Konektivitas Maritim Tingkatkan Perdagangan

Guna mendukung kelancaran perdagangan dunia, konektivitas menjadi hal yang utama. Sebagai negara maritim, laut Indonesia menjadi medium kemudahkan konektivitas tersebut.

Wakil Presiden Yusuf Kalla menegaskan: “Laut itu bukan memisahkan, justru menyatukan”. Wapres mencontohkan, Panama terkenal dengan Terusan Panama-nya, sebagai penghubung bagi negara-negara lain dalam meningkatkan pedagangan. Dengan adanya terusan Panama, menjadikan negara itu memiliki aset penghubung yang baik dan negara-negara lain dapat memanfaatkannya.

Wakil Presiden Panama, Isabel de Saint Malo de Alvarado yang pernah berkunjung ke Indonesia akhir Oktober 2018 memuji kondisi geografis negeri ini. Jika dibandingkan dengan Panama, geografis Indonesia jauh lebih luas dan memiliki potensi  sangat besar membuka hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Sejak Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Panama tahun 1979, nilai perdagangan kedua negara cukup baik dan masih bisa ditingkatkan. Karena itu, pada Konferensi Samudera Dunia (Our Ocean Converency) 2018 di Bali,  Indonesia memberi peluang kepada negara-negara yang hadir, termasuk Panama, untuk meningkatkan kerja sama, terutama di bidang maritim.

Kegiatan Our Ocean Converency (OOC) memprioritaskan kerja sama kelautan pada enam area. Yakni menangani pencemaran laut, perlindungan kawasan laut, perikanan berkelanjutan, penanganan dampak perubahan iklim terhadap laut, ekonomi biru berkelanjutan, dan keamanan maritim. Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan; kalangan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi internasional, dan akademisi, dihadiri hampir 2.000 perwakilan dari 70 negara.

Indonesia menegaskan komitmennya bahwa sektor perikanan berkelanjutan, ekonomi biru berkelanjutan, dan keamanan maritim. Itu komitmen nyata pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan diplomasi maritim dan mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Pelaksanaan OOC 2019 menunjukkan kepemimpinan Indonesia di bidang kelautan internasional. Ini memberikan nilai positif terhadap kebijakan kelautan internasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, 79 % laut, 17.508 pulau,  5.707 pulau berpenghuni, memiliki 99.000 kilometer garis pantai dan berpenduduk 263 juta jiwa. Sebagai negara maritim ada peristiwa-peristiwa penting; anta lain, Konvensi Maritim Nasional I pada 1963, Wawasan Nusantara (1982), UNCLOS: Indonesia sebagai Negara Kepulauan (1985), Konvensi Benua Maritim (1996), Departemen Eksplorasi Kelautan dan Perikanan (2000), Asas Cabotase (2005) dan Nawa Cita Poros Maritim (2014).

Lima pilar utama dalam membangun poros maritim, yaitu; membangun budaya maritim, membangun sumber daya laut lewat industri pelayaran dengan nelayan sebagai pilar, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau. Meningkatkan diplomasi maritim, dan memperkuat pertahanan maritim. Sedangkan untuk peningkatan SDM Maritim, sebanyak 49% siswa Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri di Indonesia adalah anak nelayan.

Dalam buku pelajaran sekolah, Indonesia disebut sebagai negara agraris dan negara maritim. Dalam lagunya Koes Plus mengatakan; “Bukan lautan hanya kolam susu…. Kail dan jala  menghidupimu….  Tongkat kayu dan batu jadi tanaman ….. Itu gambaran betapa gemah ripah loh jinawi Indonesia. Pertanyaannya,  mengapa yang kaya hanya sebagian kecil, dan tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta atau di Pulau Jawa? Meangapa kawasan timur yang terdiri gugusan pulau-pulau, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Maluku jauh tertinggal dari Kalimantan Timur ? Dalam setiap konsep pembangunan harus ada prioritas pemerataan. Hasil tambang dan industri pengolahan sebagai komoditas yang menggiurkan harus menyejahterakan seluruh warga negara. Dan mengesampingkan potensi lain – potensi laut adalah sebuah kekeliruan besar. Presiden Jokowi mengatakan; “Kita sudah terlalu lama memunggungi laut.”

Potensi yang ada dalam laut kita kurang dimanfaatkan maksimal. Padahal, di abad ke-17, wilayah pesisir seperti Banten, Ternate, Banda adalah kerajaan-kerajaan maritim yang kaya. Era kejayaan kerajaan-kerajaan itu menjadi daya tarik kaum pedagang dari daratan Eropa ditandai hadirnya VOC, holding dagang Belanda. Kisah kemasyhauran nenek moyang kita menguasai laut, hanya bisa dibaca dalam lembar buku sekolah atau pelayaran keliling dengan Kapal Phinisi sebagai upaya untuk membangkitkan jiwa patriotisme.

Dalam Nawa Cita program pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo, sektor kemaritiman menjadi salah satu oprioritas agar Indonesia benar-benar menjadi poros maritim dunia. Dalam Seminar Nasional Demografi bertema Pemanfaatan Demografi Indoneia di Sektor Kepariwisataan, Kebaharian, dan Ekonomi Kreatif di Jakarta tahun lalu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kontribusi sektor maritim terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah. Hanya sekitar  4%.

Padahal sektor kemaritiman memiliki potensi besar, dan cakupannya sangat luas, meliputi transportasi laut, sumber daya hayati laut, sumber daya ikan, bioteknologi laut, sumber daya mineral dan energi, wisata bahari, dan jasa lingkungan. Semua harus dikelola secara benar, dengan menjaga kelestariannya. Tidak hanya biota-biota laut, tapi juga menjaga perairan dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Termasuk menjadikan laut sebagai jalur lalu lintas perdagangan manusia atau distribusi narkoba.

Laut yang kita miliki sesungguhnya berkah dan anugrah. Nenek moyang kita telah mengajarkan bagaimana memanfaatkan kekayaan laut untuk jalur pelayaran hingga dihormati dunia internasional. Bukan mencemari dan merusaknya dengan timbunan sampah plastik atau praktik ellegal fishing.

Saat ini eranya efisiensi di sektor pelabuhan dan pelayaran. Karena itu perlu disambut baik segera terciptanya Badan Layanan Umum (BLU) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Laut. Keberadaan BLU diharapkan akan memberikan efisiensi sektor pelayaran – perhubungan laut. BLU di lingkungan Direktorat Laut perlu didorong, karena Direktorat ini berperan menurunkan dwelling ime – waktu tunggu kapal. Begitu pula logistic performance index terus meningkat signifikan dari peringkat ke-63 pada 2016 menjadi peringkat ke 46 pada 2018.

Dengan adanya BLU diberharapkan Ditjen Hubla dapat melepaskan ketergantungannya terhadap APBN. Menyongsong era revolusi Industri 4.0 Dirjen Hubla sigap merespons dan beradaptasi serta mengimplementasikan teknologi (IT) dalam kegiatan operasional dan pelayanan kepada para stakeholder. Baik melalui BLU, KPBU dan pemanfaatan teknologi digital. (Mahat)

This entry was posted in Sajian Khusus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *