IKPRI Merancang Program Tanpa Dana

 

 

Rapat Anggota Khusus (RAK) untuk membahas rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPR) tahun buku 2015, yang diselenggarakan di Jakarta pada Desember 2014 silam dihadiri oleh pengurus dari 27 Pusat Koperassi Pegawai Republik Indonesia (PKPR) di Indonesia, termasuk dari provinsi termuda Kalimantan Utara (Kaltara).

Ketua IKPRI Tasripin Mastar, merasa bangga karena pengurus PKPRI yang hadir merupakan para praktisi koperasi yang tumbuh dari bawah, bukan “cangkokan” atau instan. “Kalau pengurus koperasi itu dari bawah, banyak pengalaman dan punya hubungan yang baik biasanya akan sukses,” jelas praktisi koperasi yang aktif sejak masih sebagai guru Sekolah Dasar (SD) puluhan tahun silam. Meski usianya sudah menginjak 80 tahun, namun masih senang keliling Indonesia mengunjungi koperasi-koperasi sekunder anggota IKPRI.

RAK yang diselenggarakan rutin setiap tahun menurut Tasripin, tidak semata mata membahas rencana kerja dan anggaran belanja salah satu tugas yang diamanahkan oleh Anggaran Dasar (AD) IKPRI pasal 19, tetapi juga merupakan kesempatan membangun komunikasi dan kebersamaan. Menurut literatur, kata dia, suksesnya sebuah organisasi bukan karena kekuasaan tetapi ditentukan oleh hubungan dan komunikasi yang terjalin baik.Hubungan, bisa dengan temu muka, telpon, atau sekarang zaman digital SMS-an, BBM-an, dan sebagainya.

Program kerja merupakan rangkaian aktivitas – langkah yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan organisasi yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Dijelaskan bahwa dalam menyusun program kerja tahun buku 2015 IKPR tidak cukup punya uang seperti tahun-tahun sebelumnya. “Ini masalah. Dan masalah itu merupakan penyimpangan dari biasanya,” tutur Tasripin seraya meminta agar para anggota maklum. Sebab, pada tahun 2014 IKPRI tidak menerima deviden dari Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE).

Bank yang didirikan oleh IKPRI, sekaligus pemegang saham mayoritas, kata dia, mengalami kerugian cukup besar, sekitar Rp 9 miliar. Menurut data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit macetnya kurang lebih Rp 109 miliar. “Rugi karena ada kredit macet. Yang utang tidak bayar bukan orang luar, tetapi orang dalam sendiri – pemilik saham, alias anggota IKPRI juga, termasuk primer-primernya. Ini menyalahi jatidiri koperasi, kalau utang harus bayar. Sekarang menjadi masalah, tidak punya dana,” tegasnya.

Kalau selama ini rogram kerja IKPRI dibiayai cukup besar lantaran ada dana andalan dari BKE, sementara dana dari usaha IKPRI sendiri sebagai tambahan, kini terbalik. IKPRI harus membiayai programnya dari usaha sendiri, yaitu jasa pinjaman dari anggota, penyewaan Wisma IKPRI yang dibangun tiga tahun silam, dan kini telah menghasilkan sekitar Rp 600 juta per tahun, juga dari penyewaan gedung. Itulah sumber-sumber dana yang akan dikelola untuk membiayai program kerja tahun buku 2015. Terakhir, terima deviden dari BKE Rp 5 miliar, cukup besar.

Program kerja yang disusun pengurus, kata Tasripin, diakui menimbulkan banyak pertanyaan, dan mengecewakan. Tetapi semua itu karena terpaksa, uangnya memang tidak ada. Sebagai praktisi, pengurus sudah cukup berusaha. Salah satunya membangun hotel 22 kamar, dan sudah menghasilkan sehingga bisa memperkuat modal lembaga. Jumlahnya cukup signifikan, yang dipinjam anggota tidak kurang dari Rp 16 miliar. Penyewaan gedung sudah cukup lama, tetapi hasilnya tidak cukup besar. Setahun hanya Rp 750 juta. “Andai tidak ada usaha sendiri, hanya mengharapkan dari BKE saja. Saya masuk IKPRI sebagai pimpinan harian tahun 2012. Waktu itu IKPRI tidak punya uang. Ada dana Rp 3 miliar disimpan di bank lain, sampai sekarang tidak kembali. Sudah melalui pengadilan dan menang, tetapi bank tersebut tidak mau membayar,” urainya.

Meskipun kondisinya saat cukup memprihatinkan, sebagai orang gerakkan, kata Tasripin, tidak pesimis. Jika kondisi sudah normal, 5 tahun mendatang akan membangun SPBU. Bisnis BBM cukup menguntungkan. Contohnya, PKPRI DKI Jakarta dapat keuntungan dari 2 SPBU yang dimiliki tidak kurang dari Rp 1 miliar per tahun. Menilai koperasi, kata dia, bukan hanya dari besarnya keuntungan, tetapi yang pertama-tama adalah anggota. Anggotanya bertambah atau tidak. Kalau utang mengangsurnya tertib atau tidak.

Meskipun dalam kondisi “harus prihatin” tetapi dalam program kerja itu masih tercantum target SHU sebesar Rp 1,4 miliar yang merupakan hasil dari pengelolaan aset lembaga. “Ini luar biasa. Tidak ada dana apa-apa, hanya memberdayakan aset lembaga, tetapi masih akan untung Rp 1,4 miliar,” tegasnya optimis. Namun, lanjut dia, pengurus dan manajemen akan melakukan penghematan dalam segala hal. Termasuk RAT tidak akan diadakan di hotel berbintang seperti selama ini. Segala kegiatan rapat akan dilakukan di hotel sendiri biara bisa mengurangi biaya.

Terkait dengan BKE, kata Tasripin, ada dua alternative. Pertama, kalau IKPRI tetap ingin menjadi pemegang saham mayoritas – pengendali, IKPRI harus menyetor uang minimal Rp 100 miliar. Jikka mampu, akan tetap gagah sebagai pendiri dan pengendali. Tetapi harus mengakui, saat ini tidak sanggup. Dan alternative kedua, mencari mitra yang mau menggantikan IKPRI sebagai pemegang saham pengendali. Sudah 4 kali mengadakan rapat dengan calon mitra tetapi ternyata tidak bisa diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Mikiri BKE memang pusing, karena latar belakannya bukan orang perbankan,” katanya berterus berterang. Untuk menyelamatkan BKE, atas saran OJK, pengurus IKPRI merapat ke Taspen, menawarkan kemitraan. Sampai saat ini industri perbankan selalu berbasis pada permodalan. Intinya, kalau mau serius di perbankan harus punya uang – modal yang cukup.

Tahun 2014 bagi BKE tahun prihatin. Krisis 2013 masih punya dampak sampai kondisi saat ini. Itu yang mengakibatkan BKE kinerjanya menurun, karena cost of fund – biaya yang tidak juga turun-turun. Bahkan BI rate naik menjadi 7,75%, sehingga pendapatan BKE sampai triwulan ketiga mengalami penurunan. Karena cost of fund besar, sementara kinerja BKE tidak punya kesempatan untuk cepat menaikan suku bunga di pinjaman, akibatnya pendapatan turun.

Secara rutin setiap tahun, perbankan memang harus diperiksa oleh OJK, lembaga baru yang sejak 1 Januari 2014 menggantikan tugas BI yang selama ini mengawasi perbankan. OJK mengemban 4 pilar. Pilar pertama sebagai pembuat aturan – mengatur, kedua sebagai pengawas, ketiga pelindung – melindungi masyarakat, karena lembaga keuangan khususnya bank menghimpun dana masyarakat. Yang selumnya di BI tidak ada, menurut Undang-undang (UU), yaitu pilar keempat OJK sebagai penyidik. Sehingga cara memeriksa, gaya pemeriksaan menginvestigasi sekaligus menyidik. Sebagai penyidik pelaksanaan kerjanyaotomatis tidak memandang bank itu kecil atau besar. Artinya, menghadapi bank yang asetnya ratusan triliun dengan bank yang hanya puluhan miliar sama. (my)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *