Indonesia Merupakan Laboratorium Dunia Keuangan Mikro

pedagang
Keuangan mikro telah banyak membuka mata dunia bahwa peranannya sangat penting untuk mendukung laju perekonomian, meningkatkan kemakmuran, dan menjadi alat pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, peningkatan dan penguatan sektor keuangan mikro mutlak dilakukan.

Target pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan tidak hanya ambisius, tetapi juga menuntut pemerataan. Meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) diyakini akan mempercepat usaha pemerataan itu. Namun, faktanya sebagian besar usaha kecil dibiayai lembaga keuangan nonformal. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 tantangan utama bidang ekonomi adalah mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan sekaligus mempercepat pemerataan.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 8% pada 2019. Adapun pemerataan ekonomi diukur antara lain dari pengurangan rasio gini, dari 0,413 saat ini menjadi 0,36 pada 2019. Ada juga target-target pemerataan porsi produk domestik bruto luar Jawa. Guna mempercepat pemerataan dan keadilan itu RPJMN 2019 – 2019 meletakkan pentingnya lembaga keuangan mikro. Hal ini penting karena 60% rumah tangga di Indonesia berada pada kelompok 40% pendapatan terendah.

koperasi-simpan-pinjam
Sektor mikro adalah faktor yang menyelamatkan Indonesia pada krisis 2008. Saat itu, perekonomian hampir semua negara tumbuh negatif. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang tumbuh positif, yaitu 4,6%. Oleh karena itu Indonesia harus mengembangkan sektor mikro agar menjadi tulang punggung yang kuat bagi perekonomian nasional. Salah satu caranya adalah memperbesar dan mempermudah akses ke permodalan. Penurunan suku bunga acuan BI pada Februari 2015 diharapkan mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan.

Membicarakan keuangan mikro, sudah sejak lama masyarakat mendapat layanan ini, baik melalui koperasi, credit union, bank pasar, bank perkreditan rakyat (BPR), maupun lembaga keuangan lainnya. Perbankan mulai aktif pada tahun 1980-an. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank yang memulai kredit mikro di Indonesia. BRI, banknya wong ndeso – orang desa, mampu melakukan lompatan-lompatan luar biasa yang tercermin dari performance BRI itu sendiri. Siapa menyangka BRI – bank ndeso yang didirikan di Purwokerto Jawa Tengah oleh seorang priyayi Raden Bei Aria Wirjaatmadja pada 16 Desember 1895 dengan nama De Poerwokertosche Hoolp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Bantuan dan Simpanan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia – pribumi, rakyat kecil, kini berkembang pesat, menjadi bank terbesar dengan aset lebih dari Rp 78 triliun.

Bank BRI merupakan bank pertama di Indonesia yang memiliki satelit sendiri. Itu adalah cermin capaian kinerja – manajemen Bank BRI yang luar biasa. Ketika diceritakan Bank BRI akan memiliki satelit sendiri, banyak orang ragu, dan mencibir tak percaya. Tetapi kesetiaan Bank BRI untuk melayani nasabah-nasabah mikro yang bertebaran di seluruh penjuru negeri tercita dari Sabang sampai Merauke, tersebar di desaan, di pedalaman, di pulau-pulau kecil terpencil dengan menggunakan satelit telah terbukti. Salah satu yang memberikan kontribusi kinerja BRI, kesediaannya melayani kredit mikro. Kelompok UKM telah menunjukkan kesetiaannya sebagai peminjam dari Bank BRI. Keuangan mikro akan menjadi andalan bagi UMKM untuk mendapatkan dana karena mereka tidak memeroleh akses perbankan dan jasa keuangan lainnya. Di berbagai belahan dunia keuangan mikro menjadi tren dan menjadi lembaga yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan, mendorong kesejahteraan masyarakat ekonomi menengah.

Perbankan secara umum semakin aktif memasuki bisnis kredit mikro sekitar 2004. Berbagai bank membangun bisnis ini karena ternyata ada dana besar di masyarakat bawah. Apalagi usaha mereka terbukti bertahan di tengah krisis keuangan 1998. Satu persatu bank melakukan langkah agresif untuk memasuki bisnis. Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi langsung menjadi sasaran kalangan perbankan untuk memasarkan produk keuangan mikro. Mereka membuka akses perbankan, baik pinjaman maupun tabungan, langsung ke pedagang. Pegawai bank datang ke pedagang dan melakukan transaksi bank. Kehadiran teknologi pertukaran data elektronik yang sederhana mempercepat transaksi dan meningkatkan kepercayaan konsumen atau pedagang terhadap perbankan.

Tak hanya itu, perbankan juga terus mengembangkan layanan. Perbankan memasuki wilayah-wilayah produktif untuk membuka akses masyarakat terhadap perbankan. Masyarakat yang belum mendapat akses bank dibuka dengan berbagai layanan seperti simpanan dan pinjaman. Melalui sejumlah pertemuan masyarakat dididik untuk memahami aktivitas bank dan usaha produktif. Sudah barang tentu banyak penyesuaian seperti terkait suku bunga dan cara memasarkan produk untuk menjangkau mereka. Nilai pinjaman juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan warga untuk mengembalikan pinjaman itu.

Perkembangan terakhir adalah penggunaan nomor telepon seluler sebagai nomor rekening. Pada awalnya pemerintah memanfaatkan fasilitas ini untuk menyalurkan bantuan pendidikan dan bantuan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). saat ini bank juga telah membuka layanan ini. Inovasi di keuangan mikro tak akan berhenti. Apalagi di negeri kepulauan ini. inovasi baru masih banyak ditunggu agar masyarakat di daerah-daerah bisa mendapat akses perbankan.

Melihat fenomena tersebut, Harian Kompas bekerja sama dengan BRI mengadakan pertemuan Microfinance Forum di beberapa kota yaitu; Medan, Ambon, Pontianak, dan puncaknya diselenggarakan di Jakarta pada 11 Maret 2015. Forum internasional itu menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pelaku dari setidaknya 10 negara seperti dari Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina, India, Jepang, Amerika, Ghana, dan sebagainya, dengan peserta lebih dari 300 orang.

Acara ini sangat diminati karena Indonesia merupakan laboratorium besar bagi keuangan mikro dunia. Mereka ingin belajar dari Indonesia. Para peserta juga ingin menimba inovasi keuangan mikro terbaru. Di sejumlah negara inovasi selalu muncul. Ada yang bisa diterapkan di satu negara dan ada yang harus diubah ketika diterapkan di negara lain. Menurut pengajar Harvard Kennedy School, Cambridge, Amerika Serikat (AS) Jay K. Rosengard yang memiliki perhatian besar terhadap pembiayaan sektor mikro, pada prinsipnya orang miskin memerlukan jasa keuangan seperti orang kaya. Namun, bentuk, produk, dan tujuannya agak berbeda.

Untuk microfinance ongkos transaksi harus lebih kecil, bisa mendorong peningkatan pendapatan, dan memiliki tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang itu jika memungkinkan, masyarakat kecil bisa berinvestasi. Investasi itu diperlukan antara lain untuk pendidikan anak-anak atau berjaga-jaga jika terjadi sesuatu, misalnya, anggota keluarga sakit atau terjadi gagal panen. Pembiayaan sektor mikro harus memiliki tujuan produktif. Selain harus meningkatkan produktivitas masyarakat, penyaluran kredit mikro juga harus mampu mengurangi resiko. Kombinasinya, dengan asuransi mikro. Pembiayaan sektor mikro harus mampu meningkatkan pendapatan, mengakumulasi aset, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Implementasi di Indonesia dibandingkan negara-negara lain, perkembangan pembiayaan sektor mikro di Indonesia jauh lebih maju. Bahkan, banyak negara belajar ke Indonesia. Program microfinance terbesar di dunia dan paling layak dari sisi bisnis ada di Indonesia, yakni yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia melalui Simpedes dan Kupedes. Di luar itu ada bentuk lain seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) khusus di Bali, koperasi, credit union, bantuan anggaran pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bentuk microfinance sangat banyak di Indonesia dengan pihak yang terlibat juga sangat banyak. Hasilnya juga jauh lebih bagus ketimbang negara lain. Indonesia bisa disebut sebagai laboratorium microfinance dunia.

“Lembaga keuangan mikro dan perbankan yang menyalurkan ke sektor mikro harus mulai menyediakan likuiditas sendiri dan tidak bergantung pada program pemerintah. Langkah ini dipercaya akan memungkinkan pertumbuhan pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah secara berkelanjutan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Asmawi Syam. Dijelaskan, selama ini sektor mikro sudah mendapat perhatian dari pemerintah, mulai dari pemberian subsidi bunga hingga penjaminan risiko. Namun pembiayaan yang selalu bergantung pada subsidi pemerintah tidak akan berkelanjutan.

Supaya pembiayaan berkelanjutan, lembaga keuangan mikro dan perbankan harus memperkuat likuiditas. Pembiayaan untuk sektor mikro yang berkelanjutan itu antara lain bisa dilakukan melalui penghimpunan tabungan mikro. Dengan sumber dana yang juga berasal dari masyarakat dan sektor mikro, penyaluran kredit untuk sektor mikro akan makin luas. Tanpa akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, sektor UMKM menjadi sasaran empuk rentenir. Dalam jerat rentenir UMKM akan sulit meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dalam kondisi seperti itu, peran lembaga keuangan formal diharapkan meningkatkan produktivitas UMKM.

Porsi pembiayaan untuk sektor UMKM pada Desember 2014 sebesar 19,7% dari target 20% pada 2018. Dari alokasi kredit ke UMKM itu hanya 21,7% yang masuk ke sektor mikro. Pembiayaan lembaga keuangan formal kepada sektor mikro terbukti meningkatkan omzet. Riset Bank Rakyat Indonesia menunjukkan, rata-rata kenaikan omzet mencapai Rp24,7 juta per tahun setelah sektor mikro mendapatkan kredit. Pada tahun 2009, rata-rata omzet usaha mikro baru mencapai Rp38 juta per tahun. Pada tahun 2012, rata-rata omzet usaha mikro sudah naik menjadi Rp84,8 juta per tahun.

Penyaluran kredit mikro lebih banyak masuk ke sektor perdagangan, sementara nilai tambah akan lebih besar jika sektor produksi digenjot. Sektor perdagangan tetap penting meski sektor produksi tidak kalah penting. Memang ada tantangan dalam penyaluran kredit mikro. Untuk sektor agro, misalnya, industri kecilnya harus mendapatkan perhatian besar. Sektor pertanian itu terkait dengan musim sehingga risikonya tinggi. Kredit harus sesuai kebutuhan petani, tetapi pada akhirnya harus memperhatikan pasar. Kalau permintaan yang besar dan layak memang berasal dari sektor perdagangan. Sektor itu harus dilayani dulu sambil menunggu pengajuan yang layak dari sektor produktif. Kalau permintaan datang dari sektor yang tidak layak, akan merugikan bagi nasabah dan bank.

Meski sudah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain prospek pembiayaan sektor mikro di Indonesia masih prospektif. Apalagi semakin banyak penduduk Indonesia memiliki telepon seluler, akan makin terbuka penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat di pedalaman. Potensi untuk memperluas jasa keuangan bagi masyarakat ekonomi lemah masih terbuka lebar. Jumlah masyarakat yang tak terjangkau layan keuangan bank masih sangat besar. Dengan inisiatif yang kreatif dalam penggunaan teknologi, akan semakin banyak masyarakat yang bisa dijangkau. Apalagi, ongkos transaksi akan lebih kecil dari nirkantor dan sesuai konsep dasar microfinance. Selain itu jangkauan bank akan semakin luas, tetapi kredit tetap layak dibiayai.

Kepala Satuan Gugus Tugas Ketahanan Ekonomi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Destry Damayanti menjelaskan, sektor usaha mikro, kecil dan menengah memberi kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi sektor usaha mikro, kecil dan menengah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60%. Sisanya merupakan kontribusi perusahaan-perusahaan besar. Sektor usaha kecil juga menyerap 91% pasar tenaga kerja nasional.

Keberlanjutan keuangan mikro membutuhkan upaya penyerderhanaan produk dan rantai nilai bisnisnya. Teknologi yang berbasi banyak sistem operasi (multiplatform) dapat menjadi alternatif alat dalam penyederhanaan sistem bisnis keuangan mikro. Menurunkan kompleksitas dan selanjutnya meningkatkan alur informasi menjadi penting. Tingkat penetrasi internet secara nasional di Indonesia adalah tulang punggung industri perdagangan elektronik (e-dagang).

Dari sisi infrastruktur dan besarnya pasar, industri e-dagang Indonesia menjadi yang paling siap di kawasan Asia Tenggara di masa depan. Melihat perkembangan termutakhir, jumlah toko dalam jaringan (online stores) diproyeksikan akan tumbuh hingga 10 kali lipat dalam 1 tahun mendatang. Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan keuangan mikro di Tanah Air. Hal itu karena keuangan mikro menjangkau masyarakat di dasar piramida ekonomi yang jumlahnya dominan. Dengan demikian, diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Suku bunga kredit mikro relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga kredit jenis lain. Salah satu penyebabnya adalah biaya operasional untuk penyaluran kredit mikro dari perbankan tinggi. Meski bunganya tinggi, kredit mikro sangat dibutuhkan pelaku usaha di Indonesia. Data suku bunga dasar kredit (SBDK) akhir Januari 2015 yang diterbitkan Bank Indonesia menunjukkan, ada bank yang menetapkan suku bunga kredit mikro hingga 22,5% per tahun. Ada pun suku bunga kredit mikro 3 bank BUMN yang menyalurkan kredit mikro berkisar 18,75 – 19,5%.

Sebagai pembanding, bank yang menetapkan suku bunga kredit mikro 19,5% juga menetapkan suku bunga yang jauh lebih rendah untuk kredit korporasi, ritel dan konsumsi. Di bank yang sama, suku bunga kredit korporasi 10,5% per tahun dan suku bunga kredit ritel 12,5%. Suku bunga kredit konsumsi jenis kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar 11% dan kredit konsumsi non-KPR 12,5%. Biaya operasional penyaluran kredit mikro memang tidak musah. Rata-rata permintaan untuk UMKM tidak terlalu besar. Namun sektor usaha yang memerlukannya banyak dan tersebar di seluruh Tanah Air.

Dengan kalkulasi sederhana, biaya operasional untuk menyalurkan kredit mikro dengan jumlah usaha yang banyak dan lokasinya berjauhan pasti akan lebih besar dibandingkan dengan kredit korporasi yang jumlah perusahaannya lebih sedikit. Apalagi, biasanya korporasi meminta pembiayaan dalam jumlah besar sehingga biaya operasional penyaluran kredit kepada korporasi lebih efisien dibandingkan dengan penyaluran kredit mikro.

Data menunjukkan, ada sekitar 57 juta UMKM di seluruh Indonesia. Namun, masih ada sekitar 70% dari UMKM di Indonesia yang belum mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Kebutuhan sektor UMKM ternyata bukan melulu pinjaman dana. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan, pasar dan jaringan kerja sama dengan pelau usaha lain. Kebutuhan pendampingan usaha ini sama pentingnya dengan kebutuhan pembiayaan. Pada awalnya, sebagian pelaku usaha kelihatan tak menghadapi persoalan ketika memulai usaha. Namun, di tengah jalan, mereka mengalami kesulitan ketika harus memasarkan produk dan memperluas skala usaha.

Rendahnya akses sektor UMKM terhadap pembiayaan ini karena sebagian pelaku usaha belum tersentuh layanan lembaga keuangan formal seperti bank. Data Bank Dunia pada 2011 menunjukan, hanya 20% penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal. Kendala akses ini sudah mulai diatasi dengan dua konsep sekaligus yang masing-masing digulirkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI Menerbitkan program layanan keuangan digital untuk mendorong akses layanan keuangan non tunai. Adapun OJK membuat program layanan lembaga keuangan nirkantor.

Konsep bank nirkantor memungkinkan bank memberikan layanan terbatas melalui agen dan menjangkau semakin banyak masyarakat. Dengan kata lain, tidak lagi berkutat pada layanan bank melalui kantor secara konvensional. Kedua konsep ini memang masih dalam tahap awal. Namun dalam jangka panjang, konsep ini diharapkan berdampak positif terhadap sektor UMKM yang menyerap 91% pasar kerja nasional. (marjono)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *