Ketika Koperasi Terbelit Persoalan Klasik

Salah satu yang menghalangi pertumbuhan dan kehadiran koperai adalah masih tingginya pajak yang dikenakan pemerintah serta masih banyaknya orang yang meminjam uang dari rentenir untuk modal usaha.

“Saat ini koperasi dikenakan pajak penghasilan (PPh) final atas pendapatan dan PPh badan. Selain itu sisa hasil usaha (SHU) bagi anggota, masih ada pengenaan pajak penghasilan sebesar 10% ke idividu anggota, sehingga dana bagi hasil dari koperasi ke anggota menjadi tidak besar,” kata H. Chaeruddin, Pembina Koperasi Berkah di Pasar Deprok Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Chaeruddin mendesak agar pelaku koperasi diberi keringanan seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diberikan insentif pajak berupa PPh final yang dipangkas dari 1% menjadi 0,5%. Ia menilai, pengenaan pajak terhadap omzet belum tentu mencerminkan bahwa koperasi tersebut memperoleh untung.

PPh final terhadap pendapatan usaha koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran brutto tertentu. Koperasi Berkah sudah berbadan hukum sejak didirikan pada tahun 2002. Anggotanya baru 52 orang. Jumlah itu baru sekitar 25% dari 215 pedagang di pasar tersebut.

Ketika ditanyakan kenapa koperasi ini belum mampu menarik minat seluruh pedagang di Pasar Deprok, mantan Lurah Pondok Bambu dan mantan Kepala Bazis Jakarta Timur dua periode itu mengatakan, karena di pasar juga ada Paguyuban Koperasi Pedagang dan masih ada pedagang yang menggunakan jasa rentenir. Karena menjadi anggota koperasi, sesuai 7 Prinsp Koperasi, adalah sukarela, tidak ada unsur pemaksaan. Jadi, yang mau menjadi anggota Koperasi Berkah, sifatnya juga sukarela.

“Tujuan kami ingin menyelamatkan peda­gang dari jeratan rentenir. Koperasi Berkah juga memberikan kemudahan kepada anggota. Bagi mereka yang mendaftar sebagai anggota, cukup mem­bayar simpanan wajib sebesar Rp 9.000 dan iuran sosial Rp 1.000. Bagi yang pinjam untuk modal usaha, maksimal pinjaman Rp 50 juta dengan jasa 2%. Sedangkan di Koperasi Paguyuban Pedagang, jasanya 5%. Kami juga tak bisa melarang pedagang pinjam ke rentenir. Kami hadir untuk memberi solusi,” ujarnya.

Ungkapan senada diutarakan Partono, Ketua Koperasi Berkah. Laki-laki asal Klaten, Jawa Tengah yang sehari-hari sebagai pedagang beras di Pasar Deprok itu mengemukakan, sejak Koperasi Berkah berdiri, sebagian pedagang menyadari, keberadaan koperasi sangat membantu meringankan beban soal permodalan.

Lambat tapi pasti, mereka mulai terbuka dan paham, koperasi itu dari anggota untuk anggota. Dengan jasa 2%, mereka mulai meninggalkan kebiasaan pinjam ke rentenir. Namun mereka diberi kebebasan apakah mau menjadi anggota Koperasi Berkah atau menjadi anggota Koperasi Paguyuban Pedagang. Yang ingin pinjam ke BRI atau rentenir, juga dipersilakan. Ada pula anggota Koperasi Berkah yang masih menjadi anggota Koperasi Paguyuban Pedagang.

Baik Chaeruddin, Partono, H.Sujoko (bendahara), dan Wartini (Sekre­taris) mengemukakan, telah menem­puh berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas koperasi Berkah. Antara lain membangun koperasi berbasis information technology.

Untuk pengembangan koperasi, mengupayakan berbagai agenda, seperti mengkaji regulasi yang menghambat berkembang koperasi, memperkuat akses pembiayaan dengan menyiapkan koperasi menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR). (sk/wien s)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *