Koreksi Pertumbuhan Ekonomi Tentu Berpengaruh Kepada Kesejahteraan Rakyat

Virus Korona – Covid-19 yang oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) ditetapkan sebagai pandemik global yang melanda 216 negara di seluruh dunia, bagi umat manusia yang usianya baru 100 tahun, belum pernah mengalami wabah sedahsyat ini. Menurut sejarahnya, kejadian yang kita alami saat ini pernah terjadi pada 1918 di Spanyol, namun konteks dunianya barang kali sangat berbeda dengan saat ini.

Pada kwartal pertama kita bersyukur perekonomian Indonesia masih tumbuh positif. Sementara banyak negara di dunia sudah tumbuh negatif. Tiongkok, misalnya, negara raksasa ekonomi baru yang pertumbuhannya selalu menakjubkan, di kisaran 7% – 10% kali ini tumbuh negatif, minus 6,85%. Namun di kwartal kedua, Indonesia juga harus
menghadapi tantangan berat. Alih-alih melanjutkan pertumbuhan positif, justru
sebaliknya, diperkirakan pada kwartal kedua Indonesia akan tumbuh negatif,
minus antara 2,5% – 5,9%.

Yang menjadi pertanyaan, berapa lama krisis ini harus kita hadapi. Apakah pada bulan Juli mendatang kita sudah mulai memasuki kondisi normal baru, atau akan mundur sampai September. Dengan segala macam kondisi yang kita hadapi, Indonesia tentu harus tetap maju. Apa yang dilkalukan pemerintah dalam memitigasi pandemik Covid-19 ini. Apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 1 Tahun 2020
yang baru disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cukup menjadi alat bagi pemerintah memberikan stimulus. Karena banyak orang menilai bahwa stimulus kita terlalu kecil, hanya 2,5% dari GDP. Sedangkan negara-negara lain ada yang berani memberikan stimulus sampai 10%. Menurut Bendahara Negara, Menteri Keuangan (Mekeu) Sri Mulayni Indrawati, karena kita dihadapkan dengan kejadian yang kompleksitasnya sangat luar biasa, pemerintah melihat dari kacamata secara keseluruhan, bagaimana penyebaran
wabah Covid-19 yang merupakan masalah kesehatan, kemudian menjalar menjadi masalah sosial, khususnya ekonomi dan juga menjadi potensi masalah stabilitas
dari sistem keuangan.

Sejak dideklarasikan Covid-19 sebagai pandemik global oleh Badan Kesehatan Dunia – World Health Orgabization (WHO), kemudian penularannya menyebar ke 216 negara di seluruh dunia, dan semua negara melakukan langkah-langkah pencegahan dengan berbagai cara, seperti; lockdown – isolasi, social distancing – jaga jarak, larangan untuk berkumpul, karantina wilayah, membersihkan tangan dengan hand sanitizer, surgical mask – masker bedah yang hanya sekali pakai, juga masker kain, alat pelindung diri (APD), pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Semua itu mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi, kemudian berimbas pada kinerja dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Jadi bagi kita, bagaimana melihat isu kesehatan yang dalam dirinya juga sangat pelik, masih harus ditambah dengan implikasinya terhadap dampak ekonomi yang menimbulkan komplikasi. Keseluruhan itulah yang harus terus menerus dilihat. Kita tidak bisa memisahkan masalah Covid dengan masalah sosial, dan masalah ekonomi keuangan. Karena semua memang saling berkait. Kalau masalah kesehatannya belum bisa ditangani maka kondisi sosial ekonominya juga terpengaruh,” urai Menkeu.

Kalau kita terburu-buru hanya memasukan masalah ekonomi sebagai prioritas, lanjut Sri Mulyani, maka masalah kesehatannya juga akan menjadi implikasi. Kerumitan ini dihadapi oleh semua negara. Bahkan China yang sempat disebut sebagai negara yang melakukan total lockdown secara sangat keras dan disiplin, sekarang pun menghadapi problem dari munculnya Covid lagi. Inilah yang menggambarkan betapa komplikasi masalah kesehatan, memang menjadi utama. Namun semua pembuat kebijakan, semua pimpinan negara, semua pimpinan otoritas, juga menghadapi pressure – tekanan yang sama kuatnya. Yaitu masyarakat menjadi unemployed – penganggur, mereka tidak beraktivitas, tidak ada kegiatan produktif, mereka harus tinggal di rumah saja. Komplikasinya sudah ke mana-mana. Karena itu kita melihatnya tidak boleh sepotong-sepotong. Di berbagai bidang ekonomi terjadi dampak kontraksinya sangat tajam. Karena untuk mencegah masalah Covid-19 dilakukan berbagai langkah, yang kemudian menyebabkan aktivitas ekonomi itu berhenti – mandeg. Bahkan ada yang sebut, mati.

Sri Mulyani yang juga pernah menjadi Menkeu (2008 – 2009) era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengakui, Covid 19 jauh lebih berat dibandingkan ketika 2008 Lehman’s Brothers Holdings Inc, sebuah perusahaan jasa keuangan internasional tutup, yang gempa buminya dirasakan di seluruh penjuru dunia. Covid-19 ini sebagai musuh kita tidak tahu tetapi mematikan, banyak makan korban, dan dampak komplikasinya luar biasa. Covid-19 mulainya diketahui pada akhir Desember 2019, dari Wuhan, China. Kemudian penyebarannya ke seluruh penjuru dunia pada Januari 2020,
menyebabkan seluruh negara menghadapi dampaknya. Kwartal pertama sudah muncul semua statistik. China yang sangat kolosal, biasanya tumbuh di atas 6% per tahun, kemudian kontraksi 6,8%. Untuk kawasan Eropa pun terpukul sangat dalam, ada yang sampai minus 0,3% – 3,3%. Amerika Serikat (AS) sebagai negara adidaya akhirnya juga tak berdaya.

Namun pada kwartal pertama perekonomian Indonesia masih cukup “perkasa” mampu tumbuh 2,7%. Artinya, aktivitas ekonomi di bulan Januari – Februari masih realtif normal. Kecuali pariwisata yang memang semua wisatawan dari China kita tutup. “Namun yang lain, aktivitasnya masih relatif normal,” jelas Sri Mulyani. Setelah Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesusus resmi mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemik global pada 11 Maret 2020, Presiden Joko Widodo pada 31 Maret
menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden (Keppres) No 12 Tahun 2020 Tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dengan diterbitkannya PP PSBB, Presiden meminta tidak ada lagi kebijakan daerah yang berjalan sendiri, dan semua pihak harus berkoordinasi.

Setelah diberlakukannya PSBB, dampaknya terhadap daya beli masyarakat luar biasa. Karena itu pemerintah terus mewaspadai perkembangan kondisi di masyarakat. Terhentinya kegiatan ekonomi, berakibat pada permintaan barang dan jasa menurun. Oleh karena itu di bulan April, yang bertepatan dengan bulan bulan Ramadhan, biasanya inflasi meningkat cukup tinggi, namun kali ini, untuk beberapa jenis barang yang sangat penting justru mengalami deflasi. Hal itu disebabkan karena demand –
permintaannya mulai melemah. Beberapa komoditas harganya turun. “Yang kolosal adalah harga minyak. Sebelumnya selama hidup, mungkin kita belum pernah mendengar harga minyak itu negatif. Tetapi kali ini, walau hanya 2 hari, sempat terjadi,” tegas Sri Mulyani. Seraya menambahkan bahwa ini adalah preseden ekonomi yang luar basa skali.

Kita pernah mendengar, harga minyak zaman tahun 1970-an, dari US$ 3 meloncat menjadi US$ 12, ketika terjadi perang Irak – Iran yang pertama. Sekarang, harga minyak
merosot dari US$ 50 – 60 menjadi hanya di bawah US$ 20. Ini yang mesti kita lihat.
Di lain sisi kita juga melihat, polaritas dari sektor keuangan juga mengancam. Jika kita merekonstruksi, di satu sisi ancaman jiwa dan masyarakat melalui apa yang disebut Covid-19 ini. Kemudian, implikasi dari itu acaman yang sangat nyata di bidang ekonomi, keuangan dan sosial.

Pertumbuhan ekonomi kwartal pertama 2,97%. Permintaan merosot tajam, kemudian investasi juga merosot. Untuk ekspor – impor telah mengalami tekanan sejak tahun 2019. Hampir semua kwartal negatif dua-duanya. Bisnis suplay semua juga mengalami drop. Terutama jasa-jasa, perdagangan, transport, dan akomodasi drop sangat dalam. Manufaktur pun mengalami penurunan dan pelemahan. Oleh karena itu Covid mempengaruhi
baik demand maupun suplay. Dan Covid memberikan implikasi yang kompleks terhadap sosial ekonomi dan keuangan. Masalah kesehatan juga bukan masalah yang mudah, dan menjadi tantangan yang sulit.

Koreksi pertumbuhan ekonomi kita, kata Sri Mulyani, tentu berpengaruh kepada sisi kesejahteraan rakyat. Pengangguran dan kemiskinan juga meningkat lagi. Dalam perhitungan pemerintah, kemungkinan kita akan mengalami sadbcak dimana jumlah orang miskin akan kembali seperti tahun 2011. Itu berarti, hasil kerja keras kita menurunkan jumlah orang miskin selama 8 tahun, dengan mudah terhapus oleh Covid hanya dalam beberapa bulan. Dan pertumbuhan ekonomi kita, kalau berbicara tentang proyeksi, bisa dipastikan tidak ada yang kredibel akan mencapai 100%.

Pemerintah dalam melakukan langkah-langkah ke depan juga berdasarkan skenario. Karena kita tidak tahu, wabah Covid akan selesai kapan dan seberapa dalam dampaknya terhadap perekonomian. Saat ini semua orang sedang mencoba mereka-reka dan merespon, tetapi tak ada yang tahu, kapan Covid akan benar-benar berakhir. Belajar dari flu Spanyol, dan kalau orang bicara tentang penemuan anti virus, biasanya butuh waktu sampai 1,5 tahun ke depan. Jadi, kita harus menyiapkan ke dalam konsep ketidak-pastian itu yang harus diantisipasi.

Oleh karena itu pemerintah dalam merespon kondisi, menggunakan dua skanrio. Skenario pertama, dalam katagori berat, bila ekonomi mengalami pelemahan dari target 5,3% diturunkan menjadi 2,3%. Kemudian skenario kedua, jika kondisinya lebih berat lagi, dan kita mengalami kontraksi, ditarget 0,4%. Apa yang menyebabkan pemerintah
menyiapkan dua skenario? Adalah berapa lama Covid akan menyebabkan dampak ekonomi harus kemudian juga berhenti. Inilah yang menyebabkan skenario dari berat menajdi sangat berat. Sri Mulyani menyadari pandemi covid-19 memukul seluruh aktivitas
bisnis dalam negeri. Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) paling parah
terkena dampaknya. Dalam instagram pribadinya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bercerita bagaimana kebijakan pembatasan sosial (social distancing dan physical distancing) berdampak langsung bagi aktivitas pelaku UMKM.

Kebijakan berjaga jarak dan membatasi aktivitas di luar rumah berpengaruh besar
terhadap omzet bisnis UMKM. Penjualan menurun bahkan usaha terhenti, sehingga
ekonomi merosot tajam. Namun beberapa pelaku UMKM segera bangun dari kondisi yang sulit. Mereka memanfaatkan peluang dan mengasah kreativitas untuk menggarap hal baru. Dan sebagian pelaku UMKM lainnya tetap berupaya agar usahanya tidak gulung tikar. Meski mereka harus rela ‘berdarah-darah’ menghadapi keterpurukan lantaran keterbatasan modal kerja atau karena pembayaran pinjaman kreditnya yang macet.

Sri Mulyani mengingatkan, sedari pandemi masuk ke Tanah Air pertengahan Maret 2020, pemerintah langsung menyediakan keringanan (restrukturisasi) kredit atau pembiayaan bagi debitur yang terdampak. Tidak hanya untuk industri perbankan, nasabah perusahaan pembiayaan pun tidak luput dari kebijakan yang tertuang dalam Peraturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Pemerintah juga menyediakan perlindungan melalui insentif pajak dan subsidi bunga atau kredit. Lalu ada tambahan kredit dan penjaminan kredit modal kerja UMKM. Agar perbankan dapat dengan cepat memberikan pembiayaan kepada UMKM, pemerintah kemudian menempatkan dana segar di empat bank BUMN sebesar Rp30 triliun. Bank-bank tersebut diharapkan dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan tingkat suku bunga yang lebih murah. “Ini merupakan tahap pertama dan akan ada tahap selanjutnya yang juga mengikutsertakan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Melalui Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk teknis untuk membantu UMKM,” urainya.

Saat ini diperlukan semangat untuk bangkit menata aktivitas bisnis yang hancur diterjang pandemi. Ada beberapa langkah yang disarankan Menkeu bagi para pelaku UMKM. Pertama, UMKM menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah untuk mengembalikan apa yang sempat terpuruk. Kedua, memperkuat akses pasar domestik dengan mengutamakan konsumsi produk dalam negeri. Ia menegaskan, potensi pasar dalam negeri masih sangat besar untuk dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu eksplorasi lebih jauh untuk meraup kebutuhan dalam negeri. “Produk hasil kreativitas anak bangsa telah banyak terbukti mampu bersaing dan tidak kalah dengan produk asing, saya tidak pernah ragu. Ayo dukung bersama memajukan UMKM! Pelaku UMKM, bangkitmu adalah bangkitnya kembali ekonomi negeriku!,” tegas Sri Mulyani.

Menkeu mengakui, realisasi penyaluran dana penanganan Covid-19 untuk usaha UMKM masih berjalan lambat. Salah satu penyebabnya, pendataan dan harmonisasi yang dilakukan antar kementerian lembaga (KL) terlibat membutuhkan waktu lama. Pemerintah butuh waktu 2 bulan untuk memformulasikan kebijakan, yakni sejak April hingga Mei. Sebab, pemerintah harus melakukan pendataan pinjaman UMKM, terutama dari perbankan, melalui OJK.

“Mulai bank umum sampai syariah dan BPR, ini memakan cukup waktu untuk identifikasi,” katanya. Di sisi lain, proses pendataan pinjaman UMKM dari lembaga keuangan non perbankan juga tidak mudah. Saat formulasi kebijakan, proses restrukturisasi dan subsidi bunga pinjaman yang diajukan oleh pelaku UMKM juga menjadi masalah. Untuk mengalokasikan subsidi, OJK dan Kemenkeu membutuhkan data lengkap nasabah sebelum memberikan subsidi bunga kepada UMKM. Proses ini memakan waktu mengingat harus ada rekonsiliasi melalui sistem informasi.

Namun, kata Menkeu, permasalahan tersebut kini sudah terselesaikan. Saat ini, pemerintah yakin dapat mengakselerasi penyaluran dana penanganan Covid-19 untuk UMKM. Untuk melakukan percepatan, pemerintah memberikan bantuan berupa jaminan kredit modal kerja yang disalurkan perbankan kepada UMKM. Jaminan akan dilakukan melalui dua BUMN, PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askrindo (Persero), dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6 triliun.

Stimulus ini diharapkan mampu mengatasi ketakutan perbankan untuk menyalurkan kredit karena ada potensi gagal bayar dari UMKM. Sebab, permasalahan terbesar berada di perbankan yang merasa kurang aman untuk menyalurkan kredit. Apabila rasa cemas tersebut dibiarkan terus, maka ekonomi sulit untuk kembali pulih. Jamkrindo dan Askrindo juga diberikan jaminan melalui stop loss agar dapat benar-benar menjamin. Jadi akan timbul kepercayaan antara lembaga keuangan dengan UMKM.

Merujuk pada data Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan dana Rp 123,46 triliun untuk membantu UMKM di tengah tekanan pandemi Covid-19. Sebanyak Rp 35,28 triliun diberikan melalui subsidi bunga, sementara penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp 78,78 triliun. Selain itu, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp 5 triliun, penjaminan untuk modal kerja Rp 1 triliun, pajak penghasilan (PPh) final UMKM Rp 2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada koperasi Rp 1 triliun.

Kemenkeu bersama dengan Kemenkop dan UKM merancang bantuan sosial (bansos) khusus yang akan dikucurkan langsung kepada pelaku UMKM. Bansos UMKM ini dikucurkan kepada pelaku usaha UMKM sebagai modal kerja bagi pelaku UMKM yang belum mendapatkan akses untuk kredit modal kerja. Ini bukan kredit, tetapi bansos untuk memberikan dukungan UMKM berupa transfer langsung untuk mendukung dari sisi produksi. Namun, pemerintah menemukan persoalan yang harus diselesaikan sebelum mengucurkan bansos khusus bagi UMKM tersebut di antaranya masalah pendataan pelaku UMKM.

Untuk semakin meningkatkan kecepatan realisasi dukungan UMKM, pemerintah juga telah berkomitmen untuk menyederhanakan proses administrasi dari permohonan fasilitas-fasilitas tersebut. Salah satunya, menyederhanakan prosedur pemanfaatan fasilitas PPh Final UMKM DTP melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/2020. Dalam beleid itu, UMKM kini tidak perlu lagi mengajukan Surat Keterangan PP No. 23/2018. Pemerintah juga menyederhanakan tata cara pemberian subsidi bunga untuk kredit UMKM melalui PMK 85/2020. Melalui PMK ini, penyaluran subsidi bunga tidak lagi harus melalui virtual account yang kemudian dipindahbukukan kepada rekening penyalur.

Menteri Keuangan dalam melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19, mengeluarkan kebijakan untuk UKM dalam bentuk Penjaminan Pemerintah. Penjaminan program PEN ini, dilaksanakan dalam rangka melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Definisi penjaminan pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama pemerintah oleh Menteri melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin (pelaku usaha) yang meliputi pokok dan bunga kepada penerima jaminan (perbankan) dalam rangka pelaksanaan Program PEN. Pokok-pokok materi yang diatur dalam PMK Nomor 1/PMK.08/2020 antara lain: (1). Dukungan fasilitas pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) yang dibayarkan Pemerintah kepada Pelaku Usaha UMKM; (2). Proses dan tata cara permohonan penjaminan, pengajuan klaim penjaminan serta pembayaran klaim. (3). Kriteria penerima jaminan serta kriteria terjamin; (4). Penugasan PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melaksanakan Penjaminan Pemerintah; (5). Dukungan pemerintah dalam rangka penugasan PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo; (6). Ketentuan mengenai pembayaran imbal jasa penjaminan; (7). Penganggaran dalam pelaksanaan penjaminan pemerintah; dan (8). pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas penugasan kepada PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo.

Kriteria untuk perbankan selaku penerima jaminan, meliputi: (1). Merupakan bank umum, memiliki reputasi yang baik, dan merupakan bank kategori sehat dengan peringkat komposit 1 atau peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank oleh OJK; (2). Menanggung minimal 20 persen dari risiko Pinjaman modal kerja; (3). Pembayaran bunga kredit/ imbalan/margin pembiayaan dari Pelaku Usaha kepada Penerima Jaminan dapat dibayarkan di akhir periode Pinjaman; dan (4). Sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai untuk melaksanakan program Penjaminan Pemerintah.

Sedangkan kriteria untuk pelaku usaha UMKM selaku terjamin, yaitu: (1). Merupakan pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang berbentuk usaha perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha; (2). Plafon Pinjaman maksimal Rp 10 miliar dan hanya diberikan oleh satu Penerima Jaminan; (3). Pinjaman yang dijamin adalah Pinjaman yang sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021 sampai dengan selesainya tenor pinjaman tersebut; (4). Tenor Pinjaman maksimal tiga tahun; (5). Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan (6). Memiliki performing loan lancar (kolektibilitas satu atau kolektibilitas dua) dihitung per tanggal 29 Februari 2020.

“Untuk mendukung pelaksanaan Penjaminan Pemerintah ini, Pemerintah menyediakan anggaran pembayaran IJP yang ditanggung Pemerintah dan juga menyediakan anggaran dana cadangan penjaminan,” ujarnya. Dalam melaksanakan penjaminan tersebut, pemerintah juga turut menjaga kapasitas PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dengan memberikan dukungan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara, pembayaran IJP, counter guarantee, loss limit, atau dukungan risk sharing lainnya yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan. (d marjono)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *