Indonesia Optimis Pertumbuhan Ekonomi Lebih Baik

Hasil liputan Majalah UKM dari berbagai diskusi terkait perekonomian nasional, diperkirakan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2020. Faktor penyebab ketidakpastiannya tetap sama, yakni berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat (AS) versus Tiongkok, plus faktor rumitnya pemisahan Inggris dari perekonomian atau pasar tunggal UE (Uni Eropa) alias Brexit. Proses Brexit seperti sedang menghadapi kebuntuan. Selain itu, bahkan ada potensi terjadinya eskalasi ketidakpastian oleh faktor AS.

Dari dalam negeri, kenaikan sejumlah harga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Apalagi konsumsi rumah tangga selama ini merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar. Di samping itu, masih defisitnya neraca perdagangan diperkirakan turut menekan pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah menarik investasi, terutama asing, masih belum optimal. Kekhawatiran peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah pasca-terbunuhnya salah satu pemimpin militer Iran, Qassem Soleimani, bisa berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini lantaran konflik bisa mendorong kenaikan harga minyak dunia. Padahal Indonesia masih tergantung impor minyak untuk memenuhi kebutuhannya.

Ekonomi Indonesia juga tidak kebal dari virus resesi global. Laju pertumbuhan ekonomi pada dua triwulan terakhir yang melambat, mengindikasikan bahwa risiko resesi dapat menjalar ke dalam negeri. Serangkaian ‘amunisi’ kebijakan trobosan yang tidak hanya mampu menahan perlambatan, namun juga dapat mengakselerasi perekonomian sangat dinantikan. Kolaborasi petahana dan wajah baru di tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju diharapkan tidak sebatas memberi secercah harapan, namun benar-benar dapat merealisasikan target-target pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Perekonomian global menunjukkan tanda-tanda resesi. Musim pemangkasan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi melanda hampir seluruh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang juga kesulitan mendongkrak perekonomian. Beberapa gejala resesi tersebut terindikasi dari: Fenomena kurva imbal hasil yang terbalik (inverted yield curve) di pasar obligasi Pemerintah AS. Sejarah resesi AS umumnya dimulai dengan gejala kurva yield terbalik atas surat utang AS bertenor 2 tahun dan 10 tahun.

Artinya, yield obligasi pemerintah AS bertenor jangka panjang (10 tahun) justru lebih kecil dibandingkan yield obligasi jangka pendek (2 tahun), yang biasanya menjadi tanda-tanda awal resesi. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, the Fed mulai mengoreksi suku bunga acuan, sehingga aliran modal jangka pendek (hot money) kembali datang ke negara-negara pasar berkembang. Nilai tukar mata uang domestik cenderung menguat, namun secara fundamental justru semakin rentan.

Memasuki tahun 2020 kondisi ekonomi global penuh dengan ketidakpastian. Kondisi ini akibat ketegangan perdagangan internasional yang dipicu oleh perang dagang (trade war) antara dua kekuatan ekonomi dunia saat ini Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Hal ini kemudian berimbas pada melambatnya penggerak pertumbuhan ekonomi domestik dibanyak negara, termasuk Indonesia. Bahkan di sebagian negara, sampai dengan kuartal III-2019, sudah banyak negara yang mengalami perlambatan bahkan sudah masuk dalam fase resesi ekonomi. 

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat melambat akan kembali positif pada 2020. Menurut dia, hal ini tampak dari membaiknya penerimaan beberapa jenis pajak. Ini menunjukkan perbaikan ke arah positif sehingga kita harap rebound ini akan diteruskan sehingga memberikan akselerasi untuk bisa kita jaga pada 2020.

Dicontohkan salah satu komponen yang menunjukkan perbaikan adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21. Meski sempat mengalami kontraksi pada kuartal III 2019 hingga 0,82%, penerimaan PPh 21 bisa kembali tumbuh 10,42% pada Oktober dan 19,60%  hingga November 2019. PPh 21 ini pajak dari upah gaji dan penghasilan pekerja. Artinya, mereka memiliki posisi yang membaik. Peningkatan pertumbuhan pada November 2019 juga dapat dilihat pada sektor industri pengolahan yaitu sebesar 7,84%, perdagangan (15,71%, serta jasa keuangan dan asuransi 25,42%.

Komponen terpenting adalah PPh Pasal 25 badan karena pada kuartal ketiga sempat tertekan 12,68%, lalu menguat pada Oktober hingga 8,45% dan di November tumbuh 25,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah akselerasi dengan baik. Perbaikan juga terlihat pada Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) yang pada kuartal pertama tertekan 3,89%, namun tumbuh sebesar 2,69% pada November 2019. Peningkatan pertumbuhan terutama dapat dilihat dari beberapa sektor utama seperti perdagangan yaitu 8,14%.

Adanya perbaikan pada jenis-jenis pajak tersebut, menjadi alasan Sri Mulyani menilai terdapat langkah awal menuju rebound atau pembalikan yang cukup konsisten di tengah kondisi perlambatan ekonomi global. Indonesia patut bersyukur. Ditengah perlambatan ekonomi global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan kuartal III-2019, masih bisa mencapai 5,02%. Angka pertumbuhan itu menunjukkan Indonesia termasuk negara yang mampu bertahan ditengah perlambatan ekonomi global. Modal pertumbuhan yang relatif stabil sepanjang tahun 2019, harus bisa dimanfaatkan dalam menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu. 

Bahkan Pemerintah harus mampu menangkap peluang untuk mengambil manfaat ditengah ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok tersebut. APBN 2020 yang disahkan oleh DPR dan Pemerintah, tetap menjadi ukuran untuk melihat kinerja ekonomi pada tahun 2020. Dalam APBN 2020 ditetapkan asumsi ekonomi makro, antara lain: target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30%; tingkat ninflasi sebesar 3,10%; nilai tukar Rp 14.400 per US$; tingkat suku bunga SPN 5,4%; harga minyak (ICP) 63 US$ per barel; lifting minyak 755 ribu barel per hari dan lifting gas 1.191 MBOEPD. Indikator ekonomi makro tersebut,  terlihat cukup optimis sekaligus realistis dalam menghadapi tahun 2020.

***

Beberapa instrumen penting turut menjadi perhatian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, antara lain, konsumsi rumah tangga. Komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih ditunjang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Faktor-faktor ketidakpastian global itu, menjadi sangat layak untuk diperhatikan pemerintah agar tetap bermain aman sepanjang tahun 2020, yakni kebijakan pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian, seperti yang dipraktikkan sepanjang 2019.

Dengan semangat pengelolaan berhati-hati sepanjang 2019 Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 5,02%? Realistis dalam arti tetap berpijak pada sumber kekuatan atau kontributor utama pertumbuhan. Sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi 2019 adalah konsumsi domestik yang sumbangannya mencapai 56,28%, sementara kontribusi investasi bagi pertumbuhan 32,32%.Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi rumah tangga perlu terus didorong. Pemerintah perlu menjaga inflasi pada level terkendali untuk memaksimalkan daya beli masyarakat. Saat terjadi kenaikan harga, umumnya masyarakat akan menekan pengeluarannya dan berdampak pada penurunan permintaan.

Pemerintah menargetkan inflasi 2020 berada pada kisaran 2% – 4%. Inflasi Indonesia tahun ke tahun sebesar 3,28%. Jika angka inflasi ini dapat dikendalikan, maka pengeluaran konsumsi tidak akan mengalami stagnasi. Perang dagang AS dan China seharusnya membuka peluang investasi untuk masuk ke Indonesia. Perang tarif antara AS dan China memaksa beberapa pelaku bisnis di China untuk memindahkan basis bisnisnya atau relokasi usaha ke negara lain. Beberapa negara di Asia Tenggara menjadi destinasi pilihan, tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data BPS pada Triwulan I-2019, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi berkontribusi 32,17% terhadap PDB Indonesia. Namun faktanya, investasi di Indonesia belum menunjukkan kabar bahagia. Pada Triwulan I-2019, pertumbuhan investasi justru turun sebesar 5,74% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pencapaian kebutuhan investasi yang tinggi sangat membutuhkan peran swasta dan PMA. Pengeluaran konsumsi masyarakat kelas atas dibutuhkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi akan tetapi perilaku masyarakat kelas ini cenderung menahan konsumsi untuk investasi perlu juga menjadi perhatian. Solusi terbaik yaitu memastikan investasi dari masyarakat kelas atas tidak lari keluar Indonesia. Rangkaian kebijakan yang berhubungan dengan investasi menjadi sangat krusial, baik itu terkait perbaikan infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, maupun simplifikasi regulasi untuk menarik perhatian investor.

Berkaca pada negara kompetitor seperti Vietnam, Myanmar, dan Thailand, Indonesia harus menawarkan kelebihannya agar dilirik investor. Tiga negara tersebut merupakan negara-negara ASEAN yang seringkali menjadi pilihan bagi investor untuk berinvestasi. Vietnam secara logistik masih kalah dengan Indonesia, tetapi kemudahan perizinan serta posisi dalam value chain yang lebih tinggi membuat Vietnam mampu mendorong minat investor masuk ke negaranya. Sementara itu, Thailand memiliki kelebihan dengan infrastruktur dan logistik yang lebih kuat.

Daya tarik investasi di Indonesia perlu didorong untuk menarik minat investor yang akan merelokasi basis usahanya. Pemerintah telah meluncurkan Online Single Submission (OSS) di mana seluruh perizinan dapat diurus satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menjawab kemudahan soal perizinan investasi. Namun, penerapan OSS itu belum berjalan secara optimal. Waktu yang dibutuhkan dalam hal perizinan masih cukup lama walau sudah satu pintu ke BPKM. Dan BKPM belum memiliki wewenang langsung untuk memutuskan. Pengajuan izin masih harus diteruskan terlebih dahulu ke kementerian – lembaga teknis terkait, termasuk ke pemerintah daerah tempat investasi dituju.

Pertumbuhan industri manufaktur setiap triwulannya selama 4 tahun terakhir tercatat masih berkisar antara 3% – 4%. Memasuki era revolusi industri 4.0, Indonesia sebenarnya telah menyiapkan roadmap “Making Indonesia 4.0” sebagai strategi untuk mendorong pergerakan industri nasional. Salah satu yang perlu disiapkan yaitu strategi bisnis agar Indonesia dapat meningkatkan perannya dalam rantai nilai global. Performa industri manufaktur di Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat berorientasi ekspor.  Daya ungkit industri manufaktur cukup besar sebagai mesin perekonomian.

Mengupayakan peningkatan kontribusi investasi baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional per 2020 masih sulit karena ketidakpastian global. Begitu pula dengan kontribusi dari ekspor. Maka, motor pertumbuhan yang masih layak diandalkan adalah konsumsi masyarakat dan maksimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) – Daerah (APBD). Untuk memelihara potensi pertumbuhan ekonomi tahun 2020, pemerintah diharapkan fokus pada pengelolaan dua motor pertumbuhan itu. Untuk menjaga kekuatan konsumsi masyarakat, pemerintah hendaknya menghindari dulu penerapan kebijakan-kebijakan baru yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat.

Sejumlah laporan menyebutkan, penyerapan anggaran 2019, baik di pusat (APBN) maupun daerah (APBD), belum maksimal hingga di penghujung tahun. Artinya, peran APBN-APBD sebagai motor pertumbuhan belum diupayakan sepenuhnya. Berdasarkan catatan 2019 itu, pemerintah sepanjang 2020 diharapkan lebih pro aktif mendorong semua kementerian dan lembaga, serta semua pemerintah daerah, untuk meningkatkan profesionalisme dan lebih bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan APBN-APBD. Belanja pemerintah dan konsumsi domestik saling mempengaruhi. Lamban atau minimnya belanja pemerintah berdampak pada konsumsi dalam negeri.

***

Pemerintah harus menyiapkan iklim investasi yang kondusif bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Baik yang bersifat portofolio maupun Foreign Direct Investment (FDI), untuk menjaga liquiditas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Oleh sebab itu perlu didukung dengan kebijakan yang memangkas peraturan, biaya dan birokrasi yang rumit.

Tidak hanya pebisnis berskala besar, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) pun masih merasakan sejumlah kesulitan untuk tumbuh dan berkembang, tak hanya dari aspek ketersediaan modal kerja melainkan juga dari sisi perizinan. Dengan begitu, ketika pemerintah akan all out memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB), aspirasi puluhan juta pelaku UMKM hendaknya juga didengarkan dan direspons oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Nilai tambah dari peran UMKM, baik bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi maupun penyerapan angkatan kerja, tidak selayaknya dianggap remeh.

Sektor bisnis dalam negeri, termasuk UMKM tentu saja, kini boleh berharap banyak dari rencana aksi pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan. Setelah bertahun-tahun mengupayakan harmonisasi peraturan pusat-daerah tidak kunjung membuahkan hasil, Presiden Joko Widodo akhirnya menawarkan dan langsung menyiapkan rancangan Omnibus Law. Ini adalah undang-undang (UU) yang harus dibuat untuk merespons sebuah masalah strategis, dengan konsekuensi pembatalan atau bahkan pencabutan sejumlah UU maupun peraturan-peraturan lainnya.

Omnibus Law yang dirancang pemerintah fokus pada eliminasi semua hambatan berusaha dan investasi, utamanya UU perpajakan, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Artinya, tujuannya mewujudkan EODB itu. Melengkapi rencana pengajuan proposal Omnibus Law kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), pemerintah juga bertekad mengoptimalkan sistem online single submission (OSS), meningkatkan efektivitas fungsi Satuan Tugas Percepatan Investasi, relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengesahan sektor prioritas investasi. Juga implementasi tax holiday dan super deduction tax (pemotongan/insentif pajak khusus), dan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) plus Kawasan Industri.

Penyiapan proposal Omnibus Law oleh pemerintah memberi gambaran kepada masyarakat betapa sulitnya mengajak pemerintah daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan pusat dengan daerah. Juga memberi penjelasan betapa tidak mudahnya mereformasi birokrasi pusat maupun daerah. Sebelum sampai pada gagasan Omnibus Law itu, pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri pernah membatalkan tak kurang dari 3.143 peraturan daerah (perda) karena menghambat peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ribuan perda itu hanya memperpanjang jalur birokrasi, menghambat perizinan, menyulitkan masyarakat berbisnis, dan ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Omnibus Law dan sejumlah pendekatan yang akan ditempuh pemerintah adalah upaya menemukan solusi. Dan, hasilnya belum akan terlihat atau dirasakan segera. Tetapi, setidaknya, sepanjang periode ketidakpastian global seperti sekarang ini, Indonesia memang selayaknya memanfaatkan periode itu untuk melakukan pembenahan guna mewujudkan kemudahan berbisnis. Kelak ketika semua inisiatif pembenahan itu rampung dan siap diterapkan, pelaku UMKM akan bergerak lebih leluasa, sementara investor lokal maupun asing tidak lagi dibuat ragu atau takut oleh oknum birokrat berperilaku korup.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi pemulihan kondisi global dapat mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi di kisaran 5,1% – 5,5% pada tahun 2020. Perry menilai kemajuan perundingan dagang AS-China bisa menurunkan risiko di pasar keuangan global sehingga mendorong keberlanjutan aliran modal masuk ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Prospek pemulihan global menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi domestik dan arus masuk modal asing. Prospek perekonomian global juga akan dipengaruhi oleh pemanfaatan daerah tujuan ekspor baru di negara berkembang, efektivitas stimulus fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter serta kondisi geopolitik.

Perbaikan ekspor mulai terlihat di triwulan IV 2019 karena pengaruh naiknya ekspor pulp, waste paper serta serat tekstil ke China, ekspor besi baja ke China dan ASEAN, serta berlanjutnya ekspor kendaraan bermotor ke ASEAN dan Arab Saudi. Sementara dari sisi domestik, perekonomian nasional 2020 akan dipengaruhi penyaluran bantuan sosial yang diproyeksikan lebih tinggi dari tahun 2019. Hal tersebut dapat menjaga konsumsi rumah tangga serta kinerja penyerapan belanja pemerintah untuk infrastruktur.

Selain itu, perbaikan investasi terutama non bangunan, seperti hilirisasi nikel di Sulawesi, diproyeksikan akan mendorong kinerja investasi pada 2020. Peningkatan investasi diharapkan bisa terjadi seiring dengan transformasi kebijakan ekonomi untuk mempercepat perizinan dan meningkatkan keyakinan pelaku usaha. BI juga optimistis pertumbuhan kredit pada 2020 bisa mencapai 10% – 12% atau lebih tinggi dari capaian 2019. Peningkatan kredit pada 2020 bisa terjadi karena didukung oleh penurunan suku bunga acuan sebanyak empat kali pada 2019, membaiknya likuiditas, serta kebijakan makro prudensial.

Pemerintah mesti konsisten menjaga kinerja belanja publik, terutama belanja produktif seperti belanja modal untuk dapat menjaga dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.  Belajar dari pengalaman tahun 2019, pemerintah harus lebih optimal dalam menyerap belanja modal tahun 2020, sehingga efek ganda (multiplier effect) yang dimilikinya bisa berdampak lebih besar ke sektor riil ketimbang belanja pegawai atau belanja barang.

Tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia. Fokus Pemerintah untuk memperkuat pendidikan vokasi sudah tepat, tinggal bagaimana mencari titik temu dengan kebutuhan industri. Tentu, nanti kita harapkan peningkatan kualitas pendidikan vokasi mempunyai potensi untuk meningkatkan surplus dan nilai tambah ekonomi, dengan merubah struktur remitansi dari domestic helper – pekerja informal ke tenaga terlatih dan profesional, untuk semua profesi yang banyak diminati saat ini dan dimasa yang akan datang. Sehingga produk dan jasa yang dihasilkan mampu bersaing secara global.

Pasca berlalunya booming barang-barang komoditas, Indonesia perlu memiliki sumber pertumbuhan ekonomi baru yang relevan dengan potensi yang kita miliki saat ini. Ada dua potensi yang sangat mungkin kita pacu perkembangannya, yaitu: industri wisata dan produk halal. Dalam laporan  World Economic Forum (WEF) sektor pariwisata menyumbang lebih dari 10% dari PDB dunia. 

Kita berharap nilai transaksi ekonomi yang diciptakan akibat kegiatan pariwisata (direct economic transaction)akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu pula industri halal, berdasarkan laporan Global State of Islam Economic, dari total industri halal dunia tersebut, Indonesia berkontribusi sekitar 10% dari total nilai ekonomi halal dunia tersebut. Kita memiliki peluang yang sangat besar menjadi produsen industri halal terbesar di dunia, sehingga nantinya bisa meningkatkan nilai perdagangan dan ekspor nasional. (mar)

  

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *