Kaum Marhaen Harus Sejahtera

Usianya sudah sepuh, 76 tahun. Tetapi aktivitasnya masih luar biasa, terutama di Gerakkan Koperasi Indonesia (GKKI), khususnya di koperasi yang bernaung di bawah bendera Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI). Menempuh perjalanan jauh berjam-jam (8-9 jam), melewati jalan bergelombang, menaiki tanjakan dan turun tajam, plus tikungan-tikungan maut di kanan-kirinya jurang terjal mengerikan, bagi Tasripin Mastar, yang mengaku politikus gagal, tidak pernah dikeluhkan.

“Saya senang ke daerah-daerah mengunjungi anggota,” tutur mantan Ketua Gerakkan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian terjun menjadi aktivisi, sekaligus praktisi koperasi yang kini dipercaya sebagai Ketua Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI) yang memiliki anggota perorangan lebih dari 2 juta orang. Ketika masih di Palembang, Sumatera Selatan, kata dia, mengungkap masa lalunya, pernah menjadi asisten dosen – asistennya Rektor Universitas Negri Sriwijaya (Unsri).

Karena kecintaannya sebagai pendidik, atas saran Panglima Kodam Bukit Barisan melalui Asisten I, yang menilai kondisinya tidak kondusif untuk masa depannya, Tasripin pindah ke Jakarta, menjadi guru Sekolah Dasar (SD) di Ibukota. Ketika menjadi guru itulah Tasripin mulai aktif di gerakkan koperasi pegawai, lantaran mau aktif di organisasi massa yang disenangi, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sebagai pegawai negeri tidak boleh.

Sebagai insan koperasi tahun 1977 mulai dipercaya sebagai pengurus, Wakil Sekteraris Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPR) DKI Jakarta, lalu menjadi wakil ketua. Cukup lama, 15 tahun di dua jabatan tersebut, kemudian dipercaya sebagai Ketua Umum PKPRI DKI Jakarta, juga 15 tahun. Tahun 1999 dipanggil Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, kemudian dilantik sebagai pimpinan komisaris daerah, belum sebagai pimpinan harian yang mengambil keputusan. Tahun 2002 dipilih sebagai wakil ketua IKPRI, lalu sebagai Ketua Umum.

Dihitung-hitung, sudah 36 tahun dipercaya orang menjadi pengurus koperasi, tentu ada yang istimewa dari dalam dirinya. Tetapi Tasripin justru mengaku, tidak ada yang istimewa. “Sebagai guru banyak membaca buku tentang ilmu jiwa. Menurut ilmu jiwa kalau mau sukses harus menjalin hubungan baik dengan semua orang. Dan semua orang dianggap penting. Itu kuncinya,” jelas mantan Bedaharawan Dewan Mahasiswa Unsri, juga mantan Ketua Senat Mahasiswa, yang jiwa kepemimpinannya telah menonjol sejak Sekolah Rakyat (SR), dimana dia selalu menjadi ketua kelas sampai Sekolah Guru. Waktu tamat SGA (1960), Tasripin, yang senang berorganisasi, langsung diminta mengajar di SGA juga.

Sejak menjadi anggota Koperasi Impraza Look, 40 tahun silam, di Jl Salemba Raya No 15, Jakarta Pusat, yang anggotanya guru-guru TK, kecintaan dan aktivitasnya di gerakkan koperasi tidak pernah putus, karena di dalam hatinya terpendam cita-cita luhur, ingin mensejahterakan masyarakat, khususnya rakyat kecil yang dulu dikenal sebagai orang Marhaen. Di koperasi karena senang banyak teman, tidak untuk mencari uang. “Kalau untuk cari uang, saya ada usaha. Punya Sekolah TK, SD, SMP, Taruna Bangsa, di daerah Ciputat, juga punya Wisma Selalaw (Hotel) di Lampung. “Karena saya guru, kalau pensiun punya sekolahan masih sejiwa,” jelasnya.

Terkait dengan program kerja IKPRI dikatakan bahwa program kerja terbagi atas program kerja jangka pendek, jangkan menengah dan jangka panjang. Program jangka pendek digunakan sebagai acuan untuk mencapai sasaran, jangka panjang sebagai ancuan untuk meralisasi misi dan tujuan koperasi. Pengelola akan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha koperasi, bila mereka mampu menyusun perencanaan-perencanaan tersebut. Salah satu ukuran manajemen koperasi yang akuntabel dapat dinilai dari adanya program jangka pendek dan program jangka panjang.

Program kerja juga merupakan bagian dari perangkat lunak dalam menjalankan roda kerja koperasi, dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena itu merupakan sebuah kelaziman, program kerja dapat dijadikan sebagai acuan kerja, dasar pijakan dan landasan hukum dalam mengelola koperasi. Program kerja IKPRI tersusun setelah pengurus melakukan SWOT analisis atas data lapangan di mana perubahan selalu bergerak lebih cepat dari prediksi yang telah dicanangkan.

Kegiatan usaha IKPRI tahun buku 2014 yang dijalankan harus selaras dengan kebutuhan para anggota, artinya segala gerak langkah koperasi harus selalu ditujukan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Usaha yang dilakukan harus memberikan manfaat baik secara langsung maupun manfaat tidak langsung kepada anggota. Pengelola IKPRI – manajemen harus mampu menjaga dan mengamankan kekayaan anggota yang sudah tertanam dalam koperasi, sehingga kepercayaan anggota akan terbentuk dan akhirnya anggota bersedia menanamkan modalnya lebih besar sehingga koperasi mampu mandiri.

Kepemimpinan IKPRI selama 6 tahun terakhir, menurut Tasripin dirasakan sebagai kepemimpinan kolektif yang sangat kompak. Tidak ada kegiatan yang tidak diketahui oleh pengurus dan pengawas. “Saya menjadi pengurus di Induk sudah cukup lama, belasan tahun, tetapi 6 tahun terakhir ini benar-benar solid, dan sesuai dengan jati diri koperasi,” jelasnya.

Program tahun buku 2014 ini, kata dia, pengurus Induk berorientasi pada kegiatan antara lain; perkuatan modal kerja untuk IKPRI atau PKPRI tingkat provinsi melalui bergulirnya dana perkuatan modal yang sangat terasa manfaatnya, dan terus meningkat volumenya. Memenuhi tuntutan Bank Indonesia untuk terus meningkatkan permodalan perbankan, yaitu Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE). Untuk itu Tasripin mengajak para anggota merapatkan barisan agar BKE tetap menjadi kebanggaan Koperasi Pegawai Negeri, dengan cara pembelian saham atau SKPB baik melalui Tabungan Koperasi (Takop) maupun pembelian tunai. Sesuai jati diri koperasi, kalau sudah mendirikan bank, harus bertanggung jawab.

Pengembangan Wisma IKPR juga terus dilakukan, untuk memenuhi kebutuhan anggota, terutama anggota dari daerah yang datang ke Jakarta. Pada awal 2014 ini direncanakan akan mulai beroperasi Wisma kedua yang telah selesai direnovasi dengan tambahan 12 kamar, dan satu aula untuk rapat. Kemudian juga meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, yang selama ini telah dilaksanakan dan mendapat bantuan BKE.

“Dari pelaksanaan pendidikan yang beberapa tahun terakhir terus ditingkatkan, hasilnya Nampak dari perilaku anggota,” jelasnya bangga. Dulu, lanjutnya, bantuan dari BKE hanya Rp 5 juta per Pus, terus meningkat sekarang menjadi Rp 15 juta per Pus. Dari IKPRI sendiri juga Rp 15 juta per Pus. “Jadi, total subsidi pendidikan bagi PKPRI masing-masing Rp 30 juta. Koperasi yang sukses karena memperhatikan pendidikan bagi anggota,” katanya. Atas usul dari PKPRI Jawa Tengah pada RAK beberapa waktu silam, di Jakarta, subsidi pendidikan akan disesuaikan besarannya berdasarkan jumlah anggota primer dan jumlah anggota perorangan dengan batas minimal Rp 15 juta dari IKPRI dan Rp 15 juta dari BKE. (my – yuni)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *