Koperasi Mestinya Bisa Maju, Tetapi Tidak Maju-Maju

Seperti pepatah agama “innamal a’malu bin niat’, perbuatan itu dimulai dari niat. Ada lagi ungkapan yang berbunyi ‘Sesuatu kaum tidak akan berubah atau maju, kecuali kaum itu sendiri yang merubah dan memajukan”. Kaum itu, misalnya koperasi, terutama para pemimpinnya kalau tidak ada niatan maju tidak akan maju.

Selain daripada itu, ada “kaidah penuntun” yang tidak dilaksanakan atau di”ingkar”i oleh koperasi. Kaidah penuntun tersebut sangat penting karena mengandung ketentuan agar koperasi dapat berkembang maju sebagai koperasi yang benar, genuine cooperative. Kaidah penuntun tersebut antara lain Anjuran Bapak Koperasi, Definisi koperasi, Nilai koperasi, Prinsip koperasi, serta Kaidah Ekonomi Perusahaan.

Kaidah Penuntun yang diingkari tersebut hakikatnya adalah mengingkari jati diri koperasi, yang dalam pertemuan serombongan tokoh-tokoh koperasi dengan Presiden Joko Widodo belum lama ini, diingatkan oleh Presiden agar koperasi selalu mengikuti anjuran jati diri koperasi dengan sebaik-baiknya. Kaidah yang diingkari tersebut perlu ditelusuri satu per satu. Jika kaidah penuntun diingkari pastilah koperasi tidak akan maju.

Ingkar terhadap anjuran Bapak Koperasi

Koperasi sebagai basis sistem perekonomian nasional, yang oleh Bung Hatta dicita-citakan dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional, atau apalagi ada yang mencita-citakan sebagai “Pilar Negara”. Mungkinkan koperasi mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional, perlu dikaji terlebih dulu. Ke-sokoguru-an tersebut dapat dicapai jika koperasi dapat menjadi “serba dominan” atau “ulung” dalam segala bidang perekonomian nasional. Namun, perlu disadari bahwa koperasi adalah wahana sosial ekonomi di bidang pertanian dan perdesaan, dan mungkin di bidang itu koperasi dapat dominan.

Di bidang ekonomi modern koperasi tidak bisa hidup subur dan tidak mungkin dominan. Mungkin dalam konteks itu Bung Hatta menganjurkan bahwa koperasi harus “lebih ulung” atau lebih dominan dibanding perusahaan swasta atau daripada usaha yang berbasis perseorangan atau swasta. Keulungan koperasi tersebut harus dibuktikan dalam praktik, jika ingin menggayuh cita-citanya. Begitu pula koperasi harus; besar, kuat, sehat, mandiri, dan modern. Kenyataannya, koperasi mengabaikan faktor-faktor yang dapat menjadikannya dominan atau ulung, malahan umumnya tidak ulung dan sangat tertinggal jauh dari perusahaan swasta.

Koperasi adalah perusahaan yang dikelola seadaanya secara “sambilan”, tidak sesuai dengan kaidah penuntun, dan berskala kecil. Ketika koperasi disandingkan dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), masih banyak koperasi primer yang skalanya setara usaha mikro, segmen UMKM yang paling buncit, yang tidak mampu berbuat apa pun serta mencerminkan sosok yang kecil, lemah, sakit-sakitan, tergantung, dan kuno.
Nilai “kerja keras” yang dianut umumnya perusahaan swasta tidak menantang para pengurus koperasi untuk bekerja lebih keras lagi guna mencapai keulungan. Artinya, anjuran Bung Hatta Bapak Koperasi agar koperasi menjadi ulung tidak melekat pada niatan kalangan koperasi serta para pemimpinnya dan tidak pernah dilaksanakan. Bagaimana mungkin dengan begitu koperasi bisa maju? Suatu asa yang mungkin tidak akan tercapai.
Jika Bung Hatta menganjurkan bahwa koperasi harus ulung dan lebih ulung dari perusahaan swasta, maka koperasi harus jauh lebih ulung dari UMKM dan Usaha Besar versi Undang-undang (UU) Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dengan rumus itu maka waktu yang tidak terlalu lama, sekitar 5 tahun mendatang, skala setiap koperasi primer harus sudah mencapai minimum setara usaha besar versi UU LKM, yaitu dengan jumlah anggota ribuan orang, aset minimum Rp 50 miliar dan omzet minimum Rp 5 miliar. Jika target skala tersebut tidak tercapai mungkin koperasi tidak perlu ada, dan kalau ada tidak ada gunanya serta tidak perlu “koperasi-koperasian”.

Sebagai ekonomi mikro Bung Hatta menganjurkan agar para eksekutif Direksi atau Pengurus koperasi digaji lebih tinggi dari Direksi perusahaan swasta biasa, sebagai dasar profesionalisme manajemen, guna menghapuskan gaya pengelolaan sambilan. Kalangan koperasi menolak istilah direksi karena dianggap istilah itu berasal dari struktur kepengurusan perusahaan kapitalis.

Koperasi lebih menyukai istilah Pengurus, yaitu suatu perangkat organisasi dengan tugas eksekutif untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi, yang belum tentu dipersyaratkan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Yang mengesankan koperasi adalah “dimiliki dan dikelola oleh pengurusnya”. Padahal, yang benar koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggota. Tetapi Pengurus koperasi berkedudukan sangat kuat dan serta sulit diganti, termasuk pada koperasi yang paling tidak maju. Sehingga memberi kesan pengurus koperasi “hanya itu-itu saja”.

Ingkar terhadap Definisi Koperasi

Definis koperasi disusun mengikuti rumusan ICA 1995, hanya dua istilah yang diterjemahkan menyimpang yaitu; “asosiasi orang” diterjemahkan menjadi “perkumpulan orang” untuk menghindari pengertian asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, dan enterprise yang diterjemahkan sebagai “usaha bersama” untuk menghindari terjemahan dengan kata perusahaan. Menurut kalangan tertentu, koperasi dipahami sebagai “bukan perusahaan”, agar tidak dikenakan pajak. Meskipun tidak ada koperasi atau perusahaan yang bangkrut karena membayar pajak sesuai ketentuan UU. Karena itu harap maklum jika usaha koperasi tidak maju. Karena koperai bukan perusahaan.

Kalau mengikuti rumusan ICA, maka pengertian koperasi memiliki dua dimensi, yaitu “asosiasi orang” dan “perusahaan”. Asosiasi orang karena orientasinya kepada pengguna yang menjadi anggota atau pemilik koperasi. Sebenarnya anggota lebih utama sebagai pengguna daripada pemilik. Karena pemilik yang tidak menjadi pengguna tidak ada manfaatnya bagi koperasi.

Bung Hatta lebih tegas menekankan pengertian koperasi sebagai perusahaan dengan istilah “Bangun Perusahaan”, bentuk perusahaan. Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 ketika masih berlaku dapat ditafsirkan bahwa yang diperlukan untuk menyusun perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan adalah koperasi dalam dimensinya sebagai perusahaan. Dimensi lainnya tidak diperlukan dan terserah kepada koperasi sendiri. Ms Pauline Green mantan Ketua ICA pernah menyatakan bahwa koperasi adalah perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi anggota, dan tidak serakah tambahnya.

Koperasi sejatinya adalah “perusahaan biasa” sama dengan perusahaan lainnya. Hanya beda dalam orientasinya. Koperasi berorientasi kepada pengguna, “user oriented firm”. Kalau dikatakan bahwa anggota koperasi adalah pengguna (jasa) rasanya kurang lengkap karena istilah yang dikenal adalah anggota koperasi adalah “pemilik dan pengguna”. Dalam masalah operasional tidak ada bedanya. Istilah yang dipergunakannya adalah sama pula. Sebelum kalangan koperasi memiliki pengertian yang berimbang antara asosiasi dan perusahaan, maka koperasi tidak bisa maju.

Ingkar terhadap Nilai Koperasi

Kalangan koperasi beranggapan bahwa koperasi adalah penuh dengan nilai-nilai yang baik, yang menjadi pendukung kemajuan koperasi. Sebagai perusahaan nilai koperasi yang paling penting dengan meminjam istilah corporate sufisme adalah “kejujuran”, dan kejujuran saja belum mencukupi, karena itu harus dipertajam dengan “kejujuran absolute”, absolute honesty. Kerja baik, tidak korupsi, dan tidak menipu atau tertipu adalah nilai penting buat sebuah perusahaan atau koperasi. Nilai-nilai tersebut langka dalam kehidupan koperasi sekarang. Banyak aset koperasi yang hilang dan usaha koperasi yang tidak berjalan.

Ingkar terhadap Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi pertama tentang keanggotaan terbuka dan sukarela tidak bisa menjadi pendorong koperasi memperbesar dirinya dalam jumlah anggota, yang sangat penting karena anggota adalah sumber modal, serta berperan penting dalam mengembangkan usaha. Adanya ketentuan “daerah kerja” kerja di masa lalu yang semakin kecil semakin baik. Daerah kerja didasarkan pada batas-batas administrasi pemerintahan, Koperasi Pertanian (Koperta) dan Koperasi Desa dibatasi setiap Desa (Kelurahan) Koperasi Konsumen dimulai dengan kelompok berpenghasilan tetap yang dibentuk di setiap kantor atau lingkungan kerja. Jenis koperasi dipecah-pecah berdsasar profesi dan kelompok tertentu menjadikan koperasi didirikan diatas batas-batas yang semakin kecil. Ketika koperasi disatukan dengan UMKM maka skala koperasi setara dengan Usaha Mikro atau segmen paling bawah dari UMKM.

Seharusnya koperasi berskala di atas UMKM, dimulai dengan ukuran minimum usaha besar menurut UU LKM, sehingga setiap koperasi primer mempunyai ribuan anggota, minimum aset Rp 50 miliar dan omzet minimum Rp 5 miliar. Perlu ditetapkan target yang agresif, misalnya dalam 5 tahun ke depan minimum skala setiap koperasi primer tersebut telah tercapai. Prinsip koperasi pertama harus benar-benar menjadi landasan untuk mengembangkan koperasi berskala besar, dengan cara menghapuskan pikiran, daerah kerja koperasi, mengembangkan koperasi berdasarkan satuan jenis, dan bukan bagian-bagiannya, serta menghilangkan hal-hal yang menyebabkan koperasi berskala kecil.

Prinsip koperasi kedua tentang koperasi yang dinyatakan sebagai organisasi demokratis yang “dikontrol oleh anggota”, dengan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yang kompeten. Berbeda misalnya dengan organisasi yang dikelola oleh anggota. Disebutkan bahwa Pria dan Wanita mengabdi sebagai “wakil-wakil terpilih” yang bertanggung jawab kepada anggota, sebagai “pengontrol”.

Pengutamaan pemilihan tokoh untuk menjadi Pengurus menyebabkan kehabisan tokoh untuk menjadi Pengontrol sebagai wakil-wakil terpilih. Akibatnya pengontrol berada dalam posisi inferior dan di bawah kendali pengurus. Mungkinkah wakil-wakil terpilih sebagai pengontrol menjadi otoritatif yang ditaati oleh Pengurus? Pentingnya kontrol anggota umumnya diingkari oleh kebanyakan koperasi. Sementara persyaratan kompetensi untuk mengelola koperasi dan usahanya tidak ditetapkan secara jelas bagi pengurus. Umumnya, pengurus koperasi tidak kompeten untuk mengelola koperasi dan usahanya. Terbukti tidak pernah dapat dilaksanakan profesionalisme manajemen dalam pengelolaan koperasi.

Prinsip koperasi ketiga, partisipasi ekonomi anggota salah satunya yang penting adalah dalam permodalan koperasi. Berbeda dengan “Saham” yang dapat dibayar sekali pada awal pendirian, atau cara lain disesuaikan dengan keperluan modal perusahaan. Koperasi mengubah istilah saham meskipun berlaku sampai tahun 1978, diganti dengan “Simpanan” seperti iuran pada organisasi masa, yang dibayar berkala setiap bulan. Tidak disesuaikan dengan keperluan perusahaan. Keperluan investasi menunggu iuran berkala dalam waktu yang panjang sehingga kesempatannya lewat. Jangan diusulkan agar kembali menggunakan istilah saham, pasti ditolak oleh koperasi yang tidak mau maju-maju.

Prinsip koperasi keempat, koperasi bersifat otonom dan bebas merupakan organisasi menolong diri sendiri yang dikontrol oleh anggota. Apabila koperasi melakukan kerja sama dengan organisasi lainnya, termasuk pemerintah, atau mengembangkan sumber-sumber modal dari luar dapat dilakukan dengan cara-cara dengan tetap melaksanakan kontrol dari anggota dan mempertahankan otonomi koperasi. Modal penyertaan yang telah ditetapkan oleh UU didasarkan pada prinsip ini.

Prinsip koperasi kelima, tentang pendidikan, latihan, dan informasi yang seharusnya dilakukan oleh setiap koperasi, yang oleh kalangan koperasi ingin dibebankan sebagai kewajiban konstitusional pemerintah. Malah pemerintah diwajibkan untuk mendidik semua murid sekolah dan mahasiswa tentang koperasi. Para pemimpin koperasi menyarankan agar mendidik mereka yang sudah komit dengan koperasi, yaitu mereka yang sudah menjadi anggota, pengurus, dan karyawan. Mereka yang belum komit, terutama para tokoh opini masyarakat dan kaum muda cukup diberi tentang kemanfaatan koperasi. Mendidik yang belum komit merupakan pemborosan.

Prinsip koperasi keenam, tentang Kerja sama antar koperasi. Banyak kalangan koperasi yang menafsirkan kerja sama ini yang dimaksud adalah dalam bidang usaha. Dalam prinsip ini dikatakan melalui struktur lokal, nasional, regional, dan internasional. Jika yang dimaksud kerja sama dalam bidang usaha, dari segi komoditasnya belum tentu ketemu apalagi diatur dalam struktur seperti itu. Lebih sesuai jika kerja sama yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kapasitas, capacity building, agar pelayanan koperasi kepada anggotanya lebih efektif dan memperkuat Gerakan Koperasi. Semacam Dekopin begitulah.

Selain itu, koperasi membawa paradigma kerja sama dan bukan persaingan. Sementara berpendapat bahwa persaingan yang negatif, saling mematikan, atau yang positif, fastabikhul khairat, berlomba dalam kebaikan adalah “sunatullah” yang tidak mungkin dihindari. Dalam kehidupan koperasi, jika berusaha menangani komoditas yang sama, pastilah bersaing. Persaingan antar koperasi. Petani apel Jerman, misalnya, akan terpukul harganya jika koperasi apel Perancis panen.

Kerja sama dan persaingan tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Keduanya diperlukan untuk menghadapi “dunia nyata” yang konon dikuasai kaum neolib yang penuh persaingan. Jika koperasi enggan, apalagi takut bersaing, maka koperasi tidak ada tempat di dunia nyata. Untuk itu koperasi harus memiliki visi, kepercayaan diri dan disiplin serta berani dengan agresif memasuki dunia nyata untuk mempertahankan eksistensinya dan memenankgan percaturan.

Prinsip koperasi ketujuh, perhatian terhadap komunitas dimaksudkan, koperasi bekerja untuk keberlanjutan pembangunan komunitasnya melalui kebijakan yang disetujui oleh anggotanya.

Ingkar terhadap kaidah ekonomi perusahaan

Salah satu tujuan yang menjadi kaidah perusahaan adalah memperoleh profit, keuntungan. Koperasi sebagai perusahaan pun demikian. Pauline Green mantan ketua ICA menyatakan bahwa koperasi adalah perusahaan untuk memenuhi kepentingan dan aspirasi anggota. Boleh memperoleh keuntungan asal tidak serakah. Koperasi atau perusahaan yang tidak memperoleh keuntungan apalagi jika beberapa tahun mengalami kerugian, pastilah akan bangkrut. Keuntungan tersebut dipergunakan untuk memperkuat dan menjamin keberlanjutan perusahaan atau koperasi, dan digunakan sesuai dengan orientasi yang diyakini. Keuntungan koperasi dipergunakan untuk para pengguna – user dan perusahaan swasta dipergunakan untuk para investor.

Keuntungan koperasi disebut sisa hasil usaha (SHU) atau surplus apabila kegiatan yang dilakukan menggunakan system pooling atau jasa menjualkan produk anggota dan koperasi diberikan jatah biaya sehingga tidak akan mengalami kerugian. Istilah Defisit Hasil Usaha (DFU) tidak dikenal. Sementara jika yang dilakukan menggunakan system jual beli antara koperasi dengan anggota, maka keuntungan yang diperoleh disebut laba atau profit, bukan SHU. Dalam cara ini koperasi bisa mengalami kerugian – loss. Istilahnya laba-rugi atau profit-loss.

Di Indonesia koperasi yang menggunakan system pooling adalah koperasi susu sapi atau Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), yang tepat menggunakan istilah SHU. Sedang koperasi lain umumnya tidak menggunakan system pooling, sehingga tidak tepat menggunakan istilah SHU. Lebih tepat menggunakan istilah untung-rugi sesuai dengan sifat usahanya. Istilah SHU pernah diledek oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), “Bagaimana koperasi bisa maju yang dicari cuma sisa-sisa”.

Dunia nyata koperasi kini adalah perdagangan bebas, ada yang menyebut kapitalisme neo-lib dengan penuh persaingan yang mematikan. Dunia nyata tersebut sangat menakutkan bagi koperasi. Koperasi dengan paradigma kerja sama, dapat ditafsirkan tidak boleh bersaing dan harus kerja sama. Kerja sama adalah cara untuk memenangkan persaingan, sehingga persaingan dan kerja sama seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Koperasi seharusnya garang bersaing dan sebaliknya lentur kerja sama. Koperasi seharusnya memahami bahwa kerja sama merupakan cara untuk memperbesar kekuatan. Memperbesar modal karena kerja sama berarti menyatukan modal bersama sama pihak-pihak yang kerjasama.

Koperasi pada umumnya ingin bekerja sendiri, tidak mudah untuk bekerja sama dengan sesama koperasi atau dengan perusahaan non koperasi. Kalau kerja sama dengan pihak lain diliputi dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Selain ingin bekerja sendiri, kalau kerja sama patungan juga berkeinginan mayoritas. Oleh sebab itu jarang terdapat usaha koperasi yang merupakan milik bersama antar koperasi, dan jarang usaha yang menjadi menjadi milik koperasi dan perusahaan lain. Apalagi usaha Penanaman Modal Asing (PMA). Cobalah berjalan dari Jakarta, Karawang, Cikampek sampai Bandung. Lewat ratusan bahkan ribuan pabrik dalam negeri dan patungan Asing, kesannya tak ada satupun pabrik koperasi. Anehnya, koperasi tidak punya pabrik tetapi berani bicara revolusi industri 4.0. Wah!
Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) memiliki 6 pabrik tekstil, 1 dimiliki sendiri (100%) dalam keadaan pabrik tua yang kini omzetnya Rp 200 miliar, 1 patungan domestik dan 4 patungan dengan perusahaan asing, 3 di antaranya GKBI menjadi pemegang saham minoritas. GKBI tidak terdorong untuk menjadi pemegang saham mayoritas, karena tanggung jawab dalam pengelolaan pabrik khususnya dalam permodalan dan pemasaran. Bermula dari pabrik tekstil memproduksi kain batik (mori) dan berkembang ke berbagai jenis tekstil non mori. Satu pabrik memproduksi pakaian dalam pria dan perempuan dengan nilai produk sekitar Rp 30 miliar seluruhnya ekspor.

Setelah Pemerintah melakukan kebijakan devaluasi rupiah tahun 1986 diikuti dengan pengembangan PMA dengan menurunkan minimum modal investasi, dari US$ 1 juta menjadi US$ 250 ribu. Apa yang dapat dilakukan oleh PMA kecil tersebut. Misalnya ibu-ibu di Jepang sudah tidak mau bikin sate sendiri dengan memotong daging dan sayur, lebih praktis beli sate di super market dan tinggal membakar. Koperasi umumnya tidak mendengar kebijakan baru tersebut, dan tidak punya kontak dengan para pengusaha luar negeri. Karena itu tidak tergerak untuk memanfaatkannya.

GKBI bersama partner Jepang memanfaatkannya dengan mendirikan sebuah perusahaan, bukan jualan sate tetapi perusahaan inspecting PT Dayani untuk melayani eksportir garmen, terutama tujuan ke Jepang dengan jaminan bahwa dari segi kualitas ekspornya tidak akan ditolak.

Ada sebuah grup perusahaan besar, mungkin punya puluhan – ratusan unit perusahaan. Mereka merencanakan menutup semua perusahaan yang 100% saham dimiliki sendiri. Perusahaan yang dipertahankan yang berpatungan dengan pihak lain. Dengan perhitungan perusahaan milik sendiri tersebut tidak ada kontrol pihak lain, dan jika ada keluarga yang bekerja di perusahaan itu (nepotisme) pendisiplinannya akan menjadi sulit. Sedangkan perusahaan patungan ada imbangan partner lain, malu jika berbuat curang, sehingga pabrik aman dari penyakit korupsi yang dilakukan sendiri.

Sebaliknya perusahaan non koperasi yang banyak dan bersemangat kerja sama. Dengan kesadaran bahwa kerja sama akan memperkuat masing-masing perusahaan. Ada usaha besar yang mungkin tidak terangkat oleh satu perusahaan konglomerat. Plastik merupakan produk yang sangat diperlukan, yang selama ini bahan bakunya masih diimpor. Untuk mengganti dengan produk dalam negeri sekumpulan konglomerat mendirikan pabrik bahan baku plastic, polypropilene, di Cilegon, Banten, dengan bahan baku impor. Setelah berjalan mereka mendirikan pabrik yang lebih hulu, Candra Asri, juga di Cilegon. Proyek multibillions dollars diperkuat dengan masuknya perusahaan asing. Candra Asri memproduksi antara lain bahan baku polypropilene.

Ada 3 model perusahaan yang dikenal yaitu; Pertama perusahaan berpatungan dengan Asing (PMA) yang umumnya berkembang maju. Besarnya saham untuk masing-masing dibayar penuh, dan kalau pakai uang untuk keperluan lain segan diketahui partnernya. Produk unggulan koperasi luar negeri yang masuk ke Indonesia semua melalui kerja sama dengan perusahaan swasta, tak ada satu pun dengan koperasi, seperti Es Krim Campina dan Susu Cap Bendera dari Belanda. Dunking Donat, dan ACE Hardware dari AS.

Kedua adalah perusahaan berpatungan domestik (PMDN), masih bisa berkembang tetapi tidak terlalu maju. Kadang masih mengakali dengan saham kosong. Kalau mau korupsi masih segan dengan adanya partner lain.

Ketiga adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola sendiri, paling tidak maju. Profesionalisme sulit dikembangkan. Kalau ada kerabat ikut bekerja di situ disiplin akan sulit dilaksanakan. Rugi sudah menjadi biasa. Koperasi lebih menyukai dan bangga model ketiga yang sulit maju. Pantas, koperasi tidak maju-maju. (Sularso– Penulis Tetap Majalah UKM)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *