Kemandirian UMKM Fondasi Ekonomi Nasional

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diklaim banyak pihak sebagai dunia usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian rakyat Indonesia. Banyak yang mengatakan, jumlah UMKM di Indonesia sekitar 59 juta-an. Memang sulit untuk mendapatkan data konkret tentang UMKM yang bertebaran dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Bagi yang bermukim di perkotaan, kita bisa melihat berjejer para pedagang di sepanjang gang dan jalan.

Pemerintah Indonesia pun memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Buktinya, UMKM bersama koperasi memiliki wadah secara khusus di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Perhatian tinggi yang diberikan kepada pelaku UMKM dan koperasi tersebut tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. Tiga peran tersebut adalah;

  1. Peran UMKM penting yang pertama adalah sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM.

 

  1. UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat. Termasuk di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekali pun.

 

  1. Peran UMKM berikutnya yang tidak kalah penting adalah memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Saat ini UMKM Indonesia memang sudah cukup maju. Pangsa pasarnya tidak hanya skala nasional, tetapi sudah global – internasional.

 

Dalam suatu diskusi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dengan forum UMKM, BI mengajak pelaku UMKM mengenal akses pemasaran elektronik (e-commerce), akses permodalan elektronik (e-financing), dan pembayaran elektronik secara non-tunai (e-payment). Kalangan pelaku UMKM diajak mengubah pemikiran menuju pemasaran online. Program UMKM online akan lebih mudah termonitor, sekaligus menjadi ajang mempertemukan produk-produk UMKM dengan marketplace yang tepat serta meningkatkan kapasitas UMKM masuk bisnis online.

Penetrasi internet di Indonesia telah mencapai  54,68% atau sebesar 143,26 juta jiwa dari seluruh penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan smartphone – tablet semakin mendukung meluasnya penggunaan internet di Indonesia. Hal tersebut mendorong munculnya berbagai inovasi teknologi, aplikasi atau platform berbasis internet, termasuk fintech, e-commerce maupun marketplace yang kemudian mentransformasi perilaku bertransaksi bagi sebagian masyarakat dari belanja konvensional menjadi berbelanja online.

Sejak transformasi itu, jumlah transaksi e-commerce terus bertumbuh. Diperkirakan pada tahun 2025 market size e-commerce di Indonesia akan mencapai U$ 53 miliar. Berdasarkan data Neraca perdagangan antar wilayah Indonesia, BPS, per Januari 2019 transaksi e-commerce tumbuh sebesar 135,8% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018. Ini peluang yang sangat baik bagi UMKM Indonesia. Kekayaan alam (bahan baku), keberagaman dan keunikan budaya Indonesia seharusnya bisa menjadi kekuatan bagi UMKM Indonesia untuk bersaing di pasar online.

Sepanjang tahun 2018 pemerintah telah berhasil mendigitalisasi lebih 12.500 UMKM. Digitalisasi di antaranya membawa UMKM bisa memasarkan produk produknya di marketplace. Pemerintah menargetkan sebanyak 50% badan usaha skala UMKM masuk ke sektor ekonomi digital pada 2024. Hal itu akan dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024.

RPJM tersebut tentu bukan hanya terkait dengan permodalan, kemudahan akses menjadi hal penting bagi pelaku UMKM, dan peran teknologi akan mampu tumbuhkan 1 juta UMKM. Untuk meningkatkan kualitas UMKM bukan hanya mengembangkan marketplace-nya saja, tetapi juga membangun ekosistemnya. Mulai dari produknya, branding, keamanan cyber-nya, dukungan payment maupun financing mereka, logistik sampai perlindungan konsumennya.

Pembangunan ekosistem ini menjadi sangat penting, karena jika UMKM sudah masuk ke pasar digital, produk mereka akan bersaing dengan produk-produk luar negeri. Saat ini China menjadi penguasa e-comerce di ASEAN, bahkan di Asia. Tidak hanya itu, 80% produk yang dijual di situs belanja online adalah produk impor, di mana impor ini didominasi produk-produk dari China.

Ekosistem usaha sangat perlu diperhatikan, bukan hanya kita mengembangkan e-comerce saja, agar UMKM mandiri secara berkesinambungan. Indonesia memiliki potensi pengembangan ekonomi digital luar biasa. Hal itu dibuktikan dengan jumlah penduduk yang kini telah lebih dari 260 juta jiwa dan memiliki bonus demografi. Jadi memang banyak sekali tugas yang harus kita lakukan jika ingin UMKM mandiri di negeri sendiri. Kemandirian UMKM akan menjadi pondasi ekonomi NKRI yang kuat.

Saat ini, perempuan mengendalikan sebagian besar UMKM yang sedang naik daun. Kiprah mereka masih bisa dioptimalkan jika hambatan dalam hal investasi dan permodalan bisa diatasi. Sekitar 50% dari jumlah UK dan 30% dari UM di Indonesia dimiliki oleh perempuan. International Finance Corpoation (IFC) dalam laporannya pada 2017 menyebutkan bahwa sebanyak 700.000 UKM pada tahun tersebut berkontribusi sekitar 22% terhadap pendapatan domestic bruto (PDB).

Angka tersebut menunjukkan bahwa kaum perempuan pengusaha di Indonesia masih mengalami tantangan, tak hanya dalam mengakses modal tetapi juga dalam mengakses kesempatan untuk mendapatkan pengembangan keterampilan, seperti pengembangan produk, manajemen keuangan, tata kelola perusahaan, dan pemasaran.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, total UMKM pada tahun lalu hampir 60 unit usaha. Dari jumlah tersebut, lebih dari 14 juta usaha dikelola kaum perempuan. Kontribusi UMKM yang dikelola perempuan terhadap PDB mencapai 9,1%. Sedangkan kontribusinya terhadap ekspor lebih dari 15%. Meskipun peran kaum hawa terbilang besar, tetapi banyak dari mereka masih terhambat dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam permodalan.

Berdasarkan hasil sebuah penelitian, diketahui bahwa perempuan pengusaha relatif lebih tanggung dalam menghadapi dinamika bisnis. Namun, sejumlah kendala melingkupi sehingga usahanya tidak berkembang signifikan. Ada tiga hal hambatan yaitu; minim akses terhadap informasi atau keterampilan, minim akses penguatan keuangan. Kedua hal tersebut sulit diatasi karena perempuan sendiri yang kurang percaya diri.

Tentang “keperkasaan” UKM Indonesia telah teruji. Dan kini, juga diyakini akan mampu survive di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut para ekonom, sektor UMKM tidak terpapar langsung oleh gejolak ekonomi global dan makro, seperti pelembahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), karena rata-rata pelaku UMKM tidak pernah bersinggungan secara langsung dengan dolar AS. Oleh karena itu UMKM akan menjadi sektor usaha yang memiliki daya tahan tinggi dari persoalan ekonomi global.

Para pelaku UMKM di Indonesia sudah banyak belajar dari krisis yang pernah dialami negeri ini. Yaitu krisis moneter 1998, 2003, 2005, 2008, 2017, hingga 2018. Mereka menjadi lebih tangguh dan responsif ketika krisis global melanda ke Indonesia. Perekonomian Indonesia 2019 merupakan peluang dan tantangan bagi UMKM. Memang ada pelambatan kredit perbankan disektor UMKM. Tetapi diyakini bahwa itu hanya sementara, dan akan kembali meningkat pada tahun 2019 ini juga, terutama setelah usai Pemilihan Umum (Pemilu), pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, DPR I, dan DPRD II).

****

Meskipun UMK macam petani, nelayan, pedagang pasar, perajin jumlahnya 98% dari total unit usaha di Indonesia, tetapi tidak menguasai nilai tambah dari rantai pasok. Di tingkat produsen; petani, dan nelayan nilai tambah produk dikuasai oleh tengkulak dan pengepul. Sementara di tingkat penjualan harus menghadapi kejamnya pasar bebas yang kian tajam karena gelontoran produk impor. Baik impor dari wilayah lain di dalam negeri maupun impor dari luar negeri.

Untuk produk pangan kekejaman semakin terasa mematikan karena produknya berumur pendek dan ada faktor musiman yang membuat banjir produk di waktu-waktu tertentu mengakibatkan harga jatuh sejatuh-jatuhnya. Itulah sebabnya para produsen dan UMK di-miskin-kan, dan selalu kalah sepanjang masa oleh mekanisme pasar bebas seperti ini. UMK adalah “hasil” dari mekanisme kompetisi total pasar bebas. Yang menang selalu hanya sedikit sekali, selebihnya kalah semua. Memang begitu “hukum alam”-nya kompetisi. Maka UMK tidak bisa diperlakukan sama dengan usaha besar. Sampai jutaan purnama pun tak akan pernah UMK mengalahkan usaha menengah, apalagi besar.

Karena itu perlu disrupsi berupa keberpihakan A level playing field. Disrupsinya mesti meliputi hulu ke hilir. Di hulu mesti ada upaya khusus untuk membangun mekanisme produksi yang berskala ekonomi, efisien, dan pengelolaan profesional, yang dimiliki secara bersama-sama oleh para produsen, petani, dan nelayan dan lain-lain. Ada dua aspek yang diamankan dengan mekanisme kepemilikan bersama ini.

Pertama, menjadi mekanisme konsolidasi keterbatasan modal dan sumberdaya, agar bisa efisien dan berkualitas sekaligus. Kompetitif dalam harga, kualitas barang, dan posisi tawar yang kuat. Kedua, membuang jauh-jauh mekanisme kompetisi pasar bebas yang sejak awal sudah membikin mereka jadi gurem. Di antara kita yang kalah by system jangan gontok-gontokan lagi, karena nanti jadinya yang menang sedikit, yang kalah banyak akan terulang kejadian di kalangan UMK.

Kemudian di lini tengah (distribusi) dan di hilir (penjualan) juga harus didisrupsi. Ada dua perkara yang harus dilakukan. Pertama, memaksa adanya porsi pasar yang dialokasikan untuk produsen lokal. Ini penting sekali, agar tercipta ekonomi berbiaya rendah karena produk lokal. Semakin dekat jarak produsen dengan pembeli akan makin berbiaya rendah, dan rantai pasok pun dengan sendirinya memendek tanpa harus menghadirkan aneka rupa teknologi. Selain itu supaya ekonomi lokal bertumbuh. Dan ini menjadi sangat penting di era di mana gelontoran produk murah meriah dari segala penjuru dunia membanjir tak terbendung. Bila ekonomi lokal sektor riil bertumbuh maka fondasi kokoh ekonomi nasional sacara agregat dipastikan akan bertumbuh.

Pemaksaan ini mau tak mau harus menggunakan jalur regulasi dan kebijakan, agar punya legitimasi dan bersifat imperatif. Karena yang diutamakan adalah pertumbuhan ekonomi lokal sebagai sel-sel ekonomi. Maka, Pemda memegang peran kunci. Kebijakan yang diambil Pemda Bali adalah contoh baik dan nyata bahwa ini bisa dilakukan asal mau.

Kedua, dalam soal disrupsis di tengah dan hilir adalah hal yang sama dengan produsen yaitu soal kepemilikan. Sangat penting untuk lagi-lagi memastikan bahwa mereka yang UMK di lini tengah dan hilir ini bisa punya akses pada kepemilikan usaha, modal dan sumberdayanya terkonsolidasi sehingga usaha bisa dikelola efisien dan profesional, sekaligus meniadakan unsur kompetisi pasar bebas di antara pelaku UMK  sendiri.

Untuk perkara kedua ini, sebagaimana juga di tingkat produsen, yang harus dibangun serius adalah mekanisme apalagi kalau bukan Koperasi. Koperasi yang merupakan Model Ekonomi, kebalikan dari mekanisme kompetisi pasar bebas. Koperasi bisa dipakai untuk usaha apa saja, dan siapa saja bisa menjadi pemilik bersama – co-owner dari usaha bersama itu.

Dengan demikian para UMK akan menjadi kekuatan yang terkonsolidasi, kompak tidak gontok-gontokan sendiri. Jangan bilang koperasi itu jadul, karena yang perlu dilakukan tinggal mengaplikasikan mekanisme Koperasi dengan perspektif kekinian baik dari segi pengelolaan usaha, pengemebangan buisness model dan pemanfaat teknologi, yang sesuai dan relevan dari jaman hari ini dan ke depan.

Koperasi Mitra Dhuafa, bisa dijadikan salah satu wadah orang-orang kecil, miskin, namun berpotensi besar. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) itu sudah diaudit oleh akuntan publik, membukukan Non-Performing Loan (NPL) kurang dari 1% secara konsisten; padahal hanya buka cabang di lokasi yang banyak orang miskinnya (pakai Cashpor Index < 15). Ini adalah bukti bahwa perempuan miskin – berpenghasilan rendah, amanah + system operasional yang ditargetkan Komida selama 13 tahun ini efektif memitigasi risiko piutang kepada mereka.

Bank pastinya menilai segmen Bottom of Pyramid adalah beresiko tinggi, tetapi kalau tahu cara mengatasinya, semua risiko bisa di-manage – dikelola. Terbukti Komida bisa melakukannya dengan NPL yang lebih rendah daripada rata-rata perbankan. Kalau kita sudah tahu mau melalui medan jalan yang rusak dan berundak, berangkatnya jangan menggunakan motor bebek, pakailah AGV, helm, jaket, pelindung lutut yang sesuai agar resiko kecelakaan dan luka parah dapat dihidari, ditekan atau ditiadakan.

Sudah lebih dari 650 jiwa diberi lifetime opportunity oleh Komida. Karena operasional yang bagus dan berintegritas, dengan mengelola aset piutang ke BoP hampir Rp1 triliun, @komidaofficial membukukan surplus kotor Rp38 miliar; beban pajak Rp8 miliar, sehingga sisa surplus (SP) bersih yang bisa dipakai untuk dibagi ke 650-an anggota – pemilik (berupa sembako) dan ekspansi, hanya Rp30,5 milair.

Di sini kita jadi mikir, adilkah system pajak kita? Organisasi bisnis dengan struktur kepemilikan kolektif seperti Komida sudah menjalankan fungsi redistribusi kekayaan. Coba kalau Komida itu PT yang pemiliknya adalah 2 keluarga kaya, devidennya akan dinikmati 2 keluarga saja, padahal asalnya dari pembayaran biaya jasa dari orang kecil. Tetapi karena Komida itu koperasi, deviden dibagi rame-rame ke anggota. Jadi, otomatis tidak terjadi akumulasi kekayaan dari banyak orang kecil ke sedikit orang kaya.

Di Singapura badan hukum koperasi tidak dipajaki karena alasan filosofi ini. Kenapa Indonesia masih memajaki organisasi yang jelas-jelas sudah menjalankan fungsi pajak? Rp8 miliar itu besar, bisa dipakai Komida untuk ekspansi di setidaknya 4 cabang baru di desa-desa. (adt – mar)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *