Jangan Malas Mikir, Jangan Ragu Membuat Terobosan

Dari sanalah kemudian diharapkan masyarakat seluruh warga bangsa ini bisa bekerja. Dan akhirnyanya ditujukan pada pembangunan sektor pertanian dan perikanan. Baru setelah itu diharapkan bagaimana ekonomi kita bisa mempunyai nilai tambah. Dari sana kita membangun Indonesia yang sejahtera. Itulah konsep besarnya.

Salah satu tujuan kita sebagai bangsa membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Di usia yang hampir 70 tahun merdeka kita melihat pembangunan sudah menyentuh banyak wilayah Indonesia. Namun secara bersamaan kita pun melihat masih banyak wilayah yang belum tersentuh pembangunan. Lebih menyedihkan lagi kita melihat belum meratanya sejumlah pembangunan. Indikasi paling jelas dari ketimpangan pembangunan ini adalah makin melebarnya koefisien gini dan gini ratio, yang menandakan semakin melebarnya kesenjangan kekayaan si kaya dan si miskin di republik ini.

Pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla (JK) datang tawaran pembangunan yang jelas. Kita melihat Presiden Jokowi mendorong pemerintahan untuk kembali memperkuat aspek kemaritiman. Banyak alokasi dana yang akan dicairkan untuk memperkuat armada kapal nasional, pembangunan pelabuhan baik tradisional maupun komersial. Pelabuhan laut dan segenap aspek penunjang kemaritiman. Namun demikian mencuat juga pertanyaan ketika pemerintahan Jokowi – JK tidak berniat melanjutkan pembangunan mega proyek Jembatan Selat Sunda.

Pada sisi anggaran kita mengetahui bahwa banyak penyesuaian yang harus dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 untuk mendorong pencapaian program unggulan pemerintahan Jokowi – JK. Masih di sisi anggaran kita juga melihat betapa pundi-pundi pemerintah terus digembosi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang kian membengkak. Memang bukan pilihan mudah untuk menaikkan harga BBM di tengah terus merangkak naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Masih di sisi kesejahteraan kita melihat diluncurkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang kita harapkan betul akan mampu mengembalikan kedaulatana rakyat dan kehadiran Negara bagi warga Negara yang paling tidak beruntung. Lalu bagaimana strategi prioritas pembangunan Jokowi – JK. Apa saja yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi – JK untuk membumikan pembangunan, itu pekerjaan rumah (PR) kita bersama.

Kalau kita lihat dalam sidang kabinet pertama Presiden Jokowi menyatakan bahwa tidak ada kebijakan kementerian. Yang ada adalah kebijakan pemerintah, kebijakan bersama. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) betul-betul dijadikan pilar untuk merancang dan melakukan koordinasi. Karena Bappenas sebagai badan perencanaan pembangunan nasional, bukan pembangunan sektor tertentu – bidang tertentu. Artinya, Bappenas mengkoordinasikan rencana-rencana kebijakan yang ada di tangan Presiden. Sekarang Bappenas langsung di bawah Presiden, tidak di bawah Menko Perekonomian seperti yang lalu. Dikembalikannya Bappenas di bawah presiden, ini bagus sekali. Artinya fungsi perencanaan yang selama ini tidak terlalu dianggap, menjadi sangat strategis. Di mana-mana lembaga perencanaan pembangunan itu di bawah Kepala Negara – Perdana Menteri. Singapur, Malaysia, dan Jepang, contohnya. Sehingga peran perencanaan itu sangat strategis.

Prioritas pembangunan pemerintahan Jokowi – JK ada 3 dimensi, pertama prioritas sektoral yaitu pangan, kelautan – maritim dan energi. Kemudian mendekati itu prioritas pariwisata. Dunia pariwisata ini peluangnya besar sekali, namun kita tertinggal, kehilangannya cukup besar. Lalu kedua, prioritas kewilayahan yaitu membangun dari desa – membangun dari pinggir. Kita membangun dari kawasan timur Indonesia. Artinya, ini untuk mengurai ketimpangan antar wilayah yang semakin melebar. Kemudian ada lagi dari demensi kelompok sosial. Presiden telah mengatakan berulang-ulang bahwa investasi harus kita dorong untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Jangan investasi itu memperbesar segelintir pihak. Investasi harus meningkatkan produktivitas masyarakat; kelompok nelayan, petani, pedagang, idustri kecil, dan industri rumah tangga.

Kita tahu, sumber daya itu terbatas. Namun semua itu soal tata kelola. Kalau kita melihat peluang, peluangnya banyak. Kita selama ini kehilangan di sektor kemaritiman, kelautan. Sektor ini jika dikelola dengan baik, hasilnya triliunan. Lalu di sektor pariwisata juga triliunan, belum lagi pembenahan anggaran. Jika berhemat cara membelanjakan anggaran sekurang-kurangnya Rp60 triliun bisa dihemat, sehingga dapat digunakan untuk keperluan lain. Ada banyak peluang. Belum lagi cara kita memanfaatkan sumber daya alam. Kalau dimanfaatkan secara benar, potensinya sangat luar biasa. Jadi ini soal tata kelola. Karena itu pemerintahan Jokowi – JK ini optimis, 3 tahun ke depan bila tidak ada krisis global pertumbuhan 7% per tahun yakin tercapai.

Indonesia punya potensi luar biasa. Namun selama ini potensi tersebut tidak optimal karena antar kementerian punya ego sektoral yang luar biasa. Kabinet Kerja ini kita apresiasi, karena mempunyai arah yang jelas. Dulu, masing-masing kementerian punya arah berbeda-beda. Arah itulah yang akan meng-guiden – mengkoordinasikan, dan mensinerjikan semua kementerian untuk fokus pada prioritas pembangunan nasional. Kabinet Kerja ini menghadapi tantangan berat, karena warisan persoalannya luar biasa. Ini memang tantangan terberat Bappenas. Karena keberhasilan sebuah pembangunan awal mulanya dari perencanaan. Apabila design – perencanaannya matang, pemerintahnya fokus, maka otomatis ego sektoral, ego pemerintah pusat dan daerah akan bisa diselesaikan. Kita punya harapan besar, tetapi juga membutuhkan kerja keras, membutuhkan terobosan-terobosan kebijakan, dan harmonisasi regulasi.

Pemerintahan Jokowi – JK memang tidak beruntung. Pertama, ekonomi dunia sedang anjlok semua, termasuk di Asia. Lalu, oposisi yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih, agresif sekali. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mewariskan 4 bom waktu kepada pemerintahan Jokowi, yaitu; pertama devisit perdagangan. Biasanya surplus sampai US$ 32 miliar, sekarang minus terus. Kedua devisit transaksi berjalan di atas US$ 9 miliar negatif. Ini sangat berbahaya karena akan terus menggerogoti nilai tukar. Tidak aneh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sampai Rp 13.000,- Ketiga devisit neraca pembayaran yang sebelumnya tidak pernah terjadi, dan keempat devisit anggaran. Di mass media dalam negeri yang diramaikan hanya devisit anggaran. Mudah-mudahan dengan koordinasi lebih baik bisa merespon ketiga perubahan strategis. Namun akan sangat tergantung seberapa jauh kemampuan pemerintah sekarang.

Suka tidak suka persoalan terbesar yang ada adalah sektor pembiayaan. Neraca anggaran kita; neraca pembayaran, dan traksaksi berjalan kondisinya sangat berat. Itulah yang membuat kepercayaan internasional kepada sustainablelity anggaran juga dicerminkan, dan terus menurunnya nilai tukar. Cara menyelesaikannya, sebelum bekerja keras kita harus berpikir keras untuk mencari celah-celah peluang dan itu cukup kelihatan melalui penerimaan dan pengeluaran. Dari penerimaan kalau digenjot, penerimaan pajak, termasuk PnPb-nya ada peluang tidak kurang dari Rp 100 triliun. Pembenahan belanja barang dan jasa yang total nilai belanjanya Rp 800 triliun bila dimasukan dalam system oleh LKPP yang sekarang ini baru sekitar 15%, bisa menghemat sekurang-kurangnya Rp 60 triliun. Belum lagi kita bisa menggenjot peluang di pariwisata, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan benar. Seharusnya kita ini kaya. Andai tidak ada beban yang ditinggalkan terlalu berat, lalu peluang-peluang itu digali dengan baik, ke depan kita akan bisa jauh lebih baik.

Berulang kali Presiden mengatakan bahwa subsidi BBM sampai Rp 714 triliun dalam setahun juga merupakan salah satu sumber beban, tetapi bukan satu-satunya, dan harus diatasi. Yang lain pun harus diatasi, baik penerimaan maupun pengeluaran, cara membelanjakan APBN untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian batu bara kita yang produksinya luar biasa melonjaknya tetapi PnPb-nya kecil sekali. Banyak yang aneh-aneh. Karena itu harus dilakukan konsolidasi untuk menyamakan persepsi di kabinet, gubernur, bupati – walikota. Pertama, pemerintah harus solid dulu.

Pesan dari Presiden tidak ada visi menteri atau kementerian, yang ada visi presiden. Maksudnya, jangan lagi pertahankan ego sektoral. Begitu juga kepala daerah jangan tonjolkan ego kedaerahan. Kita semua harus bersinergi. Pembangunan nasional itu lebih dari separuh adalah agregasi dari pembangunan-pembangunan daerah. Kalau pembangunan daerah benar – baik, akan mengikuti pembangunan nasional lebih baik. Jika yang dikelola oleh pemerintah pusat baik, dan yang dikelola pemerintah juga baik, pantas kita optimis. Untuk melihat hasilnya setelah 2 tahun ke depan. Prosesnya sendiri akan makan waktu kurang lebih 2 tahun. Karena sebagian menyangkut pengadaan sarana dan prasarana, butuh proses sampai berefek dan berproduksi. Karena itu untuk 2 tahun ke depan kita masih harus setengah berpuasa dulu.

Setiap krisis adalah opportunity – kesempatan. Itu koin yang sama. Asalkan ada leadership – pemimpin yang berani melakukan terobosan-terobosan. Sebagai contoh, uang ke daerah itu cukup banyak. Tetapi rata-rata di luar anggaran rutin yang betul-betul sampai ke rakyat hanya 30%. Yang 70% habis dengan birokrasi dan life style – gaya hidup para pejabat. Kalau pemerintah berani mengambil inisiatif, rasionya dibalik, yang 70% untuk rakyat dan 30% untuk birokrasi, itu sangat dahsyat. Rakyat akan merasakan manfaat peningkatan public service – pelayanan. Caranya, dibikin rasio. Siapa yang rasionya tidak dibikin terbalik, diberikan tindakan adminstratif – penalty dalam bentuk dikurangi anggaran belanja yang akan datang. Percuma, kalau anggaran itu hanya untuk mendukung life style dari bupati-bupati yang luar biasa. Itu dari segi pemerintahan daerah.

Lalu yang menyangkut aspek pembiayaan. Banyak cara, dan menurut perhitungan Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, bisa diciptakan ruang fiscal hampir Rp 500 triliun. Di dalam BBM juga ada cara dimana konsituen atau pendukung Presiden Jokowi mayoritas rakyat dari kalangan menengah – bawah tetap terlindungi, caranya hapuskan produk yang namanya premium, karena oktannya terlalu tinggi. Dan oktan yang tinggi ini membuat mobil bagus – mobil mewah tetap mau pakai premium. Kita ciptakan produk baru sendiri, namanya BBM rakyat. Gampang itu speknya, kasih oktan 83. Di Amerika BBM biasa itu oktannya hanya 86, jauh lebih rendah dari premium. Kalau mobil bagus pakai BBM oktan 83 maka mesinnya akan rusak.

Sekarang itu pengguna premium sekitar 55% dari total volume BBM. Kalau kita bikin BBM yang hanya cocok untuk rakyat, volumenya akan berkurang di bawah 40%. Antara 35% – 40%. Tetapi yang kelas atas – pertamak dinaikan harganya. Jadi sekaligus dua obyek, dan rakyat terlindungi. Siapa itu rakyat? Mereka orang miskin dan nyaris miskin. Siapa mereka? Kebanyakan yang 86 juta naik sepeda motor, 3 juta orang menggunakan kendaraan umum, dan 2 juta nelayan. Inilah yang harus kita lindungi. Kalau kita lakukan, subsidi Rp 230 triliun itu tidak perlu lagi, karena prinsip subsidi silang. Bahkan on top penerimaan pemerintah akan bertambah sebesar Rp 300 triliun.

Dari hasil berbagai simulasi yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengoptimalkan penerimaan negara banyak cara yang relatif mudah dan sederhana. Cuma yang utama kuncinya adalah law infosment. Bagaimana mungkin kita mempunyai tax ratio dimana potensi resource kita jauh luar biasa daripada Negara-negara tetangga, tetapi tax ratio kita jauh sekali. Sekarang ini hampir tidak ada Negara yang punya tax ratio di bawah 15%. Contoh sederhananya Pph kita mempunyai gini ratio 0,41 itu artinya 1% orang terkaya menguasai 58 GDB, tetapi kontribusi mereka cuma Rp 3 triliun. Ini tidak masuk akal. Pajak ini pun masih banyak yang ekstensifikasi maupun intensifikasi. Tingkat pajak kita saat ini lebih mahal dibandingkan Negara-negara lain, tetapi tax artio-nya lebih rendah. Penerimaan kita sumbernya tidak hanya pajak. Ada sumber daya alam yang tidak hanya tambang dan kelautan, juga hutan. Namun kita sangat miris ketika melihat hutan yang hak pengelolaannya diberikan kepada pengusaha dalam bentuk HTI 70% terlantar. Coba kalau bisa diproduktifkan, berapa sumber penerimaan Negara yang bisa dieksploirasi.

Fakta menunjukan bahwa 13 kwartal atau 3 ½ tahun itu pertumbuhan ekonomi kita melambat. Dan yang terakhir ini by design dilakukan oleh pemerintah dibuat untuk lebih melambat. Agar penerimaan Negara kembali meningkat salah satu caranya mengoptimalkan pajak. Supaya tidak mengkontraksi pertumbuhan, tentu harus hati-hati, tidak main hajar. Kalau main hajar pasti ada reaksi negatif. Tetapi jika titik-titik itu yang bisa diambil, hanya pelaksanaannya kurang optimal, atau penegakan aturan kurang, maka itulah yang harus dioptimalkan. Memang 2 tahun ke depan masih harus puasa, tetapi tetap makan sahur dan buka dengan makanan yang enak. Bukan hanya makan sehari sekali. Setelah itu diharapkan pertumbuhan akan lebih tinggi. Pertumbuhan akan mempengaruhi penerimaan kalau kondisinya sudah normal, tidak banyak kebocoran. Sistemnya sudah benar, dan sebagainya. Tapi kita saat ini masih jauh dari normal. Jadi, sekalipun pertumnuhan ekonomi turun, bukan berarti penerimaan juga turun.

Bagaimanapun pemerintah telah menetapkan pertumbuhan 7% per tahun. Yang menjadi persoalan untuk tumbuh 7%, suka tidak suka dukungang perbankan itu sangat penting. Ada yang mengatakan, untuk tumbuh 7% butuh pertumbuhan perbankan 14%. Berdasarkan Geneva Consensus perekonomian tahun depan, 2015, hanya tumbuh 5%. Namun kalau berani melakukan terobosan bisa tumbuh di atas 7%. Memang ada soal banking financing sudah mentok. Tetapi jangan lupa ada banyak uang di yayasan-yayasan dana pensiun, tetapi mereka tidak bisa financing clearing karena ada patokan, batas maksimum mereka boleh melakukan investasi di property, saham maupun pembiayaan pembangunan. Sebenarnya tidak usah ribet, Menteri Keuangan disuruh ubah turuni sedikit, berapa % sehingga dana pensiun dan asuransi atau lembaga lain mengalir ke pasar modal. Karena hal itu juga dilakukan oleh Negara lain, kita pun harus fleksibel. Jangan peraturan tetap seperti itu, tidak berubah. Kalau kondisinya berubah, peraturan harus kita ubah.

Pada tahun 2000, PLN bisa dikatakan “bangkrut” modalnya minus Rp 9 triliun. Asetnya hanya Rp 50 triliun. Mereka minta suntikan modal pemerintah. Tetapi ditolak. PLN harus melakukan reevaluasi aset. Begitu dilakukan reevaluasi aset, dari Rp 50 triliun naik menjadi Rp 219 triliun. Selisihnya dimasukkan ke dalam modal. Sehingga modal PLN dari minus Rp 9 triliun jadi Rp 103 triliun. Kita belum pernah menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa suntikan modal. Seandainya pemerintah sekarang berani, bukan meragukan kecerdasannya, minta seluruh BUMN direevaluasi. Asetnya sekarang sekitar Rp 450 triliun. Minimum aset akan naik 3 kali lipat, kemudian disuntikan kepada modal, sehingga mereka memiliki borrowing capasity atau kemampuan untuk meminjam, paling tidak di atas US$ 100 miliar sekitar Rp 1000 triliun.

Kalau kita lakukan itu, apa sich yang mau dibangun? Kereta api se-Sumatera paling hanya butuh modal US$ 20 miliar, Kalimantan US$ 30 miliar. Untuk membangun seperti itu tidak harus minta persetujuan dari DPR, karena yang membangun BUMN, bukan Menteri Keuangan, tidak usah risau dengan oposisi. Begitu dilakukan reevaluasi maka kita bisa membangun infrastruktur dengan cepat tanpa harus menaikkan BBM, misalnya. Kita menyesalkan pejabat yang hanya bisa ngomong; “Tidak ada jalan lain, menyelamatkan APBN kecuali menaikan BBM.” Jadi pejabat itu jangan malas mikir, jangan ragu membuat terobosan-terobosan. Banyak celah yang bisa dimanfaatkan dan eksploitasi.

Jika kita lakukan itu, seperti Tiongkok, apa sich mesin pembangunannya? Yang utama sektor manufaktur, PMA dan di luar itu BUMN. Kalau BUMN dilakukan reevaluasi akan menjadi besar, pemerintah pusat tidak harus meminjam. Yang pinjam korporasi – BUMN. Ada terobosan, pejabat jangan malas mikir, hanya mencari gampangnya saja. Pembiayaan pembangunan itu tidak ansih hanya dari APBN. Pola pikirnya harus diubah, istilah populernya reformasi mental.

Supaya puasanya tidak terlalu lama, bukan target angka pertumbuhan, tetapi kualitas pertumbuhan. Meskipun hanya tumbuh 5% tetapi jika yang tumbuh 3 sektor utama yaitu pertanian, industri, sektor pertambangan maupun sektor-sektor yang juga menghasilkan barang, pasti mampu menyerap tenaga kerja luar biasa, dan memberikan nilai tambah yang luar biasa, strategis untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. (mar)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *