang mayoritas perempuan. “Kalaupun tak terjadi sesuatu, tetapi bagaimana transportasi pulangnya. Karena itu kami tutup 2 hari penuh,” jelas Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Handaka Santosa, yang juga CEO SOGO Indonesia. Jumlah karyawan ritel, kata dia, sangat besar. Setiap 25 meter persegi diperlukan 1 karyawan. Kalau satu mall seluas 100.000 meter persegi, membutuhkan karyawan kurang lebih 4.000 – 5.000 orang.

Walau kerusuhan itu menimbulkan korban jiwa, 9 orang meninggal dunia dan kerugian meteri begitu besar, namun kita bersyukur Polri dan TNI melakukan antisipasi dan preventive action terhadap kemungkinan terjadinya gerakan yang mengakibatkan distabilitas keamanan. Bila stabilitas keamanan terganggu, kita akan kehilangan apa yang dalam ekonomi disebut lose of opportunity – kehilangan kepercayaan.

Untuk menggerakkan ekonomi, hal paling utama adalah suasana damai. Tanpa suasana damai, tidak ada ekonomi yang bergerak. Kita bisa melihat apa yang terjadi, misalnya, di Suriah, atau Yaman. Kalau suasananya perang, bagaimana ekonomi bergerak – bagaimana aktivitas pengusaha bekerja, bagaimana investasi bisa masuk? Implikasinya, tidak ada pekerjaan.

Stabilitas keamanan, suasana damai sangat penting untuk terus menggerakkan ekonomi. Urusan politik, harus dipisahkan dari urusan ekonomi. Menurut pandangan Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) – dulu Komite Ekonomi Nasional (KEN) Arif Budimanta, pihak keamanan yang melakukan tindakan preventif, melakukan berbagai tindakan pencegahan atau pun penangkapan dari kemungkinan terjadinya gerakan yang dapat mengacaukan keamanan oleh pihak-pihak tertentu, perlu diapresiasi. Kemungkinan ada gerakan yang lebih besar, bisa saja terjadi. Sebaran terhadap kemungkinan terjadinya kerusuhan itu menimbulkan ketakutan bagi sebagian masyarakat. Itu sangat tidak baik.

Kehidupan politik yang sehat seharusnya dilakukan mengikuti alur konstitusional, agar tidak menimbulkan kerugian kepada rakyat banyak. Klaim kerugian Rp1,5 triliun dari asosiasi pengusaha Indonesia, belum termasuk kehilangan jam kerja dari pegawai yang bekerja di sekitar wilayah terjadinya unjuk rasa. Jangan lupa pula, Jakarta itu memberikan kontribusi sekitar 30% – 40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Jakarta memang jantung ekonomi, menjadi barometer daerah lain. Terbukti di beberapa kota besar seperti; Bandung, Medan juga mengalami penurunan omzet.

Beberapa orang bercerita, ketika sahabatnya di luar negeri tahu di Jakarta terjadi kerusuhan, mereka menyarankan segera pergi ke luar. Tidak perlu mikir tidur di mana, akan disiapkan tempat. Namun mereka tidak menerima tawaran tersebut. Alasannya, malu sebagai orang Indonesia mengungsi ke negara lain. Presiden dengan tegas menyatakan; “Pemerintah tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, dan kekacauan terhadap keamanan.” Apalagi kalau persoalan konstitusional, pemerintah selalu memberikan amunisi kepada aparat keamanan TNI – Polri untuk menindak secara profesional, tegas kepada siapa pun yang berbuat anarkis. Hal itu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.

Untuk meyakinkan investor dan pelaku usaha agar investasi dari luar yang kita butuhkan saat ini bisa segera masuk, semua pihak harus menerima dengan lapang dada – legowo atas keputusan MK, khususnya dalam konteks ini Pilpres, bersifat final dan mengikat secara konstitusional. Kita tinggal menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024 yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 mendatang. Bagi pengusaha – pelaku ekonomi, tidak harus menunggu presidennya siapa, harus jalan terus untuk bisa mempertahankan apa yang diiinginkan. Bisnis harus tumbuh. Tanpa ada pertumbuhan investor tidak akan tertarik.

Setelah costumer tertahan cukup lama tidak belanja, ketika kondisi kondusif, nyaman, THR sudah keluar, dan kebutuhan jelang lebaran cukup besar maka penjualan ritel naik tinggi. Ibarat petani, pengusaha panen raya. Dengan jumlah penjualan besar, order ke pabrikan juga besar. Pada waktu order naik, pemakaian bahan mentah dan penggunaan tenaga kerja juga meningkat. Karena itu, semua harus menyadari dan mendukung begitu pentingnya stabilitas keamanan agar terjadi pertumbuhan. Kini telah mengalami penguatan dan cenderung stabil. Pasar uang – pasar valas, bursa pasar modal bergerak normal. Kegiatan ekspor ke luar negeri juga membaik. Bukti adanya pertumbuhan baru.

Menurut Handaka, selama beberapa tahun pertumbuhan penjualan ritel tidak begitu besar. Baru mulai tahun 2018 kenaikannya benar-benar tinggi. Hal itu tidak terlepas dari adanya kenyamanan, dan kenaikan gaji pegawai – karyawan yang terus tumbuh. Semua melihat, memang ada pertumbuhan ekonomi. Setiap orang income – penghasilannya akan naik. Karena kenaikan omzet tahun 2018 bagus, maka mereka melakukan set-up pertumbuhan tahun 2019 cukup tinggi 10%.

Jika dievaluasi, dalam beberapa tahun terakhir, secara umum – kasat mata, kondisi retil dan pusat belanja banyak yang ditutup. Para peritel mengakui, memang terjadi penurunan beberapa merek tertentu sehingga mereka menutup di dalam pusat belanja tersebut. Tetapi sebagai pengusaha pusat belanja, sekaligus peritel selalu mengantisipasi dengan membuka alternatif ritel-ritel yang lain. Jadi, jika 1 (satu) tutup, kemudian buka lagi 2 (dua) yang lain. Artinya, tutup 1 buka lagi 2, bahkan 3 (tiga).

Sekarang trennya berubah. Dahulu, 60% – 70% fesyen, sisanya F&B – restoran atau kuliner. Namun kini lebih banyak kulinernya. Perubahan gaya hidup, di mana saat ini banyak orang – keluarga ngobrol sambil menikmati makan, pengusaha melakukan deal-deal bisnis di luar kantor, reunian dengan teman sekolah, rapat kecil sambil santap siang, atau ngopi sore sambil menunggu jalanan tidak macet, harus ditangkap sebagai peluang pasar. Bagi pelaku usaha profesional, pasti selalu berusaha mencari peluang dan tidak pernah lelah berinovasi.

Misalnya, menampilkan design – tata ruang dengan cirri khas kedaerahan, unik dan menarik, menyajikan menu-menu warisan Nusantara. Yang tak boleh dilupakan, bahkan menjadi keharusan adanya koneksitas free Wi-fi. Belum lagi soal tata cara melayani – service kepada pelanggan. Kalau belanja online, beli celana jeans kepanjangan, tidak bisa minta dipotong. Tetapi jika belanja di Depstore bisa langsung minta dipotong sesuai kebutuhan. Ke Depstore bukan hanya belanja, tetapi juga bisa gunting rambut, atau massage refleksi di Depstore, dan sebagainya.  Dengan kata lain, pelaku usaha profesional harus selalu bisa mencari terobosan baru – kiat sukses.

Di pemerintahan Presiden Jokowi jilid 2, sangat banyak yang diharapkan. Pertumbuhan ekonomi harus bisa di-drive oleh pertumbuhan konsumsi domestik, yang diidentikkan dengan mall dan sektor ritel, mulai dari kelas atas sampai pasar tradisional. Jadi, kenaikan penjualan diutamakan. Untuk itu harus menjadikan Indonesia sebagai surga belanja, bukan hanya bagi penduduk Indonesia, tetapi juga bagi turis asing dari manca negara. Kita tidak perlu takut impor barang, karena yang belanja ada turis asing. Namun akan lebih baik, jika produk-produk dalam negeri mampu bersaing, dicintai orang Indonesia, dan digemari turis asing.

Refund Ppn – pengembalian pajak belanja kepada turis asing yang berbelanja di Indonesia, sangat penting dan menjadi daya tarik. Kalau kita belanja di Singapura senilai, Rp1 juta atau di Jepang 5.000 yen, sudah dapat refund. Tetapi di Indonesia turis asing harus belanja senilai Rp5 juta  baru dapat refund Ppn. Agar menjadi surga belanja, dan target 16 juta turis berkunjung ke Indonesia tercapai, harus ada unsur-unsur lain yang menyebabkan orang senang belanja, sehingga devisa kita aman.

Tantangan yang perlu diperbaiki segera oleh pemerintahan Presiden terpilih Jokowi periode ke-2 didampingi Wakil Presiden Kiai H. Ma’ruf Amin, paling utama adalah menciptakan suasana kondusif. Banyak yang meyakini, untuk 5 tahun ke depan kondisi perekonomian kita akan jauh lebih baik. Karena platformnya sudah dipersiapkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Yusuf Kalla di 5 tahun ini.

Kalau bicara mengenai investasi, kenyamanan itu membutuhkan infrastruktur, membutuhkan perizinan yang lebih mudah – lancar. Semua itu telah dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kini tidak ada lagi alasan bagi investor untuk tidak menanamkan modalnya, dan menjalankan aktivitas investasinya yang telah menjadi komitmen. Jika mengacu hasil riset terakhir dari satu lembaga independen di Jepang, di mana posisi Indonesia pada urutan ke-3 di kawasan ASEAN yang atraktif terhadap investasi. Beberapa tahun yang lalu, Indonesia pernah berada di urutan pertama, namun tergeser di urutan ke-3 karena faktor keamanan. Jadi, stabilitas keamanan memang faktor yang sangat penting bagi investor.

Untuk menggerakkan perekonomian, selain sektor investasi juga dari ekspor. Dari kedua sektor tersebut, investasi harus didorong untuk lebih cepat. Saat ini ada investasi yang baru masuk, ada juga yang masih komitmen. Yang masih komitmen itulah yang perlu didorong untuk segera direalisasi. Sedangkan ekspor, sebenarnya sehari-hari kita telah melakukan ekspor. Namun volumenya harus ditingkatkan.

Khusus ekspor non migas, telah terjadi grow – pertumbuhan, meskipun masih kecil, belum mencapai dobel digit. Dilihat volumenya, ekspor kita ada kenaikan, namun nilainya turun, karena harga komoditi, terutama sawit di pasar dunia turun. Padahal sawit selama ini menjadi andalan ekspor. Karena harga sawit di pasar dunia tidak menguntungkan, yang harus dilakukan adalah mengolahnya agar mempunyai nilai tambah yang tinggi. Kita tidak cukup hanya ekspor CPO atau palm oil saja.

Kontribusi ekspor kita terhadap PDB pernah mencapai 11%, namun sekarang sangat rendah. Apakah bisa meningkatkan nilai ekspor? Pasti bisa! Tergantung, mau atau tidak mengolah komoditi agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Pemerintah telah mempersiapkan skema insentif, baik dari sisi fiskal, perizinan yang lebih mudah, maupun lahan yang dibutuhkan. Dari segi pembiayaan pun ada berbagai skema yang telah dipersiapkan. Dibandingkan beberapa tahun silam, bunga bank saat ini relatif lebih baik – lebih rendah, di kisaran 11% per tahun. Ini artinya ada perubahan kinerja di lembaga keuangan.

Bila mengharapkan pertumbuhan ekonomi hanya dari konsumsi rumah tangga, sejak tahun 1980-an sampai saat ini, sangat sulit men-drive pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 6%. Kisarannya selama ini hanya 5% saja. Kita tahu kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB kisarannya tidak pernah berubah, hanya sekitar 60%. Meningkatkan produk-produk dengan nilai tinggi ekspor menjadi keharusan. (mar)

 

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *