Koperasi Simpan Pinjam Meradang, Gara-gara Bunga KUR Turun Menjadi 6%

Pemerintah kembali menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6% per tahun, dari semula 7%. Selain penurunan suku bunga ada kenaikan plafon minimal penyaluran KUR pada tahun 2020 menjadi Rp 190 triliun, naik 35,7% dari plafon 2019 sebesar Rp 140 triliun, Ini akan ditingkatkan bertahap, lebih dari 100%, sehingga sampai 2024 bisa menjadi Rp 325 triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Kebijakan ini diambil sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan upaya perbaikan neraca perdagangan dipercepat. Kebijakan penurunan suku bunga ini akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Airlangga Hartarto mengatakan, plafon maksimum untuk KUR mikro juga dilipatgandakan dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta per debitor. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. KUR juga mengalir ke bidang fashion. Kebijakan ini diambil dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM.

Selain itu juga sejalan dengan akan diterbitkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja,” ujar Airlangga seperti dalam keterangan tertulis yang diterima majalahukm.com minggu silam. Airlangga mengatakan, dengan diturunkannya suku bunga KUR menjadi 6% diharapkan akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah. Selain perubahan plafon KUR Mikro, total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan pun mengalami perubahan, dari semula sebesar Rp 100 juta menjadi Rp200 juta.

Sedangkan, untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi. Perubahan kebijakan KUR ini diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM mengingat begitu penting dan strategisnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. Data BPS 2017 menunjukkan total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha.

Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), UMKM menyumbang sebesar 60,34%. KUR ini didorong untuk semua sektor, tapi akan fokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster, karena akan lebih efisien untuk perekonomian.

Mayoritas penyaluran KUR di tahun depan akan diarahkan ke sektor produksi, yaitu mencapai 60%. Terakhir pada tahun 2018, realisasi penyaluran terendah berada di sektor ini, hanya 47% saja. Sementara realisasi di sektor non-produksi lebih tinggi yaitu 53%.

Presiden Jokowi menyatakan, perbankan semestinya tidak hanya memberikan pembiayaan kepada usaha yang itu-itu saja, dan hanya memberikan kredit pada usaha skala besar saja, tetapi juga sektor menengah dan kecil. Pengusaha sektor UMKM saat ini jumlahnya sangat jumbo. Selama ini yang banyak memberikan kredit pada unit usaha level ini hanya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menko Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai KUR di kantornya, memanggil perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA.

Selain subsidi suku bunga diturunkan, jumlah penyaluran subsidi anggaran bunga KUR diperbanyak dan diperluas. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Arif Arianto yang hadir dalam rakor mengatakan bahwa perwakilan bank-bank yang hadir sepakat untuk menurunkan suku bunga KUR. Jika anggaran subsidi suku bunga KUR diperbanyak bank pun tak masalah suku bunga diturunkan. Walau suku bunga turun, kalo volume naik secara keseluruhan akan lebih bagus untuk kepentingan rakyat banyak.

Sejak 2015, pemerintah memang mengubah beberapa kebijakan KUR secara signifikan. Hasilnya pun positif. Perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 sebesar Rp 449,6 triliun dengan outstanding sejumlah Rp 158,1 triliun.

Rasio kredit bermasalah – non performing loan (NPL) terjaga di kisaran 1,23%. Total debitur penerima dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 mencapai 18 juta debitur dengan 12 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang. Per 30 September 2019, penyaluran KUR sudah mencapai Rp 115,9 triliun atau 82,79% dari target tahun ini yang sebesar Rp 140 triliun. Dengan total debitur sebanyak 4,1 juta. Penyaluran KUR sektor produksi sampai 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%.

Manfaatnya juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya. Hal ini terlihat dari komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 0,4%.

Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), kebijakan bunga KUR 6% itu membuat meradang, bahkan bisa dikatakan sebagai pembunuh berdarah dingin. Bagaimana tidak? Pelaku UMKM anggota KSP mungkin tidak mau pinjam ke koperasi lagi, pindah pijam ke bank kemudian disimpan ke koperasi. Saat ini masih banyak koperasi yang memberikan jasa simpanan kepada anggota lebih besar dari 6%. Ada yang memberikan jasa simpanan 9% atau lebih. Jika pelaku UMKM dapat pinjaman KUR Rp 50 juta, untuk modal Rp 25 juta, yang Rp 25 juta lainnya disimpan di koperasi, sudah aman, tidak berisiko rugi.

Mestinya, karena koperasi tidak ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) justru semua KUR disalurkan ke koperasi untuk memperkuat kelembagaan mereka, bukan untuk bank. Setelah koperasi kuat, disuruh bertarung dengan bank. Sebagai penyalur KUR tentu koperasinya harus sehat. Dan UMKM yang ingin mendapatkan KUR harus menjadi anggota koperasi. Dengan demikian, koperasi akan membina dan mengawasi UMKM yang menjadi anggotanya. Jika kebijakannya perpihak kepada koperasi, pasti koperasi akan menang karena koperasi mempunyai kemampuan penetrasi bergerilya. (mar)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *