Infrastruktur Yang Diperdebatkan

Proyek pembanngunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla memang sangat cepat dan masif, sehingga membuat decak kagum banyak pihak. Hanya oposisi dan mereka yang tidak mendapatkan kue pembangunan yang sering memberikan penilaian sedikit miring. Misalnya, ketika Presiden menginstruksikan agar pembangunan infrastruktur dikebut dan diselesaikan bulan April 2019, dinilai sebagai pencitraan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres).

Infrastruktur yang telah dibangun pemerintah selama 4 tahun terakhir, 3.400 kilo meter (Km) jalan nasional dan 341 Km jalan tol. Disamping itu juga membangun; pelabuhan, bandara, waduk, saluran irigasi, jembatan, rel kereta api, dan sebagainya. Tujuan membangun jalan tol sangat masif, adalah untuk konektivitas antar wilayah yang diharapkan menjadi penopang kesejahteraan masyarakat melalui simpul-simpul baru ekonomi yang terus tumbuh. Namun belakangan, pembangunan jalan tol yang terus digenjot oleh pemerintah saat ini, riuh dipersoalkan, bahkan mendapat kritik pedas dari Bank Dunia.

Dalam laporannya, lembaga keuangan internasional itu menyebut bahwa proyek infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah, tidak memiliki kesiapan, dan tidak terencana secara matang. Menurut kajian Bank Dunia, dalam perjalanannya proyek infrastruktur itu menimbulkan masalah. Mulai dari pendanaan yang berasal dari utang begitu besar, hingga minimnya bahan baku di dalam negeri. Proyek infrastruktur juga menjadi pemicu melonjaknya impor bahan baku. Ada juga yang mempertanyakan, apakah pembangunan infrastruktur tersebut mampu menurunkan biaya logistik dan menjadi daya dorong perekonomian?

Menjawab berbagai penilaian miring tersebut Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasojo mengatakan; Pada tahun 2014 diawal pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya niat pemerintah sangat simpel, dan sangat-sangat sederhana yaitu bagaimana cara memakmurkan rakyat. Kalau bicara memakmurkan rakyat penuh dengan kebanggaaan tentu saja membuka lapangan kerja. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah membangun industri.

Jika terkait dengan kelautan, ya bagaimana cara memproses ikan dalam industri skala besar – industri maritime bidang hilir. Bila pariwisata, potensi-potensi pariwisata bisa direalisasikan. Namun pada saat itu, ketika mengindentifikasi potensi pariwisata ada daerah yang luar biasa cantiknya, pelabuhan udaranya sangat terbatas. Runway – landasan pacunya masih kurang. Bahkan pelabuhan udaranya pun belum ada. Kita ingin membangun industri maritim hilir, ternyata akses terhadap listriknya belum ada – masih kurang dan sering byar pet. Pelabuhannya masih terbatas, atau belum ada. Ingin meningkatkan produksi pertanian, bendungan dan irigasi yang terbangun baru 11%.

Bagaimana ingin membangun industri manufaktur, jalannya sudah penuh, sering macet total. Ingin meningkatkan akses terhadap pendidikan, banyak sekali daerah pedalaman – terpencil yang belum menikmati listrik. Sehingga kualitas pendidikannya sangat terbatas. Bagaimana mau meningkatkan kualitas kesehatan, persoalannya juga sama. Dan masih banyak lagi. Adanya infrastructur gap, pemerintah memandangnya sebagai masalah mendasar. Dan, penekanan pada pembangunan infrastruktur bukan sebagai tujuan. Karena tujuan akhirnya tetap, bagaimana pemerintah bangsa ini bisa memakmurkan rakyat. Pembangunan infrastruktur hanya sebagai sasaran antara.

Apakah pembangunan infrastruktur bermanfaat? Darmawan memberikan contoh, selama 5 tahun ini sudah dibangun jalan desa hamir 200.000 kilo meter (Km). Kita berbicara bagaimana meningkatkan produksi pangan, bukan hanya itu saja tetapi juga bagaimana memasarkannya. Banyak sekali produk pertanian kita tidak bisa dipasarkan karena tidak ada jalan. Kita berbicara mengenai anak kecil yang berangkat sekolah harus menyabung nyawa, menyeberang sungai yang arusnya deras dan kemungkinan hanyut terseret. Untuk itu kita membangun jembatan jembatan desa, panjangnya tidak kurang dari 1,1 juta meter.

Juga banyak diindentifikasi jembatan Indiana Jhone – jembatan gantung. Untuk itu dialokasikan anggaran cukup besar agar tidak ada lagi penduduk desa yang harus jalan kaki melingkar atau menyabung nyawa melewati jembatan reot dan ada resiko jatuh. Saat ini telah dibangun 3000 jembatan Indiana Jhone, dan akan terus dibangun di banyak daerah. Banyak sekali daerah yang desanya ternyata mengalami kekeringan. Menanam padi hanya sekali pada saat musim hujan. Pada musim kering – kemarau lahan tidak bisa ditanami. Untuk itu dibangun embung, yang kini jumlahnya sudah lebih dari 4000 unit.

Fungsi dengan adanya embung, untuk menampung air yang berlimpah-limpah pada musim hujan. Gunanya untuk meningkatkan produksi pangan. Minimum sekali lagi bisa menanam pada musim kering. Lumayan. Di sinilah kita bisa melihat produkstivitas, peningkatan produksi pangan di desa. Berbicara air bersih, telah dibangun lebih dari 1 juta unit sanitasi di desa-desa. MCK pun telah dibangun lebih dari 240.000 unit. Sedangkan sumur untuk air bersih dibangun lebih dari 45.000 unit.

Kita bicara akses terhadap pendidikan untuk anak-anak usia dini, PAUD, juga telah dibangun 50.000 unit. Beberapa desa, di antaranya desa nelayan, dibangun tambatan perahu 6000 unit, untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas nelayan. Di sinilah kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur di desa-desa, membuat desa yang tadinya menjadi beban pembangunan, kini menjadi ujung tombak pertumbuhan. Sehingga memberikan rasa bangga dan rasa kehormatan bagi penduduk desa yang makin meningkat kesejahterannya. Bahkan generasi mudanya tidak lagi ingin berangkat ke kota mencari pekerjaan. Mereka tetap di desa, membangun desanya.

Pembangunan infrastruktur, jelas Darmawan, untuk membangunkan kebangkitan dan kebanggaan NKRI serta membangun peradaban. Contoh, kalau kita melihat perbatasan pada waktu itu sangat kumuh. Misalnya di Entikong, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Kucing, Malaysia, kekuatan ekonomi yang dominan ada di sana. Pergerakan barang dari Malaysia ke Indonesia. Kondisinya kala itu sangat kumuh. Mau ke sana pun harus naik off road, atau mengirim tentara pakai ransel bawa senapan. Sehingga di sana, lagi-lagi menjadi beban pertumbuhan ekonomi.

Di perbatasan Papua dengan Papua Nugini, kita ingin menjadi kekuatan ekonomi namun malu juga, karena di perbatasan itu kita sangat tertinggal. Atambua dengan Timor Leste, sama juga. Untuk membangun kehormatan, pertama, kita bangun pos lintas batas negara.  Di situ ada bangunan megah yang memberikan kepada kita semua suatu kebanggaan. Kemudian, dibangun pos lintas batas negara jalan perbatasan 1.850 Km, dari Pontianak naik ke Entikong sampai ke timur. Di sana juga dibangun sekolah, rumah sakit dan segala investasi lainnya. Entikong, misalnya, dulu kota mati sekarang telah menjadi kota transit. Muncul kegiatan ekonomi baru, muncul investasi, dan bisnis pun terus berkembang.

Kalau kita ke sana, kaget. Sekarang mulai terbangun perumahan, dan terbangun kegiatan ekonomi. Mobil-mobil yang punya keunggulan komperatif di Kalimantan – Indonesia, bisa dipasarkan di wilayah Malaysia. Pergerakkan arus barang dulu hanya satu arah dari Malaysia, sekarang sudah dua arah. Bahkan kita meningkat lebih besar daripada mereka. Juga muncul warung-warung dan rumah makan. Ada pula yang mulai bisnis perhotelan, walau masih kelas melati. Tetapi jangan kaget, hotel yang ada di Entikong itu namanya Hotel Putra Prambanan, bukan Putra Dayak. Harusnya Putra Dayak, lebih pas. Namanya bisnis, yang unik itulah yang mudah diingat masyarakat. Di perbatasan yang dulu kumuh, kini telah menggeliat ekonomi baru, dan menjadi asa sejahtera.

Contoh lain di Papua. Perancangan Trans Papua itu bukan zaman pemerintahan Presiden Jokowi, melainkan sudah dirancang sejak zaman Presiden Soeharto dulu. Tujuan dibangunnya Trans Papua adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat rakyat Papua. Belakangan, untuk membangun citra jelang Pilpres dan Pileg, sering ditayangkan pidato Pak Harto bahwa dari Jayapura harus dibangun Trans Papua sampai ke daerah-daerah. Langkah politis penayangan pidato Pak Harto semata-mata untuk kepentingan keluarga Pak Harto yang maju sebagai Caleg DPRI, dan mantan menantunya, Prabowo Subianto sebagai Capres.

Terlepas dari kepentingan keluarga Pak Harto, di Sorong, kota transit itu terus tumbuh menjadi kota bisnis, dan perekonomiannya juga tumbuh dengan baik. Kalau melihat dari Sorong ke timur, 590 Km arah Manukwari, dulu perjalanan bisa sampai 1 minggu. Karena jalannya memang belum tersambung. Untuk itu dibangun Trans Papua. Hasilnya, dari Sorong ke Maybret, kota terdekat 200 Km yang semula ditempuh 3 hari 3 malam, sekarang bisa ditempuh hanya 3 – 4 jam saja. Sehingga hasil-hasil pertanian di daerah tersebut bisa dipasarkan di Sorong lebih cepat. Kemudian dari Sorong ke Manukwari 590 Km, dulu harus ditempuh 1 minggu. Sekarang bisa 12 – 13 jam saja.

Ada cerita menarik dampak positif dari Trans Papua ini. Sebagai contoh, ada seorang pedagang hasil pertanian, membawa 1 truk durian dari Manukwari untuk dipasarkan ke Sorong. Dalam satu perjalanan, setelah 1 truk durian terjual habis, dan semua biaya dihitung termasuk beli BBM, makan minum, dia mendapatkan keuntungan cukup besar, Rp 11 juta. Di jalan Trans Papua itu juga mulai terbangun pemukiman-pemukiman baru.

Terkait dengan pembangunan tol trans Jawa, yang juga sering dipersoalkan dan dianggap tidak melalui perencanaan dengan baik, oleh Darmawan diklarifikasi bahwa tol trans Jawa itu dirancang bukan pada zaman Presiden Yudhoyono, bukan zaman Presiden Megawati bukan zaman Presiden K.H Abdulrahman Waid (Gus Dur), juga bukan dirancang pada zaman Presiden BJ Habibie, tetapi dirancang pada zaman Presiden Soeharto, tahun 1995.

Pada tahun 1995 – 1997 ada 10 sekmen tol yang telah dilelang yaitu; Palimanan – Kanci, Kanci – Pejagan, Pejagan – Pemalang, Pemalang – Batang, Batang – Semarang, Semarang – Solo, Solo – Ngawi, Ngawi – Kertosono, Kertosono – Mojokerto, Mojokerto – Surabaya. Ini sangat familier, dan konsesi itu sudah dipegang oleh pemenang lelang sejak tahun 1997. Karena krisis moneter melanda Indonesia, kemudian menjadi multi krisis, dan Presiden Soeharto dilengserkan, proyek tol trans Jawa pun terhenti. Sampai tahun 2014 ketika Jokowi terpilih menjadi presiden ke-7 tol trans Jawa belum terbangun. Karena visi tersebut sudah ada sejak lama namun belum terbangun, maka Presiden Jokowi mewujudkannya.

Berbicara trans Sumatera, rancangan awal – cikal bakalnya adalah poryek pembangunan MP3E era pemerintahan Presiden Yudhoyono. Tentu pertimbangannya, kalau hanya mengurai kemacetan, opsi satu Lintas Sumetera saja yang diperlebar. Tetapi, itu juga bukan zaman pemerintahan ini, melainkan pertimbangan zaman pemerintahan yang dulu. Namun, bila jalan yang ada yang diperlebar, lintas Sumatera itu sudah dipadati oleh rumah penduduk. Sehingga untuk memperlebar jalan 30 meter ke kanan, 30 meter ke kiri tentu banyak sekali pembebasan lahan yang menimbulkan konflik sosial. Maka, setelah dilakukan study dan kajian secara mendalam, pemerintah memutuskan membangun jalan tol lintas Sumatera. (adt – dm)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *