Koperasi Adalah Jalan Meraih Keadilan Ekonomi.

Sejak anak-anak kita selalu didoktrin cara hidup penuh persaingan agar kemudian diafirmasi sebagai bagian dari watak manusia yang netral. Walaupun manusia sejak lahir sudah membawa DNA kerjasama dan saling berketergantungan satu dengan yang lainnya, kini doktrin persaingan itulah yang hidup.

Hidup ini hanya satu, untuk bersaing demi hidup. Kalau tidak, kita akan dicekik oleh yang lain. Semangat persaingan ini terus dipertinggi dan dieskalasi dalam seluruh aspek kehidupan. Kita mendengar berita bagaimana memperebutkan kapling parkiran yang mengakibatkan merenggangnya nyawa. Kita juga bisa melihat perebutan pangsa pasar warung di gang-gang kampung. Bersaing untuk memenangkan perdebatan, bersaing dalam pemilihan ketua rete – rewe hingga memilih presiden. Orang tua, tetangga, agamawan, ilmuwan, sampai dengan menteri dan presidenpun begitu gemar mengucapkan mantera persaingan itu.

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategsi (AKSES), Suroto yang juga aktivis koperasi dalam tulisannya mengatakan; “Satu hubungan kerjasama tingkat tinggi antar negara dan antar bangsapun yang terjadi sesungguhnya bukan kerjasama, melainkan justru jadi cara untuk mengukuhkan apa itu persaingan.” Kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), misalnya, bukan membangun kerjasama melainkan membangun persaingan masyarakat di kawasan Asean dengan sempurna.

Persaingan itu seperti gaya hidup. Kalau tidak punya daya saing, kita akan mati gaya. Daya kerjasama, naturalnya manusia mati. Kenapa semua itu terjadi? Begitulah pola kerjasama sistem kapitalisme yang dianut hampir seluruh penghuni bumi saat ini. Kapitalisme itu butuh persaingan. Sebab tanpa persaingan maka kapitalisme akan mati. Mantra persaingan dibutuhkan demi langgengnya sistem kapitalisme dan kuasa para kapitalis segelintir yang kuat dan kaya raya tak terkira.

Persaingan adalah benih dari konflik. Konflik itu adalah alat untuk memunculkan fragmentasi. Fragmentasi yang semakin atomic dan mengerdil dalam sentiment paling kecil itulah cara paling mudah untuk mereka yang punya kuasa dan kekuatan untuk mengerdilkan. Para kapitalis besar tahu, kerjasama hasilkan perdamaian. Perdamaian itu yang akan memungkinkan terjadinya hidup bersama. Hidup bersama itulah yang menjadi alat penting untuk mencapai keadilan sejati.

Kapitalisme akan selalu mendorong dan memotivasi agar hidup ini menjadi sentimental dan fragmentatif. Mereka akan menawarkan ruang permainan tunggal yang memaksa, seperti globalisasi pasar, misalnya. Mereka akan selalu membangun menara tunggal seperti itu terus agar tidak ada celah lagi untuk bernafas bagi warga sekedar untuk mengingat betapa pentingnya arti kebersamaan. Sebabnya sederhana, kalau manusia mengikuti cara kerja hidup penuh kerjasama dan kembangkan daya kerjasama, maka itulah kuburan abadi kapitalisme dan pengikut-pengikutnya.

Koperasi adalah ide – gagasan tentang dunia yang lain, yang mungkin. Dunia yang mengaku  hubungan persamaan kedudukan manusia sebagai kodratnya dan juga keadilan. Dunia koperasi adalah dunia transcendental, yang tersusun dari pengakuan dan praktika nilai-nilai universal, yang bersifat tremendous, agung, luhur. Namun, karena ide koperasi berangkat dari realitas dunia yang tidak vaccum dari realitas sosial yang kapitalistik, penuh ketimpangan, dan ketidakadilan, maka kooperasi mesti bersifat transformative, praxis.

Untuk itu, ide koperasi yang mengakui adanya persamaan kedudukan antar diri pribadi manusia dalam relasi sosialnya, mengakui nilai keadilan, kepedulian, kejujuran, dan lain sebagainya hanya akan terjadi apabila aktifitas yang praxis itu divibrasi menjadi praktek hidup keseharian diseluruh sektor kehidupan.

Tugas individu, manusia kooperasi bukanlah sibuk mencaci maki dunia yang tidak belini, tidak suci, tetapi melakukan praktek hidup berkooperasi dalam keseharian dan lalu mendesiminasinya ke dalam kehidupan yang nyata agar menjadi bagian dari pergumulan hidup. Tugas orang koperasi hari ini adalah membentuk sebuah pertumbuhan statistik kooperasi dan cara hidup berkooperasi yang baik dan bukan menanti-nanti, mempraktekannya sekarang dalam keseharian.

***

Hari ini kita selalu mengeluhkan masalah serius bagaimana caranya mengatasi pemenuhan pangan, bagaimana menjaga harga produk pertanian, peternak, nelayan, petambak, perajin, pedagang kecil dan lain-lain agar tetap mendapatkan keuntungan yang memadai dan terlepas dari permainan oligopoly mafia kartel.

Masalah ini dari sejak dulu selalu hanya diberikan solusi jangka pendek seperti akses kredit, subsidi sarana produksi, upaya alih teknologi, promosi dalam model kebijakan “paket input” lainnya. Seperti mengobati masalah lama dengan obat lama. Masalahnya masalah lama tetapi solusinya sama. Lagi-lagi resep ekonomi neo klasik model “paket input” dan varian yang sedikit berbeda untuk berikan relaksasi bagi masyarakat yang miskin dengan pola “target grup” ala World Bank – Bank Dunia.

Padahal masalah mendasar ekonomi masyarakat banyak itu persoalan struktural seperti masalah tiadanya jaminan harga, organisasi untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar mereka di pasaran, jalur distribusi dan bisnis off farm seperti prosesing, pembiayaan, asuransi, pemasaran yang sepenuhnya dikangkangi oleh mafia kartel. Di negara-negara maju, justru paling penting bagaimana membangun kelembagaan bagi mereka agar pada akhirnya dapat memberikan solusi bagi persoalan mereka sendiri.

Pemerintah cukup memberikan kebijakan yang kondusif melalui penegakkan peraturan bisnis yang fair, mengembangkan koperasi yang mereka fungsikan untuk menjaga kepentingan integrasi sektor hulu dan hilirnya untuk menjaga bisnis mereka, memberikan suversi dan bongkar kelep-kelep penghambat bagi usaha mereka, insentif perpajakan, dan lain sebagainya.

Ambil saja benchmark negara yang tidak punya kelimpahan sumber daya alam (SDA). Israel misalnya, negara ini telah jadikan desa-desanya sebagai koperasi yang melayani dua hal; layanan publik dan layanan ekonomi sekaligus melalui koperasi Moshav. Mereka menyebut dirinya sebagai orang Moshavist, yang berarti orang desa dan anggota koperasi. Singapura yang hanya punya buruh, mereka bangun koperasi konsumsi dan ciptakan dana cadangan untuk kembangkan investasi di negara lain. Kita sekarang, negara sebesar ini bahkan harus bergantung pada mereka yang tempatkan investasi di negara kita sebagai paling tertinggi.

Amerika Serikat (AS) yang kita tuduh sebagai negara kapitaslis menempatkan ekonomi domestik di tangan mereka dan surplusnya baru diorientasikan untuk ekspor. Tidak seperti negara kita yang sejak awal motivasinya semua produk harus diekspor, tetapi minus komitmen kebijakan untuk mendorong kekuatan mereka. AS itu sektor pangan dan energinya dikelola oleh koperasi, dan koperasinya menjadi besar berkelas dunia hingga 36%-nya. Sebut saja koperasi petani jeruk Sunkist yang produknya ada di 144 negara, misalnya.

Bagaimana dengan di Eropa? Sejak dulu negara-negara maju di sana dikagumi oleh Bung Hatta sebagai lahan subur tumbuh berkembangnya koperasi. Bahkan Denmark disebut oleh Bung Hatta sebagai negara koperasi karena hampir seluruh ekonomi domestik mereka dikelola melalui cara koperasi.

Kita hari ini sudah terjebak ke masalah serius karena bukan hanya menghadapi ancaman double defisit perdagangan dan neraca pembayaran, tetapi sektor ekonomi domestik kita terutama pangan dan energy sudah dikooptasi secara massif oleh negara lain. Ini tentu sangat berbahaya karena mereka telah berhasil memangkas semua jalur birokrasi bisnis dengan ciptakan bisnis platform. Akankah kita terus bertahan seperti ini dan biarkan bangsa ini jadi negeri bayang-bayang negara lain yang pada saat sumber daya alam kita telah habis dikuras jadi negara gagal?

Pada masa pemerintahan Orde Baru, oleh Pak Harto koperasi diberikan tempat yang tinggi. Dalam pidato pengantar Pelita ke-2 dikatakan bahwa “sekarang ini memang sistem koperasi belum menjadi suatu sistem ekonomi kita, tetapi kelak di kemudian hari, kita akan menuju kepada sistem ekonomi koperasi.”

Oleh Pak Harto koperasi tidak dipandang sebagai sebuah mikro perusahaan melainkan dilihat dalam konteks makro ideologi. Dibangun sebagai perwujudan sistem demokrasi ekonomi. Sebagai sebuah arsitektur pembangunan yang utuh Pak Harto berusaha menciptakan sekolah koperasi, dan kampus Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN). Kemudian koperasi-koperasi diberikan dukungan fasilitas lengkap, mulai dari gedung, bahkan priveledge bisnis seperti penyaluran sarana produksi pertanian dan monopoli bisnisnya.

Pada masa Orba, Koperasi Unit Desa (KUD) juga dijadikan idola masyarakat pedesaan. Bahkan sukses sebagai alat untuk mencapai swasembada pangan pada  1983 – 1984 yang dikemas dalam paket “revolusi hijau” yang pada akhirnya turut merusak lingkungan. Selain sebagai alat kekuasaan untuk kendalikan masyarakat sipil dengan melakukan tunggalisasi organisasi.

Pada masa itu, dikarenakan birokrasi lebih kuat dari regulasi dan wibawa politik Pak Harto nyaris tak ada yang berani mengoreksi termasuk para akademisi, maka kesalahan mendasar kebijakan pembangunan koperasi juga tidak berada dalam tempat yang pas. Organisasi koperasi tidak dibangun atas prakarsa dari bawah dan tidak dibangun dengan landasan kemandirian yang merupakan hal prinsip penting dalam keberlanjutan koperasi.

Era reformasi yang diikuti dengan pencabutan berbagai fasilitas pemerintah terhadap koperasi menjadikan koperasi rontok habis dan kehilangan daya tahannya sebagai usaha bisnis di tengah arus sistem kapitalisme yang ultra liberal. Masyarakat sampai saat ini dibentuk oleh sudut bahwa koperasi merupakan tempat untuk mengejar fasilitas, mencari-cari bantuan, bukan dikembangkan sebagai bisnis natural untuk wujudkan kemandirian.

Celakanya, pembangunan koperasi saat ini bukan dikoreksi kesalahannya tetapi ikut dihujat oleh banyak pihak, dan termasuk para aktifis sosial yang hanya melihat das sein (yang kenyataannya) koperasi tanpa tahu apa itu das sollen (yang seharusnya). Koperasi berada dalam lobang besar. Terperosok terlalu jauh dalam kubang kerusakan organisasi dan alami sindrom ketergantungan akut. Kalau tidak segera melakukan koeeksi ke dalam maka koperasi tentu akan segera ditenggelamkan oleh zaman.

***

Selama ini, masyarakat awam umumnya menganggap koperasi adalah kegiatan simpan pinjam saja, dan hanya skala mikro. Malah ada ustad mengindentikkan dengan kegiatan rentenir – riba. Akhirnya jadi judul lagu yang menggelikan, “koperasi datang tante menghilang” karena takut ditagih. Ini gambaran bahwa masyarakat kita banyak yang tidak tahu koperasi. Koperasi diindentikan suatu kegiatan yang buruk, dan bahkan dikatagorikan haram.

Untuk itu perlu dilakukan berbagai hal, antara lain; Koperasi mesti direbranding. Rebranding yang paling baik adalah dengan memperbaiki internal koperasi; – posting vs reposting, kecil vis besar, lemah vs kuat, kerdil vs konglomerat, simpan pinjam vs semua sektor, unfashioned vs fashionable, tua vs muda. Jadi, bukan sekedar ganti logo atau judul.

Koperasi mesti diberikan tempat setara secara regulasi. Saat ini masih banyak yang mengunci perkembangan koperasi dan ‘unfriendly’ – tidak bersahabat terhadap koperasi. Contoh UU Penanaman Modal, UU Rumah Sakit, UU Pajak, UU BUMN, UU Perbankkan, dan UU sektor lainnya. Malah secara massif, contoh diskriminasinya; Permendes tentang BUMDes yang mewajibkan BUMDes badan hukum Persero. Ini semua harus dibongkar, dan harus ada reformasi regulasi.

Regulasi koperasi sendiri harus segera diganti dan dihapus regulasi yang menyalahi prinsip self regulate koperasi dan hambat koperasi. Contoh keanggotaan, permodalan dan sebagainya. Di negara lain, koperasi berkembang diseluruh sektor, karena diberikan peluang yang sama dan tidak diskriminatif.

Dalam background study untuk susun kebijakan dan rencana strategis (Renstra) pengembangan kebijakan koperasi pemerintah harus jelas, ada stetment kuat tentang Reformasi Total Koperasi. Sudah benar Kemenkop lakukan Reformasi Total, tetapi tidak ada di RPMJ. Mestinya, stetment tersebut masukkan. Kuncinya ada di kebijakan, regulasi dan institusi. Bila tak tercerminkan semua, jangan harap koperasi mainstream.

Sebenarnya koperasi di Indonesia itu ibarat putri cantik atau pangeran ganteng yang selalu dielu-elukan, tetapi hanya ada dalam dunia ilusi. Sebab, sebagai ilmu pengetahuan, koperasi tidak banyak diajarkan di kampus. Sehingga para intelektuil yang diharapkan dapat membantu mencari solusi kegagalan membangun koperasi tak muncul. Kita tidak hanya defisit koperasi yang baik, juga defisit pakar.

Biasanya, mereka yang mengaku pakar ekonomi – koperasi komentarnya mentok; koperasi kurang modal, kurang pemasaran, kurang SDM, kurang teknologi. Solusinya linier sekali, obat lama; diberikan diklat, bantuan modal, diberikan bantuan teknologi. Hasilnya dari tahun ke tahun sama, karena tidak menyentuh aspek substansi; organisasi, regulasi agar munculkan ekosistem yang baik bagi pertumbuhan koperasi.

Paling mendasar lagi, kalau kita ingin membangun koperasi mesti bergerak bersama membangun koperasi di seluruh sektor sebagai kebutuhan, mulai dari apa-apa yang tidak bisa dikerjakan sendiri dikerjakan bersama melalui koperasi. Jika pemerintah ingin buat gebrakan sebetulnya sederhana, cobalah koperasikan satu BUMN dari 119 BUMN yang sudah jadi perseroan.

Terutama semacam PLN, maka masyarakat akan mudah memahami koperasi dan membedakannya dengan non koperasi. Listrik di Amerika, dimiliki pelanggannya dan dikontrol langsung melalui koperasi seperti NRECA. Kenapa kita tidak bisa? Hakekat koperasi adalah bagaimana memposisikan manusia itu kedudukannya dengan modal lebih tinggi. Modal, hanya alat bantu, bukan penentu seperti model perusahaan korporat kapitalis yang bertujuan mengejar keuntungan. Beda paling nyata, orang dalam koperasi menententukan keputusannya dengan hak suara yang sama, walaupun dalam investasi dan manfaat ekonomi berbeda-beda.

Koperasi akan hidup jika pengetahuan masyarakat tentang demokrasi ekonomi itu juga baik. Mestinya, demokrasi ekonomi itu adalah sistem ekonomi sesuai konstitusi kita, maka harusnya dimasukkan di kurikulum nasional, jangan hanya diajarkan sistem ekonomi kapitalis. Apa itu sitem demokrasi ekonomi, dan prakteknya bagaimana. Koperasi adalah sebuah jalan untuk meraih keadilan ekonomi. Jadi, ini perintah semua agama, perintah konstitusi, juga kebutuhan masyarakat.

Sekarang ini banyak ekonom linglung. Sebuah tujuan yang berbeda dipikir dapat diraih dengan strategsi dan kebijakan yang berbeda tanpa merombak teorinya. Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Gotong Royong, Demokrasi Ekonomi atau Ekonomi Konstitusi, mengandai tujuan yang berbeda dari Ekonomi Klasik atau Neo Klasik yang sekarang kita terapkan, menghasilkan kesenjangan sosial ekonomi, krisis, kerusakan lingkungan, polusi, kebodohan, hancurnya perikatan sosial dan lain-lain.

Ekonomi Pancasila, Ekonomi Gotong Royong, Demokrasi Ekonomi, Ekonomi Konstitusi, Koperasi itu bertujuan tegas ingin menempatkan manusia lebih tinggi daripada  modal finansial. Modal finansial hanyalah ditempatkan sebagai pembantu bukan sebagai alat penentu keputusan ekonomi. Namun di Indonesia koperasi selalu dianggap kecil – mikro, karena mindset – pola pikir bahwa koperasi digolongkan dalam usaha kecil dan mikro. Begitu ada koperasi yang mulai besar karena kemandiriannya pihak regulator mulai curiga, jangan-jangan ada dana asing yang masuk tanpa pengendalian Bank Indonesia (BI) atau pemerintah.

Jadi, memang belum ada rencana besar – mimpi besar dari pemerintah, koperasi mau dibawa kemana. Apakah Kementerian Koperasi dan UKM hanya sekedar alat pengentasan kemiskinan atau menjadi satu sistem ekonomi yang sejajar dengan pelaku ekonomi lain (swasta dan BUMN). Ada suatu contoh kecil, pemerintah memberikan izin Koperasi sekunder tetapi koperasi sekunder tersebut tidak pernah diberikan peran dan fungsi terhadap anggotanya (koperasi yang menjadi anggotanya).

Karena tidak ada batasan yang jelas peran dan fungsi koperasi sekunder maka timbul kerancuan antara koperasi primer dan sekunder dimana akan terjadi rebutan lahan garapan. Padahal, jika ada batasan yang jelas hal itu tidak akan terjadi. Misalnya, sekunder diberikan peran untuk mengawasi primernya sehingga tidak harus pemerintah  mengawasi sampai ke pelosok desa.

Jika pemerintah masih melakukan pengawasan koperasi primer maka tidak akan mungkin efektif karena selain jangkauan jarak, juga butuh biaya yang besar. Padahal anggaran negara untuk Kementerian Koperasi dan UKM sangat kecil, bahkan paling kecil di antara kementerian lain.

Bagaimana sistem ekonomi klasik – neo klasik yang sekarang diterapkan saat ini bekerja. Pertama-tama dibawa ke dalam hidup yang tidak ada di dalam realitas hidup. Mimpi besar di siang bolong itu adalah ekonomi dunia yang dibentuk oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran murni. Beras petani akan mendapat harga terbaik karena dibentuk oleh permintaan dari konsumen. Harga terbaik itu adalah penutup ongkos-ongkos produksi dan keuntungan sewajarnya. Semua ongkos produksi dan keuntungan sewajarnya dibayar oleh konsumen.

Dunia perberasan andai tidak dipermainkan oleh tengkulak, dan pemilik modal besar dianggap tidak ada, terbentuk secara murni atas permintaan dan penawaran. Semua dibentuk oleh tangan tidak kelihatan, negara tidak boleh mengaturnya. Kalau negara ikut mengatur maka ini akan dianggap membangunkan mimpi besar itu.

Realitas bahwa petani terikat oleh pengijon diabaikan. Petani yang tidak bisa mendapatkan harga terbaik dianggap sebagai kebodohan, kenapa menanam padi, kenapa tidak menanam jagung. Ketika petani menanam jagung juga mendapatkan nasib harga yang sama, mereka disebut ultra tolol kenapa menanam jagung. Begitu seterusnya.

Realitas itu membuat petani perlu mendapatkan jaminan harga yang layak. Lalu negara pura-pura mengintervensi dengan menerapkan harga terendah untuk pembelian gabah. Tetapi dengan kondisi negara tidak menjamin dengan baik persediaan uang untuk menyerap gabah petani. Petani semakin emosi, namun emosi yang tidak tertahankan itu mau diapakan. Mereka hanya sekumpulan besar makhluk lemah yang tak dapat mengintervensi kebijakan. Mereka harus menerima keadaan sebagai nasib. (mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *