Keberpihakan Kepada UMKM Implemetasinya Belum Bijaksana

MENJADI anak emas dan primadona, begitulah kata orang tentang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Yang terberitakan di berbagai mass media, kebijakan pemerintah bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM dan koperasi memang begitu besar. Soal kemudahan untuk memperoleh kredit penguatan modal, misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan fundamental dengan ditandatanganinya program penjaminan kredit oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2007.

Kala itu pemerintah menyalurkan dana Rp 1,45 triliun sebagai penjaminan kredit melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (SPU). Dengan adanya penjaminan kredit tersebut peluang memperoleh modal usaha semakin terbuka lebar. Belum lagi dana-dana yang dikucurkan oleh perbankan, baik bank pemerintah, maupun bank swasta, termasuk lembaga-lembaga keuangan non bank, serta dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kebijakan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM cukup banyak. Ada UU No 9 tahun 1995, ada Peraturan Pemerintah (PP) No 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, PP No 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, Inpres No 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, Keppres No 127 tahun 2001 tentang Bidang – Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang – Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Memengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan. Kepres No 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah, Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Semua itu implementasi dari amanat MPR No 16 tahun 1998, tentang politik ekonomi dalam kerangka demokrasi ekonomi, dan UMKM dapat membangun struktur ekonomi nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, para pengusaha besar ada keterikatan dengan UU tersebut. Keterikatan untuk memajukan secara bersama-sama UMKM di tanah air.

Untuk memajukan UMKM, bukan saja akses pembiayaan yang harus dibuka, tetapi juga kepastian tempat usaha, kepastian untuk promosi dan mendapat prioritas pembiayaan. Dulu tidak ada pemjaminan, sekarang harus ada penjaminan, juga lebih dibuka lagi lembaga-lembaga yang bisa memberikan pembiayaan terhadap UMKM. Kecuali perbankan, juga lembaga-lembaga keuangan non bank, koperasi simpan pinjam, (KSP) misalnya, diberikan ruang gerak untuk berpartisipasi mengembangkan UMKM.

UU ini mengarahkan pemerintah pusat harus bersama-sama dengan pemerintah daerah menjalin kemitraan dengan pengusaha besar. Keterikatan terhadap pengembangan UMKM yang paling dalam bagi pemerintah daerah adalah menghapus semua peraturan daerah yang bertentangan dengan UU, dan menghambat untuk berkembangnya UMKM, misalnya, reformasi birokrasi, sehingga pelayanan perizinan bisa lebih cepat.

Koordinasi adalah bagian yang tidak terpisahkan yang diminta oleh UU ini. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, juga dengan stake holder lainnya, dengan perusahaan swasta besar dan dengan perbankan. Banyak sekali pesan yang diamanatkan dalam UU tersebut untuk pemberdayaan UMKM.

Kendala terbesar yang dihadapi adalah rencana umum tata ruang atau rencana pembangunan wilayah kota. Dalam rencana pembangunan wilayah kota mestinya diberikan space – tempat yang pasti bagi UMKM. Dia harus masuk di dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional maupun daerah dengan tempat-tempat yang dikhususkan bagi UMKM. Hal itu sudah diatur di dalam UU UMKM, tetapi implementasinya belum memadai.

Selama ini yang mendapatkan prioritas untuk berkembang adalah usaha-usaha besar, karena dia mampu mengadakan fasilitas dari mulai tanah, perizinan dan bangunan di tempat-tempat strategis, sementara UMKM tidak mempunyai kemampuan itu. Karenanya pemerintah daerah harus mengaturnya. Misalnya, kabupaten – kota mengatur sekala usaha sesuai dengan daya beli masyarakat setempat, sesuai dengan UKM kabupaten – kota tersebut.

Meski berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan, namun pelaku UMKM seakan belum berani berjalan dengan kepala tegak. Bayang-bayang ketakutannya adalah mampukah mereka mengembalikan pinjaman perbankan, mengingat persaingan pasar semakin sengit. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang gencar disosialisasikan lewat berbagai mass media, termasuk ditayangkan stasiun teve, membuat calon wirausaha, terutama UMKM, tergiur dan segera berbondong-bondong ke bank-bank pemerintah terdekat yang menyalurkan kredit mudah bunga rendah tanpa agunan, untuk mengajukan permohonan modal tambahan.

Tetapi kenyataan di lapangan, program yang diharapkan bisa mengatasi kesulitan dan menggerakkan UMKM maju lebih cepat, tidak seperti yang diberitakan dan tayangan di berbagai layar teve. Dari berbagai pertemuan dengan menteri terkait, yaitu Menteri BUMN, Menteri Koperasi, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, juga dengan para Dirjennya, memang diinformasikan pemerintah punya program terobosan sangat bagus. Program KUR tidak pakai agunan karena sudah dijamin oleh Askrindo. Namun dari pihak perbankan yang mensosialisasikan antara lain; Bank Bukopin, BRI, BNI, Bank DKI ternyata masih ada persyaratan-persyaratan tertentu.

Kecuali persyaratan administratif mulai dari surat izin usaha perusahaan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat domisili, yang membuat parapelaku usaha mikro ngeper, dan akhirnya mundur. Kecuali jaminan dari Askrindo, harus ada jaminan tambahan, baik berupa sertifikat tanah maupun BPKM mobil. Bagi UMK, jangankan sertifikat tanah atau BPKB mobil, motor saja banyak yang tidak punya. Kalaupun punya tanah, masih girik, motor kreditnya belum lunas, sehingga belum punya BPKB bagaimana bisa dijadikan jaminan.

Ini bukan soal berani atau tidak memanfaatkan peluang. Kalau peluang mendapatkan kredit diambil, risikonya terlalu besar bagi pelaku usaha. Semua perlu perhitungan. Selama ini peluang pasar yang disediakan pemerintah melalui pameran dirasakan minim. Biaya mengikuti pameran pun dirasakan berat. UMKM harus mencari terobosan meminta sponsor sana sini, dari dinas terkait atau perusahaan yang gencar utak-atik anggaran membina UMKM sebagai bentuk corporate social responsibility (CSR).

Pemerintah tidak ingin suntikan dana penjaminan kredit itu sia-sia. Apalagi pemerintah selalu mengarahkan seluruh program kerjanya supaya menghasilkan lapangan kerja baru dan mampu menampung ledakan pengangguran. Karena itu penjaminan kredit harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pelaku UMKM. Pemerintah mengharapkan penjaminan kredit itu dimanfaatkan oleh UMKM berorientasi ekspor. Ini jauh lebih aman untuk menghindari kredit macet. Namun kegiatan ekspor di Indonesia kini masih menghadapi tantangan berat. Ekonomi biaya tinggi mulai dari pintu pabrik hingga pelabuhan sudah menjadi makanan sehari-hari, membudaya, dan sulit dihentikan. Akibatnya, daya saing produk Indonesia lemah.

Sektor UMKM akan tetap jalan di tempat jika paradigma terhadap UMKM hanya sebatas pemohon kredit dari lembaga keuangan, termasuk perbankan. Paradigma itu harus dikikis habis. Pasalnya, sektor UMKM yang paling diandalkan sebagai penopang ekonomi di saat krisis karena tidak sekadar membutuhkan modal, tetapi juga pendamping untuk mengembangkan usaha. Pendamping itu harus selalu setia sehingga usaha yang sudah dirintis tidak mudah goyah karena hantaman berbagai persoalan, termasuk ketidakpastian perekonomian.

Semua orang berbicara pengembangan UKM, tetapi konsep yang dibikin sering tidak nyambung dengan kondisi lapangan. Selama ini, kesan klasik yang dialamatkan pada UKM adalah mereka butuh modal (dana). Padahal, modal bukan satu-satunya kendala. Berbagai persoalan lain juga melingkari mereka dan sulit ditangani. Misalnya, soal akses pasar dan manajemen. Sokongan modal kerja memang diperlukan terutama ketika order meningkat, tetapi pembinaan manajemen, keuangan, dan pendampingan lain juga dibutuhkan sehingga kebutuhan KUK tidak semata modal kerja, tetapi juga dukungan pendampingan terus menerus.

Dukungan ini berasal dari perusahaan modal ventura yang mentransfer ilmu mengelola keuangan perusahaan sekaligus mengontrol penggunaan pinjaman setiap bulan. Proteksi yang dilakukan perusahaan modal ventura membuat UKM-PPU (Perusahaan Pasangan Usaha) berhati-hati menggunakan pinjaman karena lembaga keuangan itu dilibatkan dalam setiap mewujudkan rencana, terutama untuk pengembangan usaha seperti beli mesin atau investasi. Karena itu, UKM-PPU sebenarnya tidak hanya perlu pembiayaan, tetapi juga pendampingan untuk berbagai hal.

Di Indonesia, peran modal ventura dalam pembiayaan kepada UKM tidak bisa dilepaskan dari orientasinya sebagai lembaga pembiayaan pembangunan (development financing institution) yang menerapkan pembiayaan, tetapi tetap mengindahkan cara berusaha sehat. Peran lainnya, terutama adalah membina UKM yang belum bankable menjadi layak mendapat kredit. Perusahaan modal ventura terbesar di Tanah Air adalah PT Bahana Artha Ventura (BAV) dengan 26 perusahaan modal ventura daerah (PMVD) yang tersebar di seluruh Tanah Air.

Kegiatan pembiayaan dan pendampingan UKM-PPU, menurut kajian PT BAV, dipandang sebagai kebutuhan untuk memberikan nilai tambah kepada UKM-PPU dan mengamankan investasi. Pendamping UKM-PPU dapat berupa pendamping langsung (khusus), yaitu penempatan (outside management) pada UKM-PPU, dan pendampingan secara tidak langsung (umum).

Pendamping umum meliputi perencanaan dan implementasi system akuntansi dan keuangan, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, konsultasi manajemen umum, pendeteksian dini atas problem yang mungkin timbul dan mengambil tindakan yang diperlukan, perbaikan usaha, serta pembuatan usulan strategis pengembangan usaha sesuai dengan jenjang dan kondisi PPU.

Modal Awal Padanan (MAP) merupakan dana investasi untuk disalurkan kepada UKM melalui lembaga modal ventura untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Modal ventura adalah pembiayaan yang berbentuk penyertaan modal, pola bagi hasil dan obligasi konversi kepada UKM-PPU dalam jangka waktu tertentu dengan karakteristik: mempunyai tingkat risiko atas modal yang ditanamkan karena bertindak sebagai investor, merupakan investasi aktif yaitu jika dipandang perlu melibatkan diri, dalam pengelolaan usaha UKM-PPU, investasi bersifat sementara dan mengharapkan hasil atas investasi yang ditanamkan.

Sejak 2001, PT BAV dan jaringan perusahaan modal venture daerahnya (PMVD) di 26 provinsi telah mendapat kepercayaan dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk menggulirkan dana program MAP. Program tersebut bertujuan mengembangkan UKM, terutama yang bernilai tambah tinggi, menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan UKM, dan menstimulasi pengembangan permodalan jangka panjang bagi UKM melalui penyediaan dana padanan investasi (matching fund).

Peranan lembaga modal ventura sangat diharapkan untuk menyalurkan dana MAP melalui dukungan pembiayaan dan pendampingan manajemen UKM. Pengembalian pokok dana MAP oleh PPU dilakukan dengan cara mengangsur atau sekaligus sesuai dengan jadwal divestasi PPU, yaitu maksimal lima tahun ke rekening penampungan MAP atas nama LMVD bersangkutan pada bank yang ditunjuk.

Pengembalian pokok dana MAP pada rekening penampungan MAP selanjutnya dipindahbukukan kepada rekening pokok MAP secara periodik dan dapat digulirkan kembali oleh LMVD kepada CPPU lain. Jangka waktu kerja sama investor dengan LMVD adalah lima tahun dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi oleh investor, yaitu Kemenegkop dan UKM bersama Dinas UKM di daerah.

Keberhasilan perguliran dana program MAP yang mencapai 172% dari total dana awal telah dirasakan lebih dari 25 ribu tenaga kerja UKM di seluruh Indonesia. Dana MAP itu diprioritaskan untuk disalurkan kepada calon PPU (CPPU) yang memiliki keunggulan kompetitif (berorientasi ekspor atau substitusi impor), menyerap dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan menggunakan sumber daya lokal atau UKM berbasis teknologi dan inovasi. (mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *