Ingin Swasembada Beras Belajarlah ke China

 

Ketika Wakil Presiden M Yusuf Kalla menjadi wakil presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah berkunjung ke China. Selain menyepakati sejumlah hal, juga membuka kembali sebuah keharusan tentang swasembada beras. Perkara yang ini memang ironi besar. Ironis, karena Indonesia adalah Negara agraris dengan lahan yang luas dan masih mencukupi. Tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan melalui produksi pangan di dalam negeri.

Di era Orde Baru (Orba), tepatnya pada tahun 1984, Negara tercinta ini pernah mencatat swasembada beras. Tetapi sekarang, kita menjadi importir. Tidak hanya beras, garam, cabai, bawang merah, bawang putih pun masih harus diimpor dari luar negeri. Berbeda jauh dengan China, Negara yang berpenduduk 1,4 miliar, atau 6 kali lebih banyak dari penduduk Indonesia tidak mengalami kesulitan pangan karena produksi dalam negerinya mencukupi. Padahal, mereka bisa saja mengimpor, karena memiliki cadangan devisa yang melimpah.

Boleh saja kita berdebat soal system kenegaraan yang menyebabkan rakyat China dipaksa menanam padi atau bahan pangan lain. Tetapi, terlepas dipaksa atau tidak, mereka memiliki system budidaya yang bagus, dan karena itu menuai hasil yang bagus pula. China sekarang adalah produsen padi hibrida terbesar di dunia. Prestasi prestisius itu pasti tidak turun dari langit begitru saja. Inilah sebuah posisi yang sengaja dirancang dengan sadar dan konsisten disertai komitmen tidak setengah-setengah.

Padi hibrida, apalagi varitas unggul, tidak lahir dari kultur budidaya yang malas. Tidak juga lahir dari kemauan politik yang setengah-setengah. Hibrida lahir dari sebuah sikap yang sangat konsisten, didukung riset dan pengembangan. Inilah yang harus kita pelajari dari China. Indonesia tidak memiliki kultur riset yang baik dan benar. Tidak di perguruan tinggi, apalagi di pemerintahan. Kita hanya mengagumi sukses orang lain, kemudian, ha…ha… ha…, bekerja keras untuk mengimpor.

Kultur riset tentu tidak tumbuh begitu saja. Riset biasanya hadir dan penting di Negara yang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus disadari, industri-industri yang lestari di masa depan, termasuk sektor pertanian adalah industri yang dikembangkan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Penghargaan terhadap riset diperlihatkan pada alokasi anggaran Negara untuk itu.

Bila China memasukan riset sebagai salah satu prioritas anggaran, Indonesia menempatkannya pada posisi tidak penting. Lihat saja lembaga riset yang ada di kementerian maupun di perguruan tinggi. Dan yang lebih celaka lagi dunia pendidikan di Indonesia tidak dibangun dalam kultur riset. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan produksi padi di Indonesia adalah kadar keasaman yang sangat tinggi, akibat pemakaian pupuk uria yang terlalu lama.

Bila riset kita betul dan untuk pengetahuan benar, seharusnya segera mengganti urea dengan pupuk alam atau kompos. Tetapi, apa yang terjadi? Pupuk urea tetap saja menjadi pilihan. Selain pupuk, faktor yang juga sangat penting bila kita berbicara tentang swasembada pangan, khususnya beras, adalah benih. Indonesia tidak menganggap penting benih ini. Semuanya, ha..ha..ha.., maunya dibeli. Kita berterima kasih karena sebuah perusahaan swasta dari jaringan bisnis Arta Graha telah mengikat kerja sama dengan sebuah perusahaan pertanian di China untuk masuk ke Indonesia, menghasilkan benih padi hibrida di Tanah Air. Mudah-mudahan, ini menjadi batu loncatan yang kukuh bagi ambisi Indonesia mencapai swasembada beras.

Ada tiga hal yang harus digaris-bawahi tentang bagaimana mengelola sebuah Negara dengan penduduk 1,4 miliar. Ini bukanlah perkara mudah, dari sisi kuantitatif. Sementara ini ada semacam dictum bahwa Negara-negara miskin salah satunya karena faktor penduduk yang tidak produktif. Dibuktikan oleh China dengan sebuah kebijakan yang konsisten, menyangkut bagaimana menyediakan kebutuhan pokoknya. Karena memang negara siapa pun, di mana pun, tanda-tandanya mau maju harus kecukupan dulu apa yang disebut basic neet – kebutuhan dasar. Yaitu; pangan, sandang dan papan. Setelah ketiga hal itu terpenuhi barulah pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kita, sebagai bangsa yang besar, dan punya potensi yang luar biasa di bidang pertanian, tapi faktanya sampai hari ini, kita terus impor beras.

Entah akurasi data sampai tingkat mana, tetapi semua bertumpu pada permintaan dan suplai barang. Di mana di situ akan ada faktor harga. Pada saat-saat tertentu tiba-tiba harga melambung, entah di situ ada peran ekonomi rente, tetapi itulah faktanya kita tidak mampu menstabilkan harga. Dan itu adalah indikasinya kita kurang mampu menyediakan kebutuhan dasar tadi.

Hal lain adalah penghargaan sebagai bangsa terhadap riset – penelitian yang menghasilkan sebuah produk, baik barang maupun jasa, atau bentuk apa pun yang mencapai sebuah efektifitas dan efesiensi, dengan produktifitas yang tinggi. Kita ingat bagaimana keadaan orang kalau “dilitbangkan” artinya orang yang “dibuang”. Ini stigma sosial yang masuk dalam memori kolektif. Padahal yang namanya penelitian dan pengembangan adalah salah satu jantung dari sebuah perusahaan, atau salah satu jantung dari sebuah perkembangan masyarakat. Inilah ironi yang ada di Negara kita.

Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogyakarta, terungkap, bahwa sebetulnya kegiatan pertanian kita lumayan modern. Karena peran media juga kurang, sehingga sistem pertanian yang sudah lumayan maju itu kurang diketahui masyarakat luas. Yang lebih mencengangkan lagi dari perguruan tinggi yang ada basicnya pertanian, ilmuwan-ilmuwan yang pro petani rata-rata hanya 5%, sedangkan yang pro poyek 95%. Ini kan konyol sekali.

Di seluruh Indonesia dulu ada yang namanya Balai Benih Induk. Kita juga punya penyuluh pertanian spesialis, juga punya Direktorat Penyuluhan. Tapi sekarang semua hilang. Kita tidak mungkin bisa maju bila tidak membangun suatu system dan industri pertanian yang bagus. Untuk benih saja, misalnya, kalau punya 50.000 hektar di Pulau Jawa, kita tidak perlu lagi impor benih. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mau membangun industri pertanian di dalam negeri? Basisnya satu, korupsi, mark up. Kalau mereka impor, duit pasti datang. Kalau impor hibrida, berapa mark up-nya? Padahal, Indonesia mempunyai cadangan hibrida-hibrida yang bisa dikembangkan, tetapi tidak mau. Karena memang tidak ada mark up-nya.

Kesalahan lain, hampir seluruh orang yang mestinya berpotensi menjadi petani, mereka bebas berbondong-bondong mengalir ke kota-kota mencari pekerjaan di sektor industri dengan gaji kecil. Akibatnya, industrinya tanggung-tanggung, sementara pertanian ditinggalkan. Ikutan lebih lanjut, karena gaji mereka kecil, pemerintah mau tidak mau kalau ada kenaikan harga beras ribut, dengan alasan untuk masyarkat kecil. Sehingga petani lagi yang tertekan. Petani hanya bisa menikmati jerih payahnya bila harga beras naik.

Yang selama ini menjadi penghambat pertanian di Indonesia sebenarnya pemerintah sendiri, karena tidak memberdayakan masyarakat. Padahal, masyarakat banyak yang ahli di bidang pertanian. Kalau diolah, diasah, petani dididik dengan baik, Indonesia akan mampu swasembada beras. Bukan hanya beras, tetapi swasembada pangan. Tidak ada lagi rakyat miskin yang tidak makan. Jadi sesuai dengan sebutan sebagai Negara agraris. Petani kita hebat mengolah pertanian. Jika diarahkan mereka bisa profesional.

Harus diakui bahwa apresiasi masyarakat terhadap pertanian saat ini memang rendah. Maunya menjadi bankir besar atau profesi-profesi yang wah. Sedangkan orang yang bergulat dengan dunia pertanian seakan-akan tidak wah, karena kesehariannya bergelut dengan tanah, dan kotor. Ini adalah stigma yang tidak mendidik. Tahun 1970-an, Indonesia sudah mulai membangun system pertanian yang terarah. Ada Bimas, Inmas dan penyuluh yang luar biasa. Dari padi konvensional kita kenal yang namanya padi IR 26, IR 36, C4. Infrastruktur jaringan tersier di kampung-kampung dibangun dengan baik. Sehingga pertumbuhan produk pertanian sangat dirasakan. Tahun 1984 tercapai swasembada beras, dan mendapat penghargaan dari FAO.

Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa kita lakukan, karena potensinya sangat besar. Memang kemudian terjadi pergeseran-pergeseran, dan transformasi yang tidak tuntas dari sektor pertanian ke sektor industri, semua serba tanggung. Kita perlu menyadari, terutama pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan harus fokus, bagaimana dan mau kemana? Kalau persoalan mendasar belum selesai, kita tidak akan bisa melangkah. Baik yang menyangkut pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Pemerintah sudah memutuskan pembangunan infrastruktur pertanian menjadi prioritas. Karena faktanya, pertanian adalah sektor yang paling tertinggal dalam pertumbuhan. Kalau berbicara soal infrastruktur, jangan hanya berfikir jalan-jalan besar atau pelabuhan besar yang dibangun. Jangan lupa pembangunan infrastruktur di desa-desa, yang secara langsung akan ada multi plier effect yang luar biasa. (dmy)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *