KPPD DKI Menjadi “Kampus Praktik” Mahasiswa IKOPIN

Berbagai program berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta, sejak H. Hasanuddin B.Sy., S.H. dipercaya oleh anggota menjadi ketua pengurus (2006) telah membuahkan hasil luar biasa. Dahulu koperasi itu pernah mengalami masa-masa prihatin. Namun kini telah menjelma menjadi koperasi besar, sehat, prima, dan modern, menggunakan teknologi terkini.

KPPD DKI merupakan koperasi primer terbaik dari 315 koperasi primer anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta. Semua itu tak lepas dari program pendidikan – pelatihan (Diklat), pembinaan, sosialisasi, dan promosi yang konsisten meski berbiaya tinggi. Diklat yang dilaksanakan konsisten, berjenjang, dan berkelanjutan sebagai upaya kaderisasi dan membangun sikap militansi berkoperasi diikuti sekitar 200-an orang per tahun.

“Sebelum menjadi pengurus di KPPD DKI, atau pengurus di koperasi lain, perlu dibekali ilmu koperasi. Mengurus koperasi itu dikatakan mudah, ya mudah. Dikatakan berat, ya berat. Ibarat binatang, binatang aneh. Orang dari kampung – desa ketika ditanya koperasi, dia jawab, tahu!” urai Hasanuddin. Yang namanya ilmu koperasi, lanjut dia, banyak. Tetapi organisasi koperasi dunia International Cooperative Alliance (ICE), menyimpulkan ada 7 prinsip dasar koperasi yang harus dipahami secara baik oleh semua insan koperasi di seluruh dunia. “Jika tidak melaksanakan jatidiri koperasi, atau 7 prinsip dasar tersebut, berarti bukan koperasi,” tegas Hasan.

Sekarang ini banyak pihak yang mengaku dari koperasi memberikan pinjaman dengan sistem online. Promosinya, memberikan pinjaman mudah, cepat, dan tidak pakai agunan. Namun ujung-ujungnya, berperilaku rentenir. Bunga pinjaman selangit, terlambat bayar, bunga berbunga. “Karena itu jangan mudah percaya dengan orang yang mengatasnamakan koperasi. Sudah banyak terjadi penipuan dengan kedok koperasi. Begitu terbongkar, rentenir. Jangan sekali-kali pinjam di luar koperasi,” tegas Hasanuddin, mengingatkan para anggota KPPD.

Dalam hal pendidikan, ke depan KPPD DKI tidak hanya fokus memberikan ilmu koperasi kepada anggota, tetapi juga akan mengadakan Diklat kewirausahaan bagi anggota, khususnya mereka yang 5 tahun jelang purna tugas – pensiun. Agar ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan dengan baik, Diklat disesuaikan dengan minat, bakat atau hoby peserta. Yang punya bakat dagang, dididik bagaimana manajemen dagang yang baik – bagaimana membangun relasi. Dan bagi mereka yang hoby mancing, diklatnya fokus bagaimana mengurus kolam, mengelola bisnis pemancingan, membangun relasi dengan penyuplai ikan. “Memersiapkan masa pensiun model seperti itu, diyakini akan membuahkan hasil,” tutur Hasanuddin.

Untuk memberikan kenyamanan peserta yang kesehariannya telah penat dengan tugas-tugas kedinasan sebagai pegawai Pemprov Ibukota, Diklat biasanya dilaksanakan di hotel berbintang, di daerah wisata, Cisarua, Bogor, Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Konsekuensinya biayanya besar, bisa mencapai Rp600 juta – Rp700 juta. Dijelaskan Hasanuddin, bahwa pendidikan bagi anggota, pengurus, pengawas, maupun manajemen adalah kewajiban. Koperasi yang tidak melaksanakan pendidikan berarti mengingkari prinsip kelima dari 7 prinsip koperasi yang telah disepakati oleh gerakan koperasi dunia – ICE.

Untuk pemateri – narasumber Diklat, selalu bekerja sama dengan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Jatinangor, Jawa Barat, dan Lembaga Pendidikan Koperasi (Lapenkop) DKI Jakarta. Kerja sama dengan IKOPIN berlanjut lebih jauh, KPPD DKI Jakarta akan dijadikan “Kampus Praktik” bagi mahasiswa-mahasiswi IKOPIN. Harapannya, ketika para mahasiswa itu lulus kuliah sudah paham berkoperasi, bukan hanya pandai berteori, tetapi juga mampu mengimplementasikan secara benar.

Wisata bersama seperti pernah dilaksanakan ke Lombok, Bali, dan Bangkok juga upaya memberikan kesejahteraan batin dan kebanggaan sebagai anggota koperasi. Karena anggota yang diajak jumlahnya cukup besar, sekitar 400 – 500 orang, biayanya juga besar, tidak kurang dari Rp5 miliar sekali wisata. Ibarat mengayuh dayung, sekali dayung 2 – 3 pulau terlampaui. Sebab program itu sebenarnya juga berpromosi. Dinilai promosi efektif karena sepulang wisata mereka menceritakan kepada teman-temannya. Promosi lain yang dinikmati anggota setiap tahun, khususnya jelang hari raya Idulfitri, adalah membagikan voucher belanja.

Untuk tahun 2018 voucher belanja di mini market Indomaret yang dibagikan kepada 11.000 anggota, senilai Rp500.000 per orang, total setara Rp5,5 miliar. Dana tersebut disisihkan dari surplus usaha tahun buku 2018. Sedangkan voucher belanja jelang hari raya Idulfitri 2019 nominalnya dinaikkan menjadi Rp550.000 dengan jumlah anggota naik menjadi 11.277 orang. Bagi KPPD DKI, kerja sama dengan Indomaret sudah berlangsung beberapa tahun. Namun ke depan direncanakan membuka toko koperasi sendiri sehingga keuntungannya bisa menambah surplus usaha.

Pada RAT tahun buku 2018 KPPD DKI juga memberikan hadiah utama untuk 4 orang anggota beribadah ke tanah suci – umrah bagi yang beragama Islam, wisata rohani – ziarah ke Vatikan – Yerusalem bagi yang Kristiani. Hadiah menarik lainnya, 6 unit sepeda motor, 6 unit TV 46 inc, kulkas, mesin cuci, dan 250 unit TV 32 inc. Total hadiah, menurut Bendahara I, Sutrasno, S.E., saat melaporkan pertanggungjawaban pengurus, ada 825 item. Namun semua harus diundi. “Terkait kesejahteraan anggota, KPPD DKI juga memberikan santunan kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia masing-masing Rp2,5 juta. Tahun 2018 ada 38 anggota yang meninggal dunia,” jelasnya seraya menambahkan bahwa anggota yang memasuki purnatugas pun ada kenang-kenagan.

Juga dilaporkan bahwa kini KPPD DKI mengawali tradisi baru, yaitu melaksanan Rapat Anggota Khusus (RAK) untuk membahas program kerja, rencana anggaran, pendapatan, dan belanja (RAPB) tahun buku 2019. Biasanya, RAPB tahun buku berikutnya selalu dibahas pada saat RAT. “Hal ini tidak salah, jika RAT dilaksanakan pada awal tahun. Namun, agar lebih baik – lebih sempurna, dicoba dipisahkan. Untuk tahun buku 2019 RAK kali pertama dilaksanakan 8 Desember 2018. Alhamdulillah, program yang disusun pengurus dan pengawas, secara aklamasi diterima dan disahkan oleh forum rapat,” jelas Hasanuddin, penuh syukur.

Usaha pokok KPPD DKI adalah simpan dan pinjam. Usaha ini paling dominan, dan sangat diminati anggota. Selama tahun buku 2018, misalnya, KPPD DKI berhasil menyalurkan pinjaman sebesar Rp94,550.500.000 kepada 2.722 anggota. Penyaluran pinjaman ini diakui agak menurun dibandingkan tahun 2017, karena adanya kebijakan dari pimpinan Pemprov DKI. Biasanya, jelang hari raya anggota berbondong-bondong pinjam ke koperasi. Apalagi bila APBD belum cair, nasibnya bergantung pada KPPD. Sehari KPPD DKI bisa menyalurkan pinjaman di atas Rp1 miliar. Namun pada tahun 2018, saat jelang lebaran tunjangan kerja daerah (TKD) dan gaji pegawai keluarnya berbarengan. Karena anggota banyak uang, yang pinjam ke koperasi agak berkurang.

“Meski penyaluran pinjaman berkurang, namun surplus usaha tetap naik,” tegas Hasan, seraya menambahkan bahwa kecuali usaha simpan – pinjam KPPD DKI juga ada usha kredit kendaraan, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Dengan total anggota per 31 Desember 2018 sebanyak 11.277 orang, aset lembaga sebesar Rp233 miliar, simpanan anggota Rp167 miliar, piutang anggota Rp176 miliar. Artinya, simpanan anggota semua disalurkan untuk pinjaman. Karena belum tercukupi dengan modal sendiri, koperasi terpaksa pinjam ke Bank DKI. Dari kegiatan usaha sepanjang tahun 2018 menghasilkan surplus bersih sebesar Rp9,915 miliar.

“Biaya terbesar dikeluarkan untuk kepentingan anggota, seperti; biaya Diklat, sosialisasi ke unit-unit satuan kerja (Satker), wisata bersama, voucher belanja untuk hari raya, umrah, dan wisata rohani maupun hadiah lainnya. Semua itu, merupakan hasil kerja bersama; pengurus, pengawas, maupun karyawan, dan terutama dukungan anggota sebagai pemilik yang terus aktif bertransaksi, karena kecintaannya terhadap KPPD DKI Jakarta,” urai Hasanuddin, menyemangati anggota.

“KPPD DKI benar-benar koperasi sehat. Bagaimana tak percaya, sehari mampu melayani pinjaman di atas Rp1 miliar,” kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan DKI Jakarta, Adi Ariantara, saat menghadiri RAT KPPD DKI Jakarta ke-39 beberapa waktu silam. Apalagi, lanjut dia, anggota yang pinjam juga tidak harus nunggu lama, 10 menit dijamin cair. Ini artinya, pelayanan KPPD tidak kalah dengan perbankan. Walau KPPD DKI Jakarta koperasi primer, tetapi anggotanya sudah lintas provinsi. Ada yang di Tangerang, Banten, Bekasi – Depok Jawa Barat. Sehingga dimungkinkan untuk mengurus perizinan sebagai koperasi level nasional.

Adi yang pernah mengikuti Diklat sebelum menjadi pejabat, mencatat gambaran indikator yang terjadi di KPPD DKI, misalnya, tahun 2018 ada kenaikan jumlah anggota 1,3%, modal sendiri meningkat 18,74%. Rasio keuangan likuiditas 293%, minimal cukup 100%. “Dengan likuiditas begitu besar, jika ada anggota yang keluar, dan membutuhkan uang akan sangat cepat tercover,” jelasnya. Demikian pula dari aspek solfabilitas 280% minimal 150%, rentabilitas 6,4%, sedangkan deposito di perbankan hanya 6,2%. Kalau anggota mau memajukan koperasi, kata dia, tinggal pilih menabung di KPPD DKI nilainya 6,4%, atau menabung di bank hanya 6,2%.

Terkait dengan pembangunan perkoperasian, Adi menjelaskan bahwa di DKI Jakarta sampai saat ini belum ada peraturan yang menaungi koperasi, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub), misalnya, sehingga yang digunakan adalah Undang-undang (UU) Koperasi No. 25 tahun 1992. Sambil menunggu UU yang baru yang kabarnya akan segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pergub tentang perkoperasian sudah dipersiapkan supaya tidak kehilangan arah. “Kami berharap, KPPD DKI Jakarta selalu berinovasi dalam mengelola koperasi sehingga pertumbuhannya semakin pesat, dan ujung-ujungnya anggota bertambah sejahtera,” jelasnya.

Laporan pertanggungjawaban pengurus, kata Sutrasno, S.E., mewakili pengurus untuk menyampaikan kepada floor, acuannya adalah program kerja yang disahkan dalam rapat anggota (RA). Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik SDM anggota, pengurus, dan karyawan, ada program Diklat. “Program kita sudah disesuaikan dengan kebutuhan,” jelas Sutrasno. Untuk mengembangkan usaha, lanjut dia, KPPD DKI membeli aset, tanah, dan bangunan di daerah Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Rencananya akan disewakan untuk kos-kosan agar bisa menambah penghasilan – surplus usaha.

Terkait kesejahteraan karyawan, kata Sutrasno, gaji karyawan KPPD DKI sudah menggunakan skala upah. Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003, pengusaha wajib menggaji karyawan minimal sama dengan UMP (upah minimum provinsi). “Bagi yang baru, gajinya sesuai dengan UMP. Namun bagi karyawan yang sudah lama menggunakan skala upah. Artinya lebih tinggi dari UMP,” tegasnya. Di samping itu, katanya menambahkan, juga sudah dianggarkan dana pensiun karyawan. Sehingga ketika karyawan pensiun tidak perlu menganggarkan lagi, tinggal mencairkan di lembaga keuangan Dana Pensiun, di Bank BNI.

Nama besar dan berbagai prestasi yang telah diraih, membuat pengurus KPPD DKI berfikir untuk melengkapi sarana – prasarana kantor. Utamanya penampilan yang lebih representatif agar tidak “memalukan” jika ada kunjungan dari gerakan koperasi-koperasi lain. Apalagi lokasinya di Jakarta Pusat, tidak jauh dari pusat pemerintahan – Kantor Gubernur, Kantor DPRD DKI, bahkan berjejer kantor pemerintah pusat. Ada Istana Negara, Istana Wakil Presiden, dan kantor-kantor kementerian.

Kantor KPPD DKI di Jln. Jaksa No. 25 Jakarta Pusat, tanahnya memang milik KPPD, tetapi bangunan – gedungnya milik Pemprov DKI. “Karena kondisi bangunannya sudah cukup tua, dan tidak dapat biaya perawatan dari Pemprov, maka untuk renovasi gedung agar lebih representative, tidak memalukan dan memberi kenyamanan kepada anggota yang melakukan transaksi, harus mengeluarkan biaya perawatan sendiri. Anggarannya dipersiapkan selama 2 tahun, disisihkan dari surplus usaha tahun buku 2018 dan 2019,” jelas Sutrasno. Lantai dasar yang selama beberapa tahun disewakan, kini dijadikan tempat pelayanan anggota. Karena ruanganya lebih luas, AC-nya dingin, kasir yang melayani ditambah, suasananya lebih nyaman, dan pelayanan lebih cepat.

Terkait potensi untuk meningkatkan jumlah anggota, masih sangat besar. Jumlah pegawai DKI Jakarta sekitar 70.0000 orang, dan yang menjadi anggota KPPD baru 11.277 orang. Memang ada koperasi pegawai DKI lainnya, yaitu Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ) yang anggotanya guru-guru Sekolah Dasar (SD). Jumlah anggota KKGJ juga baru 16.000-an orang. Jadi, bila anggota kedua koperasi besar tersebut digabungkan totalnya belum genap 30.000 orang. Di setiap unit kerja juga ada koperasi, tapi kecil-kecil. Anggotanya hanya puluhan orang. Ada yang menyebut, “koperasi-koperasian”. Karena itu KPPD DKI terus berupaya melakukan sosialisasi ke unit-unit Satker.

Walau setiap tahun, saat RAT ada saja perwakilan anggota yang mengusulkan agar pengurus – manajemen melakukan sosialisasi ke berbagai SKPD. Tetapi, kata Sutrasno, ketika permintaan tersebut dipenuhi, responnya kurang menggembirakan. Akibatnya program tidak mencapai target. Sutrasno mencontohkan; tahun 2018 hanya ada 8 SKPD yang merespon dilaksanakannya sosialisasi. Padahal, seluruh SKPD dikirimi surat oleh pengurus. Sutrasno menyarankan, agar pengurus perwakilan juga aktif menyampaikan kepada pimpinan masing-masing tentang pentingnya sosialisasi.

Sebagai lembaga bisnis keuangan, kadang kekurangan modal, kadang pula banyak pula dana yang tidak terserap, dan jumlahnya cukup besar lantaran anggota banyak yang tidak pinjam uang di koperasi. Supaya dana tidak menumpuk di brankas pengurus berfikir bagaimana memanfaatkan dana tersebut. Melalui rapat pengurus dan pengawas disepakati – disetujui tahun 2019 KPPD DKI akan melakukan investasi di SPBU. Ada juga rencana bisnis pengembangan perumahan, dan menurut Sutrasno sudah ada yang mengajak kerja sama, yaitu pengembang Meykarta. Namun yang ditawarkan belum sesuai dengan keinginan anggota. Sehingga untuk sementara waktu ditunda dulu.

Persoalan permodalan, masih sering menjadi problem besar bagi koperasi. Suatu saat KPPD DKI pernah terlilit utang di Bank, namun pernah pula sepeser pun tidak punya utang di bank. Kiatnya, mendorong anggota untuk meningkatkan tabungan sukarela. Walau tabungan sukarela boleh diambil kapan saja, pengurus menyarankan, terutama kepada anggota yang relatif masih muda, jika tidak ada kebutuhan yang urgen – sangat penting, sebaiknya tabungan tersebut tidak diambil. “Rencanakan secara baik masa pensiun dengan menabung di koperasi,” kata Trasno menyarankan.

Dalam struktur organisasi koperasi, Badan Pengawas (BP) adalah sebagai wakil anggota yang bertugas untuk mengawal dan mencermati kinerja pengurus seberapa jauh dalam melaksanakan program yang diputuskan pada rapat anggota (RA) baik RAK, maupun RAT. Secara umum, kata Ketua BP KPPD DKI Drs. H. Subaning R., M.M., pengawasan dilakukan mulai dari pelaksanaan rencana pembiayaan, realisasi usaha sampai manfaat terus dimonitor. “Bahkan berbagai transaksi, terutama yang terkait dengan keungan diperiksa lembar per lembar, dan tiap item dikontrol. Pemeriksaan dilakukan; mingguan, bulanan, triwulan, dan akhir tahun, agar tidak terjadi kebocoran sekecil apa pun,” jelasnya.

Dalam pengawasan ditemukan adanya kewajiban anggota yang bolong-bolong, khususnya kewajiban mengangsur pinjaman. Karena yang meminjam harus diketaui coordinator, maka koordinator tersebut harus ikut bertanggung jawab mengingatkan anggota yang direkomendasi. Aturannya memang begitu, karena koperasi adalah dari – oleh dan untuk anggota. Jadi, semua harus ikut bertanggung jawab jika menginginkan koperasinya berkelanjutan. “Program BP, akan turun langsung secara dadakan, tidak memberitahukan terlebih dulu, ke unit-unit kerja, terutama yang masih ada persoalan keuangan,” jelas Subaning. (adt – mar)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *