Ekonomi Jangka Panjang Harus Memerhatikan Persoalan Kekinian

Bagaimana kita membumikan persoalan ekonomi yang harus bisa dijawab oleh presiden yang akan datang. Meski Pemilu dipercaya akan menggerakkan Indonesia, namun tak pelak ekonomi mulai melambat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat triwulan pertama tahun ini (2014) ekonomi melambat dan hanya tumbuh 5,2% di bawah prediksi pemerintah 5,7% – 5,8%. Meski Menteri Keuangan Khatib Basri menegaskan pelambatan ini seiring dengan strategi pemerintah mengurangi defisit transaksi berjalan, namun pemerintah juga tidak ingin ekonomi Indonesia terlalu melambat.

Dengan pelambatan ekonomi, dan ekspor yang juga melambat, pemerintah mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2014 dengan defisit 2,5%. Pemerintah juga memutuskan memangkas belanja kementerian – lembaga Rp100 triliun demi mengkompensasi membengkaknya subsidi energi, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik, yang hampir mencapai Rp400 triliun dari anggaran awal yang kurang dari Rp300 triliun.

Pertanyaannya, cara pemangkasan Rp100 triliun itu di sektor apa. Salah satu yang kita dengar, di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kalau yang dipangkas proyek-proyek yang belum siap feasibelity studinya atau belum siap lahannya, tidak ada masalah. Selama ini memang ada realisasi anggaran yang cukup rendah. Tetapi jika yang dipangkas infrastruktur, padahal itu sangat dibutuhkan, dan siap dibangun, itu kerugian.

Sektor pendidikan, yang sebenarnya bisa dilakukan pemangkasan karena realisasi anggaran pendidikan relatif rendah, tidak dipangkas. Banyak sekali dana yang ada di pendidikan bisa dialihkan. Jika dicermati, pemerintah – kementerian tidak menjalankan tugas pembelanjaan secara benar, sehingga banyak anggaran yang tersimpan. Akibatnya, membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Pemerintah punya peran sekitar 10% dari PDB, selebihnya dari sektor swasta. Baik itu konsumsi masyarakat maupun investasi.

Melemahnya ekspor, meningkatnya impor BBM melambatnya pemulihan ekonomi negara-negara yang diharapkan menyerap produk Indonesia sereta merta membuat turunnya penerimaan pajak. Pajak yang masih menjadi tulang punggung penerimaan negara diturunkan target penerimaannya tahun 2014 sebesar Rp48 triliun, dari Rp1.280 menjadi Rp1.232 triliun. Keputusan pemerintah yang memilih memangkas anggaran kementerian – lembaga daripada menaikkan harga BBM, tentu mengandung risiko besar, yaitu terus membengkaknya konsumsi BBM masyarakat berpotensi memicu membesarnya anggaran subsidi energi.

Sederet masalah di atas belum seluruhnya mencakup tantangan ekonomi bagi presiden dan pemerintah baru Indonesia kelak. Buruknya infrastruktur, lemahnya sektor manufaktur, masih bertumpunya pendapatan negara pada pajak dan belanja rumah tangga, masalah perburuhan yang tidak kunjung usai, persaingan ekonomi antar negara tetangga Indonesia, termasuk ancaman membanjirnya barang produk negara-negara tetangga saat masyarakat ekonomi ASEAN efektif mulai 1 Januari 2015 mendatang, dan sejumlah masalah ekonomi lain sudah siap menghadang presiden dan pemerintah baru Indonesia. Lalu, siapkah kita menghadapi segudang tantangan ekonomi itu?

Jangan sampai karena seluruh perhatian bangsa tersedot pada proses Pemilihan Umum, masalah ekonomi bangsa terlupakan.
Salah satu “biang kerok” yang menyebabkan terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi adalah masalah energi. Kebijakan energi yang kita rasakan selama ini kurang sekali untuk bisa mengadres dua isu utama yaitu tantangan pada APBN, dan ketahanan neraca perdagangan. Padahal itu bukan hal baru. Akhirnya kita tahu subsidi meledak sampai menyentuh 3% jika tidak ada penyesuaian dari pemerintah. Sebenarnya kita sudah bisa melihat dari akhir tahun 2013, namun tidak ada kebijakan yang valid dan signifikan di bidang energi, baik dari produksi maupun konsumsi itu sendiri.

Berbicara masalah subsidi energi, sebenarnya bicara tentang muara. Mestinya yang harus kita bicarakan terlebih dulu adalah kebijakan energi. Saat ini kebijakan energi tidak ada kejelasan, demikian pula implementasinya. Dari awal, kita sudah harus berdiskusi untuk energi rumah tangga apa yang akan dibangun. Energi untuk industri apa, kemudian transportasi yang akan dibangun transportasi publik atau transportasi privat. Setelah itu mengarah kepada berapa besaran subsidi energi. Jika kebijakan energi, pilihan energi untuk rumah tangga, transportasi, dan industri tidak diputuskan, maka kondisinya seperti ini.

Konversi dari BBM ke gas sudah dimulai tahun 2010, tetapi implementasinya lambat sekali. Pilihan untuk menggunakan energi lain, energi terbarukan, misalnya, dengan biodiesel, tidak bisa hanya mengandalkan produksi dari swasta. Pemerintah sudah berupaya untuk mengalihkan sebagian, namun yang bisa terpenuhi hanya sekitar 20%. Kalau memang betul akan dikonversi dengan biodiesel, harus ada upaya – strategi untuk memproduksi biodiesel. Walaupun kita akan selesaikan masalah subsidi energi, tetapi jika fokusnya hanya dalam APBN, tidak merubah kebijakan yang lain, maka pilihannya hanya satu menaikkan harga BBM.

Banyak yang setuju subsidi BBM dihapuskan, dengan catatan bahwa subsidi untuk kendaraan trasportasi umum tetap harus ada. Apa yang terjadi sekarang sudah menjadi rahasia umum bahwa yang menerima manfaat dari subsidi BBM selama ini 80% orang-orang yang sebenarnya mampu. Sementara orang yang tidak mampu, katakan hanya punya sepeda motor, berapa kebutuhan BBM mereka. Yang tidak punya kendaraan, tidak menikmati subsidi. Sementara orang yang mampu, punya 2 – 3 mobil pasti kebutuhan BBM lebih besar, dan mengisinya premium.

Dengan kelompok masyarakat menengah yang jumlahnya semakin besar, kebutuhan – konsumsi energi juga akan terus bertambah. Kalau sekarang BBM sudah semakin sulit diperoleh, tentu harus ada konversi energi. Artinya, harus menjadi satu paket kebijakan. Jangan subsidi dihilangkan, tetapi pemerintah tidak melakukan apa-apa seperti sekarang. Harga minyak dunia naik, rupiah tertekan, otomatis harga akan naik lagi, dan devaritas harga antara subsidi dan non subsidi akan terlalu jauh.

Karena eksplorasi sumur minyak baru sangat minim, yang ada sumur-sumur tua, produksinya terus turun. Produksi kita tinggal 700.000 barel per hari, sementara kebutuhannya terus meningkat mencapai 1,5 juta barel per hari. Suka atau tidak, kalau ingin meningkatkan produksi dalam negeri, kita harus mengundang investor asing. Saat ini sumur-sumur di darat minyaknya mulai habis. Yang masih ada, di lepas pantai. Untuk mengeksploirasi di lepas pantai biayanya sangat besar, mencapai US$ 20 juta, dan belum pasti ketemu minyak. Kemungkinan sukses itu hanya 20%. Jadi, kalau 5 kali ngebor, dengan biaya US$ 100 juta, kemungkinan yang berhasil hanya satu.

Jika melihat dari berbagai indikator – jenis infrastruktur, misalnya, infrastruktur pertanian sudah lama tidak dibangun, dari sisi transportasi juga lalai, listrik juga belum mampu memenuhi kebutuhan. Menjadi pertanyaan – tantangan presiden yang akan datang, yang disebut membangun infrastruktur itu prioritasnya seperti apa? Karena harus dibagi, ada infrastruktur publik yang harus dibangun oleh pemerintah dengan APBN, dan ada infrastruktur yang bisa dibangun oleh swasta. Apa yang akan dibangun dengan APBN, dan apa yang akan ditawarkan kepada swasta, tidak jelas. Yang dibiayai oleh swasta insentif apa yang menarik bagi mereka. Apakah pemerintah cukup memberikan fiskal, atau perlu mengeluarkan jaminan.

Saat ini kita butuh pertumbuhan yang berkualitas, sampai ke masyarakat bawah dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Data menunjukkan, pertumbuhan ekonomi kita dalam 4 tahun terakhir kemampuannya menyerap tenaga kerja justru berkurang. Kalau tahun 2010 pertumbuhan masih bisa menyerap tenaga kerja 400.000 per 1% pertumbuhan, namun 2013 ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8%, tetapi tenaga kerja kita penganggurannya naik. Pemerintah mendatang harus jeli, bisa melihat faktor mana yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, sekaligus memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Sektor manufaktur, meskipun peranannya di dalam PDB kita, makin lama makin turun, kalau bicara 5 tahun yang lalu masih di atas 30%, posisi terakhir tinggal 26%, tetapi dalam penyerapan tenaga kerja masih berada diurutan ke-3 setelah sektor pertanian yang menyerap lebih dari 30% tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian bisa ditingkatkan jika pembangunannya ditangani dengan baik. Perkembangan sektor pertanian sangat lamban sehingga kita banyak impor bahan pangan dari luar negeri yang sebenarnya bisa dihasilkan di dalam negeri.

Yang perlu menjadi perhatian pemerintah mendatang adalah stabilitas harga, utamanya pangan. Inflasi rendah perlu, untuk mengamankan orang miskin. Kalau inflasi rendah, kemakmuran naik orang miskin bisa ikut sejahtera. Inflasi rendah juga memberikan ruang kepada bank sentral, Bank Indonesia (BI) untuk menahan bunga bank di level yang rendah. Jika bunga bank rendah ekonomi kita bisa tumbuh lebih baik. Kemudian menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sekarang. Untuk itu pemerintah harus berdiskusi dengan Bank Indonesia, menyinkronkan kebijakan. Jangan sampai BI berpikiran ekonomi lebih baik diperlambat, sementara pemerintah berpikiran ekonomi dipercepat.

Terkait inflasi, bagaimana paradigma pemerintah mendatang menyelesaikan masalah inflasi. Karena inflasi yang terjadi bukan dari sisi moneter – keuangan, maka solusinya harus bukan moneter. Apakah selama ini sudah dilakukan? Jangan sampai apa yang terjadi saat ini, mengendalikan inflasi BI, di berbagai daerah harus menanam cabai. Ini adalah suatu strategi yang tidak tepat.
Kalau semua sepakat bahwa tantangan pemerintah yang akan datang adalah lapangan kerja, apa yang disebut menciptakan lapangan kerja oleh pemerintah. Kalau lagi-lagi yang dijaga hanya besaran makro keuangan, seolah-olah jika inflasi rendah – suku bunga rendah akan tercipta lapangan pekerjaan, pertumbuhan tinggi inflasi terkendali, tetapi juga tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Cara berpikir – strategi yang harus dilakukan pemerintahan mendatang harus berbeda.

Kalau memang harus melakukan penciptaan lapangan kerja secara langsung, dan tahu bahwa sebagian masyarakat kita ada di desa, dan di desa itu adalah pertanian, maka jawabannya hanya satu, membangun pertanian. Pertanian seperti apa? Yang berbasis kapital – modal atau pertanian yang bisa mengikutsertakan sebagian besar masyarakat untuk bisa ikut menikmati pertumbuhan. Kita bisa menciptakan pertumbuhan di sektor pertanian dengan mengikutkan masyarakat yang masih menganggur. (dam)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *