Industri Halal, Membidik Pasar Rp300 Triliun

Thailand, China, Korea Selatan, Australia, dan Jepang memiliki empat kunci mengembangkan industri halal. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia dengan potensinya yang besar, harus mampu swasembada produk halal serta berperan besar dalam industri halal global dengan menjadi pengekspor.

“Saat ini Indonesia masih menjadi importir produk makanan halal terbesar ke empat di dunia, dan menjadi pasar bagi produk swasta, idustri obat, dan kosmetik halal, serta fesyen syariah global. Hal itu dikemukakan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W. Martowardoyo saat membuka Festival Ekonomi Syariah Indonesia (FESI) di Surabaya, beberapa waktu yang lalu,” papar mantan Wakil Ketua Umum Asia Pasifik APJATI masa bakti 2012-2014, Januarius Iljas Purwanto, S.H. pada Majalah UKM di ruang kerjanya.

Menurut dia, Indonesia tentu tidak ingin terus menjadi negara pengimpor produk halal karena akan memperlebar defisit transaksi berjalan dan menekan posisi neraca pembayaran. Dengan derasnya produk halal impor, akan mengancam kemandirian dan ketahanan perekonomian nasional. Pengurus Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BUMDSI) Prabowo Soenirman. Ak., M.M. yang dihubungi secara terpisah   mengemukakan, Indonesia adalah pasar halal terbesar di dunia. Pasar bisnis halal di Indonesia mendekati Rp300 triliun. Belum termasuk busana halal dan pariwisata halal.

“Tapi pemainnya, bukan negara Muslim, melainkan negara non-Muslim. Apakah kita rela sebagai pasar terbesar bukan pemain, melainkan menjadi serbuan produk halal dari negara lain?” katanya. Prabowo yang juga anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan mantan Dirut PD Pasar Jaya itu mencontohkan, negara lain yang telah lebih maju dalam mengembangkan industri halal, antara lain; Thailand dengan produksi makanan bersertifikat halal. Australia mengekspor daging halal. Cina mengekspor busana Muslim halal ke Timur Tengah, serta Korea dan Jepang banyak memroduksi kosmetik halal.

Indonesia jangan hanya menjadi pasar. Peluang kita sangat besar. Makanan halal, pakaian, juga wisata halal mulai dikembangkan. Thailand, Korea, dan Australia bicara soal thoyyib. Indonesia halal, tapi belum bisa thoyyib, daging sembelih halal, tapi belum bisa eskpor ke luar negeri. Arab daging halal dari Brasilia, barang-barangnya thoyyib bersih. “Indonesia menjadi market (pasar), karena penduduknya mayoritas Muslim,” tambah Prabowo.

Cukup menarik pernyataan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Anwar Bashori. Dia katakan, Thailand yang hanya memiliki penduduk Muslim 5% dari populasi penduduknya, memiliki visi menjadi wisata kuliner halal dunia. Penggiatnya justru keturunan pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan. Sedangkan Korea memiliki visi pariwisata halal (halal tourism). Jepang juga menjadikan industri halal sebagai bisnis. Malaysia telah memiliki pusat sertifikasi halal sejak 2006.

Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari mengatakan, keunggulan industri halal di Indonesia ada pada sektor pertanian dan turunannya, yaitu kelompok makanan, agrikultur, dan olahannya. “Kegiatan yang didorong syariah fair paling banyak mendapat tanggapan adalah pengolahan makanan dan fesyen. Pengeluaran terbesar food and fashion. Pelakunya, tinggal bagaimana mengelola sertifikasi halal,” ujar Yunita. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memberikan jaminan dan keamanan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan dan minuman serta memakai dan menggunakan produk halal dan thoyyib.

“Pemerintah sangat peduli kehalalan produk yang dikonsumsi warga. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Undang Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Kerja sama dan Stadardisasi Halal Nifasari,” tutur Kepala Pusat Kerja sama  dan Stadaridisasi Halal, Nifasari, saat mewakili Kepala BPJPH, Prof. Sukoso dalam acara Customer Gathering Syariah Business Update 2017 di Jakarta.

Proses sertifikasi halal, tambah Nifasari, pengujian suatu produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan. Kepala BPJPH, Sukoso menegaskan, BPJPH menargetkan semua produk yang tempat pemasarannya di Indonesia harus memiliki sertifikat halal pada 2019.

Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Sapta Nirwandar mengatakan, adanya sertifikasi akan menimbulkan keyakinan bagi wisatawan dalam mengonsumsi produk halal. Itu juga akan memudahkan wisatawan untuk memilih restoran, hotel, atau kafe yang akan dikunjungi. Sertifikasi halal itu sangat penting, dan masuk dalam hal peningkatan pelayanan bagi wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Sertifikasi halal, kata dia, harus dipercepat di tengah gencarnya Indonesia mempromosikan wisata halal. Proses administrasi dipersingkat, agar pelaku industri mau mengambil sertifikasi.  Namun, proses yang cepat itu tidak mengesampingkan standardisasi halal.

Dikemukakan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Thailand ingin menjadi negara penghasil produk-produk halal di dunia. Cina saat telah menjadi penyuplai produk fasyon terbesar keTimur Tengah. Australia menjadi penyuplai daging sapi halal, sedangkan Korea dan Jepang juga mengembangkan pariwisata halal. Mereka punya empat kunci sukses yang patut ditiru. Pertama, keinginan politik yang kuat dan dirumuskan dalam program nasional. Kedua, perlu suatu lembaga – badan, untuk koordinasi berbagai program. Ketiga, fokus pada daya saing, dan Keempat, gerakan – kampanye massal terkait gaya hidup halal, tidak hanya masalah religi.

“Selama ini, mohon maaf, masing-masing kerja sendiri. Meski ada banyak program, tapi kalau tidak terintegrasi agak sulit. Lifestyle itu akan menunjukkan produk-produk halal akan mahal. Itu juga akan meng-created demand berbagai produk. Jika dilakukan bersama, kita bisa mengejar ketertinggalan” ujarnya. (sutarwadi k.)

This entry was posted in Kiat Sukses and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *