Ironis, Negeri Agraris Semakin Miris

Pernah, tahun 1986 Indonesia mampu swasembada pangan. Namun sekarang semua harus impor. Dan tampaknya, kita mesti bersiap-siap menanggalkan julukan Negara agraris yang selama ini melekat erat.

Kekawatiran itu tidak berlebihan karena fakta dan data telah membeberkan bahwa sektor pertanian yang menjadi basis munculnya julukan itu, kini tengah dalam fase kritis. Bukan cuma lahannya yang terus tersedot. Sektor pertanian juga mulai ditinggalkan pelakunya dalam jumlah yang masif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil sensus pertanian tahun 2013 hanya dalam satu dekade (10 tahun) ada sekitar 5,04 juta rumah tangga yang berhenti menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian karena tidak kompetitif.

Pertanian tidak menghasilkan apa pun, bahkan merugi. Kini jumlah rumah tangga petani tinggal 26,13 juta dari sebelumnya (2003), sekitar 31,17 juta. Laju penurunannya mencapai 1,75% per tahun. Jika dibandingkan total penduduk Indonesia yang kini sekitar 250 juta, jumlah petani itu tidak sampai 11%. Dengan fakta penurunan per tahun sebesar itu, sungguh ironis bila kita masih saja mengaku-aku sebagai Negara agraris. Apalagi pada saat yang sama jumlah tenaga kerja di sektor-sektor lain seperti industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa, terus bertumbuh. Fakta kian berkurangnya petani dalam jumlah signifikan seharusnya menjadi alarm kesekian kalinya bagi pemerintah untuk lebih peduli terhadap sektor pertanian. Bagaimana negeri ini mau menghasilan ketahanan pangan jika petaninya saja makin tidak ada.

Menurut BPS penghasilan yang murah di sektor pertanian dituding sebagai salah satu alasan utama para pekerja tani memilih pindah profesi. Namun jika dicermati, ketidaktertarikan orang bekerja di sektor pertanian saat ini sesungguhnya merupakan akumulasi dari banyak problem yang menjangkiti sektor tersebut selama bertahun-tahun. Kenyataan ini semakin menegaskan bahwa memang ada yang salah dalam mengelola sektor pertanian di Indonesia. Pemerintah yang seharusnya menjaganya sebagai sektor andalan negeri ini justru kepayahan melawan dunia industri dan kawan-kawannya.

Keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian lemah. Alih fungsi lahan pertanian yang seperti dibiarkan tanpa kendali serta minimnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan infrastruktur pertanian adalah bukti ketidakberpihakan itu. Belum lagi masalah panjangnya matarantai tata niaga pertanian yang menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga tinggi karena keuntungan besar dari hasil pertanian lebih banyak dinikmati pedagang.

Pertanian layaknya anak sulung yang kehilangan perhatian orang tuanya, yang kini lebih asyik menimang dan memanjakan adik-adiknya. Pertanian seolah dituntut mencari kekuatannya sendiri tanpa modal dan perhatian yang cukup. Lebih celaka lagi dalam kondisi seperti itu produk dari sektor pertanian dalam negeri mesti menghadapi gempuran produk pertanian dari luar negeri – impor, yang entah kenapa begitu mudah mendapatkan izin masuk. Maka makin lengkaplah problem sektor pertanian kita.

Impor itu langkah jangka pendek, karena memang tidak ada barangnya, sementara kebutuhan mendesak, untuk memenuhi apa boleh buat harus impor. Tetapi yang diinginkan masyarakat, impor ini jangan menjadi habit – kebiasaan. Impor itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, bukan untuk jangka panjang. Apalagi mengimpor barang-barang yang mestinya bisa diproduksi di dalam negeri. Mengimpor bahan-bahan makanan yang mestinya kalau kita memberikan insentif di dalam negeri bisa dihasilkan dengan lebih baik.

Sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sejak kampanye pemilihan presiden tahun 2004, baru kali pertama SBY naju mencalonkan jadi presiden, mendengung-dengunkan akan memperbaiki pertanian, melakukan reformasi agraria, memberikan – mengefektifkan tanah-tanah yang terlantar kepada para petani, ternyata tidak dilaksanakan. Kemudian diulang lagi hampir setiap tahun selama dia menjadi presiden, tetapi sampai 2013 kita saksikan hasilnya tidak ada. Ini menunjukan bahwa sebetulnya bicara tentang dunia pertanian dan peternakan, selama ini lebih banyak gemuruhnya di panggung-panggung politik.

Gemuruhnya hanya terjadi jika ada hal-hal yang terkait dengan terkereknya harga pangan. Ketika banyak pihak yang mengritik; “mengapa kita sangat kecanduan impor. Impor makanan, impor buah, dan sebagainya. Padahal Indonesia Negara yang sangat luas lahannya.” Berarti ada yang salah. Dalam 10 tahun terakhir telah terjadi konversi lahan-lahan pertanian yang gila-gilaan. Hampir setiap tahun lebih dari 100.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi. Dari tahun 2008 – 2010, pernah rata-rata 200.000 hektar per tahun terjadi alih fungsi.

Menurut penelitian Indef, luas lahan pertanian sekarang hanya sekitar 7,8 juta hektar. Menteri Pertanian menyebut ada sekitar 13 juta hektar. Ambil angka moderat 10 juta hektar. Kalau dibandingkan dengan jumlah petani yang ada, hanya 0,3%. Jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk, rata-rata orang kita memiliki lahan 0,03%. Itu sangat kecil bila dibandingkan dengan Thailand, misalnya. Di Thailand, 9 juta hektar lahan pertanian bisa menghasilkan 20 juta ton beras, untuk menghidupi 61 juta penduduk di seluruh negeri. Sementara penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 250 juta harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kita hanya menghasilkan beras 40 juta ton per tahun.

Karena itu, jika tidak segera dilakukan perbaikan, dan hanya manis di bibir, atau indah dalam pidato, reformasi agraria, misalnya, tanah yang terlantar akan diberikan kepada petani tidak dilakukan, tak mengherankan kalau 20 tahun lagi dunia pertanian hanya akan menjadi cerita belaka. Karena lahan terus berkurang 100.000 hektar setiap tahun. Sementara kemampuan mencentak sawah maksimal hanya 30.000-an hektar. Itu sebabnya kita impor luar biasa. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jangan bermimpi tentang sejumlah swasembada. Jangan selalu mengandalkan impor, karena itu adalah jangka pendek. Jangka menengah kita harus perbaiki ini, perbaiki itu. Dari yang dikampanyekan tahun 2004, kemudian diulang lagi dalam kampanye besar tahun 2009, faktanya dunia pertanian kita sampai sekarang nyaris belum ada yang dikerjakan – belum ada yang berubah.

Yang terjadi selama ini, frekuensi kunjungan Presiden ke luar negeri jauh lebih tinggi daripada frekuensi kunjungan ke daerah-daerah. Berbeda denga Presiden Soeharto dulu, dimana dia sering melakukan kunjungan ke daerah, berdialog – temu wicara dengan petani. Sehingga dia tahu apa yang terjadi di bawah. Frekuensi kunjungan luar negeri anggota DPR juga jauh lebih tinggi dibandingkan zaman Soeharto dulu. Dengan demikian kebijakan di Senayan menyangkut bidang pertanian hilang. Kebijakan yang dilahirkan di Senayan hanya menyangkut gedung-gedung bertingkat, infrastruktur modern, dan industri modern, yang hanya dilihat oleh mata mereka waktu melakukan kunjungan ke luar negeri.

Indonesia sebenarnya diberi modal besar oleh Tuhan berupa lahan yang sangat luas dan subur, serta jumlah petani yang besar. Problemnya, keberpihakan yang sangat kurang. Bahkan sebagian kalangan menyebut, tidak ada keberpihakan dari pemerintah terhadap dunia pertanian. Pemerintah seolah-olah ingin bertindak cepat mengikuti dunia di luar sana, menjadi Negara industri, tetapi gagal. Industri tidak tercapai, manufaktur tidak memuaskan, lalu kemudian agraris sudah terlanjur ditinggalkan. Karena itu akhirnya menjadi setengah-setengah, dan kebingungan untuk mencari jalan keluar.

Keberpihakan itu sangat penting, dan tidak cukup hanya dengan pidato bahwa petani harus diberdayakan. Tetapi faktanya di lapangan tidak dilakukan apa-apa. Keberpihakan itu adalah otentik antara apa yang dipidatokan dengan yang dilakukan. Harus selaras, tidak boleh ada kesenjangan antara perkataan dengan perbuatan. Jika terjadi kesenjangan, itu tidak otentik. Bisa dikatakan sebagai kebohongan pemerintah. Kita bisa melihat kondisi irigasi, misalnya, 52% kondisi irigasi rusak sampai sekarang belum bisa ditekan, dan belum diperbaiki. Untuk memperbaiki irigasi yang rusak, pemerintah memang membutuhkan dana cukup besar, sekitar Rp 21 triliun. Arah menuju ke sana harus dilakukan.

Kalau kita jalan-jalan ke pedesaan, ke lahan-lahan pertanian nyaris susah sekali menemukan irigasi yang bisa mengairi sawah secara baik. Karena itu mimpi tentang swasembada beras, kedelai, jagung dan swasemabda makanan pokok lainnya menjadi sesuatu yang mengawang-awang. Aneh, Indonesia ini Negara agraris yang pada tempo doeloe memiliki sejarah gemilang di bidang pertanian. Kita dengan Thailand tidak terlalu terpaut jauh. Bahkan Thailand pernah belajar dengan Indonesia. Tetapi sekarang, tidak ada keberpihakan, tidak ada garis tegas bagaimana Indonesia bisa mencukupi kebutuhan dari lahan sendiri.

Pemerintah sudah tahu alih fungsi lahan yang demikian masif, ada yang menjadi perumahan, pabrik, dan jutaan hektar lainnya menjadi perkebunan sawit. Tetapi pemerintah belum tahu bagaimana cara menghentikannya. Cara menghentikannya, tidak lain adalah membuat sektor pertanian menjadi menarik. Orang menjual lahannya karena sudah tidak bernilai kalau digarap untuk pertanian. Mereka selalu rugi, ketika menanam harus berhadapan dengan serangan hama, ketika panen harganya jatuh, belum lagi perubahan iklim yang membuat produksi tidak maksimal.

Akses petani terhadap teknologi yang sangat minim, grand design pemerintah untuk menggerakkan dunia agraris nyaris tidak ada, menambah problem semakin kompleks. Jangankan menarik anak-anak muda terjun ke pertanian, yang dulunya petani saja sudah banyak yang memilih jalan lain, menjadi buruh pabrik, menjadi pedagang, tukang ojek, dan sebagainya. Akhirnya dunia pertanian betul-betul ditinggalkan. Ironis, negeri agraris semakin miris.

Tindakan yang harus dilakukan pemerintah saat ini, melaksanakan sejumlah janji yang telah diucapkan. Mulailah, misalnya, mau mencetak 1 juta hektar lahan untuk sawah. Memanfaatkan lahan-lahan terlantar, seperti apa pemanfaatannya. Kemudian, kalau ingin memberdayakan petani, berikan kepada mereka beberapa subsidi atau kemudahankemudahan untuk menghasilkan produksi pertanian yang bagus. Di mana-mana, semua Negara pasti mengamankan pangan mereka, dan pasti mengamankan pertanian. Kalau takut dianggap memproteksi dunia pertanian, karena kita sudah ikut WTO, itu naif sekali. Karena Negara-negara besar yang ikut WTO seperti; Amerika Serikat, China, India, Australia, Jepang, juga memproteksi pertaniannya. (damianus)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *