KPPD Relevan Tempat Bernaungnya Pegawai DKI Jakarta

Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta tahun ini, tepatnya 28 November 2019 telah berkiprah genap empat dasa warsa (40 tahun). Meski pernah mengalami kondisi-kondisi memprihatinkan, tapi akhirnya mampu mencapai kemajuan spektakuler. Ke depan, sesuai perkembangan jaman, sangat banyak perubahan yang harus diantisipasi. Sebenarnya, perubahan sudah terjadi bukan baru sekarang, tetapi sudah dimulai sejak dua dasa warsa (20 tahun) yang lalu.

“Dan perubahan itu akan semakin cepat. KPPD harus mencoba menyesuaikan diri dengan peruban. KPPD harus berubah lebih cerdas, lebih terampil, lebih cekatan dalam menanggapi perubahan tersebut. Sehingga KPPD akan tetap relevan, menjadi tempat bernaungnya para pegawai. Khusunya pegawai Pemda DKI Jakarta. Dan KPPD harus bisa di garda depan dalam mendorong dan membawa perubahan,” pesan Rektor Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Prof.,DR.,Ir., Burhanuddin Abdullah, MA, dimana saat ini Ikopin menjadi mitra KPPD untuk program pendidikan dan pelatihan anggota, dan KPPD menjadi kampus praktik berkoperasi bagi mahasiswa Ikopin.

Sejarah baru telah ditorehkan oleh kedua lembaga, (KPPD – Ikopin) dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) – Nota Kesepakatan Kerjasama pada 5 Juli 2019, dan direalisasikan pada 17 – 20 Oktober 2019 dengan melaksanakan pendidikan kewirausahaan bagi anggota yang 3 – 5 tahun ke depan akan memasuki purna bakti – pensiun. Jumlah peserta diklat kewirausahaan angkatan pertama ini sebanyak 75 orang. Pelaksananya Pusat Inkubator Bisnis Ikopin dan Kewirausahaan (PIBI) yang dikomandani (Direktur) oleh Indra Fahmi.

Seperti yang diharapkan Rektor Ikopin bahwa KPPD harus jadi yang terdepan dalam berinovasi, memang menjadi kenyataan. Dalam rangka meningkatkan manfaat berkoperasi dan pelayanan kepada anggota, pada 19 November 2019 Ketua Umum KPPD H. Hasanuddin BSy, SH  dan Direktur Utama PT Outletz Worldwide Indonesia, perusahaan yang bergerak dibidang ritel online, Budiman Tjahyadikarta didampingi Direktur Internet Koperasi Indonesia (Inkopin) – anak perusahaan PT Outletz, Komarudin, juga telah menandatangani MoU.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan pengurus KPPD DKI Jakarta, kata Hasanuddin, semata-mata untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota. Koperasi adalah amanat konstitusi bahwa system ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi. Begitu idealnya konstitusi kita dalam mengatur perekonomian nasional, dengan mengutamakan kebersamaan, keadilan, demokrasi, dan kemandirian.

Proklamtor dan Wakil Presiden RI Pertama Bung Hatta, dalam pidatonya tahun 1954 mengatakan bahwa latar belakang munculnya Pasal 33 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya yang mengatur tentang ekonomi disusun bersama berdasarkan kekeluargaan, wujudnya adalah koperasi. Koperasi bisa diandalkan karena dibangun atas tujuan bersama dan punya komitmen; Menolong diri sendiri dan menyejahterakan anggota. Tujuannya jelas. Sedangkan di dunia bisnis lainnya hal itu tidak akan terjadi. Dalam dunia usaha swasta, bila perusahaan rugi, akan ada pemutusan hubungan kerja. Tetapi di koperasi tidak ada yang namanya pemecatan anggota.

Maka, koperasi satu-satunya yang diharapkan untuk mencapai kesejahteraan. Koperasi bukan hanya membawa manfaat secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat dan kebaikan secara sosial dan mendatangkan rasa keadilan. Koperasi adalah sokoguru dari ekonomi Indonesia, ekonomi terbuka berkeadilan sosial.

Latar belakang didirikannya KPPD DKI Jakarta, kata Hasanuddin, karena kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi – kesejahteraan anggota. Waktu itu, di setiap lingkungan kerja instansi DKI Jakarta mempunyai koperasi-koperasi kecil. Boleh dibilang “koperasi-koperasian” sebab tidak berbadan hukum.

Karena banyak koperasi kecil, Kepala Biro Perekonomian Drs. Ari Purwadi dan Kepala Biro Kepegawaian H. Suhatman SH menghadap Gubernur Tjokropranolo (Bang Noli), menyampaikan gagasan; Ada baiknya jika di tingkat DKI dibentuk koperasi besar yang menyatu untuk membantu Gubernur meningkatkan kesejahteraan pegawai DKI Jakarta.

Gayung bersambut. Gagasan membentuk koperasi skala besar direspon baik, dan disetujui oleh Bang Noli. Maka pada bulan Juni 1978, dalam rapat yang dihadiri lebih dari 100 orang, disepakati mendirikan koperasi. Karena berkantor di Balai Kota, istilahnya waktu itu Kantor Gubernur, maka nama koperasinya; Koperasi Pegawai Kantor Gubernur (KPKG) DKI Jakarta.

Terpilih sebagai pengurus inti, semua dari kalangan pejabat, antara lain; Ketua Ir Nyoman Jendera, Sekretaris Ahmad Mawardi, SH dan Bendahara Drs Mobin. Ditentukan Simpanan Pokok Rp 100,- dan Simpanan Wajib Rp 50,- per bulan. Seperti bayi, lahir dulu baru diurus aktenya. Koperasi ini memperoleh Badan Hukum No 1324/BH/I tanggal 28 November 1979.

Seiring berjalannya waktu, dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun 1982, Bang Noli waktu itu hadir dan berkenan memberikan sambutan mengatakan; “Pegawai gubernur bukan hanya di Balai Kota, tetapi orang kecamatan, orang kelurahan juga pegawai gubernur. Bang Noli minta, KPKG mengembangkan sayapnya melayani pegawai sampai kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan perintah Bang Noli, maka diadakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD – ART), dan nama KPKG diubah jadi Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta. Dan pelayanan dikembangkan sampai ke kelurahan-kelurahan di seluruh DKI Jakarta.

Walau dapat dukungan penuh dari Gubernur, karena baru belajar berkoperasi, kesulitan, ada saja. Pertama, soal kantor. Bersyukur, oleh Direktorat Perekonomian, sekarang Biro Perekonomian, awal tahun 1980, koperasi diberi ruangan di lantai 12 Balai Kota. Disamping untuk kantor pengurus, juga kantor pegawai koperasi yang diambil dari Biro Kepegawaian. Waktu itu koperasi belum menerima karyawan dari luar pegawai Pemda DKI. Jadi, pegawai koperasi juga pegawai negeri sipil atau PNS yang ditugaskan oleh Pemda DKI Jakarta. Semua berdasarkan surat kepusan (SK).

Untuk kegiatan usaha dapat bimbingan dan pendampingan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Koperasi, bagaimana mengelola usaha koperasi, dan berkoperasi yang baik. Sehingga kesulitan-kesulitan yang muncul dapat teratasi, dan koperasi dapat berkembang cukup baik. Sejak awal usaha utama KPPD DKI adalah simpan pinjam. Tidak lama kemudian oleh Pemda DKI dikasih ruangan cukup besar untuk buka toko kebutuhan sehari-hari, sembako, dan sebagainya. Barang-barang yang dijual, kerja sama dengan distributor.

Usahanya terus bertambah, ada optik dan catering untuk melayani pegawai DKI. Karena aktifitas koperasi semakin tinggi, mengganggu kegiatan lain, terutama Biro Perekonomian. Maka koperasi dipindah ke lantai bawah. Karena dapat dukungan penuh dari instansi induk, misalnya, pengurus ada Kepala Bagian, Kepala Biro atau Kepala Seksi, sehingga perkembangan KPPD cukup bagus. Pertambahan anggota, aset dan volume usaha grafiknya terus meningkat.

Tim kerja KPPD bahu-membahu membuat edaran, menghimbau pegawai agar mereka masuk menjadi anggota. Bahkan Gubernur juga membuat edaran menghimbau pegawai DKI menjadi anggota koperasi. Namun tidak diwajibkan, karena menjadi anggota koperasi sifatnya sukarela. Untuk menjadi contoh agar pegawai DKI mau menjadi anggota KPPD, Bang Noli mendaftar sebagai anggota. Tahun 1982 menabung Rp 100.000,- Jumlah yang cukup besar kala itu. Sampai saat ini, satu-satunya Gubernur DKI yang pernah menjadi anggota KPPD hanya Bang Noli.

Bang Noli sangat mencintai koperasi. Sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur menghibahkan modal kepada KPPD sebesar Rp 221.500.000,- dan tanah di Jl Jaksa, Jakarta Pusat, yang dibangun untuk Kantor KPPD DKI. Ada yang mengatakan, KPPD seperti bayi ajaib. Disemai, tumbuh, langsung “ngremboko” – besar. Usahanya bermacam-macam. Kecuali usaha utama simpan pinjam, ada toko koperasi, catering, optik, dan usaha bidang transportasi, memiliki 16 unit bus Metro Mini. Jadi, tahun 1980-an KPPD sudah kaya. Tetapi kondisi itu hanya bertahan sampai tahun 1986.

Memasuki kepengurusan periode kedua, masa bakti pengurus 5 tahun, awalnya pengurus masih amanah. Sebagai ketua masih dijabat Ir Nyoman Jendera, manajernya Jamalus, merangkap sebagai wakil sekretaris pengurus. Sedangkan Hasanuddin sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Umum, membawahi sekretariat. Tugasnya mencatat dan meminitor hal-hal yang tidak selaras, dan tidak lazim, yang dianggap akan merugikan lembaga. Sebagai contoh, ketika ada salah satu unit kerja pinjam uang Rp 10 juta, ternyata uang itu diselewengkan, segera dilaporkan ke bagian keuangan.

Saat KPPD berada di titik nadir, kolaps Hasanuddin sebagai wakil manajer. Ir Nyoman, yang kala itu menjabat Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya diturunkan Gubernur Wiyogo Atmodarminto, gara-gara bangunan baru Pasar Tanah Abang rubuh. Kemudian ketua KPPD digantikan Mobin – bendahara. Tak diduga hal itu membuka kesempatan bagi Hasanuddin menempati posisi strategis. Suatu hari, karena Mobin jelang pensiun, tinggal setahun, dia bilang; “Pak Hasan, saya sudah mau pensiun, tetapi belum punya persiapan apa-apa. Saya tidak bisa konsentrasi mengurus koperasi. Jabatan ini harus diserahkan kepada siapa? Saya mau menghadap Pak Sekda, Pak Rochmat, tolong dampingi saya.”

Ketika KPPD kolaps, pelayanan kepada anggota tak bisa karena diblokir bank. Mendapat informasi kondisi “gawat darurat”, Sekda bertanya; “Siapa yang tepat menjadi pengganti Ketua KPPD?” Hasanuddin menyebut nama Drs Marsudi Nur, Kabag Kesra yang juga menjadi anggota Pengawas KPPD. Sekda pun setuju, lalu salaman. Setelah Gubernur menyetujui penggantian Ketua KPPD, dan Marsudi ditetapkan sebagai ketua baru, segera dilakukan rapat marathon untuk menginventarisir berbagai persoalan, lalu dipilah-pilah agar segera dapat dilakukan perbaikan.

Menghadapi kondisi kritis, pengurus dan manajemen tidak tinggal diam. KPPD masih punya aset, berupa tanah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, dan bisa dijadikan modal. Saat itu anggota KPPD banyak yang ingin mengundurkan diri. Namun percuma, mereka tidak bisa mengambil uang tabungannya, karena koperasi sudah minus. Untuk mengembalikan kepercayaan, dan meyakinkan anggota bahwa koperasi masih bisa bangkit, berkembang dan maju, tidak mudah. Anggota terlanjur apatis terhadap kinerja pengurus.

Sesuai keputusan rapat pengurus, untuk menutup utang di Bank DKI sebesar Rp 400 juta, dan untuk modal kerja melayani anggota, pengurus menghadap Sekda. Disampaikan, satu-satunya jalan agar koperasi tetap hidup harus menjual tanah di Cilandak. Gubernur Wiyogo setuju aset koperasi yang ada dijual, yang penting koperasi tetap ada. Namun ketika akan menjual aset untuk menutup hutang di bank dan untuk modal karena sudah minus, tidak serta merta disetujui anggota. Pengurus harus berjuang memberikan pengertian dalam rapat anggota. Setelah disepakati anggota dalam RAT, aset baru dijual, laku Rp 700.000 juta.

Hutang di Bank DKI dilunasi, dan Rp 300 juta lainnya untuk melayani anggota. Dari sisa uang pencairan aset itulah koperasi dibangun kembali. Selama 2 – 3 tahun pengurus harus kerja keras dan kerja bakti, tidak mendapatkan honor. Membangun pondasi kepercayaan yang telah hancur, cukup lama. Kurang lebih 5 – 6 tahunan. Di bawah kepemimpinan Marsudi yang terus kerja keras melakukan pembenahan kinerja secara mendasar, akhirnya KPPD bangkit kembali.

Dengan adanya pelayanan, dan penataan manajemen yang lebih baik, anggota menyambut positif. Dan akhirnya tunas kepercayaan pun tumbuh. Anggota yang sudah apatis – pesimis, kembali optimis. Bahkan kemudian banyak yang mendaftar menjadi anggota. Hal ini membuat pengurus dan manajemen bertambah semangat karena koperasi masih dibutuhkan. Namun, baru 3 tahun kemudian kondisi KPPD normal. Usahanya mencapai titik impas – pulang pokok, belum bisa mendapatkan SHU.

Sebagai orang yang terlibat sejak KPPD didirikan, Hasanuddin merasakan pahit getirnya saat koperasi jatuh ke titik nadir. Agar pengalaman masa silam tak terulang, bersama pengurus lain selalu berhati-hati, dan akan terus mengawal KPPD. Dia tidak rela dunia akhirat, jika suatu ketika terjadi regenerasi pengurus dan manajemen, mengelola koperasi tidak amanah. Selalu dikatakan kepada anggota bahwa uang yang dipotong dari gaji setiap bulan, mulai Rp 50,- tahun 1978 sampai detik ini bisa dipertanggungjawabkan.

Kiat membangun kepercayaan yang sempat hilang, kecuali mengadakan diskusi, rapat-rapat formal, dan meningkatkan pelayanan, pengurus juga melakukan dialog secara informal, intens ngobrol bareng dengan anggota. Tujuannya untuk menyerap masukan dari anggota, terutama anggota yang dalam rapat tidak bisa menyampaikan gagasan karena satu dan lain hal, tetapi punya pemikiran yang jernih. Puncaknya laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Disamping itu juga mencetak edaran agar anggota tahu bagaimana perkembangan koperasi.

Pengurus terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan anggota. Ketika mereka mengajukan pinjaman, atau membutuhkan barang, selalu diusahakan. Hanya dengan memberikan pelayanan prima, terutama ketika anggota sangat membutuhkan untuk bayaran anak sekolah atau kuliah, kontrak rumah, biaya keluarga yang sakit. Banyak koperasi keluh kesah, mengajukan bantuan ke pemerintah. Tetapi KPPD tak pernah minta bantuan guna menjaga marwah semangat. Sampai saat ini tidak ada sepeser pun uang penyertaan dari Pemda. 

Sebagai lembaga usaha, koperasi harus mandiri seperti perusahaan pada umumnya. Terlalu banyak dibantu pemerintah tak kan mandiri. Juga ada pertimbangan lain, tidak mau diaudit Ekspektorat, dikait-kaitkan dengan bantuan pemerintah. Khawatir koperasi diacak-acak. Walau koperasi pegawai, tidak otomatis semua pegawai Pemda DKI menjadi anggota. Menjadi anggota koperasi sifatnya suka dan rela. Pengurus tidak mau memaksa semua pegawai DKI harus menjadi anggota. Yang suka dan rela, yang menganggap koperasi itu baik dan ada manfaatnya, silakan mendaftar jadi anggota.

Menjadi anggota koperasi manfaatnya dunia – akhirat. Di dunia anggota menikmati pelayanan ekonomi dan kebersamaan. Membantu – menolong orang lain dengan cara menabung di koperasi, itu juga ibadah – tabungan di akhirat. Koperasi sebagai badan usaha ekonomi, tujuannya menyejahterakan anggota. Sejahtera bukan semata-mata dari sisi ekonomi tercukupi, tetapi sejahtera bathin juga penting. Kala usia senja itulah yang seharusnya lebih diperhatikan. Koperasi juga mengemban tugas sosial.

Menjalin hubungan silahturahmi antara anggota yang sudah pensiun dengan yang masih aktif sebagai pegawai sangat penting. Karena pada dasarnya semua pegawai akan pensiun. Terputusnya pergaulan – kehilangan teman, rekan, sahabat bisa membuat orang menderita. Untuk mengelola potensi anggota yang pensiun, tidak sulit. Sebab sebelumnya mereka sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), dibina, diberi pencerahan bagaimana berkoperasi yang baik, dan bangga berkoperasi. Di KPPD cukup banyak pensiunan yang masih menjadi anggota koperasi. Yang penting ada kemauan.

Program Diklat perkoperasian bukan saja sebagai pelaksanaan salah satu prinsip koperasi tetapi juga sebagai kaderisasi, menciptakan SDM yang berkualitas, professional, membangun karakter, loyalitas dan jiwa militan anggota. Sehingga dalam regenerasi kepengurusan, tidak mengalami kesulitan untuk menemukan kader-kader terbaik, profesional, dan amanah. Tema yang diusung, untuk tingkat pemula; Aku Adalah Kader Koperasi, sedangkan tingkat lanjutan; Melalui Diklat Perkoperasian Akan Menghasilkan SDM Koperasi Yang Handal. Nara sumber kecuali dari PKPRI DKI juga dari Lapenkop, Dekopinwil DKI dan IKOPIN, Jatinangor.

Jika koperasi tidak melaksanakan 7 prinsip koperasi yang telah disepakati oleh International Cooperative Alliance (ICA) – Gerakan Koperasi Dunia, salah satunya pendidikan bagi anggota, maka koperasi itu bukan koperasi sejati. Membangun bangunan megah dari puing-puing yang terserak, hampir mustahil. Namun dengan semangat, ketekunan, keuletan dan fokus, hasilnya membanggakan. Hasanuddin mengamati dan melihat, anggota KPPD DKI bangga dan puas terhadap pelayanan kinerja pengurus dan manajemen. Kebijakan pengurus juga berorientasi kepada kepentingan anggota.

Belajar dari pengalaman jatuh bangun mengelola koperasi, akhirnya dapat disimpulkan; harus fokus, serius, tidak boleh sambilan. Karena koperasi adalah milik angota, sekaligus sebagai pelanggan pengurus harus mampu memenuhi aspirasi anggota. Bukan pengurus yang memaksakan kehendaknya. Untuk kenyamanan anggota bertransaksi ada beberapa loket, di ruang tunggu yang nyaman, kasir pun kerja cekatan. Angota yang datang mau pinjam uang, selama persyaratan terpenuhi, gaji atau TKD masih memungkinkan dipotong, saat itu juga dikabulkan.

Koperasi harus kaya. Tidak kaya, pasti salah kelola. Jika tidak kaya, juga tidak bisa memberikan pelayanan prima kepada anggota. Tradisi memberikan hadiah kepada anggota itu terus berlanjut. Hadiahnya ratusan tv 20 inc, kulkas, sepeda motor, ibadah umrah ke Tanah Suci atau ziarah rohani ke Yerusalem bagi yang beragama Kristen – Katolik. Telah menjadi tradisi pula setiap menjelang hari raya keagamaan, khususnya Idulfitri, pengurus memberikan bingkisan hari raya kepada anggota. Program bingkisan hari raya bagi anggota besar sekali manfaatnya, sehingga sangat diharapkan.

Soal regenarasi, sudah dipersiapan melalui Diklat. Kader-kader terdidik sudah siap menggantikan. Soal kemampuan, bisa belajar. Tetapi menyangkut amanah, itu sulit. Anda mengurus koperasi, pinjam di koperasi artinya pinjam kepada 12.000 orang. Kalau Anda punya niat jahat, menzolimi koperasi, 12.000 orang itu yang akan mendoakan Anda. Itu kiatnya menyadarkan orang. Di koperasi, figur seorang ketua sangat penting. Jika ketua tidak punya karakter yang baik, tidak punya wibawa, apalagi tidak amanah, bahaya bagi koperasi.

Disamping kemampuan manajemen, kemampuan otak, harus punya kejujuran. Seorang ketua koperasi, harus tahan banting, tidak mudah tergoda. Kalau anggota sudah tidak percara karena pengurus tidak jujur, rusaklah koperasi itu. Intinya, tetap moralitas. Yang sedang ngetren, revolusi mental. Kata-kata itu mudah diucapkan, tetapi untuk orang per orang, sulit mengukurnya. KPPD tidak boleh mentok sampai di sini, tetapi harus terus berkembang menjadi lebih besar, karena memang punya potensi sangat besar. Caranya, pengurus menumbuhkan kepercayaan para anggota, dan memberdayakan anggota.

Pengurus dituntut untuk terus berkreasi – berinovasi. Misalnya, bagaimana mempersiapkan anggota setelah purna tugas sebagai Aparat Negara Sipil (ANS) bisa berwirausaha. Agar setelah pensiun tidak keluar dari koperasi, 2 – 3 tahun jelang pensiun mereka perlu diarahkan mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Untuk praktek usaha, diawali dari kecil-kecilan, buka warung – buka bengkel. Pinjam modal dari koperasi. Bila mereka sudah memulai usaha sebelum pensiun, ketika pensiun akan lebih fokus mengembangkan usahanya. Sering kali, setelah pensiun mereka bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Padahal masih terbuka berbagai macam peluang untuk melakukan kegiatan produktif, mengisi masa purna tugasnya. Kalau tidak ada kegiatan – aktivitas, mereka semakin tidak sehat. Semua penyakit bisa muncul. ANS itu berada di zona nyaman. Masuk kerja pagi jam 8, pulang jam 5 sore. Begitu terus sepanjang tahun. Setelah tidak punya kegiatan seperti masuk penjara. Pengurus perlu membuka awasan dan pola pikir anggota untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Karena mereka punya banyak pengalaman, kalau digali dan didorong akan muncul jiwa wirausahanya.

Di lingkungan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta yang anggotanya 321 koperasi primer, KPPD termasuk salah satu yang berprestasi. Secara nasional KPPD masuk koperasi yang sehat, sehingga mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang diserahkan sendiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, A.A Ngurah Puspayoga. Atas dedikasinya mengembangkan perkoperasian, khususnya melalui KPPD DKI Jakarta selama 33 tahun, pada 2014 Hasannudin menerima penghargaan Satyalencana Wirakarya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan diserahkan pada puncak perayaan Harkopnas di Medan Sumatera Utara. (adit – mar)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *