Koperasi Itu Sudah Syariah

Banyak masyarakat masih ragu apakah koperasi bisa disebut sebagai badan usaha syariah. Tim Masyarakat Ekonomi Syariah, dalam websitenya ekonomisyariah.org menjelaskan sebuah koperasi bisa disebut syariah jika memenuhi salah satu dari lima jenis syirkah yang dikenali. Syirkah adalah pengaturan badan usaha yang berdasarkan pada akad pengelolaan modal yang disetor.

Syirkah adalah transaksi atau akad dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Terdapat lima jenis syirkah yang berlaku, yaitu mudharabah, musyarakah al inan, musyarakah abdan, musyarakah al wujuh, dan musyarakah mufawadhah.

Transaksi dikatakan mudharabah jika ada pihak yang menjadi pemodal murni dan ada pihak yang menjadi pengelola murni, sedangkan usyarakah al inan terjadi jika para pemodal juga bertindak sebagai pengelola. Adapun, disebut musyarakah abdan jika para pemodal memberikan modal berupa keahlian dan profesionalisme bukan modal uang, dan dikatakan al wujuh jika modal uang atau barang berasal dari pihak yang membangun syirkah.

Sementara itu, jika ada percampuran di antara empat jenis syirkan tersebut, maka transaksi disebut musyarakah mufawadah. Jika sudah ada Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi, maka sudah bisa disebut sebangai bentuk koperasi yang sesuai syariah, atau bisa disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sementara itu, jika bentuk koperasi di luar koperasi simpan pinjam, tinggal disesuaikan saja akad pemodal dengan aturan syirkah yang ada.

Kepada Majalah UKM yang video wawancaranya telah tayang di Chanel UKM AUVI, Sutrasno, SE, Bendahara Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta, mengatakan; konsep syairah itu seperti apa, dan koperasi berdiri di mana. Koperasi itu sudah syariah atau belum?

Perbedaan secara kelembagaan, keuangan konvensional pengawas dilakukan oleh Dewan Komisaris. Sedangkan lembaga keuangan syariah ada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional.

Dalam Al Quran Tentang Larangan Riba, ada dalam Surat Al Baqoroh ayat 275, 276, 278, 279; Surat Al Imron ayat 130; Surat An Nisa ayat 161; dan Surat Ar Rum ayat  39. Terjemahan tentang Surat Al Baqarah Ayat 275; Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Prinsip-prinsip utama didalam Keuangan Syariah;

  1. Mudaharabah – Merupakan akad yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola dana. Dalam akad tersebut disebutkan ada pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Ini berarti ketika ada resiko kerugian juga ditanggung bersama. Intinya, pemilik modal di koperasi itu anggota. Pengurus pun dari anggota juga. Jasa berapa ditentukan dalam satu forum. Di koperasi, forumnya adalah rapat anggota. Jada, kemana arah ke depan lembaga koperasi ditentukan dalam rapat anggota. Disepakati atau diputuskan dalam forum rapat anggota tersebut.
  1. Musyarakah – Merupakan akad kerja sama, namun dilakukan oleh dua atau lebih pemilik modal dalam mendirikan usaha. Risiko keuntungan dan kerugian akan ditanggung sesuai dengan kontribusi masing-masing. Jadi keuntungannya, bagi anggota yang simpananya besar, juga akan memperoleh keuntungan besar. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi kerugian, yang memiliki besar juga akan menanggung kerugian besar. Dalam pendirian koperasi atau dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD- ART) disebutkan berapa besar jasanya.
  1. Wadiah – Merupakan titipan modal kepada pihak kedua atau pengelola Lembaga Keuangan Syariah, dimana titipan itu nantinya bisa digunakan atas dasar kesepakatan bersama. Lagi-lagi kesepakatan. Titipan modal dalam koperasi disebut simpanan wajib anggota. Untuk apa simpanan wajib anggota itu disepakati bersama. Kemudian dikembalikan kepada anggota dalam hal pelayanan pinjaman. Besarnya simpanan wajib anggota pun disepakati bersama. Prinsip keuangan syariah inoi sama dengan prinsip dalam koperasi.
  1. Murabahah – Merupakan akad jual beli antar pihak Lembaga Keuangan dan juga nasabah, dengan kesepakatan jual beli tersebut maka akan sah beberapa hal terkait dengan apa yang dijual dan dibeli. Lagi-lagi yang ditekankan adalah kesepatakan.
  1. Salam – Merupakan transaksi jual dan beli barang. Dalam transaksi ini telah diketahui berapa harga pokok dan juga keuntungan yang ditambahkan. Harga-harga tersebut telah disepakati bersama. Katakan barang A dijual kepada anggota, sejak awal sudah ditentukan berapa harga pokok dan berapa nilai jualnya. Jadi tidak ada yang “ngemplang” atau sebaliknya untungnya sedikit. Artinya, prinsip koperasi ini sama dengan prinsip syariah.
  1. Ijarah – Merupakan sebuah akad untuk memindahkan hak guna barang atau juga jasa dengan upah sewa. Pemindahan hak guna ini tanpa diikuti pemindahan hak milik.
  1. Qardh – Merupakan perjanjian pinjam meminjam uang tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun ada kontrak sebagai ganti biaya Qardh tersebut. adalah jasa. Dalam koperasi pun tidak ada istilah bunga, melainkan jasa  atau bagi hasil.
  1. Hawalah – Pengalihan hutang kepada orang lain yang wajib menanggung hutang yang dialihkan tersebut. Ini sama dengan asuransi. Jika orang yang pinjam itu meninggal, yang menanggung adalah pihak asuransi. Jadi, orang yang meninggal tidak meninggalkan hutang karena sudah ditutup oleh lembaga asuransi. Di KPPD DKI Jakarta sudah dikelola oleh Dana Risiko. Dulu, juga dikerja samakan dengan asuransi. Namun dalam rapat anggota disepakati, sejak 10 tahun silam, dikelola oleh KPPD DKI sendiri. Pertimbangannya, kalau ada anggota yang meninggal dan masih punya pinjaman di koperasi cepat penyelesaiannya.

Prinsip Secara Umum Antara Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Lembaga Keuangan Syariah

  1. Melakukan investasi yang jelas hukum halal dan haramnya. Dan telah disepakati bersama. Dalam koperasi, disepakat dalam forum rapat anggota. Sedangkan dalam lembaga keuangan konvensional, baik debitur maupun kreditur tidak diajak berembuk. Semua ditentukan oleh lembaga keuangan tersebut. Artinya hanya sepihak.
  1. Berdasarkan prinsip bagi hasil (a) Besarnya disepakati pada waktu akad (b) Jumlah pembagian laba meningkat sesuasi dengan peningkatannya keuntungan. (c) Kerugian ditanggung bersama. Tetapi kalau lembaga keuangan konvensional dasarnya bukan bagi hasil. Walau kita terus menabung, dan keuntungan lembaga meningkat, namun bagi hasilnya tidak meingkat.
  1. Hubungan bisnis syariah kemitraan. Koperasi pun kemitraan. Pengurus dengaan anggota itu mitra. Sebab pengurus yang notabenenya juga anggota, diberi wewenang untuk mengelola kekayaan lembaga milik anggota. Sedangkan di lembaga keuangan konvensional hubungannya adalah kreditur – debitur.
  1. Landasan Hukum, jelas. Lembaga keuangan syariah landasan Hukum Syariah. Lembaga keuangan konvensional landasan hukumnya UU Perlembaga Keuangan.
  1. Imbalan Hasil – Prinsip syariah bagi hasil dan pembagian keuntungan yang jelas berdasarkan modal yang ditanam dan disepakat secara bersama-sama. Seperti halnya dengan koperasi.
  1. Denda – Diambil sesuai dengan keuntungan prinsip pendidikan dan penegasan. Dihitung sebagai bukan pendapatan.
  1. Hubungan bisnis – Kemitraan.

Lembaga Keuangan Konvensional

  1. Investasi yang dilakukan belum jelas halal dan haramnya.
  2. Berdasarkan bunga – jumlah bunga tidak meningkat.
  3. Hubungan dengan nasbah dalam bentuk kreditor – debitur.
  4. UU Perlembaga Keuangan
  5. Sistem bunga.
  6. Diambil sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dihitung sebagai bagian dari pendapatan Lembaga Keuangan
  7. Kreditor & Debitor.

Landasan Hukum Koperasi

  1. UUD 1945, Pasal 33 ayat 1 – Perekonomian disusun atas azas kekeluargaan.
  2. UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Bab I Pasal 1 ayat 1; Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Walau dalam koperasi tidak disebutklan kata syariah, karena penggagasnya Bung Hatta, apa iya koperasi dasarnya riba? Jawabnya tegas; Bukan!

Sifat Koperasi

  1. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kesepkatan pada forum tertinggi. Artinya sifat koperasi dengan syariah, mirip.
  2. Hubungan antar koperasi dengan anggota – kemitraan antar anggota. Syariah juga kemitraan.
  3. Dalam koperasi tidak ada istilah bunga melainkan jasa atau bagi hasil.  Syariah pun bagi hasil.
  4. Jasa atau bagi hasil ditentukan atas dasar kesepakatan pada saat RAT. Forum RAT adalah akumulatif dari person-person. Jasanya sekian persen, disepakati. Syariah dasarnya juga kesepakatan.
  5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan  meningkatnya keuntungan. ini juga prinsip syariah.
  6. Kerugian ditanggung bersama. Prinsip syariah pun demikian
  7. Berdasarkan prinsip bagi hasil yang disepakati padea Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga.

Kesimpulan; (1)Akad = perbedaan utama antar lembaga syariah dan lembaga keuangan konvensional. (2) Lembaga Syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad yang telah disepakati (3) Prinsip-prinsip dalam Koperasi sama dengan prinsip-prinsip keuangan Syariah. Jadi, Koperasi itu sudah Syariah. Kalau ada yang namanya Koperasi Syariah, syariah seperti apa lagi? (adt – dm)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *