Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Dapat Menimbulkan Disintegrasi

Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selama kurun waktu yang cukup panjang, pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani. Di antaranya masih terdapatnya disparitas – ketimpangan  antardaerah.

Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Namun, perubahan struktur ekonomi ini hanya terjadi pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat daerah secara agregat relatif stagnan, terutama daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Ini berarti bahwa peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional belum optimal. Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah terutama terjadi antara pedesaan dan perkotaan, antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, antara pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan hinterland dan kawasan perbatasan, serta antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.

Permasalahan besar yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini adalah terjadinya kesenjangan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu dalam upaya mengatasi masalah perekonomian pemerintah harus menyelesaikan  permasalahan akarnya, yaitu ketimpangan pembangunan dan perekonomian yang terjadi di wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pertumbuhan sektor industri yang cukup tinggi ternyata tidak memberikan dampak apa pun bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tentu saja untuk mengatasi masalah  ketimpangan pendapatan tersebut tidak cukup hanya sebatas bantuan subsidi modal bagi kelompok miskin maupun peningkatan pendidikan – keterampilan tenaga kerja di Indonesia. Lebih penting dari itu, harus diakui bahwa persoalan yang terjadi sesungguhnya adalah akibat  kebijakan pembangunan ekonomi yang kurang tepat, dan bersifat struktural. Maksudnya, kebijakan masa lalu yang begitu menyokong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya perlu direvisi karena telah mendorong munculnya ketimpangan sektoral yang berujung pada  kesenjangan pendapatan.

Dari perspektif ini agenda mendesak bagi Indonesia adalah memikirkan kembali secara serius model pembangunan ekonomi yang secara serentak bisa memajukan semua sektor dengan melibatkan seluruh rakyat. Sebagian besar ekonom, meyakini bahwa strategi pembangunan itu adalah modernisasi pertanian dengan melibatkan sektor industri sebagai unit pengolahannya.

Petumbuhan ekonomi masih saja berpusat di Pulau Jawa, meskipun tahun ini (2018) Indonesia memasuki 73 tahun merdeka. Pasca Orde Lama (Orla), disengaja atau tidak setiap rezim agak lambat meneruskan distribusi perekonomian di luar Pulau Jawa. Konsekuensinya, mayoritas perekonomian masih terpusat di 6 provinsi di Pulau Jawa, sedangkan sisanya 28 provinsi lainnya di luar Jawa.

Salah satu upaya negara untuk mengurangi ketimpangan antardaerah – wilayah tentunya melalui pemerataan pembangunan pada daerah-daerah. Pembangunan regional merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional. Dengan demikian diharapkan hasil pembangunan akan dapat terdistribusi dan teralokasi ke tingat regional. Dalam mencapai keseimbangan pembangunan antarwilayah, terutama dalam pembangunan ekonominya, dibutuhkan beberapa kebijakan dan program pembangunan daerah yang mengacu pada kebijakan regional atau perwilayahan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2018 menyebutkan bahwa kontribusi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) 58,61% pada triwulan II 2018. Data ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana oleh rezim pemerintahan sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo sangat signifikan mendorong tumbuhnya lapangan kerja di Pulau Jawa, tetapi sebaliknya masih minim di luar Pulau Jawa. Terkonsentrasinya distribusi ekonomi tak lepas dari tingginya jumlah penduduk di Pulau Jawa bila dibandingkan dengan  pulau lainnya di luar Pulau Jawa. Pada tahun 2015 sebaran prosentase penduduk Indonesia sekitar 57% dari 258,2 juta jiwa penduduk berada di Pulau Jawa. Dengan distribusi prosentase terbanyak di Provinsi Jawa Barat 18,28%, disusul Provinsi Jawa Timur 15,21%, dan Jawa Tengah 13,22%.

Kalau melihat data tersebut, maka pantaslah program transmigrasi pada akhir tahun 1970-an yang bertujuan mengurai kepadatan penduduk di Pulau Jawa, disebut tidak berhasil. Bukan saja gagal karena hambatan akulturasi budaya antaretnis pendatang dengan di pulau-pulau tujuan transmigrasi, tetapi juga dari aspek pembangunan infrastruktur sarana prasarana penunjang distribusi ekonomi nyaris bergerak di tempat. Maka tidak heran bila kemudian penduduk di Pulau Jawa enggan bertransmigrasi ke luar Pulau Jawa. Bahkan sebaliknya, peserta yang sudah bertransmigrasi malah kembali ke daerah asal. Tujuan transmigrasi yang diharapkan sebagai mimpi untuk merubah hidup kenyataannya  bagi sejumlah orang tidak sesuai harapan. Sebab, pembangunan infrastruktur sebagai penunjang roda ekonomi penduduk masih tersentralisasi di Pulau Jawa.

Orde Baru yang sebenarnya diharapkan mampu meneruskan pemerataan pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa pada kenyataannya tidak maksimal meski berkuasa 32 tahun. Pada 5 tahun pertama, Soeharto sibuk berbenah diri membangun tameng politik pasca peristiwa Super Semar. Proses peralihan antara Soekarno dan Soeharto bukan seindah yang tampak dalam berbagai dokumentasi foto Sidang Umum MPRS 1966 yang selama ini beredar di masyarakat.

Pada tahun-tahun berikutnya selain terus membangun benteng pertahanan politik, Soeharto juga mulai membenahi ekonominya sendiri. Alih-alih memaksimalkan waktu pemerataan pembangunan ekonomi, Soeharto justru malah direpotkan dengan bisnis para kroninya. Sehingga putaran ekonomi itu hanya dirasakan di Pulau Jawa, dan dekat dengan Cendana. Sebaliknya, daerah-daerah di Pulau Jawa dirasakan tidak menikmati efek bergulir yang sama dari praktik ekonomi konco-konco Soeharto.

Tapi untuk alasan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, maka isu stabilitas politik pun bergulir hampir setiap Pemilu. Stabilitas politik diterjemahkan sebagai stabilitas kepemimpinan politik di bawah Soeharto. Maka jadilah suksesi kepemimpinan di Indonesia berhenti selama 32 tahun, sedangkan gurita ekonomi kroni Soeharto melahirkan sejumlah konglomerat kelas wahid dengan berbagai kemudahan fasilitasnya.

Dengan mandeknya regenerasi kepemimpinan di tingkat nasional dan gurita korupsi kolusi nepotisme (KKN) dari pusat hingga daerah, maka muncullah reformasi 1998. Sebuah era di mana kebebasan politik dan ekonomi yang diharapkan memberikan harapan bagi mewujudkan Indonesia Baru. Namun, nyatanya belum seperti itu. Karena proses politik di era kepemimpinan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri cukup menyita waktu, sehingga komitmen pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa tak kunjung menunjukkan hasil maksimal karena ketiganya hanya memerintah dalam kurun waktu 6 tahun.

Setiap presiden yang baru terpilih diasumsikan setidaknya hanya 2,5 bekerja penuh sebagai presiden. Sedangkan 2,5 lainnya untuk proses adaptasi sebagai program pasca terpilih dan persiapan menghadapi Pilpres beriktunya. Itulah sebabnya selama era B.J. Habibie, Abudurrahman Wahid, dan Megawati nyaris belum maksimal mendistribusikan pembangunan di luar Pulau Jawa, karena masih dalam konsolidasi politik. Megawati presiden petahana yang maju pada Pilpres 2004 tidak mampu membendung manuver politik Soesilo Bambang Yudhoyono yang berada di kabinetnya sebagai Menkopolhukam pada waktu itu. Dengan demikian Megawati pun tidak sempat lagi meneruskan programnya lebih maksimal membangun perekonomian di luar Pulau Jawa.

Era Soesilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun memimpin memang waktu yang cukup ideal bagi seorang presiden membangun Indonesia Baru. Selain tidak terjadi kemandekan regenerasi kepemimpinan pada rentang waktu tersebut ada 5 tahun penuh atau bahkan 7,5 tahun untuk mendistribusikan pembangunan ekonomi lebih luas lagi ke luar Pulau Jawa. Tetapi beragam kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi Partai Demokrat pada periode kedua Soesilo Bambang Yudhoyono tampaknya menyita perhatiannya, sehingga konsentrasi pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa belum juga bisa maksimal. Sebab, jika tidak demikian, tentulah hari-hari ini kita akan menemukan catatan BPS bahwa kontribusi daerah di luar Pulau Jawa terhadap PDB semakin besar dari aspek persentase.

Meski hasil kerja Jokowi dalam 4 tahun terakhir di bidang infrastruktur  sarana dan prasarana di luar Pulau Jawa dirasakan lebih banyak dibandingkan pemerintahan sebelumnya, tetapi hal itu dicapai bukan tanpa tantangan berat dan kerja keras. Tekanan ekonomi dengan pelemahan pelemahan rupiah terhadap dolar dan devisit neraca perdagangan disebabkan tingginya impor komponen bahan baku infrastruktur seperti baja dan permesinan, membuat pemerintah menghentikan pembangunan infrastruktur sejumlah daerah.

Mimpi buruknya adalah sejumlah proyek infrastruktur di daerah berpotensi mangkrak dan distribusi pembangunan ekonomi di luar Pulau Jawa terancam terhenti. Kalau pada triwulan II 2018, sumbangan Pulau Jawa terhadap PDB kisaran 58,61% atau setara Rp3.683,9 triliun, maka bukan tidak mungkin persentasenya akan lebih tinggi lagi pada tahun-tahun mendatang. Tentu ini bukan berita baik, sebab tujuan Negara didirikan antara lain memberikan keseimbangan kesejahteraan yang sama kepada semua penduduk di Pulau Jawa dan di Luar Pulau Jawa. Apalagi Indonesia harus menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi bonus demografi, lonjakan sumber daya manusia usia produktif yang diramalkan terjadi pada 2032. Jika disparitas ekonomi antarpulau ini semakin dalam, maka potensi konflik dan disintegrasi menjadi ancaman nyata di depan mata.

Apakah disparitas kontribusi ekonomi Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa bisa diperkecil, tentu sangat tergantung pada proyek infrastruktur yang mampu dijalankan kembali agar ekonomi merata ke semua daerah. Apakah proyek itu diteruskan oleh Jokowi atau presiden berikutnya, sangat tergantung pada hasil Pemilu 2019 mendatang. (damianus)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *