Koperasi Millennial, Inovasi Kolaboratif

Tidak biasa, sebuah kota – ibukota kabupaten jadi tuan rumah penyelenggaraan even nasional, khususnya puncak acara Hari Koperasi Nasional (Harkopnas). Biasanya, puncak acara Harkopnas dilaksanakan di Ibukota Provinsi. Namun di Jawa Tengah, ada 2 kota yaitu; Kota Pekalongan (2006) dan Kota Purwokerto, Ibukota Kabupaten Banyumas (2019), dipilih sebagai tempat penyelenggaraan puncak acara Harkopnas.

Dipilihnya Kota Purwokerto, kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ada beberapa pertimbangan penting dan menarik. Purwokerto memiliki searah dan potensi besar di bidang ekonomi, wisata, budaya dan kearifan lokal. Dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) ingin mengangkat Purwokerto dengan memperbanyak event berskala nasional maupun internasional. Salah satunya menjadikan tuan rumah Harkopnas yang puncaknya dilaksanakan di Gelanggang Olah Raga (GOR) Satria, Purwokerto pada 12 Juli 2019.

Presiden Jokowidodo semula dijadualkan menghadiri puncak acara Harkopnas tersebut, namun berhalangan hadir karena sedang ada acara lain, meresmikan pembukaan pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2019 di Jakarta Covention Center (JCC), Jakarta. Kemudian informasi berikutnya Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan datang, juga batal. Padahal, spanduk Selamat Datang Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah dipasang di perempatan jalan protokol di depan hotel tempat menginap tamu-tamu VVIP, hanya 300-an meter dari GOR Satria. Akhirnya diwakili Menko Ekuin Darmin Nasution.

Sehari sebelum puncak acara, 11 Juli 2019, ada kegiatan Harkopnas EXPO di GOR Satria yang dihadiri oleh Ibu Menteri Koperasi dan UKM Bintang Puspa Yoga, Ketua Dekopinda Nurdin Halid, Deputy Produksi dan Pemasaran Kemenkop RI, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI, Bupati Banyumas Achmad Husein, Anggota DPRD Provinsi Jateng Komisi B, Forkompinda Kabupaten Banyumas dan tamu undangan lainnya. Acara dibuka dengan sajian Lengger Banyumasan dari Sanggar Graha Mustika binaan Dinporabudpar Kabupaten Banyumas.

Harkopnas EXPO 2019 diikuti oleh 2 kementrian, 25 provinsi, 66 kabupaten, 29 kota, 10 BUMN, 4 koperasi besar sehingga total seluruh peserta adalah 194 dari 120 dinas dari seluruh Indonesia. Tujuan diselenggarakannya kegiatan Harkopnas EXPO di Banyumas agar bisa memberikan suatu tempat bagi masyarakat Banyumas khususnya dan Jawa Tengah untuk bisa menyaksikan hasil-hasil produk dari setiap provinsi yang mengikuti Harkopnas EXPO.

Pada Jumat (12/7) siang dilaksanakan kirab gunungan mengambil start dari Jl.  Jenderal Gatot Soebroto, Jl. Overste Isdiman, Jl. Prof Dr. Soeharso dan berakhir di Halaman GOR Satria. Puncak acara dibuka dengan tarian Manggar Mas dari 175 putra putri SMA/SMK di Kabupaten Banyumas. Tarian ini menceritakan tentang kegiatan para perajin gula merah yang dibuat dari tetesan air bunga kelapa (manggar). Tarian itu digagas dan dibina oleh Dinporabudpar Kabupaten Banyumas.

Kementerian Koperasi dan UKM pun menggelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UKM. Pelatihan diikuti 205 peserta dari pelaku koperasi dan UKM setempat. Tujuannya menggelorakan semangat Hari Koperasi, salah satunya melalui kegiatan pelatihan. Setidaknya ada 4 jenis pelatihan yang diadakan, yakni pelatihan vokasional, pelatihan perkoperasian, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan uji kompetensi bidang ritel koperasi.

Masing-masing pelatihan diikuti 30 peserta. Selain pelatihan juga diadakan workshop technopreneur diikuti 85 peserta. Semangat peserta mengikuti kegiatan luar biasa dan interaksinya dengan nara sumber juga bagus. Diharapkan kegiatan ini menjadi inspirasi bagi mereka untuk meningkatkan usahanya. Peserta yang ikut ada yang sudah terjun, ada yang baru mulai dan akan memulai.

Mereka yang akan mulai, diharapkan jadi wirausahawan, yang sudah berjalan bisa lebih berkembang, dan yang sudah berjalan bisa lebih kreatif dan inovatif. Konsep pelatihannya lebih menitikberatkan pada aspek praktek lapangan, sisanya diisi teori dari nara sumber dengan proporsi 70 : 30. Rencananya, kegiatan itu akan berkelanjutan.

Salah seorang peserta pelatihan, Trisada, mengaku merasakan manfaatnya mengikuti pelatihan. Dia mengikuti pelatihan pengenalan kewirausahaan, sosialisasi Lamikro (aplikasi pembukuan akuntansi melalui smartphone) dan sosialisasi fintech syariah. Trisada mengaku mendapatkan hal baru dalam pelatihan, terutama ilmu yang  menjadi acuan bagi pelaku usaha untuk bisa berkembang dari sebelumnya.

Sisi positif lain, masalah permodalan yang jadi kendala, akan ada kemudahan ketika pelaku UKM dapat mengakses pinjaman modal tanpa jaminan melalui fintech syariah. Trisada adalah pelaku UKM bidang handicraft asal Purwokerto, sekaligus Ketua Bidang Pengembangan Forum UKM Banyumas Raya (Forumara). Ia bersama beberapa anggota forum mengikuti pelatihan pada 10-12 Juli 2019. Menurut dia pelatihan peningkatan kualitas SDM pelaku usaha sangat penting untuk menghadapi era industri 4.0. Era industri 4.0 harus dijadikan peluang emas untuk meningkatkan kinerja usaha.

***

Menko Ekuin Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah terus berusaha melakukan pemerataan perekonomian di antaranya melalui pembangunan infrastruktur. Pemerintah pada 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, bersama Wapres Jusuf Kalla untuk 5 tahun pertama dan Wapres Ma’ruf Amin untuk periode 5 tahun kedua sudah berusaha dan melakukan kerja keras membangun infrastruktur.

“Kita masih perlu meneruskan pembangunan infrastruktur, tetapi ada segi lain yang ingin ditekankan pada periode kedua ini, yaitu bagaimana memanfaatkan secara optimal infrastruktur yang sudah dibangun supaya tidak dikatakan orang; ‘infastruktur melulu, kita kerjanya apa’,” kata Menteri Darmin. Menurut dia, untuk mendukung perekonomian banyak yang harus dibangun. Misalnya, pendukung jalan Tol Trans Jawa seperti; jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten agar termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di berbagai pelosok termasuk pembangunan pelabuhan, bandar udara, dan seterusnya.

Oleh karena itu, sangat mengharapkan kreativitas, inisiatif dari kepala daerah bersama-sama dengan pimpinan nasional. Membangun bukan hanya jalan, tetapi juga perlu membangun pasar pengumpul, lapangan tempat penumpukan, dan sebagainya sehingga pembangunan infrastruktur itu benar-benar terwujud manfaat secara optimal bagi masyarakat.

Darmin Nasution menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah terkait ekonomi kerakyatan bisa diimplementasikan dengan pembentukan kluster ekonomi, terutama koperasi. Seperti kebijakan redistribusi aset, Perhutanan Sosial, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan membentuk kluster ekonomi atau koperasi, maka transformasi ekonomi akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Darmin menyebutkan, alokasi KUR dengan bunga murah 7% akan mudah tersalurkan untuk membantu pembiayaan KUMKM.

Dengan melalui koperasi, akan lebih mudah mengorganisasikannya. Begitu juga dengan perbaikan di sisi budidaya lewat teknologi. Penerima KUR memang individu-individu. Namun, koperasi bisa memberikan daftar nama siapa-siapa UKM yang menjadi anggota koperasi yang layak mendapatkan KUR. Dicontohkan, dengan transformasi ekonomi, petani tetap melakukan kegiatan menanam. Tapi, dengan perkuatan modal, petani menanam tanaman yang lebih menguntungkan.

Kebijakan redistribusi lahan bisa dilakukan secara maksimal. Dalam kebijakan Perhutanan Sosial, pemerintah menjamin membuka akses untuk mengusahakan lahan sosial. Hanya saja, itu bukan untuk menebang, tapi untuk menanam dan beternak di atas lahan tersebut. Selain itu, pemerintah juga melakukan kebijakan peremajaan kelapa sawit rakyat, karet rakyat, kelapa rakyat, hingga coklat rakyat.

Saat ini, ada sekitar 3,7 juta hektar lahan karet. Itu terlalu besar untuk satu jenis tanaman saja, alias pemborosan lahan. Ke depan, perlu lakukan peremajaan dimana separuh dari lahan itu tetap untuk karet, separuhnya lagi bisa ditanami tanaman lain seperti kopi atau coklat.

Dengan mengusung tema Reformasi Total Koperasi Di era Revolusi Industri 4.0 “Koperasi Millennial, Innovation Kolaboratif”, Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan; “Tantangan baru yang dihadapi dunia perkoperasian tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi semata, namun menyangkut persoalan mindset dan perubahan dalam system tata kelola.” Dalam konteks itu, koperasi harus melakukan reformasi total terhadap system kepranataan yang sudah berjalan selama ini.

Reformasi total yang telah dijalankan dalam rentang waktu 5 tahun pada dasarnya mendorong koperasi untuk dapat beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa berjalan dinamis. Insan koperasi disiapkan untuk mempunyai kreatifitas dan inovasi yang tinggi untuk menata organisasi dan strategi bisnisnya. Untuk itu koperasi sudah saatnya memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan platform e-commerce, aplikasi retail on-line dan pengembangan aplikasi-aplikasi bisnis lainnya. Dengan demikian, diharapkan gerakan koperasi dapat merangkul generasi milenial, yang saat ini jumlah mereka telah mencapai sepertiga dari totalitas penduduk Indonesia.

Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi koperasi untuk memasuki era digital. “Suka tidak suka, koperasi harus sudah masuk ke era digital. Di Jateng, ada beberapa koperasi bagus yang sudah 100% menetapkan sistem digital dalam sistem kerja dan melayani para anggotanya. Contoh, BMT Sejahtera (Pekalongan), Koperasi Khairul Umah (Rembang), Koperasi Karika (Wonosobo), dan Koperasi Srikandi (Purworejo). Itu membuktikan bahwa dengan kekuatan penuh dari anggota, koperasi mampu mengembangkan kinerjanya, termasuk di era ekonomi digital.

Terkait kualitas koperasi di Jateng, Ganjar menegaskan, tidak main-main dalam membenahi kinerja perkoperasian di wilayahnya. Dari jumlah koperasi sebanyak 22.422 unit, 3.817 unit diantaranya terdeteksi tidak aktif dan sudah tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Koperasi yang sudah dibubarkan tercatat sebanyak 4.012 unit. “Kalau koperasi seperti itu tidak dibubarkan dan dibiarkan tetap hidup maka dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi koperasi yang lainnya,” tukas Ganjar.

Beberapa contoh koperasi bagus, Koperasi Serba Usaha (KSU) Nira Satria salah satu koperasi yang bergerak dibidang produksi dan pemasaran produk gula kelapa kristal dan sudah menembus pasar Eropa dan Amerika. Tahun 2018 koperasi tersebut mendapatkan fasiliotas HACCP dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dengan kapasitas produksi hingga 60 ton per bulan KSU Nira Saria memiliki pangsa pasar 90% ekspor dan 10% domestik.

Ada juga Koperasi Wanita (Kopwan) Srikandi Purworejo yang memiliki produk unggulan Crytal Coconut Sugar, Coconut Cooking Oil dan Virgin Coconut Oil. Melalui pendampingan dari Kemenkop UKM dan Kotra Korea, produk gula crytal organik diekspor ke Sri Lanka, Australia, dan ekspor produk VCO ke Jepang. Tahun 2017 Kopwan Srikan mendapat Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI. Kemenkop juga memberikan fasilitasi kepada KSU Karika yang memasarkan produk Carica sampai pasar Thailand, Kanada, dan Pakistan. Di wilayah Banyumas ada sekitar 2,3 juta pohon kelapa dengan produk gula kelapa yang sudah diekspor senilai Rp 200 miliar per tahun.

Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid mengatakan bahwa koperasi saat ini sudah mampu menjelma menjadi unit usaha modern dengan menerapkan digitalisasi, terutama dalam hal pelayanan terhadap anggota. “Ada Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) yang sudah masuk ke jajaran 300 koperasi besar dunia di peringkat 94. Begitu juga dengan Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG),” kata Nurdin. Di era Revolusi Industri 4.0 ini, koperasi sudah menerapkan digitalisasi ekonomi dan sudah melangkah ke pola sharing economy.

***

Teknologi bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tetapi menjadi keharusan. Itulah kunci yang menjadi jalan bagi koperasi agar dapat terus eksis dan berkembang. Tantangan koperasi saat ini adalah harus bisa go digital, jika tidak maka akan ditinggalkan oleh anggota serta tergerus persaingan dengan perbankan yang semakin masif menggarap pangsa pasar koperasi. Bagaimana koperasi kita mau sehat, kalau sekarang perbankan juga menyasar kepada pedagang-pedagang kecil yang tidak mempunyai rekening. Para pelaku UMKM itu mestinya menjadi pangsa pasar koperasi. Namun kini, sudah digarap perbankan dengan menawarakan program-program dan berbagai kemudahan yang diberikan.

Saat ini masih banyak koperasi yang menggunakan teknologi tradisional untuk menunjang transaksi finansial anggotanya. Hal ini disebabkan keterbatasan koperasi dalam pengadaan sebuah sistem yang handal dan efektif. Sistem Digital Transaksi Indonesia (SDTI) sistem coopRASI sebagai solusi membuat koperasi maju dan berkembang terutama dalam industri digital.

Pesatnya perkembangan teknologi akan membuat koperasi lebih adaptif dan dinamis dalam merespon berbagai tren perkembangan terbaru di tengah masyarakat. Koperasi harus segera mengadopsi teknologi informasi (TI) baik untuk manajemen maupun pelayanan anggota. Suka tidak suka, digitalisasi koperasi adalah tuntutan, agar koperasi terus berkembang dan mensejahterakan anggota. SDTI sebagai salah satu perusahaan inovasi yang dikembangkan PT Multi Inti Digital Bisnis (MDB) hadir untuk memberikan solusi mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada dunia koperasi di Indonesia.

Banyak koperasi yang berkembang dan memiliki potensi untuk maju tetapi belum ditunjang oleh teknologi yang handal untuk memudahkan pengelola dan anggota melakukan pencatatan segala jenis transaksi yang terjadi. Masih sedikit koperasi yang mampu memberikan kemudahan fasilitas bagi anggota dalam mengelola akun simpanan dan pinjaman yang dimiliki untuk melakukan transaksi simpan pinjaman mereka karena koperasi masih menggunakan teknologi tradisional untuk menunjang transaksi finansial dengan para anggotanya. Hal ini disebabkan keterbatasan koperasi untuk pengadaan sebuah sistem yang handal dan efektif.

Sejalan dengan visi purpose driven innovation, SDTI menghadirkan inovasi demi memperkuat eksistensi koperasi di seluruh Indonesia. Pada umumnya, tahap awal pendirian koperasi di mana jumlah anggota dan transaksi pembukuan masih sedikit, pengelolaan pembukuan koperasi masih sederhana. Seiring peningkatan jumlah anggota dan jumlah transaksi koperasi, maka pengelolaannya semakin kompleks, sehingga banyak pekerjaan atau proses pembukuan yang bermasalah.

Dengan coopRASI, permasalahan seperti ini tidak akan terjadi pada koperasi, karena semua alur pembukuan akan terintegrasi dengan baik menggunakan aplikasi coopRASI. Saat ini Multi Inti Sarana (MIS) Group mengembangkan teknologi digital, sehingga semua operasional dilakukan berdasarkan revolusi industri 4.0. Salah satunya coopRasi yang merupakan satu dari lima start up yang dikembangkan MDB. Aplikasi  memiliki beragam fitur, misalnya simpanan, pinjaman, dan melihat surplus hasil usaha melalui smartphone. CoopRASI menyediakan dua platform berbeda yaitu mobile apps untuk anggota dan core system untuk pengelola koperasi, keduanya terintegrasi satu sama lain.

Produk tidak hanya berisikan modul koperasi namun juga dilengkapi dengan kemampuan enterprise resource planning (ERP) sehingga di dalamnya terdapat modul purchasing, sales, inventory, hingga finance dan accounting. Dengan sistem yang ada SDTI mematok harga berdasarkan total valuasi koperasi itu sendiri. Misalnya, jika total asetnya kurang dari Rp200 juta akan dikenakan biaya Rp750.000 per bulan, Rp200 juta-Rp750 juta biayanya Rp1.250.000, dan aset di atas Rp750 juta biayanya Rp3 juta.

Koperasi yang menggunakan aplikasi ini  tidak perlu membeli software dan hardware, karena dengan aplikasi yang ditawarkan coopRASI lebih efisien tanpa harus mengeluarkan biaya untuk software dan hardware. Metode pembayarannya seperti berlangganan tv cable dan internet, dibayarkan per bulan. Software dapat dijangkau semua koperasi, baik menengah maupun atas. Selain itu juga disediakan aplikasi mobile layaknya mobile banking. Sebagai start up coopRASI untuk tahap awal belum memasang target, akan lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi, mengingat aplikasi ini relatif baru.

Melalui koperasi  pemerintah bertekad meningkatkan pertumbuhan ekonomi tercapai, lapangan kerja meningkat, pengangguran menurun, kemiskinan menurun, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menko Ekuin menyerahkan penghargaan Satyalencana, sedangkan Menkop dan UKM Puspayoga menyerahkan penghargaan Bakti Koperasi, Koperasi Berprestasi, menyerahkan KUR dan pinjaman dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengatakan penghargaan itu merupakan bentuk apreasiasi pemerintah terhadap insan koperasi di tanah air. Pemerintah menilai koperasi telah mengalami banyak perkembangan dan memberikan kesejahteraan bagi anggota. Diharapkan koperasi di Indonesia semakin maju dan setara koperasi dunia. Penghargaan ini untuk meningkatkan citra koperasi di masyarakat dan sekaligus memberikan motivasi bagi koperasi untuk berkarya lebih baik.

Secara khusus, Menkop Puspayoga memberikan penghargaan kepada Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) atas capaiannya masuk dalam jajaran koperasi besar dunia. Dalam laporan tahunan yang baru dirilis World Cooperative Monitor tahun 2018, Kisel menduduki peringkat 94 dunia dari 300 koperasi besar dunia dan peringkat pertama untuk kategori Other Services – Jasa Lainnya. Pemberian penghargaan bagi Koperasi Berprestasi melalui tiga aspek penilaian yakni aspek kelembagaan, usaha dan keuangan.

Setelah melalui penilaian, koperasi yang masuk Kategori Berprestasi terdiri dari 20 koperasi konsumen, 10 koperasi produsen, 12 koperasi simpan pinjam, dua koperasi pemasaran dan enam koperasi jasa. Khusus mengenai tanda penghargaan Jasa Bakti Koperasi, diberikan kepada pihak yang berperan aktif dalam mensukseskan pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM di wilayah kerjanya sehingga menjadi contoh bagi masyarakat lain. Penghargaan Jasa Bakti Koperasi dan UKM diberikan kepada bupati – walikota, kepala dinas, pengurus koperasi dan tokoh masyarakat.

Para penerima penghargaan adalah orang-orang yang memberikan kontribusi lebih dari seharusnya demi kemajuan koperasi. Bupati penerima penghargaan adalah Bangka Tengah, Bupati Bulukumba, Lombok Barat, Tana Toraja, Semarang, Purworejo, Penukal Abab Pematang Ilir, Tanjung Jabung Barat, Pekalongan, Grobogan, Luwu Timur dan Subang serta Wakil Bupati Demak. Adapun walikota penerima penghargaan adalah dari Tanjung Balai, Salatiga, Madiun, Palopo, Demak, dan Wakil Walikota Banjar Baru. Kemenkop dan UKM juga memberikan penghargaan Jasa Bakti Koperasi bagi pemda yang memiliki nomenklatur tunggal dinas koperasi dan UKM, yakni Kabupaten Bandung, Kota Sorong dan Kota Bogor. (adit – mar)

Menko Perekonomian Darmin Nasution (dua dari kanan) didampingi Menteri Koperasi dan UKM A.A.G.N, Puspayoga (tiga dari kanan), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tiga dari kiri), dan Ketua Dekopin Nurdin Halid (kanan) saat memukul kentongan untuk menandai puncak peringatan Hari Koperasi Nasional 2019 di GOR Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

This entry was posted in Sajian Khusus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *