KPPD DKI & IKOPIN Membuat Tonggak Sejarah Baru

Sebuah tonggak sejarah baru terukir jelang Gerakkan Koperasi Indonesia (GKI) merayakan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-72 di Purwokerto, Jawa Tengah, dengan ditandatanganinya memorandum of understanding (MoU) nota kesepahaman kerja sama dua lembaga yang terkait langsung dengan dunia perkoperasian, yaitu Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) dan Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada 5 Juli 2019.

“Ini sejarah bagi IKOPIN. Saya sering menandatangani kerja sama, tetapi lebih banyak kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) atau dengan perbankan, atau dengan perguruan tinggi yang mempunyai keinginan yang sama. Sedangkan dengan koperasi baru kali pertama. Padahal IKOPIN ini perguruan tinggi koperasi,” jelas Rektor IKOPIN Prof. DR (HC) Burhanuddin Ambdulah, yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), berterus terang. Kerja sama dengan Pemda untuk tugas belajar para pegawai guna mencapai strata sarjana (S1, S2). Kebanyakan dari Indonesia timur.

Kerja sama antara IKOPIN dengan KPPD DKI Jakarta sebenarnya sudah lama.  Setiap KPPD DKI menyelenggarakan pendidikan untuk anggota, selalu mengundang nara sumber – fasilitator dosen dari IKOPIN. Artinya, secara kelembagaan telah terjalin kerja sama dengan satu-satunya lembaga perguruan tinggi perkoperasian di Indonesia yang berkampus di Jatinangor, Bandung, Jawa Barat. Namun baru satu arah, dari KPPD DKI pihak yang membutuhkan, IKOPIN sebagai penyedia tenaga ahli.

Namun dengan ditandatanginya MoU itu maka akan terjadi take and give – saling memberi dan menerima. “Saya sering mengatakan, negeri ini adalah negeri yang kaya dengan MoU. Jutaan MoU ditandatangani, tetapi tidak dilaksanakan. IKOPIN akan merealisasikan. IKOPIN akan memanfaatkan dan mengejawantahkannya kebersamaan ini dalam satu program kerja nyata,” tegas Burhanuddin. Misalnya, KPPD DKI menjadi tempat – Kampus Praktek bagi mahasiswa – mahasiswi IKOPIN.

Menjawab pertanyaan Majalah UKM, karena di Indonesia banyak koperasi besar yang dibangun oleh masyarakat, bukan hanya dari kalangan pegawai – karyawan, dan anggotanya yang mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, asetnya pun triliunan, contoh; Kospin JASA Pekalongan, Kisel Jakarta, Kopdit Pintu Air, dan Kopdit Obor Mas Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), kemudian Credit Union (CU) Lantang Topo, CU Keling Kumang, CU Pancur Kasih, CU Ktatulistiwa Bakti, di Kalimantan Barat (Kalbar), CU Mekar Kasih di Makassar, CU Sauan Sibarrung di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. CU Sauan Sibarrung adalah CU terbaik di Indonesia, merupakan CU pertama yang memperoleh penghargaan Access Branding dari ACCU, lalu KSP Kopdit Mandiri di Tebing Tinggi, Sumatera Utara;  maka IKOPIN juga ingin menjalin kerja sama dengan koperasi-koperasi tersebut. Terutama koperasi yang berpraktek dengan baik.

Koperasi pun perlu diinsiasi – diilhami kreativitas dari anak-anak muda yang bergerak di bidang perkoperasian. IKOPIN sebagai lembaga pendidikan akan menyiapkan kader-kader koperasi dan kader-kader wirausaha koperasi yang punya potensi untuk menjadi creator dan innovator bagi usaha-usaha koperasi di masa depan. “Koperasi adalah usaha masa depan. Saya meyakini hal seperti itu karena kita tidak bisa lagi berharap dengan sebuah perekonomian yang sifatnya kapitalistik dan menciptakan kesenjangan yang sangat besar. Itulah yang membuat ketidakstabilan perekonomian kita. Dengan koperasi, stabilitas perekonomian, kemajuan dan kemodernan bisa dihantarkan dengan harmonis,” tegas Burhanuddin.

Kerja sama IKOPIN dengan KPPD DKI Jakarta merupakan tonggak sejarah bagi perkoperasian Indonesia dan lembaga perguruan tinggi, khususnya IKOPIN. Karena itu, kata dia, akan terus dipupuk agar kelak semakin besar dan semakin banyak hal yang bisa dilakukan. Karena IKOPIN adalah suatu institusi yang mencoba melestarikan nilai-nilai koperasi. Salah satu nilai koperasi yang sangat penting adalah sifatnya sukarela dan terbuka. Jadi bukan koperasi yang sementara ini kelihatannya tertutup, seperti Koperasi Pegawai Istana atau koperasi pegawai – karyawan pada umumnya. Koperasi yang dibangun oleh masyarakat secara terbuka itu sangast penting. “Dan IKOPIN, dalam kerangka menjaga nilai tersebut, sangat ingin kerja sama dengan koperasi-koperasi yang lain,” tuturnya.

Ibarat menapaki tangga, kita masih harus bertanya, tangga mana yang harus ditempuh untuk sebuah perekonomian yang berkeadilan. Sebuah perekonomian yang membutuhkan azas kekeluargaan yang sudah lama dibangun dan kita impikan. Namun sampai sekarang masih jauh panggang dari api. Masih sangat panjang perjalanan yang harus kita lakukan. Munurut Burhanuddin, kini saat tidak perlu lagi mendiskusikan tentang tujuan republik. Karena tujuan bernegara jelas, ingin mencapai masyarakat adil dan makmur. Semakin banyak yang dilakukan, semakin mempercepat akan tercapai yang kita impikan.

IKOPIN sebagai pencetak intelektual kader koperasi, selayaknya bergandengan tangan dengan praktisi koperasi demi koperasi Indonesia. “Saya memimpikan, bangsa Indonesia adalah bangsa koperasi. Bekerja sama, gotong-royong dan mandiri,” kata Ketua KPPD DKI H. Hasanuddin, Bsy, SH. Kecuali Indonesia, lanjut dia, tidak ada negara di dunia ini yang sistem perekonomiannya, tercantum dalam konstitusi. Dalam konstitusi, Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 tertulis bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kekeluargaan bukan keluarga semata, melainkan suatu kerja sama, gotong-royong – cooperative dan mandiri. Tetapi kenapa perekonomian Indonesia menganut sistem kapitalis, sehingga yang terjadi yang besar dan kuat memangsa yang kecil dan lemah.

Banyak orang mengatakan bahwa di era Orde Baru (Orba) koperasi dimanjakan dengan berbagai fasilitas – kemudahan oleh pemerintah. Ada hibah permodalan, dan berbagai bantuan lainnya. Namun, gelontoran berbagai faslitas dari pemerintah itu tidak diikuti oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan, sehingga tidak ada inovasi-inovasi baru yang membuat koperasi menjadi maju dan mandiri. Bahkan banyak koperasi yang tata kelolanya tidak baik, dan menghantarkan koperasi tersebut mati tanpa diketahui kuburannya.

Dampak ikutannya, masyarakat tidak percaya lagi terhadap koperasi. KPPD DKI pun pernah merasakan hal itu. Karena salah kelola KPPD DKI pun nyaris tinggal papan nama. Kondisinya sudah minus. Banyak anggota yang ingin mengambil tabungannya, koperasi tidak ada uang. Bersyukur, setelah “dibersihkan” ada orang-orang yang tidak mati semangat. Dengan idealisme dan kecintaannya terhadap koperasi yang luar biasa mereka berjuang menyelamatkan koperasi yang diyakini mampu menyejahterakan. Pengurus baru yang tidak dapat honor, bahu-membahu dengan karyawan yang gajinya dibayar tertunda-tunda untuk mengembalikan kepercayaan anggota.

Tidak ada usaha – perjuangan yang sia-sia, jika tujuannya untuk kebaikan dan kesejahteraan orang banyak. “Modal utama mengelola koperasi agar bisa berkembang dan maju, jujur dan terbuka. Koperasi itu penyakitnya hanya ada dua, salah kelola atau memang disengaja. Kini anggota KPPD DKI hampir 12.000 orang, aset Rp 260 miliar, dan merupakan satu-satunya koperasi primer pegawai yang tahun 2019 mampu mengajak 350-an orang piknik ke laur negeri, di Thailand menikmati kapal pesiar. Ini buah kejujuran, keterbukaan dan tata kelola yang baik, ” tegas Hasanuddin.

Apa yang dilakukan KPPD DKI, menurut Hasanuddin, untuk menunjukan kepada masyarakat jika koperasi dikelola dengan tata kelola baik, profesional, jujur, dan fokus pasti hasilnya akan memuaskan. Sebagai praktisi koperasi, dan cintanya mendarah daging, Hasannudin mengaku sedih kalau ada koperasi yang menyakiti marwah koperasi. Sekarang ini banyak pihak menyalahgunakan koperasi untuk hal-hal negatif. Banyak namanya koperasi, tetapi pengelolaannya jauh dari nilai-nilai koperasi, melainkan menyerupai bank perkreditan rakyat (BPR). Atau berpraktek rentenir, meminjamkan uang dengan bunga mencekik leher, menggunakan nama koperasi.

“Koperasi itu dari anggota, untuk anggota, dan anggota pula yang menikmati. Bukan seseorang punya modal, membuat koperasi lalu meminjamkan uangnya kepada orang lain. Si peminjam – nasabah dicatat sebagai calon anggota, tetapi tidak pernah menjadi anggota,” jelasnya. Kalau hanya ingin berbisnis di sektor uang – pembiayaan, tidak harus menggunakan nama koperasi. Yang ada landasan hukumnya, misalnya, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), badan usahanya bisa PT.

“Untuk merealisasi kerja sama, KPPD DKI – IKOPIN kami akan membantu para mahasiswa IKOPIN yang akan menimba pengalaman praktek berkoperasi,” jelas Hasanuddin seraya menambahkan, jika mahasiswa IKOPIN yang ingin praktek berkoperasi banyak, bisa dicarikan koperasi lain yang juga kualitasnya bagus. Hal itu dimungkinkan karena kaki Hasanuddin berada di 3 tempat yaitu primer di KPPD DKI, juga Ketua Umum Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta yang anggotanya 315 koperasi primer, dan Bendaraha Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPR).

Kondisi koperasi di Indonesia, khususnya koperasi pegawai, memang masih cukup memprihatinkan. Sebagai pengurus IKPRI, dia tahu persis kondisi koperaswi pegawai di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Di PKP Jawa Barat, misalnya, anggotanya dari 27 kabupaten – kota, terdiri dari sekian puluh primer, tetapi yang bisa dikatakgorikan sehat tidak lebih dari 20 koperasi. “Banyak orang mau menjadi pengurus koperasi, tetapi tidak mau berbuat. Ibarat kereta, PKP provinsi itu lokomotif, menarik gerbong koperasi dari 27 kabupaten – kota. Tetapi tidak tahu bahwa gerbong belakang berantakan. Kalau pengurus mau berbuat, gerbongnya bisa rapih,” katanya menyindir. (mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *