Jelang Puasa dan Idulfitri Pemerintah Berupaya Stabilkan Harga Bahan Pokok

Gejolak harga kebutuhan pokok setiap jelang hari raya seolah telah menjadi hal yang biasa. Faktanya kenaikan harga komoditas bahan pokok tidak hanya ditentukan oleh meningkatnya permintaan, namun juga terkait dengan rantai distribusi bahan pokok, stok bahan pokok, dan dimensi budaya masyarakat mendorong kenaikan harga bahan pokok saat puasa dan jelang Lebaran.

Mengelola gejolak harga, khususnya harga bahan pangan ketika masa puasa Ramadan memiliki seni bagi penyelenggara negara. Harga kebutuhan pokok seolah menjadi kuda liar yang butuh perhatian lebih untuk dijinakkan. Entah mengapa hal ini selalu berulang dari tahun ke tahun. Harga bahan pokok yang naik akan mengganggu benak banyak khalayak. Tidak hanya kalangan bawah kategori miskin saja, melainkan juga kelas menengah yang kena jebakan pendapatan di kelasnya. Lantas, apa saja sebenarnya langkah-langkah jitu yang perlu dilakukan agar masyarakat mendapat jaminan beribadah tanpa didera kekhawatiran gejolak harga?

Mendekati bulan Ramadan, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, kalau kita bicara inflasi bulanan, April 2019 diperkirakan sebesar 0,44% atau tahunan 2,83%. BPS biasanya mengamati pergerakan harga di 82 kota dari berbagai daerah di Indonesia. Ada 5 kota yang mengalami inflasi, dan inflasi tertinggi di  Medan. Untuk melihat bagaimana pergerakan angka dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,41%, inflasi tahunannya, 2019 lebih rendah karena hanya 2,83%. Kesimpulannya, tahun ini harga jauh lebih terkendali.

Inflasi bulan April dinilai wajar karena akan memasuki bulan Ramadhan awal Mei dan Idulfiri diperkirakan 5 Juni 2019. Kalau melihat inflasi 0,44%, penyumbang tertinggi 0,31% berasal dari makanan. Tercatat, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan telor ayam 0,13%. Tetapi beras menunjukkan penurunan harga sehingga tidak terjadi inflasi. “Untuk mempersiapkan Ramadan dan jelang Idufitri, kita harus berupaya menurunkan harga, paling tidak menyetabilkan harga bawang merah, bawang putih, cabai, dan telor,” jelas Suhariyanto seraya menambahkan bahwa sektor transportasi juga menyumbang inflasi dengan kenaikan tiket pesawat terbang, angkutan darat, dan laut. Bila beberapa komoditas harganya bisa distabilkan, Suhariyanto yakin bahwa inflasi bulan Mei dan Juni bisa ditekan.

Strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Cahya Widayanti, pemerintah akan menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok tersebut. Karena permintaan dari konsumen naik, biasa, harganya pun ikut naik. Khusus untuk telur ayam, Widayanti mengaku sudah berkomunikasi dengan pelaku usaha unggas, terutama ayam, di berbagai daerah sehingga harganya mulai turun.

Terkait harga bawang merah, karena ada kemunduran masa panen, sementara permintaan dari konsumen cukup besar, maka harganya naik. Diperkirakan sekitar bulan Mei – Juni daerah-daerah sentra produksi bawang seperti; Dompu, Brebes, Rembang, Demak, Nganjuk, sudah akan panen, diharapkan harganya juga akan turun. Cabai, yang juga banyak dikonsumsi di bulan puasa, diharapkan harganya bisa ditangani dengan baik. Terkait bawang putih, karena hampir 100% impor, seperti 2017 – 2018 harganya terus naik.

Tahun ini, kata Widayanti, pemerintah akan menjaga ketersediaan bawang putih agar harganya terkendali. Pemerintah telah melakukan operasi pasar di 13 provinsi, baik di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dengan menggunakan stok 2018. Pemerintah juga telah meminta kepada para importir untuk mengeluarkan semua stok bawang putih yang dimiliki. Setelah semua dikeluarkan untuk operasi pasar, importir diizinkan mengimpor lagi. Kini telah masuk sekitar 8.265 ton. Bawang putih yang baru masuk itu juga tidak boleh ditumpuk di gudang, melainkan harus segera didistribusikan kepada para pedagang. “Bahkan pemerintah sedikit ‘memaksa’ Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual bawang putih dengan harga Rp35.000 per Kg,” jelas Widayanti.

Harga bawang putih, kata dia, memang bervariasi. Ada gerai yang menjual Rp53.000 – Rp54.000 – Rp60.000, bahkan ada yang jual Rp70.000, tergantung kualitas bawang putihnya. Tetapi untuk bawang putih curah, pemerintah minta kepada Aprindo menjual harga tertinggi Rp35.000. Apakah Aprindo tidak rugi? “Bagi kami pelaku usaha – di Aprindo sangat tergantung sekali dengan supply. Dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah – Kemendag, kami menggarisbawahi bahwa Aprindo berada di sektor hilir, tidak mempunyai produksi. Keberadaan barang sangat tergantung pada supply. Ketika supply dipertemukan dengan kami – hilir, maka ini yang akan membuat balance – seimbang. Yang terjadi selama ini, kelangkaan produk itu sendiri,” urai Ketua Aprindo, Roy M. Andre.

Soal kenaikan harga bahan pokok, saat puasa dan jelang Lebaran, menurut Pakar Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. DR. Dwi Andreas, wajar-wajar saja. Jika kita perhatikan, harga-harga akan mulai naik mendekati puasa hari pertama. Setelah itu turun, dan mendekati hari Lebaran, naik lagi. Pola seperti itu, wajar. Selama kenaikan harga tidak terlalu tinggi, tidak masalah. Soal bawang putih yang harganya melambung, sebenarnya seperti tahun 2017. Di awal tahun 2017 (Januari – Februari) impor bawang putih drop. Karena itu harga melonjak tinggi. Kenapa demikian? Sebab, bawang putih yang kita konsumsi sehari-hari hampir 100% impor,” jelas Andreas.

Kedengarannya aneh, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun bawang putih yang dikonsumsi sehari-hari oleh kurang lebih 260 juta penduduk, hampir 100% impor. Kita tidak menyadari, potensi usaha pertanian sangat besar. Namun, kenyataan saat ini memang begitu. Tata kelola bawang putih, menurut Dwi Andreas, sebenarnya sangat mudah, dan sederhana. Karena kebutuhannya sudah jelas. Jika kita mengacu kebutuhan bulanan tahun 2018, sekitar 49.000 ton. Impor terakhir Desember 2018 sebanyak 136.000 ton. Kalau kebutuhan bulanan 49.000 ton, wajar saja jika pengusaha ritel mengeluh lantaran supply sangat sedikit.

“Kami sudah sampaikan kepada pemerintah awal Maret, bahwa bawang putih akan bergejolak. Akhirnya betul karena supply sangat sedikit. Dan Kementerian Pertanian tidak menerbitkan izin impor bawang putih berturut-turut selama 3 bulan,” tegas Andreas. Pemerintah – Cq Kementerian Pertanian, lanjut dia, sedang berupaya mengembalikan produksi bawang putih nasional dengan mewajibkan para importir menanam minimal 5% dari total bawang putih yang diimpor. Sebenarnya, pertengahan tahun 1990-an, Indonesia pernah swasembada bawang putih. Impor sangat sedikit, hanya sekitar 18.000 ton – 20.000 ton per tahun. Tetapi kini, impor bawang putih di atas 500.000 ton per tahun.

Meskipun bawang putih hampir 100% impor, namun menurut Suhariyanto, kontribusinya terhadap inflasi tidak besar. Sebagai perbandingan, beras berkontribusi paling besar yaitu 2,74%. Sedangkan bawang putih hanya 0,3%. Jadi, bobot kontribusi inflasi sekitar 1/8 dari kontribusi beras. Walau kontribusi terhadap inflasi kecil, perlu diperhatikan ketika harganya naik sampai 60%, maka tinggal mengkalikan 60% X 0,3%. Berarti kontribusi inflasinya 0,18%. Yang harus dijaga, jangan sampai harga semua komoditas kompak naik tinggi. Karena inflasi itu dihitung berdasarkan relatif harga terhadap bulan-bulan atau tahun sebelumnya.

Memang, kadang ada komoditas yang tiba-tiba harganya naik, dan tidak dapat diprediksi. Dari tahun ke tahun pun selalu beda. Jalan keluarnya, menurut Roy, bagaimana semua pihak, baik pemerintah – peritel yang berada di sektor hilir maupun importir di sektor hulu harus bersinergi. “Hulu – hilir harus selalu dipertemukan oleh regulator. Karena keseimbangan ini selalu sulit. Apa pun yang namanya keseimbangan, itu suatu proses yang harus berkelanjutan. Hal ini harus diketengahkan oleh pemerintah sebagai regulator,” kata Roy berharap.

Upaya sudah ada, tetapi belum lancar dan menyeluruh, baru 1 – 2 komoditi saja. Agar harga bahan pokok tetap stabil dan terjangkau, fasilitasi yang diharapkan untuk beberapa komoditi yang memberikan kontribusi inflasi tinggi, seperti; beras, daging kwalitas rendang, gula, minyak goreng kemasan sederhana, dan kini bawang putih. “Koordinasi sudah berjalan baik, tinggal bagaimana dikonkretkan dari waktu ke waktu, dan menyambungkan kami yang di hilir dengan menyuplai yang di hulu,” jelas Roy.

Untuk tata kelola pangan di negara sebesar Indonesia, kata Dwi Andreas, terlalu riskan menggantungkan tata kelola pangan kepada pihak swasta. Kita bisa mencontoh, India, China, dan beberapa negara besar lainnya stok bahan pokok yang dipegang – menjadi tanggung jawab pemerintah harus cukup besar. Beberapa waktu yang lalu stok beras di Bulog 2,1 juta ton. Walau baru memiliki stok beras 2,1 juta ton, Bulog sudah mengeluh; Mau dikemanakan beras ini? Padahal kalau kita melihat India, misalnya, stok beras bulan Oktober 2018 mencapai 40 juta ton, China sebanyak 90 juta ton. Negara sebesar Indonesia mesti harus memiliki stok pangan yang memadai.

Sehingga bila terjadi pergerakan harga terlalu liar, misalnya, pemerintah bisa dengan cepat melakukan intervensi. Ke depan, berdasarkan amanat Undang-undang (UU) ada yang namanya Badan Otoritas Pangan (BOP) yang berada di bawah Presiden secara langsung, harus meningkatkan stok pangan sehingga bila terjadi apa-apa pemerintah bisa dengan cepat melakukan eksekusi dan intevensi agar harga bisa dikendalikan.

Memang yang benar-benar terlihat, kata Widayanti, cadangan beras pemerintah  adanya di Bulog. Sebenarnya, Bulog juga punya komoditi lain seperti; gula, minyak goreng, dan tepung terigu. Di samping itu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga memiliki stok. Kenapa bawang putih tidak ada? Berdasarkan Keppres No. 71 belum termasuk sebagai kebutuhan pokok. Walau bawang putih belum termasuk kebutuhan pokok, namun oleh BPS termasuk bahan yang dipantau.

Untuk melihat kebutuhan hidup seseorang mulai dari perumahan, air, listrik, sampai makanan sehari-hari, apakah komoditas itu masih relevan atau tidak, BPS melakukan survei 5 tahun sekali. Terakhir dilakukan pada 2018. “Untuk mengetahui besaran inflasi, yang dicover sangat besar, meliputi 879 komoditas. Kalau ditanya, bawang putih relevan atau tidak? Saya balik bertanya, kalau makan tidak pakai bawang putih, bisa tidak? Karena jawabannya tidak bisa, maka bawang putih itu masih relevan, bahkan sangat relevan,” urai Suhariyanto.

Hampir di semua negara, di India, Malaysia, China, Korea, Vietnam, dan lain-lain, yang namanya bumbu-bumbuan, lanjut dia, sangat berpengaruh pada inflasi. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya sangat membutuhkan bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Jika tidak ada bumbu-bumbuan tersebut, kebingungan. Namun, kita juga masih menganggapnya sepele. Karenanya kita perlu berfikir bersama, terutama pemerintah bagaimana meningkatkan stok yang dipegang oleh pemerintah. Sehingga jika terjadi kondisi yang tidak dikehendaki pemerintah bisa dengan cepat melakukan intervensi.

Pemerintah dan pelaku usaha pun harus bekerja sama dengan baik. Kalau membaca naskah-naskah tentang tata kelola pangan, jika suatu negara tidak memegang stok pangan yang memadai, maka salah satu upaya yang bisa dilakukan negara adalah menjamin kepercayaan. Membangun kepercayaan antara pemerintah dengan pelaku usaha merupakan kunci utama. Karena pemerintah tidak memegang stok yang memadai, komunikasi dengan pelaku usaha menjadi sangat penting.

Di samping itu soal data, kembali lagi data, dan data. Bagaimana bisa terjadi ketika Desember 2018 kita impor bawang putih 36.000 ton, kemudian tidak impor sama sekali selama 3 bulan. Karena 100% bawang putih kita impor, maka hancurlah ketika dalam kurun waktu cukup lama tidak impor. Di negara tetangga, Brunei Darusalam dan Malaysia ketika mendekati Lebaran harga bawang bisa stabil karena pasarnya berbeda.

Pasar mereka terbesar adalah pasar ritel – food proses, pasar pangan yang sudah diproses. Sedangkan Indonesia, sebagian besar pasar basah. Kita kalau tidak nyeplus lombok – makan cabai segar tidak mau – tidak puas. Bagaimana mengubah pola tersebut sehingga tidak terjadi ketika musim panen cabai berlimpah ruah, dan tidak ada yang menampung, harganya drop. Sebaliknya, saat tidak musim panen harga melonjak tinggi. Belum lama ini Kemendag meluncurkan system informasi harga kebutuhan pokok secara online. Informasi tersebut sampai pada level pedagang, dan bisa di-upload dari gadget masing-masing.

Kita bisa melihat bukan hanya harga rata-rata nasional, harga di pedagang itu juga bisa dilihat. Contoh, di Pasar Senen Jakarta, pedagangnya H. Kadir, atau di Pasar Bulu Semarang, pedagangnya Sumiyem, mereka sama-sama jual beras harganya akan tertera di situ. Atau yang lebih jauh, di Pasar Kahayang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pedagangnya Ibu Tuti, jualan ayam. Bukan saja harganya tertera, naik atau turun juga ketahuan. Ada harga sebelumnya, dan harga saat ini. “Kami – Kemendag sudah membuat validasi data secara otomatis, sehingga sistem ini sangat bermanfaat bagi kita semua,” tutur Widayanti.

Diakui bahwa sitem tersebut hanya melihat dari harga. Karena harga merupakan cerminan dari supply and demand – pasokan dan permintaan. Contoh, di Pekan Baru, Kemendag menggelontorkan bawang putih. Hari itu sempat turun harganya, tetapi keesokan harinya naik lagi. Karena sudah terserap, dan tidak ada lagi stoknya. Hal itu bisa diketahui dengan mudah dari hand phone (HP) android. “Itulah yang saat ini dijadikan acuan untuk ketersediaan barang,” jelas Widayanti. Ke depan, lanjut dia, aplikasi itu akan dilengkapi lagi, agar dapat mengetahui berapa besar stok barang masing-masing pedagang. Harapannya, para bedagang jujur dalam meberikan data.

Aprindo, kata Roy, memberikan respon positif dengan adanya aplikasi tersebut, karena data itu sangat penting. Roy menyarankan, aplikasi itu perlu juga dilengkapi data dari sumbernya, baik importir yang mendatangkan barang maupun sumber yang ditanam – diproduksi di Indonesia. Sehingga antara penjualan dan sumber bisa balance – seimbang.

Mungkinkah, harga bahan pokok bisa dikendalikan, terutama saat menghadapi bulan puasa – jelang Lebaran atau momen hari raya keagamaan lainnya, seperti Natal? Menurut Widayanti, karena pemerintah punya pengalaman, berhasil menyetabilkan harga bahan pokok saat puasa – Lebaran dan Natal mulai tahun 2017, di mana permintaan meningkat, tahun 2019 diharapkan pemerintah juga mampu menyetabilkan harga.

“Sejak dini, kami – pemerintah pusat telah melakukan koordinasi dengan daerah. Semua eselon I turun ke lapangan, rapat koordinasi di daerah-daerah, memastikan bagaimana kesiapan daerah, bagaimana stok barang, bagaimana pergerakan harga. Kemudian dipantau bersama-sama setiap hari,” jelas Widayanti. Koordinasi itu, lanjut dia, tidak hanya dengan pemerintah daerah, tetapi juga dengan Satgas Pangan Pusat maupun Satgas Pangan Daerah.

Ada satu komponen inflasi yang beberapa waktu terakhir juga menggeliat, yaitu terkait tiket pesawat. Menurut Kepala BPS, soal tiket pesawat, tahun 2019 ini memang agak tidak biasa. Tahun-tahun sebelumnya, biasanya tiket pesawat menyumbang inflasi hanya pada waktu-waktu tertentu, Ramadan, Lebaran, dan Natal. Tetapi tahun 2019, mulai bulan Januari angkutan udara memberikan kontribusi inflasi cukup besar, terakhir Maret 2019 masih ada kenaikan angkutan udara di 39 kota, dan menyumbang inflasi 0,03%. Jelang Lebaran nanti, permintaan konsumen yang akan pulang kampung pasti sangat tinggi.

Terkait rantai distribusi, karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu luas, tidak mungkin berharap hanya satu jenis transportasi saja. Contoh, kita mengirim barang satu peti kemas ke Papua – Jayapura, biayanya lebih mahal dibandingkan kirim barang ke China. Karena waktu kembali, kapal pengangkut peti kemas itu kosong. Artinya, perlu ada suatu perhatian serius dari kepala daerah – otonomi daerah yang kini digelorakan, yaitu bagaimana agar kapal yang membawa peti kemas tersebut kembali tidak kosong. Misalnya, membawa hasil-hasil pertanian yang melimpah. (mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *