GKKI Mengejar Integrasi Nasional

Kalau mendengar kata Credit Union (CU), banyak orang segera berfikir; “Oh, itu gerakan keuangan dari luar negeri!” Memang benar, Credit Union Counselling Office (CUCO) Indonesia yang dibentuk awal Januari 1970, dipimpin oleh seorang rohaniwan Katolik asal Jerman, K. Albrecth Karim Arbie, SJ. Tetapi CU bukan semata-mata masalah keuangan. Inti dasar – nilai dari gerakan CU yaitu pemberdayaan. Untuk memimpin kegiatan operasionalnya, tahun 1971, Drs. Robby Tulus diangkat sebagai Managing Director.

Karena kebijakan pemerintah Orde Baru (Orba) tidak memperbolehkan gerakan Credit Union menggunakan nama asing, setelah melalui proses panjang, akhirnya bernama Koperasi Kredit (Kopdit) – Gerakan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI), salah satu komponen Gerakan Koperasi Indonesia (GKI). Banyak orang menilai bahwa secara umum, Kopdit mempunyai banyak kelebihan.

Memegang teguh 3 pilar utama; Pendidikan, Swadaya, Solidaritas, kemudian ditambah pilar baru, Inovasi, itulah yang membuat primer-primer anggota Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) mampu terus bertumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya sangat luar biasa. Semakin banyak orang yang bergabung, dan semakin banyak modal masyarakat yang terhimpun dalam lembaga gerakan. Maka, Kopdit kemudian dipandang sebagai lokomotif pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terutama bagi masyarakat kecil dan sederhana.

Sampai akhir tahun 2017, secara nasional jumlah anggota GKKI totalnya hampir mencapai 3 juta orang dengan aset mendekati angka Rp29 triliun. Hanya saja, perkembangan jumlah anggota dan aset tidak dapat menjamin bahwa Kopdit telah mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Kopdit dapat terjebak sekadar simpan pinjam, tempat menumpuk aset bahkan terjebak dalam pusaran kapitalisme semu. Itulah sebabnya, Kopdit mengambil langkah-langkah yang cukup berani. Dari semata-mata sebagai lembaga keuangan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat.

Kopdit memberdayakan anggota dengan pelayanan keuangan, untuk membantu anggota mencapai tujuan dan aspirasi hidup sejahtera. Karena itu kopdit-kopdit primer menyusun rencana strategis (Renstra) pemberdayaan, mendorong anggota menjadi wirausaha untuk meningkatkan pendapatan sehingga mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Sekarang, banyak kopdit mengambil beberapa strategi untuk mewujudkan visinya sebagai lembaga pemberdayaan berbasis komunitas. Langkah awal adalah memperbaiki sistem rekrutmen anggota. Kopdit memfokuskan penerimaan anggota pada kelompok basis – komunitas lokal, dengan prioritas kepada kaum petani, ibu rumah tangga, nelayan, pedagang kecil, buruh, dan masyarakat marjinal lainnya.

Anggota yang direkrut tidak langsung menjadi anggota, tetapi mereka terlebih dahulu harus mengikuti pendidikan dasar selama 16 jam, sebelum diterima secara resmi menjadi anggota Kopdit. Kopdit juga semakin aktif melakukan pendampingan pelaku usaha kecil dengan program CUMI, kelompok petani padi, kelompok petani sayuran, kelompok nelayan, kelompok peternak, dan kelompok-kelompok binaan lainnya. Untuk semakin memperkuat kelompok-kelompok tersebut, kopdit selalu berinovasi dengan strategi-setragi baru melalui pendidikan. Ada pendidikan dasar, pendidikan literasi keuangan, pendidikan motivasi, pendidikan dan pelatihan (Diklat) kewirausahaan, Diklat Pertanian, Diklat Peternakan dan sebagainya.

Terkait kebijakan GKKI, Ketua Inkopdit Djoko Susilo mengatakan yang menjadi prioritas lembaga saat ini adalah; Kebijakan Integrasi Nasional, yang sub-subnya sampai pada substansi tatakelola. Dari tatakelola itu, akan ada sub-subnya lagi karena ada beberapa hal, yang secara nasional belum tercukupi – belum mampu menggerakkan seluruh potensi dalam satu mekanisme bersama yang cukup solid. Kesulitannya untuk integrasi nasional, kata Djoko, karena ada sejumlah tatakelola yang belum cukup standar di mana-mana. Bisa dibayangkan, mana mungkin, bila tatakelolanya berbeda-beda bisa terintegrasi. “Dari situlah kami melihat, ada sejumlah persoalan lokal yang mungkin juga diwarnai karena warisan-warisan sejarah. Baik sejarah lokal, maupun sejarah proses menyatukannya orientasi, sehingga bisa melangkah lebih progresif, lebih eksplosif, dan lebih sangat integrative ke depan,” urai Djoko.

Walaupun gerakan Kopdit banyak yang menilai relatif lebih baik dari koperasi lain, Djoko sendiri menganggapnya suatu penilaian yang asumtif. Bahkan Ketua Inkopdit itu mempertanyakan; Baik dalam hal apa? Mungkin dari globalnya. Tetapi esensi dalamnya ada hal potensial yang membikin persoalan. “Saya menyampaikannya sederhana. Jangan-jangan, di balik segala kebesaran, di balik segala yang dinilai baik itu ternyata belum cukup siap menjadi lebih besar lagi. Karena ada sejumlah hal yang integrasinya masih didasarkan pada satu orientasi yang belum cukup mengikat. Sehingga, masing-masing punya pilihan bebas. Tidak ikut pun dianggap tidak apa-apa. Ada bagian-bagian yang belum menjadi komitmen total. Karena integrasinya belum jalan,” jelas Djoko.

Misalnya; bahwa Primer – Pusat – Induk, dalam struktur organisasi – gerakan adalah satu jenjang. Contoh kecil dalam aspek bisnis, kalau primer kelebihan uang, ditabungnya di Pusat, dan bila Pusat kelebihan dana ditabungnya di Induk. Kalau mau pinjam, ya di jejaring. “Ternyata, tidak! Masing-masing orang punya pilihan, pinjam di mana saja. Jadi, ada inkonsistensi terhadap pemahaman dasar satu gerakan. Itu contoh kecil,” tegas Djoko.

Belum lagi, lanjut dia, hal-hal dalam praktik tatakelolanya. Kalau ada masalah di primer, mereka minta tolongnya ke Pus, karena menganggap Pus adalah bapaknya. Tetapi, itu kalau ada masalah. Jika tidak ada persoalan; “Ini kan duit-duit saya. Itu yang saya maksud integerasinya belum benar-benar integrated,” tegasnya. Padahal, lanjut dia, kalau namanya sudah komitmen, mau lagi rugi, atau untung, harus tetap satu.

Djoko mengakui, memang standarnya di sana sini belum cukup valid, bahkan masih ada yang aneh-aneh, sehingga mengalami kesulitan untuk bisa terintegrasi. Padahal dulu sumbernya sama, tetapi kemudian berbeda-beda, kenapa? Ternyata ada sejumlah praktik yang belum memungkinkan untuk bergerak dalam arus yang sama. Ada yang bisa cepat berkembang, namun ada pula yang terseok-seok. Ada pertanyaan, kenapa yang sudah maju tidak mau membimbing atau membagi pengalaman dan ilmunya kepada yang masih tertinggal. Ataukah, yang tertinggal itu tidak mau belajar? Ini juga sebuah gambaran belum adanya kerja sama yang terintegrasi.

Ada berbagai hal yang belum terkuak cukup mendalam. “Salah satu menurut saya, penyebabnya karena gerakan ini belum punya bagian apa yang disebut; research and development. Padahal, untuk membuat standarisasi harus diketahui secara pasti persoalan yang sebenarnya. Karena itu,dalam keputusan Rapat Nasional (Ratnas) tahun pertama kepengurusan, kami menempatkan berbagai hal yang harus dipilih menjadi bagian strategis, demi kelestarian dan kesinambungan ke depan. Jika tidak, menjadi pertanyaan besar. Karena, apabila kita menganggap bahwa yang dicapai saat ini sudah baik, dan tidak dianggap sebagai satu hal yang menjadi persoalan, tidak membaca sebagai sesuatu yang harus berubah sesuai tuntutan zamannya, akan menjadi masalah. Kita tidak mampu menyesuaikan perkembangan kekinian,” urainya.

Manakala itu tidak terjadi, lanjut dia, maka kita direpotkan persoalan-persoalan teknis, persoalan-persoalan sederhana yang ternyata kuncinya karena kita semua belum nyambung integrasinya. Contoh, jika terjadi kolaps di koperasi primer karena rush – tidak dipercaya lantaran adanya rumor, siapa yang akan menolong. Belum ada karena sistemnya belum jalan, standarnya pun beda. Pemetaannya sudah dibicarakan bersama. Bahkan sudah disepakati, intinya, melakukan Integrasi Nasional. Ada bagian yang menjadi persoalan, sudah dibicarakan antara lain; soal standarisasi organisasi, standarisasi pelayanan, standarisasi produk, standarisasi pendidikan. Soal IT, mestinya juga jadi satu. Asuransi, juga menjadi bagian penting untuk mengikat kebersamaan.

Hasil pemetaan persoalan, menurut Djoko, ada 5 bagian besar yang akan terus menerus dikaji lebih mendalam, agar bisa menentukan mana yang akan menjadi prioritas. Jika hal itu tak segera diatasi akan melahirkan persoalan terus menerus yang tidak bisa selesai. Guna mencapai standar minimal saja butuh proses, misalnya, proses sosialisasi, proses perubahan system, dan sebagainya. Kalau tidak, pertanyaannya adalah; sebenarnya kita punya standar tidak? Kenapa bisa terjadi perbedaan?
Menurut Djoko, karena proses kebersatuan tidak pernah terproses dalam rangka sebagai organisasi gerakan yang sama. Semua terjebak pada persoalan-persoalan rutin. Persoalan uang, ganti pengurus dan sebagainya.

“Secara organisatoris, kami membaca ada bagian esensial yang terlewatkan. Ketika masih kecil, semua dianggap oke-oke saja, karena tidak melihat persoalan gunung esnya. Setelah besar baru ketahuan, ternyata bolongnya banyak sekali. Ini baru dilihat. Ini yang saya maksud interintegrasi nasionalnya belum terwujud,” kata Djoko serius.

Untuk mencapai standar dan terintegrasi secara nasional, tidak mudah. Harus bertahap. Djoko juga tidak berani memastikan, karena hal tersebut sangat tergantung kesepemahaman gerakan. Ada juga kapasitas-kapasitas tersendiri, termasuk juga konteks wilayah – daerahnya. GKKI punya 4 pilar yaitu; pendidikan, swadaya, solidaritas, dan inovasi. “Ternyata perlu dilahirkan pilar ke-5 yaitu Persatuan Dalam Keberagaman. Kami semua akhirnya sadar, dalam gerakan sering muncul pendapat; ‘kami beda’. Memang beda, namun kenapa yang beda itu kemudian menjadi potensi friksi – potensi masalah. Seharusnya tidak. Jangan-jangan karena memahami kita tetap satu namun keanekaragaman ini belum dikemas dalam satu mekanisme organisasi yang memadai.” Jelas Djoko seraya melanjutkan, antara satu primer dengan primer lain dalam satu wilayah bisa terjadi persaingan tidak sehat, dalam konteks ego sektoral. Padahal, sekunder Pus-nya sama, dan Induknya pun sama.

Bagian lain yang masuk standarisasi termasuk teretori manajemen – wilayah pengembangan. Bahayanya jika tidak disepakati, yang kecil akan tertindas oleh yang besar. “Kita harus serius menanganinya, karena koperasi, terutama yang ada dalam satu gerakkan tidak mengenal persaingan. Koperasi itu mengutamakan kebersamaan.Kenapa yang keciltidak boleh hidup.Kalau ‘membunuh’ yang kecil,ini mengingkari bahwa kita satu gerakkan,” tegas Djoko.

Jika mereka konteks lokalnya memang hanya ingin seperti itu, lanjut dia, harus difasilitasi agar menjadi lembaga yang modern. Meskipun kapasitas dari segi keuangan kecil sekali, tetapi branding lainnya harus sama. Sehingga yang ingin menjadi anggota merasa ke sini ke sini sama saja. Dalam konteks ini, belum disepakati soal teritori manajemen. Masih menjadi debatable. Artinya, teritori manajemen itu oleh gerakan harus disepakati. Saat ini masih menjadi perjuangan. Bagaimana bisa integrasi nasional kalau yang ini saja belum disepakati.

Konsep dasarnya, Induk – Pusat – Primer merupakan satu kesatuan. Tetapi faktanya, banyak hal yang belum terintegrasi. Sebab, berdirinya Primer-primer sudah lebih dahulu, baru Pus dan Induk. Badan Koordinasi Koperasi Kredit (BK3D) yang kemudian menjadi Pus, awalnya hanya sebagai koordinasi, tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan mendasar. Seperti halnya Inkopdit. Sedangkan primer-primer sudah terlanjur besar. Ini merupakan bagian yang tidak serta merta, walau dengan gagasan bagus mudah diterima. “Hal itu sangat rasional, bisa dipahami,” kata Djoko. Berbeda, misalnya, dengan bank, di mana cabang-cabang dibentuk kemudian, karena kebutuhan kantor pusat. (mar)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *