Ekonomi Kreatif Dampak Ekonominya Lebih Luas

Ketika di mata dunia sangat aman maka, investasi ke Indonesia akan berjalan sangat efektif. Karena orang asing memiliki pemahaman kerangka masyarakat yang berbasis kebudayaan yang terkenal dengan keramahannya. Akhirnya akan lahir kepercayaan diri masyarakat menjadi bagian dari dunia. Karena menjadi bagian dari dunia, maka akan menjaga aset apa pun yang ada di Indonesia. Walaupun perusahaan tersebut milik PMA.

Tentang kuliner, kita mempunyai kekayaan luar biasa. Yang sederhana saja, soal sambal, misalnya, di luar negeri sudah terbayang sambal itu di dalam botol. Tetapi di Indonesia, ada sambal balado, sambal ijo, sambal oncom, sambal trasi, sambal bawang, sambal tomat, dan sebagainya. Bicara tentang makanan, bicara kebutuhan. Dari sisi keuntungan, bisa mencapai 50%. Persoalannya, kepercayaan diri pedagang itu yang harus ditingkatkan. Problem para pedagang biasanya cepat merasa puas dengan keadaan. Rumah makan lesehan, misalnya, tikarnya lusuh, 3 tahun tidak diganti. Cat dindingnya buram juga dibiarkan. Mestinya, kita harus berani membangun kerangka berpikir yang jauh lebih marketable.

Kalau kita bicara soal sate maranggi, gudeg, atau rendang, makan khas Indonesia itu bisa mengangkat suatu wilayah, dan mampu membangun ekonomi yang cukup besar. Pertanyaannya, apakah sambal, gudeg dan rendang itu menjadi pelajaran di sekolah? Kelihatannya sederhana, tetapi membuat sambal, walau bahan bakunya sama, rasanya berbeda-beda. Kenapa yang dibutuhkan dan melahirkan nilai ekonomi yang tinggi itu tidak diajarkan di sekolah? Kenapa yang tak dibutuhkan justru diajarkan. Oleh karena itu sekolah harus segera merubah diri, pendidikan harus diberikan kebebasan pada pembangunan SDM yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan wilayah.

Karena Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dibentuk awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun yang lalu, melihat pelaku ekonomi kreatif dan potensinya yang luar biasa, pemerintahan baru mendatang diharapkan semakin mengembangkan ekonomi kreatif dan berbasis pariwisata. Untuk ekonomi kreatif, kata Mari Elka Pangestu, pemerintah telah mengindentifikasi 7 isu strategis yang harus diatasi. Ketujuh isu tersebut, Pertama; SDM, di mana masalah pendidikan sangat penting. Kedua pembiayaan, akses pasar. Ketiga menumbuhkan kreator menjadi pelaku bisnis. Dalam hal ini kewirausahaan menjadi penting. Keempat akses kepada bahan baku. Kelima prasarana dan sarana termasuk menciptakan ruang kreatif agar mereka dapat memamerkan – menjual produk-produknya. Keenam akses teknologi dan Ketujuh kelembagaan, yaitu regulasi dan penciptaan iklim yang kondusif. Misalnya bagi orang kreatif yang baru memulai, jangan digerecoki dengan segalam macam aturan. Mereka justru harus didukung dan dikasih insentif. Misalnya, bagai mana seorang kreator didorong untuk maju, Hakinya dilindungi.

Kalau ketujuh isu tersebut mau diatasi, memerlukan koordinasi dengan sejumlah kementerian, plus pemerintah daerah. Tetapi koordinasi itu di tempat kita ini memang mahal. Perlu ada indentifikasi dengan baik sehingga ada program yang berkelanjutan. Kadang-kadang ada program dengan dana sekian untuk A, tetapi tahun depan dikasihkan ke B, sementara programnya A belum selesai. Keberlanjutan itu penting agar hasilnya menjadi lebih baik. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah memiliki “buku putih” sebagai pedoman implementasi.

Untuk pariwisata sudah ada suatu proses yang berjalan, telah ada kesepakatan di antara Negara-negara anggota ASEAN. Ada 32 profesi di pariwisata yang sudah ada standarnya. Jika kita mau bekerja di Negara-negara ASEAN harus memenuhi standar sertifikasi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak 5 tahun terakhir telah melakukan proses standarisasi standarisasi dan sertifikasi profesi.

Standar itu penting karena untuk mengukur, menentukan standar kompetensi seperti yang lain. Dengan adanya standarisasi itu juga untuk melindungi pekerja kita yang profesional, baik bekerja di Indonesia sendiri maupun bekerja di negara lain. Dari sertifikasi tersebut yang terpenting adalah pendidikan, dan pengalaman kerja diukur kompetensinya. Untuk ekonomi kreatif belum mulai, namun kita harus siap-siap, dan mewaspadai perkembangan. Sebab di bidang kreatif sudah banyak arsitek dari luar.

Pendidikan menjadi isu strategis. Kalau membayangkan ekonomi kreatif sebagai kekuatan baru untuk Indonesia, kita harus memulai dari pendidikan dini, bagaimana mengajarkan anak-anak untuk kreatif. Di dunia pariwisata kebutuhan SDM profesional juga sangat banyak, tetapi yang tersedia sangat sedikit sehingga tidak cukup. Kejuruan yang diarahkan apakah SMK, atau sekolah profesional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan harus lebih banyak diarahkan ke pariwisata dan ekonomi kreatif. Bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sangat mudah mendapatkan pekerjaan. Ekonomi kreatif harus dibangun dari tradisi membangun kreatifitas pendidikan. Bagaimana anak-anak sekolah membuat makanan sendiri, membuat mainan sendiri. Dengan metode itu akan melahirkan kreator-kreator baru. Tetapi kalau metodeloginya seperti hari ini serba beli, yang lahir bukan ekonomi kreatif.

Minat investor, akan ditentukan bagaimana ketersediaan lahan, stabilitas politik dan keamanan. Saat ini ketiga hal tersebut telah terpenuhi. Pemerintah bersama masyarakat saling mendukung terciptanya kenyamanan pengusaha. Sehingga investasi industri terus berkembang. Di Jawa Barat, misalnya, banyak investor berinvestasi di Karawang – Purwakarta. Yang masih sering dikeluhkan para investor adalah masalah perizinan. Ke depan, koordinasi antar kabupaten – provinsi – pusat perlu diperbaiki. Selain itu masalah infrastruktur, energi – listrik juga banyak dikeluhkan. Infrastruktur, jalan sebagai sarana distribusi sangat mendesak untuk dibangun. Infrastruktur menjadi kebutuhan dasar bagi investasi. Pernah suatu ketika hampir di semua daerah terkendala. Saat ini tinggal sedikit yang listriknya masih mengalami kesulitan.

Yang menjadi problem saat ini, ada tingkatan kewenangan. Ada jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional. Karena perusahaan sudah membayar pajak. Ketika perusahaan tersebut disuruh membangun infrastruktur sendiri, menjadi beban. Seharusnya, yang membangun infrastruktur pemerintah. Manakala hubungan pemerintah kabupaten – provinsi dan pusat berjalan secara efektif, dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah bagian dari pelayanan negara terhadap industrialisasi, pasti tidak terjadi kendala. Namun selama ini hubungan antara pemerintah kabupaten – provinsi – pusat belum berjalan secara efektif. Banyak saluran, menghubunginya agak susah.

Peran pemerintah pusat mendorong dan membantu daerah agar perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif bertumbuh lebih cepat, masalah infrastruktur menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri. Akses untuk menuju tempat daya tarik wisata tanpa infrastruktur memadai, termasuk listrik, biasanya selalu menjadi keluhan. Orang Indonesia dikenal ramah, namun sumber daya manusia (SDM) tetap perlu ditingkatkan sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik seperti yang diharapkan para tamu. Jika fokusnya mengambil budaya daerah dan kearifan lokal, Sunda, Jawa, Minang, Dayak, dan sebagainya, terus dikembangkan dampaknya pasti jauh lebih luas daripada pekerja yang di pabrik, misalnya. Ekonomi kreatif dampak ekonominya jauh lebih luas. Sedangkan pabrik hanya menyerap buruh yang ada di pabrik.

Kita sadar, akhir tahun 2015 akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dipastikan persaingannya akan sangat ketat. Yang harus dilakukan, perubahan secara radikal – revolusi sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus diarahkan pada apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat maupun kebutuhan industri. Pendidikan bukan hanya di tempat bertumpuknya buku dan berbagai pelajaran yang membuat para siswa menjadi depresi. Karena kita bersaing dengan manusia, bukan dengan buku, maka pendidikan adalah sarana melakukan penghayatan dan pengayaan pengalaman hidup.

Pendidikan harus mulai dispesifikasi, misalnya, berbasis pertanian, berbasis perikanan, berbasis kelautan, atau berbasis makanan. Jenjang pendidikan dasar SD dan SMP disatukan menjadi 9 tahun. Setelah lulus, ketika melanjutkan, ke kejuruan, sudah lebih siap. Kalau orientasinya otomotif, belajar teori di kelas cukup setahun, di Kelas I. Ketika naik kelas II – III, masuk pabrik menjadi tenaga kerja informal. Sambil kerja melakukan pendalaman dan penghayatan pengalaman hidup. Jika sudah seperti itu industri diuntungkan. Karena ada tenaga yang secara teknis memberikan bantuan terhadap industri, dan siswa juga mendapatkan uang saku. Dengan demikian ketika siswa tersebut di Kelas II – III orang tua tidak mengeluarkan uang lagi untuk biaya sekolah. Karena anaknya sudah mendapatkan uang saku dari perusahaan.

Harus diakui, bahwa saat ini di berbagai daerah masih lebih banyak orang yang memerlukan pekerjaan. Bisa jadi, karena akses terhadap perusahaan memang rendah. Mungkin juga lantaran akses sumber daya yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Hasil riset terhadap perguruan tinggi membuktikan bahwa perguruan tinggi menghasilkan banyak orang – sarjana, tetapi tidak dibutuhkan di pasar. Boleh dibilang, pasarnya sudah over lood – kelebihan. Mestinya, perguran tinggi harus membuat riset, apa yang dibutuhkan dalam pasar kerja tahun 2016 – 2025. Dari riset tersebut kemudian dibuat perencanaan pendidikan. Harus diakui, dunia pendidikan kita tidak direncanakan secara baik untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Soal SDM yang siap pakai memang masih sering dikeluhkan oleh para investor. Di Purwakarta, misalnya, ada sebuah perusahaan industri yang akan mengembangkan kapasitas industrinya kekurangan 10.000-an tenaga kerja, akhirnya mereka mengambil tenaga kerja dari Jawa Tengah. Pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) harus sama-sama mempersiapkan – mengembangkan tenaga kerja yang siap pakai. Pertama mengadakan training – meningkatkan skill – keahlian sebagai daya tarik investasi.

Terhadap pemerintahan baru yang akan mulai efektif bekerja setelah dilantik pada 20 Oktober 2014, bagi pemerintah daerah yang dibutuhkan adalah kecepatan membangun komunikasi. Membangun berdasarkan kebutuhan, baik dana dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten – Kota, sehingga semua terintegrasi sesuai dengan apa yang menjadi orientasi. Yang menjadi problem hari ini sering kali dana yang disiapkan bukan yang dibutuhkan. Sedangkan dana yang dibutuhkan justru sulit didapatkan. Akhirnya, uangnya tidak bisa terserap. Misalnya, sebuah daerah butuh dana untuk pembangunan infrastruktur di beberapa titik, tetapi dikasihnya dana untuk kegiatan sosial.

Birokrasi kita berat. Untuk membangun akses komnuikasi ini agak susah. Kalau para menteri, gubernur, bupati – walikota bisa saling telponan setiap saat, menyusun anggaran bareng-bareng, prioritasnya bisa lebih cepat terselesaikan. Bangsa kita ini sebenarnya bangsa silahturahmi. Karena bangsa silahturahmi membangun hubungan itu dengan kasih sayang. Pemerintah daerah menyayangi pemerintah pusat, demikian pula sebaliknya pemerintah pusat juga menyayangi pemerintah daerah. Satu sama lain saling menyangi.

Jawa Barat saat ini sebagai pusat industri nasional. Sekitar 50% industri nasional ada di Jawa Barat, dan telah mengekspor industrinya. Karena itu kegiatan ekspor impor yang ada di Tanjung Priok, Jakarta, 50% dari Jawa Barat. Tetapi sayang, sampai saat ini infrastruktur belum memadai, tidak memiliki pelabuhan laut dan bandar udara (Bandara). Dukungan dari pemerintah pusat terhadap proyek-proyek strategis belum maksimal. Rencana pembangunan Bandara telah dirintis sejak 8 tahun silam, tetapi sampai saat ini belum terlaksana. Sudah saatnya pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius atas infrastruktur di Jawa Barat. Karena secara geografis Jawa Barat dekat dengan Ibukota, Jakarta, dan jumlah penduduknya terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lain, sekitar 45 juta jiwa, diharapkan Presiden Joko Widodo bisa memberikan prioritas pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.

Pemerintah harus mengevaluasi berbagai regulasi yang dapat menghambat iklim investasi. Terkait dengan tenaga kerja – buruh, oleh investor dirasakan sering terjadi dinamika antara pengusaha dan buruh. Sering terjadi kalau minta kenaikan upah, dimulai dengan demo. Cara seperti itu harus dihilangkan, lebih baik dilakukan musyawarah dari kedua belah pihak. Buruh, pemerintah dan pengusaha harus menyatukan persepsi, agar investor berinvestasi di Indonesia nyaman.

Soal industrialisasi dan upah buruh, itu peresoalan privat bukan persoalan publik. Yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Tingkat perusahaan satu sama lain boleh berbeda, karena produktivitas dan keuntungannya juga berbeda. Bila Negara ingin lepas dari konflik terbuka, maka serahkan pengupahan itu kepada perusahaan masing-masing. Jika buruh tidak puas, silahkan mengadu ke peradilan perburuhan sehingga Negara tidak lagi dituntut untuk dihadapkan pada delematika. Kalau upah buruh ditingkatkan sangat tinggi, misalnya, perusahaan merasa dirugikan. Sebaliknya jika upah rendah karyawan juga dirugikan. Dengan demikian posisi Negara di kedua belah pihak menjadi salah. Dengan perusahaan dianggap kolusi, dengan buruh dianggap fasis. Kalau kebijakan pengupahan buruh diserahkan kepada perusahaan itu urusan dapur mereka, Negara tidak perlu intervensi. (my)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *