KPPD Konsisten Melaksanakan Diklat Skala Besar

Problem lembaga bisnis, pada umumnya masalah sumber daya manusia (SDM), menenjemen, keuangan, produksi, marketing, dan sebagainya. Bagi kebanyakan koperasi, persoalan yang sangat krusial adalah masalah SDM. Betul, bahwa pengurus dan pengawas pada umumnya sarjana, namun operator yang tingkat pendidikannya sarjana masih terbatas. Padahal, kunci sukses pengelolaan sebuah lembaga usaha, termasuk koperasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang mengelolanya.

DSCN9034Karena koperasi, harus ada keseimbangan dan sinergi. Artinya, bukan hanya pengurus yang pintar mengelola koperasi, tetapi pemilik perusahaan – anggota pun harus pintar. Jika tidak, akan pincang. Hal itu, kata ketua pengurus Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta, H. Hasannudin, Bsy, SH, disadari benar oleh pengurus. Kualitas SDM adalah masa depan KPPD, maka sejak tahun pertama sebagai ketua (2007 – 2017) setiap tahun diselenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi anggota.

Untuk dapat bersaing di era global, ada beberapa hal, antara lain; Pertama, penyiapan sumber daya manusia. Suka – tidak suka, SDM adalah salah satu poin yang perlu pembenahan secara komprehensif. Jika koperasi ingin berkompetisi, baik di dalam negeri maupun di pasar global, maka SDM menjadi sangat penting. SDM yang berkualitas akan mampu menghasilkan produktivitas yang berkualitas, efisiensi dan efektivitas dari setiap program. Karena SDM berhubungan langsung dengan cost dan target yang ingin dicapai. Tanpa peningkatan SDM sangatlah sulit untuk bersaing.

Harus dihilangkan pula istilah ketua untung duluan (KUD). Salah satu cara adalah mereformasi kepengurusan. Bagaimanapun, dalam hidup ini ada yang namanya life sircle. Ada saatnya akan growing – grafik naik, tapi sesuai bertambahnya usia, akan terjadi decline – turun dan harus terjadi regenarasi – suksesi. Proses regenarasi kepengurusan koperasi harus dilakukan dengan memberi kesempatan kepada yang lebih muda, energik, brelian dan profesional untuk mengurus koperasi.

Kedua, menyangkut masalah keuangan – money – kejujuran – equity. Dalam menghadapi persaingan regional – persaingan global, market – pasar yang begitu luas, demand – permintaan yang begitu besar, maka masalah uang dan kejujuran menjadi prioritas yang sejajar dengan SDM. Karena itu koperasi hendaknya tidak hanya bersumber dari uang simpan pinjam anggota. Koperasi harus mampu menyerap berbagai macam resources – potensi yang ada di masyarakat sehingga koperasi akan tumbuh – berkembang menjadi besar.

Ketiga, masalah teknologi, mesin. Zaman sekarang tidak ada lagi istilah koperasi yang gaptek – gagap teknologi. Koperasi harus betul-betul memanfaatkan teknologi modern yang terus berkembang. Dengan penguasaan teknologi kita akan mampu bersaing. Melalui teknologi kita bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas untuk mencapai target-target yang diinginkan. Dan tanpa memanfaatkan teknologi pasti akan ketinggalan.

Keempat, menejemen. Untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat, menejemen koperasi harus dikelola secara modern. Setiap menejer diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai target yang diberikan. Karena itu kepada mereka yang mampu menunjukan kinerja terbaik juga perlu diberikan penghargaan. Entah berupa piagam, atau insentif lainnya. Menejemen yang terbuka sangat penting bagi koperasi. Menejemen yang accountable, menejemen yang indentik dengan koperasi. Diyakini, koperasi mampu menjawab tantangan masa depan. Jika keempat hal tersebut dilaksanakan secara komprehensif, diyakini Indonesia akan melahirkan koperasi-koperasi berskala nasional maupun internasional.

DSCN9014Program Diklat perkoperasian bukan saja sebagai pelaksanaan salah satu prinsip koperasi tetapi juga sebagai kaderisasi, menciptakan SDM yang berkualitas, professional, membangun karakter, loyalitas dan jiwa militant anggota. Sehingga dalam regenerasi kepengurusan, tidak mengalami kesulitan untuk menemukan kader-kader terbaik, profesional, dan amanah. Tahun buku 2012 KPPD mengirim 5 orang pengelola dan 200 anggota untuk mengikuti Diklat kader perkoperasian yang diselenggarakan atas kerja sama Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) dan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), Jatinangor, Jawa Barat. Pada saat Diklat potensi calon pemimpin bisa terdeteksi. Diharapkan anggota pun menyadari bahwa koperasi adalah perusahaannya sendiri.

Biaya Diklat memang mahal. Untuk sekali Diklat yang diikuti 200 peserta, dan diselenggarakan di hotel berbintang, selama 3 hari bisa menelan biaya sekitar Rp 700 juta. Tahun 2016 Diklat dilaksanakan di Grand Usu, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pilihan tempat di hotel berbintang, kata Hasanuddin, bukan untuk bermewah-mewah, tetapi semata-mata untuk kenyamanan. Karena anggota KPPD itu pegawai yang kesehariannya sudah penat dengan tugas-tugas di kantor, supaya dapat menyerap materi belajar dengan baik suasananya harus nyaman. Manfaat Diklat sangat besar. Terbukti, partisipasi anggota luar biasa. Parameternya, transaksi dengan koperasi terus meningkat, aset meningkat, SHU juga meningkat.

Tema yang diusung, untuk tingkat pemula; Aku Adalah Kader Koperasi, sedangkan tingkat lanjutan; Melalui Diklat Perkoperasian Akan Menghasilkan SDM Koperasi Yang Handal. Narasumber di samping Ketua PKPRI DKI Jakarta yang tidak lain adalah Hasanudin sendiri, juga dari Lembaga Pendidikan Koperasi (Lapenkop) Dekopinwil DKI Jakarta, dan IKOPIN, Jatinangor. Kalau koperasi tidak melaksanakan 7 prinsip koperasi yang telah disepakati oleh International Cooperative Alliance (ICA) – Gerakan Koperasi Dunia, salah satunya yaitu pendidikan bagi anggota, maka koperasi itu bukan koperasi sejati. “Karena Indonesia menjadi anggota ICA, maka kita harus melaksanakan 7 prinsip koperasi tersebut,” tegas Hasanudin saat memberi pembekalan kepada peserta Diklat.

KPPD adalah salah satu anggota PKPRI DKI Jakarta yang anggotanya 321 koperasi primer dan anggota individu kurang lebih 220.000 orang. Sebagai ketua PKPRI DKI Jakarta, Hasanudin mengaku, belum pernah melihat ada anggota PKPRI yang mampu melaksanakan pendidikan berkesinambungan seperti KPPD, dan skala besar. Meski di banyak kesempatan sering menghimbau agar setiap koperasi anggota PKPRI melaksanakan pendidikan bagi anggotanya, namun diakui belum membuahkan hasil. “Koperasi yang tidak melaksanakan pendidikan bagi anggota, itu bukan koperasi,” tegasnya. Tujuan Diklat untuk memeratakan dan meningkatkan pemahaman anggota terhadap koperasinya sehingga koperasi kemudian berdaya guna maksimal.

Bersyukur anggota KPPD antusias mengikuti pendidikan lanjutan. Mereka ingin melihat matarantai materi yang diperdalam, yang memang ada kaitannya. Apalagi dari Pemprov DKI Jaya juga memberikan dispensasi bagi anggota untuk mengikuti pendidikan. Dari pihak KPPD juga resmi memintakan izin agar pegawai tersebut bisa mengikuti pendidikan koperasi. Pada umumnya, mereka merasa puas karena tahu lebih banyak tentang koperasi. Dengan adanya pendidikan koperasi yang dilaksanakan oleh KPPD para pejabat Pemda DKI Jakarta sekarang sebagian pernah mengikuti pendidikan koperasi. Sehingga mereka memberi dukungan bagi pertumbuhan koperasi.

Yang juga tak kalah penting adalah mengenai sistem. Kalau dulu serba manual, serba pakai otot, misalnya, membuat laporan keuangan pakai buku yang besar, tabelaris, sekarang menggunakan sistem koputerisasi. Hal itu menjadi sangat penting, untuk mengontrol hari ini punya dana di bank berapa, ada utang jatuh tempo berapa atau ada piutang yang jatuh tempo berapa. Komputerisasi menjadi sangat penting, ibarat mobil ada dashbort yang bisa dilihat. Bensinya sudah mau habis atau belum, amper meternya jalan atau tidak, dan sebagainya. Dengan komputerasi akan bisa memudahkan kita. Meningkatkan kualitas SDM dan membangun sistem menjadi prioritas agar dalam menghadapi persaingan bisnis yang demikian ketat, koperasi mampu bersaing, serta mampu menghindari resiko-resiko.

Soal resiko, membandingkan koperasi dengan PT, orang yang berani menanamkan modal mendirikan PT pada umumnya orang yang sudah mempunyai napas bisnis di dalam jiwanya, sehingga berani menghadapi tantangan. Sementara di koperasi umumnya orang yang bukan pebisnis. Katakan koperasi nelayan, koperasi tani, koperasi pegawai – karyawan, mereka bukan pembisnis. Karena itu ketika ada suatu tantangan, belum tentu mereka mau – berani menghadapinya.

Seseorang yang sudah terlatih menjadi karyawan, mereka pasti hanya akan mengikuti sistem-sistem yang sudah dibuat. Kalaupun pegawai – karyawan itu berkoperasi mereka perlu pembinaan yang intensif. Berbeda, misalnya, koperasi itu dari sekumpulan pedagang. Karena anggotanya pengusaha, mereka berani mengambil resiko, dan jeli melihat peluang. Bedanya, pegawai bekerja berdasarkan sistem yang sudah jadi, sementara pedagang akan membangun sistem. Pedagang itu akan selalu mencari tantangan, kemudian tantangan itu dipilih untuk membangun sistem.

Orang yang mencintai koperasi, pada umumnya orang-orang yang punya idealisme kerakyatan. Orang berharap SHU, sesunggunya juga agak menyalahi konsep awal atau cita-cita berkoperasi. Karena koperasi itu yang diinginkan adalah kerja sama mengatasi diri sendiri secara bersama-sama, bukan besarnya SHU, yang sekian rupiah.

Menejemen chas flow sangat berkaitan dengan sistem. Ibarat gunung es, yang muncul di permukaan adalah kesulitan modal. Padahal, sebenarnya modal itu ada. Jika menenjemen dan sistem sudah terpecahkan, masalah permodalan itu banyak sumber. Koperasi juga belum memaksimalkan potensi dari simpanan sukarela anggota. Kalau sudah punya sistem cukup solid, bisa menawarkan kepada anggota, misalnya, jika anggota menabung di koperasi dikasih jasa 7%, pasti akan tertarik, karena di bank bunganya hanya 5% – 6%. Potensi sumber dana dari anggota ini belum tergali.

Jika pinjam modal ke bank bunganya 13% – 14% per tahun, lalu dipinjamkan ke anggota 18% per tahun. Koperasi dapat selisih antara 4% – 5%. Seandainya sistem koperasi sudah bagus, bisa menarik simpanan suka rela dari anggota dengan jasa 7% kemudian dipinjamkan kepada yang membutuhkan 12% koperasi sudah mendapat selisih 5%, anggota yang pinjam tidak terlalu dibebani jasa tinggi, koperasi sudah ada keuntungan.

KPPD melaksanakan Diklat secara teratur selama 10 tahun. Artinya, selama Hasanudin dipercaya sebagai ketua selalu menyelenggarakan Diklat bagi anggota. Hasilnya, sangat menggembirakan. Anggota semakin paham bagaimana berkoperasi secara baik, dan menggangap berkoperasi itu penting. Anggota sudah menikmati. Ketika mengalami kesulitan keuangan untuk biaya pendidikan anak sekolah, misalnya, pinjamnya ke koperasi. Juga ketika ada hal-hal urgent lainnya, ada keluarga yang harus berobat ke rumah sakit, pinjam ke koperasi.

Dengan kesadaran anggota yang begitu tinggi, aktif berpartisipasi, menabung dan pinjam di koperasi, membuat KPPD berada di urutan kedua terbesar setelah Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ). KKGJ yang anggotanya guru-guru Sekolah Dasar (SD) merupakan koperasi fungsional – koperasi pegawai terbesar di Jakarta. KKGJ anggotanya lebih dari 18.000 orang, dan asetnya sekitar Rp200 miliar. Diyakini, 3-4 tahun ke depan KPPD mampu ‘menyalip’ KKGJ. Optimisme itu membakar semangat anggota yang beberapa tahun terakhir terus meningkat. KPPD telah menjadi koperasi yang sangat sehat. Asetnya hampir mencapai Rp100 miliar. Sedangkan utangnya Agustus 2015 lunas. Artinya tidak punya utang.

“Koperasi harus kaya. Tidak kaya, pasti salah kelola. Jika tidak kaya, juga tidak bisa memberikan pelayanan prima kepada anggota. Saya sudah janji dan memberi jaminan kepada anggota saat RAT, kalau anggota pinjam cukup menunggu 10 – 15 menit, cair. Berani memberikan jaminan, karena uangnya memang ada. Karena itu uang anggota sendiri, maka harus diberikan dengan capat,” tegasnya. Dana segar dari anggota yang berasal dari pemotongan TKD sebagai simpanan wajib Rp 300.000 per bulan, per anggota, totalnya Rp2,760 miliar. Untuk tahun buku 2016 total simpanan wajib anggota mencapai kurang lebih Rp33,120 miliar. Itu baru dari simpanan wajib saja, belum lagi dari simpanan sukarela, yang jumlahnya juga lumayan besar. Karena uang anggota, lalu dipinjamkan kepada anggota, dapat jasa, kemudian dikembalikan lagi kepada anggota dalam bentuk SHU.

Membangun kesadaran anggota untuk menabung lebih besar di koperasi bukan perkara mudah. Pada umumnya ingin pinjam besar, tetapi kalau menabung kecil. Mau pinjam Rp10 juta, menabungnya hanya Rp10.000,- per bulan. Bagaimana koperasi bisa besar, kalau investasinya ogah-ogahan. Pengurus terus menerus memotivasi anggota untuk berinvestasi lebih besar di perusahaannya sendiri yang bernama koperasi. Kegigihan kerja keras dan mempertaruhkan kepercayaan itulah yang lama kelamaan membuat anggota mau menabung lebih besar. Kesadaran terbangun ketika mereka pinjam dengan jumlah besar terpenuhi, dan terlayani dengan baik.

Dalam banyak kesempatan, terutama pada rapat anggota, lokakarya atau Diklat, Hasanudin selalu berpesan kepada anggota; “Jangan coba-coba utang uang koperasi tidak mau bayar. Uang koperasi (KPPD) adalah milik bersama, milik 9.252 anggota, dikumpulkan secara gotong-royong. Jadi, kalau orang pinjam uang koperasi Rp50 juta, misalnya, berarti dia pinjam uang milik 9.252 orang. Kalau dia tidak mau membayar utangnya, ketika meninggal dunia, berarti meninggalkan utang kepada 9.252 orang. Jika orang sebanyak itu tidak memaafkan, maka sampai kiamat orang tersebut tidak terbebas dari utang. Supaya selamat dunia akhirat, jangan coba-coba utang tidak bayar.” Dengan selalu mengingatkan bahwa koperasi adalah milik bersama, di koperasi kerja sama, gotong-royong, kekeluargaan, bisa menekan NPL – kredit lalai. (mar)

This entry was posted in Sajian Khusus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *