Inovasi Tabungan Bumbung Disambut Positif Anggota KSP Kodanua

Berinovasi dengan produk-produk baru, adalah salah satu upaya memenangkan persaingan bisnis apapun, termasuk bisnis di sektor keuangan. Hal itu juga dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua. Tahun lalu, April 2016, KSP Kodanua meluncurkan produk baru, yaitu Tabungan Bumbung. Meskipun namanya terkesan kuno – jaman dulu (Jadul) bahkan terkesan nDeso. Namun justru mendapat sambutan positif dari para anggota.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua KSP Kodanua H.R. Soepriyono, saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-39 tahun buku 2016 yang diselenggarakan di Gedung Pewayangan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada 25 Februari 2016 silam. “Sebagai kewajiban setiap koperasi, KSP Kodanua yang telah berusia 40 tahun selalu melaksanakan RAT tepat waktu – di awal tahun,” jelas Soepriyono. Hal ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa KSP Kodanua merupakan salah satu koperasi yang patuh terhadap undang undang (UU) Negara Republik Indonesia, dan menunjukkan bahwa KSP Kodanua masih cukup baik serta bisnisnya terus berkembang, berkesinambungan karena didukung oleh anggota yang memiliki loyalitas tinggi dan manajemen yang profesional. “RAT tahun buku 2016 pun dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana yang diputuskan dalam RAT tahun buku 2015,” tegasnya.

Dijelaskan pula bahwa perkembangan keuangan KSP Kodanua tahun buku 2016 dibandingkan tahun buku 2015 menunjukkan aktiva per 31 Desember 2016 sebesar Rp152 miliar, meningkat 3,6% dari 31 Desember 2015 sebesar Rp146,62 miliar. Pinjaman beredar selama tahun 2016 mencapai Rp240,321 miliar. Posisi ini menurun sebesar 5,6 % dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp254,420 miliar. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sering penertiban usaha mikro dan kecil (UMK), terutama pedagang kaki lima (PKL) di pinggir-pinggir jalan raya. Padahal, para pelaku UMK itu adalah basis anggota KSP Kodanua. Menurut Soepriyono, sekitar 75% anggota KSP Kodanua adalah pelaku UMK, seperti; pedagang kelontong, penjual makanan, Warteg, bakso, mie ayam, gado-gado, juga penjual mainan anak-anak, dan sebagainya,

Total simpanan anggota yang terdiri dari; simpanan pokok, simpan wajib, dan simpanan sukarela per 31 Desember 2016 sebesar Rp17,941 miliar. Menurun sebesar 2,3% dari posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp18,357 miliar. Tabungan anggota per 31 Desember 2016 sebesar Rp65,678 miliar atau meningkat sebesar 17,6% dari posisi tahun buku 2015 yang baru mencapai Rp55,867 miliar. Kenaikan yang cukup signifikan tersebut berkat adanya inovasi produk baru; Tabungan Bumbung yang diluncurkan pada bulan April tahun 2016. Kepada anggota yang memiliki Tabungan Bumbung, pengurus memberikan hadiah, namun harus diundi. Pengundiannya dilakukan di setiap kantor cabang dan cabang pembantu, berdasarkan capaian target yang telah diputuskan bersama.

Untuk Kantor Cabang Pembantu, agar Tabungan Bumbung bisa diikutsertakan dalam undian, target minimal adalah Rp150 juta. Namun untuk tahun berikutnya akan dinaikkan menjadi Rp300 juta. Sedangkan untuk Kantor Cabang, yang tahun 2016 targetnya sebesar Rp300 juta, juga akan dinaikkan menjadi Rp500 juta. Dengan adanya target minimal Tabungan Bumbung tersebut, baik pimpinan cabang pembantu maupun pimpinan cabang, dipacu untuk bersaing mengejar prestasi, mencari anggota yang memiliki uang banyak agar menabung di KSP Kodanau. Modal koperasi – kekayaan bersih per 31 Desember 2016 sebesar Rp73,985 miliar, atau meningkat 2,7% dibandingkan posisi tahun buku 2015 yang baru mencapai Rp71,155 miliar. Anggaran pendapatan tahun buku 2016 sebesar Rp44,122 miliar yang terealisasi tahun 2016 sebesar Rp33,938 miliar, atau tercapai 76,9%.

Anggaran biaya tahun 2016 sebesar Rp41,632 miliar, kemudian realisasinya Rp31,732 miliar atau mencapai 76,2%. Sedangkan sisa hasil usaha yang sering disebut sebagai SHU, tahun buku 2016 sebesar Rp2,266 miliar atau mencapai 89,6% dari target yang dicanangkan sebesar Rp2,490 miliar. “Kondisi-kondisi yang kurang menggembirakan itu karena masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian di negeri kita yang pada tahun 2016 pertumbuhannya juga belum seperti diharapkan. Semoga perekonomian tahun 2017 semakin membaik sehingga para pengusaha, khususnya anggota KSP Kodanua juga semakin maju,” katanya penuh harap.

Ada pun rasio keuangan berdasarkan data per 31 Desember 2016 masih menunjukkan bahwa KSP Kodanua masih dalam kondisi baik dan aman. Rasio likuiditas sebesar 182,1%, ini menunjukkan bahwa KSP Kodanua masih cukup likuid, sehingga tabungan anggota terjamin keamanannya. Rasio sovabilitas 173,9% juga memberikan gambaran cukup baik. Seluruh utang termasuk simpanan anggota dijamin dengan lebih, oleh aset-aset yang dimiliki lembaga – KSP Kodanua. “Dengan memutar modal sendiri, yang berasal dari tabungan anggota KSP Kodanua juga masih cukup menghasilkan keuntungan,” tegas Soepriyono. Untuk memanfaatkan peluang bisnis di tahun 2017, lanjut dia, pengurus dan jajaran manajemen akan memfokuskan pada upaya peningkatan jumlah anggota secara bertahap dari seluruh kantor cabang dan cabang pembantu menjadi sebesar 5.000 anggota dari 2.632 orang anggota. Juga meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar mampu bekerja secara profesional, dan mampu bersaing dengan koperasi sejenis, bahkan dengan lembaga keuangan lainnya. Meningkatkan permodalan melalui simpanan anggota agar dapat membiayai secara mandiri kebutuhan anggota dalam bentuk pinjaman. KSP Kodanua juga akan membangun sistem informasi dengan menggunakan teknologi terkini.

Mewakili Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, yang berhalangan hadir pada pembukaan RAT KSP Kodanua karena sedang bertugas ke Ambon dan Surabaya, Sekretaris Menteri, Ir. Agus Muharram, M.Si. mengatakan; Kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, mengamanatkan agar Kementerian Koperasi dan UKM melakukan Reformasi Total Koperasi. Atas amanat tersebut Menteri Koperasi dan UKM kemudian menjabarkannya dalam 3 kebijakan menteri yaitu; Rehabiilitas, Reorientasi, dan Pengembangan (RRP).

Rehabilitasi, bagaimana kita memperoleh informasi data dan kondisi koperasi yang sebenarnya. Ibarat rumah, ada yang sudah baik, tidak perlu direhab, sehingga tinggal mengembangkan saja, membangun baru. Tetapi memang ada rumah yang sudah kurang baik sehinga perlu direhab, beberapa komponennya harus diganti. Namun ada juga rumah yang sudah rusak parah, dan tidak bisa diperbaiki. Karena itu harus dirubuhkan – dibongkar total, dan dibangun baru. Di dalam rehabilitasi ini, koperasi yang memang masih berdiri tegak, sehat, dan tertib melaksanakan RAT setiap tahun seperti KSP Kodanua, bukti bahwa koperasi tersebut masih aktif, tidak perlu direhabilitasi, tinggal mengembangkan usahanya agar menjadi lebih besar dan lebih berdaya lagi.

Hasil dari kebijakan ini, diketahui ada koperasi yang harus direhab – diperbaiki. Misalnya, koperasi tersebut masih aktif, kegiatan usahanya berjalan, tetapi tidak pernah melaksanakan RAT sesuai dengan ketentuan yang ditetap dalam undang-undang (UU) No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tetapi banyak juga koperasi yang tidak aktif, apalagi melaksanakan RAT. Dalam konteks ini, sudah dikeluarkan Keputusan Menteri, dan implementasinya dilaksanakan oleh Deputi Kelembagaan. Untuk koperasi yang tidak aktif, pemerintah dengan terpaksa harus bertindak tegas, membubarkannya. “Sudah ada kurang lebih 62.000 unit koperasi yang telah dibubarkan,” jelas Agus Muharram. Dibubarkan dalam rangka pendataan.

Mereka, kata Agus, belum divonis permanen. Jika pengurusnya mengatakan masih aktif, dan masih mau melakukan RAT, bisa mengajukan keberatan. Mereka diberi waktu 6 bulan. Jika keberatannya dikabulkan, maka langkah kemudian yang dilakukan adalah rehabilitasi. Namun jika tenggat waktu 6 bulan terlewati, dan tidak ada keberatan, otomatis keputusannya menjadi permanen. Dari 212.400-an unit koperasi yang terdaftar, ada sekitar 151.000  –  152.000 unit yang masih aktif. “Tetapi, dari sekitar 152.000-an unit yang aktif itu, juga hanya sekitar 82.000-an unit yang benar-benar aktif dan melaksanakan RAT,” jelas Agus Muharram. Bagi yang benar-benar aktif dan melaksanakan RAT secara teratur dan tepat waktu, kata dia, koperasi tersebut diberi Nomor Induk Koperasi (NIK). “KSP Kodanua sebagai salah satu koperasi teladan telah mendapatkan NIK,” tegasnya.

Koperasi-koperasi yang telah mendapatkan sertifikat NIK, ternyata, kata Agus, berdampak positif. Oleh instansi, kementerian, atau lembaga lain, sertifikat NIK dijadikan referensi jika mereka ingin memberikan bantuan. Bahkan perbankan pun menjadikan sertifikat NIK sebagai salah satu pertimbangan untuk pemberian pinjaman modal – kredit. Koperasi yang telah mengajukan untuk mendapatkan sertifikat NIK, jumlahnya kurang lebih 82.000-an unit. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bali, sertifikat NIK untuk 82.000-an unit, akan diserahkan kepada seluruh koperasi secara simbolis melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten – Kota dalam bentuk CD 3D, tinggal diprint. Data tersebut sifatnya on line data base system. Jadi, koperasi bisa merubah dirinya sendiri sesuai kondisinya. Jika data mereka tidak update, bisa update sendri dan langsung konek ke Kementerian Koperasi dan UKM. “Itu hasil dari rehabilitasi, Kementerian Koperasi dan UKM tinggal memonitor dan mengawasi,” jelas Agus.

Reorientasi, Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa kita saat ini tidak semata-mata mengejar kuantitas. Seberapa jumlah koperasi di Indonesia tidak terlalu penting. Tetapi lebih diutamakan adalah kualitas daripada koperasi. “Jadi, reorientasi dari kuantitas itu menjadi kualitas,” tegas Agus Muharram seraya mengambil contoh bahwa KSP Kodanua juga akan segera melakukan reorientasi. Dari anggota yang jumlahnya baru sekitar 3.000-an, akan ditingkatkan menjadi 5.000 anggota. Hal ini menujukkan bahwa KSP Kodanua saemakin kualifait – semakin berkualitas. Semakin banyak anggota, dan semakin berkualitas.

Salah satu contoh bahwa koperasi tersebut makin berkualitas, yaitu dengan memanfaatkan – menggunakan perangkat teknologi terkini. Eranya sekarang adalah teknologi informasi. Karena itu koperasi-koperasi di Indonesia juga didorong untuk menggunakan tekonolgi informasi. Koperasi juga mendorong anggota, bahwa mereka bukan semata-mata anggota, dan hanya pasif, melainkan harus aktif, baik menyimpan maupun meminjam. KSP Kodanua pun telah melakukan hal itu dengan memberikan penghargaan kepada anggota yang aktif, juga melakukan pendidikan dan pelatihan kepada anggota dan manajemen. Melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan bea siswa mulai dari murid SD, SMP, dan SLTA. “Ini bukti bahwa KSP Kodanua telah melakukan reorientasi untuk mencapai keberhasilan lebih besar,” tegas Agus.

Jargon Kementerian Koperasi dan UKM ke depan dalam reorientasi ini; “Tiada Koperasi Tanpa IT, Tiada Koperasi Tanpa Transaksi, Tiada Koperasi Tanpa Pendidikan dan Pelatihan.” Koperasi wajib melakukan pendidikan dan pelatihan, bertransaksi dan ke depan harus menggunakan IT. Karena sekarang dunia sangat terbuka. Sekarang ini, kalau kita masuk hotel atau suatu ruangan, masih melihat ada CCTV. Namun sekarang telah ditemukan teknologi baru, CCTV tidak terlihat lagi. Bentuknya model chip, bisa dipasang di bohlam, setelah diputar tidak kelihatan. Seolah-olah kita tidak diamati, padahal semua gerak-gerik kita kelihatan. Suatu lembaga keuangan dapat dengan mudah memantau AO-nya karena dia diberi HP khusus. Ke mana pun dia pergi dan dengan siapa berbicara akan terpantau. “Jadi, sudah tidak ada lagi ketertutupan. Tiada satu pun yang mampu membendung kemajuan teknologi. Kecuali dirinya sendiri dan peraturan yang ditegakkan,” jelas Agus. Di era reformasi ini, lanjut dia, sudah banyak koperasi yang mereformasi diri menggunakan IT .

Sekarang sudah cukup banyak koperasi yang melakukan transaksi dengan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Interlanding antara kantor cabang dengan kantor pusat, atau antar kantor cabang pun tidak lagi manual. Dan semua tanpa kabel, juga tanpa kertas. Jadi bisa banyak menghemat. Untuk itulah, kata Agus, mendirikan koperasi pun sistemnya on line. Contoh, hari ini rapat dengan notaris, hasilnya ditandatangani kemudian dikirim ke Kementerian Koperasi dan UKM, 2 hari sudah keluar Badan Hukum (BH-nya). Begitu pula RAT, sudah ada Peraturan Menteri yang memperbolehkan RAT dengan cara elektronik. Sehingga tidak tergantung lagi jarak, ruang, dan waktu.

Untuk berbisnis, juga tidak perlu takut lagi tidak punya ruangan yang besar, tidak punya waktu atau tidak punya alat angkut. Sekarang, bikin toko on line hanya 15 detik. Ada yang mau beli, tidak perlu punya armada sendiri, karena banyak perusahaan kurir. Semua serba canggih. Tetapi kita harus mampu menjaga kepercayaam konsumen, maupun mitra bisnis. Bisnis dengan system on line jika mengecewakan konsumen, tidak akan dipercaya lagi.

Pengembangan, intinya koperasi harus out work looking – melihat ke luar, membuka diri tidak hanya in work looking – melihat ke dalam. Koperasi harus menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan lain, bekerja sama dengan sesama koperasi dan berinovasi berbisnis. Juga tidak tergantung karena anggarannya hanya sedikit, asetnya kecil. Untuk mengembangkan usaha bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Kementerian Koperasi dan UKM pun, kata Agus Muharram, dalam pemberdayaan koperasi tidak semata-mata di APBN, tetapi mengerjakan melalui komunikasi. Contoh, program kredit untuk rakyat (KUR), Kementerian Koperasi dan UKM tidak punya anggaran, tetapi kerja sama dengan perbankan, atau dengan koperasi yang memenuhi persyaratan. “Koperasi jangan seperti katak dalam tempurung. Koperasi harus melakukan perubahan,” tegasnya. (mar)

 

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *