Kali Pertama Dalam Sejarah 40 Tahun KPPD DKI Selenggarakan RAK Terpisah dari RAT

Koperasi pegawai – karyawan harus menunjukan jatidirinya, dan bukan hanya dibutuhkan pada tanggal 20 – 30 dimana persediaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari mulai menipis. Koperasi harus dikenang, dan dibutuhkan setiap saat serta satu-satunya media untuk meningkatkan skala ekonomi, dan media untuk mendapatkan bantuan keuangan bagi anggotanya. Koperasi bisa diandalkan karena dibangun atas tujuan bersama dan punya komitmen; “Menolong diri sendiri dan mensejahterakan anggota.” Tujuannya jelas.

Sedangkan dunia bisnis lainnya hal itu tidak akan terjadi. Koperasi bisa tumbuh, berkembang dan maju, ada beberapa kata kunci dalam pengelolaannya. Kunci utama kejujuran. Baik pengurus, pengawas, manajemen maupun anggota harus sama-sama punya komitmen perilaku jujur. Kemudian keterbukaan – transparan, sehingga anggota dapat mengikuti perkembangan koperasi, bisa tahu pertambahan dan berkurangnnya aset, tahu siapa saja yang utangnya paling besar, siapa yang paling rajin menabung dan meminjam, juga tertib mengangsur dan sebagainya. Dengan keterbukaan itu bisa saling kontrol.

Begitu besarnya manfaat berkoperasi, di berbagai kesempatan, Ketua Umum Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta, H. Hasanuddin, Bsy, SH mengatakan; “Menjadi anggota koperasi, manfaatnya dunia – akhirat. Di dunia anggota menikmati pelayanan ekonomi dan kebersamaan. Membantu – menolong orang lain dengan cara menabung di koperasi, juga ibadah – tabungan di akhirat.” Sejahtera bukan semata-mata dari sisi ekonomi tercukupi, tetapi sejahtera bathin juga penting.

Koperasi juga mengemban tugas sosial. Menjalin hubungan silahturahmi antara anggota yang sudah pensiun dengan yang masih aktif sebagai pegawai sangat penting. Karena pada dasarnya semua pegawai – karyawan akan pensiun. Terputusnya pergaulan – kehilangan teman, rekan, sahabat bisa membuat orang menderita. Banyak pensiunan terkena struk, lumpuh, sakit ingatan, linglung lantaran bathinnya tersiksa.

“Kalau koperasi ingin tumbuh, berkembang dan maju harus dikelola secara kolektif dan fokus. Pengawas, tugasnya tidak hanya mengawasi apa yang sudah dikerjakan oleh pengurus, atau manajemen tetapi harus berkolaborasi – bersinergi memikirkan apa yang ingin dicapai,” tutur Ketua Pengawas, KPPD, Drs. H Subaning, R,MM. KPPD terus berkembang menjadi besar, dan meraih berbagai prestasi nasional, lanjutnya, karena punya potensi besar yang terus dieksplorasi. Loncatan luar biasa sejak KPPD dipimpin Hasanuddin mulai tahun 2006. Padahal, 20 tahun silam, di lingkungan koperasi pegawai di DKI Jakarta yang jumlahnya sekitar 300 koperasi, KPPD belum diperhitungkan.

Kini, KPPD DKI adalah salah satu koperasi besar dan sehat di Indonesia dengan klasifikasi A Plus. Jumlah anggotanya 11.600 orang dan asetnya Rp 230 miliar lebih. Namun, koperasi yang didirikan oleh kurang lebih 100-an pegawai pada Juni 1978, dan mendapatkan Badan Hukum (BH) 28 November 1979, membuat banyak orang tidak percaya termasuk para anggota, jika KPPD yang telah menempuh perjalanan cukup panjang (40 tahun) baru kali pertama (2018) dalam sejarah menyelenggarakan rapat anggota khusus (RAK), membahas; program kerja, anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) yang waktunya dipisah dengan rapat anggota tahunan (RAT) dimana pengurus – pengawas mempertanggungjawabkan kinerjanya. RAK pertama untuk program tahun buku 2019 dilaksanakan pada 6 Desember 2018, di Auditorium Wisma Antara, Jakarta.

Selama ini, sampai tahun 2018, pembahasan RAPB dilaksanakan bersamaan dengan RAT. “Ini sah-sah saja dalam rangka efisiensi biaya dan waktu. Biaya RA cukup lumayan, ratusan juta. Apalagi RAT, termasuk bagi-bagi hadiah untuk anggota biayanya bisa Rp 1 miliar. Karena itu RAPB dibahas saat RAT yang dilaksanakan relatif lebih awal, bulan Februari,” jelas Hasanuddin. Karena program kerja harus disahkan oleh RA sebagai konstitusi tertinggi koperasi, maka selama 2 bulan (Januari – Februari) ada kekosongan payung hukum. Artinya, kinerja koperasi bekerja dengan payung hukum hanya 10 bulan.

“Kalau belum ada payung hukumnya, seluruh kegiatan KPPD semestinya belum boleh dilakukan. Apalagi yang menyangkut pengelolaan keuangan. Karena itu rapat harus disahkan sebelum tahun berganti. Inilah yang benar,” tegas Hasanuddin. Setelah payung hukum disahkan, lanjut dia, kegiatan pengurus mengelola organisasi sudah bisa dimulai per 1 Januari. Sehingga kinerja pengurus, pengawas dan manajemen bekerja 12 bulan – setahun penuh dalam payung hukum organisasi.

Alasan dilaksanakannya RAK terpisah diakhir tahun, kata Hasanuddin, karena ke depan KPPD ingin lebih tertib. Lambat atau cepat kalau KPPD dikelola secara profesional, kebijakan-kebijakan dikawal dengan ketat, akan aman, koperasi akan tumbuh, berkembang, maju dan besar. Manfaatnya makin dirasakan oleh anggota. Untuk pengembangan usaha yang paling dominan tetap simpan pinjam. Namun, dalam era globalisasi kita perlu mewaspadai persaingan dunia bisnis keuangan. Bukan tidak mungkin di masa yang akan datang dari negara-negara lain akan “menyerbu” koperasi di Indonesia, dengan menderikan koperasi atau menanamkan modalnya bekerja sama dengan koperasi Indonesia. Kalau negara memang mengizinkan, mau tidak mau KPPD pun harus menghadapi persaingan tersebut.

Dan mungkin saja, kata Hasanuddin, anggota KKPD akan tergoda iming-iming kemudahan yang ditawarkan. Karena itu semua anggota harus memiliki loyalitas tingg. Guna meningkatkan loyalitas anggota, KPPD memilik program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dengan slogan Aku Kader Koperasi. “Mudahan-mudahan anggota tidak ada yang pinjam di luar KPPD. Kalau sudah punya koperasi, pinjam di luar – di bank, misalnya, tidak hanya memberikan kontribusi kepada pihak lain, anggota juga tidak mendapatkan bonus apa-apa. bahkan bisa dikatakan desersi.

“Mari semua komponen, semua anggota menjaga dan mengamankan KPPD,” ajak Hasanuddin. Caranya, lanjut dia, sesuai prinsip koperasi; dari, oleh dan untuk anggota, maka anggota harus menabung, pinjam uang dan belanja atau transaksi di KPPD. Setelah pendapatan dikurangi biaya-biaya selama setahun maka akan timbul, sisa hasil usaha (SHU) yang kemudian dibagikan kepada pemilik – anggota. Koperasi adalah suatu badan usaha yang unik, cocok dengan budaya bangsa Indonesia, kerja sama, gotong-royong. Koperasi didirikan oleh anggota, dimiliki oleh anggota, yang bertransaksi anggota, penerima manfaat anggota, yang sejahtera juga anggota.

Dari pemaparan program, proyeksi tahun 2019 total pendapatan dari semua kegiatan usaha sebesar Rp 41,913 miliar lebih, biaya sebesar Rp 30,796 lebih, dan SHU diproyeksikan Rp 10,600 miliar. “Itu target minimal, biasanya bisa lebih. Mudah-mudahan bisa mencapai Rp 12 miliar. Karena SHU tahun buku 2018, walau belum defintif, setelah dihitung-hitung ketemu angka sekitar Rp 13 miliar. Ini adalah prestasi kita semua. Sebab pendapat koperasi merupakan hasil transaksi anggota. Pengurus hanya pengelola atas amanah yang dipercayakan oleh anggota,” urai Hasan.

Namun, kalau anggota lebih senang pinjam ke bank, lanjut dia, sementara bisnis utama KPPD DKI simpan pinjam, pasti proyeksi tersebut tidak akan tercapai. Begitu juga bila pinjamnya di koperasi, tetapi lebih banyak nunggaknya, dan menyebabkan piutang macet, target juga tidak akan tercapai. Karena itu, ajak Hasanuddin, mari sama-sama menjaga KPPD, pinjam di KPPD, dan mengangsur sesuai kewajiban sebagai anggota. Jangan sampai ada anggota maunya pinjam, tetapi tidak mau bayar, alias ngemplang. Perbuatan itu akan berdampak kepada anggota lain. Khususnya yang akan pinjam.

Agar koperasi terus berkembang menjadi besar, jumlah anggota juga harus bertambah. Kalau tahun 2018 baru tercatat 11.600 anggota, pada akhir tahun 2019 diharapkan sudah mencapai 12.000 anggota. Soal pertambahan jumlah anggota, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pengurus. Anggota pun “punya kewajiban” mengajak rekan-rekan pegawai DKI Jakarta yang belum menjadi anggota KPPD. Bahkan ada kebijakan pengurus, setiap anggota yang berhasil mengajak 1 anggota baru, akan mendapatkan insentif Rp.100.000,- Kalau berhasil mengajak 10 orang, meskipun mereka teman sekantor, dapat insentif uang saku Rp 1 juta.

Dipaparkan pula program baru, walaupun pelayanan kepada anggota selama ini dinilai sudah cukup baik, anggota merasa puas, karena pinjam uang tidak menunggu lama, 10 – 15 menit cair, mulai 2019 pelayanan itu akan ditingkatkan lagi berbasis teknologi. Sehingga anggota bisa cek saldo tabungan, jumlah tabungan, saldo pinjaman yang masih harus dibayar, pinjam uang pun bisa online, tidak harus datang ke kantor. Karena kerja sama dengan Bank DKI, uangnya bisa diambil ke ATM Bank DKI. Karena semua anggota KPPD adalah pegawai Pemprov DKI, kecuali yang sudah purna tugas, maka semua punya rekening Bank DKI.

Ada juga program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, khususnya bagi anggota yang 2 – 3 tahun jelang purna tugas, atau mereka yang ingin membuka usaha. Jika anggota punya usaha yang dikelola oleh isteri atau keluarga, pinjam modalnya bisa ke koperasi. Tidak ke bank. Karena punya gaji, punya TKD, dan punya usaha produktif, maka akan lebih sering bertransaksi dengan koperasi. Untuk praktek usaha bisa diawali dari kecil-kecilan dulu seperti buka warung di rumah, atau buka bengkel motor.  Bila mereka sudah memulai usaha sebelum purna tugas, ketika pensiun akan lebih fokus mengembangkan usahanya.

Sering kali setelah pensiun mereka bingung tidak tahu apa yang harus diperbuat. Padahal masih terbuka berbagai peluang untuk melakukan kegiatan produktif, mengisi masa purna tugas. Karena KPPD telah merubah payung hukum organisasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD – ART) bahwa anggota yang telah pensiun tetap boleh menjadi koperasi. Berbeda dengan dulu, pensiun otomatis keluar dari koperasi. Sekarang, bila tidak mengajukan secara formal tetap menjadi anggota KPPD. Karena itu di KPPD cukup banyak anggota yang pensiunan. Ketua umum, bendahara, dan ketua pengawas pensiunan. Karena waktunya lebih banyak, bisa fokus mengurus koperasi, sehingga koperasi bisa lebih berkembang. Yang juga tidak kalah penting, hubungan silahturahim tetap terjaga. “Kalau tidak ada aktivitas, bisa semakin tidak sehat. Semua penyakit bisa muncul,” tutur Subaning yang sudah cukup lama pensiun.

Masih dalam upaya memberikan pelayanan lebih baik kepada anggota, KPPD juga akan merenovasi gedung kantor di Jln Jaksa No 25 Jakarta Pusat, dan menata ulang ruang-ruang kerja, tempat pelayanan dan menambah kasir. Hasanuddin juga mengaku bermimpi, bisa membeli gedung di sebelah kanan kantor KKPD yang kabarnya akan dijual. Tanahnya cukup luas, kurang lebih 1000 meter persegi, harganya dihitung-hitung sekitar Rp 17 miliar. Sebab harga tanah sudah di atas Rp 15 juta per meter persegi. Jika mimpi menjadi kenyataan, bangunan dirobohkan, kemudian dibangun tower baru, untuk kantor KKPD sendiri dan diswakan. Kesulitan parkir pun teratasi, parkirannya bisa dibangun di dalam tanah. “Sekarang, renovasi gedung yang ada dulu,” tambahnya.

Mimpi lain, 11.600 anggota itu dapurnya diisi oleh bisnis KPPD. Kalau kebutuhan per bulan dengan komponen; beras, minyak goreng, kecap, sabun mandi, sabun cuci, odol, gula, trigu, dan sebagainya Rp 2 juta per bulan maka omzet bisnis ini bisa dihitung 11.600 X 12 x Rp 2 juta = Rp 278,400 miliar. Jika KPPD mengambil untung 5% saja maka akan dapat tambahan SHU sekitar Rp 13,920 miliar. Luar biasa! Orang Jakarta itu seleranya tinggi, pasti tidak mau makan nasi dari beras harga Rp 5.000,- per Kg. Minimal harga Rp 10.000,- dan selama ini belanjanya di mini market, Alfamart atau Indomaret milik konglomerat, bukan milik koperasi.

“Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dulu pernah menawarkan dari TKD itu sebagian bentuknya natura, tidak semua uang. Ketika dia tanya; ‘Sanggup nggak KPPD?’ Saya jawab sanggup. Mimpi tinggal mimpi, ganti pemimpin – gubernur, ganti juga kebijakannya,” kata Hasanuddin. Selama ini, lanjut dia, setiap jelang hari raya lebaran, KPPD memberikan vocher kepada anggota senilai Rp 500.000,- untuk belanja di Alfamat – Indomaret. Untuk tahun 2019 nilainya ditingkatkan menjadi Rp 550.000,-  Jadi, anggaran yang dibutuhkan untuk vocher tahun 2019 setidaknya sebesar 11.600 X Rp 550.000,- = Rp 6,380 miliar. Jika diganti dengan natura, KPPD belanja sendiri dalam partai besar, masih bisa mendapatkan keuntungan. Sedangkan teknis penyampaian kepada anggota, bisa kolektif dikirim ke kantor masing-masing.

Usaha baru yang dinilai akan memberikan keuntungan cukup besar dalah membuka SPBU. Pengurus sudah melakukan survey, anggaran pun sudah disiapkan sebesar Rp 20 miliar. Lokasinya cukup strategis, tetapi ada di luar Jakarta, yaitu di Serang, Banten. Kalau di Jakarta sudah sangat sulit, biayanya sangat mahal. Pertimbangan membuka usaha baru untuk menghindari idle money atau penumpukan uang lembaga. Pilihannya SPBU, kata bendaha, Sutrasna, SE, karena sudah ada gurunya di PKPRI DKI Jakarta. Nanti KPPD tinggal belajar di sana yang ketuanya juga Hasanndudin. PKPRI punya 2 SPBU dan sekarang sudah leading.

Rencana lain, kerja sama dengan pihak ketiga untuk perdagangan E-commerce jualan sembako maupun properti. Sekarang ada program dari BUMN menawarkan kerja sama bisnis properti. KPPD bisa saja membeli 2 apartemen kemudian disewakan. Uang sewanya untuk membayar angsuran. Ada apartemen eksklusif harganya Rp 4 miliar habis terjual, tinggal yang kecil-kecil tiype studio. Model bisnis apartemen ini sekaligus investasi. Soal permodalan, walau KPPD DKI sudah punya aset Rp 230 miliar lebih, masih akan meningkatkan simpanan suka rela anggota dan menggali sumber-sumber dana yang menguntungkan dan tidak menimbulkan kemacetan pinjaman.

Terkait program wisata bersama yang tahun 2018 ditiadakan dengan alasan untuk penghematan, walau sudah dianggarkan, tahun 2019 rencana wisata bersama disepakati ke daerah Sumatera Barat. Anggaran wisata pun cukup besar, Rp 4 miliar, karena jumlah pesertanya juga besar. Dua kali wisata, ke Lombok dan Bali pesertanya masing-masing 400 orang lebih. Wisata itu hak, yang diberikan kepada anggota yang mempunyai partisipasi aktif, khususnya rajin menabung, rajin pinjam uang, angsuran lancar, dan sudah lama menjadi anggota KPPD. “Itulah hadiahnya. Bagi anggota yang belum dapat kesempatan ikut wisata, rajinlah menabung, rajin-rajinlah utang di KPPD, dan membayar angsurannya lancar” kata Trasno menyarankan.

Program kerja sama yang dibangun KPPD tidak hanya untuk urusan usaha. Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) KPPD bekerja sama dengan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) satu-satunya perguruan tinggi ilmu perkoperasi di Indonesia yang didirikan era Orde Baru (Orba). Setiap mengadakan pendidikan dan opelatihan narasumbernya selalu mengundang dari IKOPIN. “Sekarang, dari pihak IKOPIN yang menginginkan KPPD sebagai laboraturium, tempat praktek mahasiswa IKOPIN jelang selesai masa kuliahnya. Tidak tertutup kemungkinan pula kerja sama dengan perguruan tinggi lainnya, dengan Universitas Trisakti (Usakti), Jakarta, yang dipimpin Rektor Prof. DR. Thoby Mutis, salah satu tokoh gerakkan koperasi. PKPRI DKI Jakarta disamping kerja sama dengan IKOPIN juga dengan Usakti,” jelas Hasan.

Dari seluruh program 2019 yang telah disusun oleh tim pengurus, yang dalam sidang dipimpin oleh Sekretaris I, Gatot Sucipto, SE. Ini baru kali pertama sidang paripurna RA KPPD tidak dipimpin langsung ketua umum. Alasannya, pengkaderan untuk mempersiapkan regenerasi, program hanya ada perubahan kecil yang diusulkan floor – anggota yaitu besaran santunan bagi keluarga anggota KPPD yang meninggal dunia, dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 3 juta. Dan akhirnya payung hukum organisasi disahkan secara aklamasi. (mar)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *