KPPD DKI Jakarta Menuai Hasil dari Tanamannya

Bagi Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta, yang tahun 2019 genap berusia 40 tahun, usia yang boleh dibilang sangat matang bagi sebuah organisasi. Namun laporan tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada 27 Februari 2020 di Auditorium Wisma Antara, Jakarta, merupakan kali pertama pengurus dan pengawas melaporkan pertanggungjawaban kinerja yang program kerjanya telah disahkan dalam Rapat Anggota Khusus (RAK) tahun sebelumnya (2018).

Selama ini, program kerja KPPD DKI Jakarta selalu disahkan berbarengan saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Walau RAT selalu dilaksanakan awal tahun, sekitaran bulan Februari, namun dampaknya pengurus, pengawas dan manajemen hanya punya waktu bekerja untuk melaksanakan program kerja selama 10 bulan karena per 31 Desember tahun berjalan juga sudah harus tutup buku. Akibatnya, hasil eksekusi program juga kurang optimal. Sebab, jika disahkan bulan Februari, baru pada bulan Maret bisa memulai kerja dengan program baru.

Menurut Ketua Umum KPPD DKI Jakarta, H. Hasanuddin, B.Sy, SH, dari aspek pelaksanaan tiga unsur utama dapat terlaksana dengan baik. Pertama, pengelolaan organisasi dan kelembagaan secara umum kegiatannya terlaksana dengan lancar dan baik. Pengurus telah melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada anggota yang dibagi dalam 2 katagori yaitu tingkat dasar dan lanjutan.

Pelaksanaan Diklat di Royal Safari Garden Hotel, salah satu hotel bintang 4 di kawasan wisata berudara sejuk, Cisarua – Puncak, Bogor, Jawa Barat pada 20 – 21 September 2019. Tujuan dari Diklat yang diikuti 250-an peserta tidak hanya menanamkan ilmu berkoperasi secara baik dan benar, tetapi juga untuk membangun kecintaan dan sikap militansi terhadap koperasi, terutama tentu bagi KPPD DKI Jakarta sebagai miliknya.

Kemudian Diklat kedua 2019 dilaksanakan khusus bagi anggota yang 3 – 5 tahun ke depan jelang purna tugas. Diklat perdana bagi calon pensiunan yang diikuti 75 peserta itu dilaksanakan di Bandung. Tujuannya memberikan bekal kepada mereka agar bisa mempersiapkan diri menjadi wirausaha tangguh. Program tersebut merespon saran Wakil Gubernur (kemudian menjadi gubernur) DKI Jakarta Syaefulah Yusuf agar KPPD mempersiapkan anggotanya menjadi wirausaha setelah pensiun tidak nganggur total. Menurut Syaefulah, setelah pensiun potensi anggota menjadi wirausaha ada.

Diklat memang diprioritaskan bagi anggota yang 3 – 5 tahun jelang pensiun, karena, menurut Hasanuddin, tahun pertama mereka belajar praktek usaha. Misalnya, buka warung di rumahnya, atau buka bengkel. Dua tahun belajar, pada tahun ketiga saat pensiun, sudah paham benar cara mengelola usahanya. Soal modal, KPPD yang mendukung melalui pinjaman. Jika anggota punya kegiatan usaha, koperasi akan sangat diuntungkan. Anggota tidak harus keluar, dan keuangan koperasi akan terus berputar dengan lancar.

Diklat yang baru kali pertama dilaksanakan itu adalah realisasi MoU kerja sama antara KPPD DKI Jakarta dengan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Jatinangor, Bandung, Jawa Barat satu-satunya perguruan tinggi koperasi di Indonesia. Karena baru kali pertama, sifatnya masih bisnis secara umum. Namun untuk pelaksanaan yang akan datang akan disesuaikan dengan minat dan bakat peserta. Misalnya, Diklat tentang bagaimana ternak lele, ternak ayam, membuka rumah makan, dan sebagainya. Mereka akan mendapatkan pinjaman modal dengan jasa rendah.

Sebagai realisasi kerja sama KPPD – Ikopin, pelaksana Diklat Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan (PIBI) Ikopin. Sedangkan KPPD DKI Jakarta akan menjadi Kampus Praktek mahasiswa Ikopin yang akan mengakhiri masa kuliahnya. Menurut Rektor Ikopin Prof. DR. Ir Burhanuddin Abdullah, MA, ini adalah kali pertama perguruan tinggi yang dipimpinnya menjalin kerja sama formal dengan koperasi. “Saya sering menandatangai MoU – kerja sama. Tetapi kalau tidak dengan perbankan, dengan Pemerintah Daerah yang memberi tugas belajar bagi pegawainya,” jelas mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Dari kegiatan usaha, khususnya penyaluran pinjaman kepada anggota realisasi untuk tahun buku 2019 dilaporkan tidak mencapai target karena semakin banyaknya persaingan dengan bank-bank yang melakukan promo ke SKPD – UKPD Pemprov DKI Jakarta dalam menawarkan produk pinjamannya. Sedangkan KPPD DKI dalam melayani pinjaman kepada anggota tetap menganut prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kredit macet. Untuk itu manajemen selalu berusaha memberikan layanan prima.
Dalam upaya melindungi terjadinya resiko pinjaman uang kepada anggota sebagai bentuk menjaga keutuhan modal, pengurus KPPD DKI pada awal tahun 2018 telah mengeluarka suatu kebijakan tentang dana resiko pinjaman anggota dengan cara mengelola sendiri secara professional. Hal ini sangat membantu apabila anggota meninggal dunia, ahli waris tidak terbebani kewajiban hutangnya. Selain itu manfaatnya pun dapat dirasakan oleh ahli waris karena dapat menerima pengembalian pinjaman yang telah dibayarkan oleh anggota. Selama tahun 2019 anggota KPPD DKI Jakarta yang meninggal dunia dan mempunyai hutang telah melakukan klaim dana resiko ke koperasi sebanyak 32 anggota dengan jumlah uang pertanggungan sebesar Rp 2,219 miliar lebih.

Usaha utama KPPD DKI memang simpan pinjam. Walau tidak mencapai target, namun usaha lain, kredit elektronik pada tahun buku 2019 penyalurannya meningkat sangat signifikan. Realisasi penyaluran kredit elektronik mencapai Rp 13,393 miliar dari rencana yang hanya Rp 8,730 miliar. Meski banyak toko elektronik dan perusahaan lain menawarkan kredit elektronik kepada anggota KPPD DKI, namun mereka masih lebih tertarik kredit ke koperasinya sendiri. Karena koperasi memberikan kemudahan.

Juga dilaporkan bahwa kredit pembiayaan untuk sepeda motor pun meningkat, dan melampaui target. Tahun 2019 KPPD DKI berhasil menjual sebanyak 1.011 unit kendaraan dengan nilai jual sebsar Rp 32,269 miliar dari rncana penyaluran sebanyak 988 unit dengan nilai sebesar Rp 27,260 miliar. hal ini juga lantaran ada kemudahan dalam prosedur penjualan yang ditawarkan KPPD DKI kepada anggota. Bahkan angsurannya pun lebih ringan daripada dealer-dealer motor lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, KPPD DKI juga merambah bisnis dibidang rumah kost. Kini sudah memiliki dua lokasi, yaitu 10 kamar yang terletak di belakang secretariat, di Jl Jaksa No 25 Jakarta Pusat dan 7 kamar di Kota Bambu Jakarta Barat. Masih ada satu lagi rumah kontrakan yang dikelola oleh pihak ketiga yaitu rumah di Kota Bambu Selatan sebanyak 9 kamar. Ada pula kios-kios yang disewakan antara lain; di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di Sunter Podomoro, Jakarta Utara dan di Perumahan Karyawan DKI Jakarta di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi jelang lebaran, setiap tahun KPPD DKI juga menjalin kerja sama dengan PD Dharma Jaya, salah satu Perusahaan Daerah (PD) milik Pemprov DKI Jakarta. Pada tahun 2019 penjualan paket daging jelang lebaran mencapai Rp 86, 325 juta dari rencana Rp 100 juta.

Sesuai program kerja tahun 2019 tentang penjualan online, KPPD DKI telah melakukan Perikatan Kerja Sama (PKS) dengan PT Outlet Worldwide Indonesia, sebuah perusahaan perdagangan digital berbasis aplikasi android yang mampu mengakomodir dan menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga termasuk sembako. Kerja sama ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas dan model pelayanan kepada anggota. Termasuk menyediakan kemudahan dalam berbagai macam transaksi pembayaran jasa online seperti; tagihan listrik, telpon, pulsa HP dan lain-lain yang pembayarannya bekerja sama dengan anak perusahaan Bank BRI. Inovasi bisnis terus diekmbangkan, dan kini KPPD DKI juga telah memiliki SPBU. Dari berbagai program bisnis, secara akumulatif, kata Hasanuddin tahun buku 2019 mencapai target 100% sehingga berhasil meraih surplus hasil usaha (SHU) bersih Rp 10,049 miliar. Lebih besar dari tahun buku sebelumnya, 2018 yang sebesar Rp 7,939 miliar.

Seperti tahun-tahun sebelumnya KPPD DKI yang kini memiliki total liabilitas dan kekayaan bersih (aset) sebesar Rp 251,718 miliar selalu membagikan hadiah akhir tahun kepada 11.288 anggota. Seperti; menunaikan ibadah umrah ke tanah suci bagi yang Muslim atau wisata rohani ke Yerusalem bagi yang Kristiani. Jumlahnya cukup banyak, untuk 4 orang. Kemudian ada 4 hadiah sepeda motor, 6 unit teve LED 43 inc, 6 unit mesin cuci, 350 teve unit 32 inc, 6 unit kulkas dua pintu, 6 unit AC, 450 unit kompor gas bagi anggota yang pensiun, dan vocher belanja jelang hari raya Idul Fitri. Jumlah hadiahnya, kata Hasanuddin, terus meningkat, khususnya vocher belanja. Bagi anggota yang meninggal dunia, ahli waris – keluarga juga diberikan uang duka Rp 3 juta.

Dalam gerakkan koperasi Indonesia, KPPD DKI yang kini telah genap berusia 40 tahun termasuk salah satu koperasi besar dan sehat sehingga mampu melayani anggota dengan prima. Di berbagai kesempatan, Hasanuddin selalu mengatakan bahwa pengurus dan manajemen akan selalu melayani anggota dalam waktu cepat. Untuk pelayanan transaksi pinjaman, misalnya, dijanjikan 15 menit pinjaman bisa cair. Dengan catatan, semua persyaratan lengkap dan anggota masih memiliki gaji dan TKD mencukupi untuk dipotong sebagai angsuran.

Dengan jumlah anggota telah mencapai 11.288 orang, jika potensi yang dimiliki KPPD DKI terus dieksplor dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian dipastikan koperasi ini akan berkembang pesat. Apabila semua anggota menyadari bahwa koperasi adalah perusahaan milik sendiri, dan anggota bersepakat menghimpun dana investasi diluar simpanan wajib sebesar Rp 400.000,- per bulan dan simpanan sukarela, minimal Rp 1 juta per anggota per tahun, maka akan dapat terkumpul dana segar ratusan miliar per tahun. Dari sektor usaha, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari (sembako dan sebagainya) bila setiap anggota rata-rata belanja Rp 3 juta per bulan, omzetnya sekitar Rp 30 miliar per bulan, atau Rp 360 miliar per tahun. Bila dari transaksi itu koperasi untung 5%, keuntungan per tahun dari kebutuhan sehar-hari tidak kurang dari Rp 18 miliar. Potensi-potensi tersebut perlu ioptimalkan.

Dari segi kepengawasan, Badan Pengawas (BP) yang diketuai oleh Drs. H. Subaning R,MM melaporkan bahwa sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 15 Tahun 2016 (pembaharuan) tentang pendapatan hasil usaha koperasi sebesar Rp 1 miliar ke atas wajib diaudit oleh akuntan publik. Untuk itu KPPD DKI mepercayakan kepada akuntan independen Abdul Aziz Fiby Ariza, melakukan audit seluruh transaksi dan kekayaan lembaga pada kurun waktu 2019. Hasil audit menjelaskan bahwa KPPD DKI Jakarta mendapat kreteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dari pengawasan internal, menurut Subaning, menunjukan adanya peningkatan baik hasil yang dicapai maupun peran dan fungsi manajemen pengelolaan KPPD DKI Jakarta oleh pengurus dan segenap jajaran serta para karyawan. ”Dan yang tidak kalah penting kepercayaan dan partisipasi anggota terus meningkat. Ini tidak lain karena hasil Diklat yang terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan berjenjang sehingga anggota semakin paham bagaimana berkoperasi secara baik dan benar. Tidak hanya menuntut hak, tetapi juga tahu bagaimana kewajibannya. Artinya, kini KPPD DKI telah mulai menuai hasil dari apa yang ditanam, yaitu melakukan Diklat dan pembinaan,” jelas Subaning.

Pengawasan dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan aktifitas yang dilakukan baik pengurus, karyawan maupun anggota. Pengawasan dilakukan secara periodic perkembangan usaha dan keuangan, kemudian hasilnya dilaporkan kepada pengurus setiap triwulan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan tahunan meliputi pencapaian target seluruh program dari yang direncanakan dan ditetapkan selama tahun buku 2019, lalu hasilnya dilaporkan kepada anggota dalam RAT sebagai pertanggungjawaban pengawas dalam melakukan tugas pengawasan.

Laporan hasil pengawasan yang selalu mendapat perhatian besar dari anggota adalah tentang aset dan surplus hasil usaha. Untuk tahun buku 2019 aset KPPD DKI Jakarta menurut hasil pemeriksaan BP sebesar Rp 251.718.021.550,- mengalami kenaikan dari tahun buku 2018 yang sebesar Rp 238.544.920.592,- Rencana surplus hasil usaha (SHU) tahun buku 2019 sebesar Rp 10.616.888.064,- dan terealisasi sebesar Rp 12.732.445.246,- (melampaui dari rencana) sebesar 19,93%. Untuk tahun buku 2019 KPPD DKI berinvestasi lagi untuk pembelian SPBU di daerah Cilengsi, Bogor, Jawa Barat senilai Rp 26.783.133.650,- Investasi – tanaman baru tersebut tujuannya adalah untuk menambah penghasilan usaha lembaga. (adit – my)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *