Krusial, Tetapi Kodanua Tetap Bertumbuh

Perkembangan ekonomi, baik global maupun nasional masih belum mampu mendorong gairah pelaku ekonomi kelas bawah, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini dianggap sebagai benteng pertahanan ekonomi nasional.

Praktisi koperasi H.R Soepriyono, yang juga Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua memberikan gambaran bahwa perkembangan KSP Kodanua dari Januari – September 2013 hanya maju selangkah, dan semakin melambat mulai Oktober – November. Berbeda dengan 2 – 3 tahun silam, KSP Kodanua yang anggotanya mayoritas adalah pelaku UMKM, bisa bertumbuh 2 – 3 langkah.

Menyimak berita di koran dan tayangan teve, dimana kondisi ekonomi Indonesia agak melambat, pelan tetapi pasti, Soepriyono memerintahkan kepada para pimpinan cabang agar lebih giat melakukan penagihan kredit dari para anggota, baik yang agak sulit maupun yang lancar. Pemberian pinjaman pun agak diperketat sampai tahun 2014 setelah pemilihan presiden.

“Dengan kata lain, harus mencapai target, setelah itu mungkin “tiarap” mempelajari situasi. Jelang Pemilu ini situasinya makin memanas. Bukan hanya politik yang memanas, ekonomi juga memanas. Koperasi ini bukan untuk sehari dua hari, tetapi untuk selamanya. Karena itu harus mempertahankan koperasi ini sampai kapan pun,” urai Soepriyono saat ditemui wartawan Majalah UKM di kantornya di kawasan Grogol, Jakarta Barat, beberapa waktu silam.

Setiap mau pemilu, kata dia, harus hati-hati. Karena selalu menghitung situasi, walau hanya setapak Kodanua tetap berkembang. Dari pengalaman sekian banyak Pemilu, kondisi terberat jelang 2014 ini. “Kebetulan saat ini dibarengi kondisi ekonomi yang kurang bagus. Jelang 2014 ini memanasnya luar biasa. Sudah banyak contoh yang bisa kita lihat. Sebentar lagi PLN akan menaikan tarif listrik, gas yang 3 Kg kabarnya harganya juga akan dinaikan. Semua itu akan berdampak langsung kepada UKM,” jelasnya.

KSP Kodanua, lanjut dia, sebagian terbesar anggotanya pelaku UKM, yang pinjamannya ada yang hanya Rp 2 juta – Rp 5 juta. Bahkan yang pinjam Rp 1 juta saja masih ada. Tukang gado-gado, misalnya, pinjam untuk tambahan modal cukup Rp 1 juta. Kalau dikasih pinjaman Rp 5 juta akan berat mengembalikannya. Karena memasaknya pakai gas atau listrik, ketika harga gas dan tarif listrik naik, dampaknya akan menerpa mereka. Belum kalau transportasi juga naik, dampaknya akan lebih parah lagi. Jika tarif jalan tol dinaikan, otomatis harga sayuran dan ongkos pengangkutnya juga naik. Akibatnya harga gado-gado pun akan naik. Anggota KSP Kodanua yang kurang lebih 18.000 orang, sekitar 60% pelaku UMKM.

Meskipun sangat berat, kata Soepriyono, namun diperkirakan sisah hasil usaha (SHU) KSP Kodanua tahun buku 2013 tidak turun, hanya ekspansinya yang ditunda. Aset Kodanua dari Rp 130 miliar seharusnya tahun 2013 menjadi Rp 150 miliar, tidak akan tercapai. “Walau sedikit, naik pasti. Turun, kemungkinan besar tidak. Karena benar-benar dijaga,” tegasnya. Disamping menunda ekspansi, kata dia, juga tidak memberikan pinjaman secara besar-besaran.

Dengan adanya kondisi seperti ini pengurus Kodanua memang super hati-hati. Baik dalam hal penerimaan anggota baru, mau pun dalam memberi pinjaman baru kepada anggota. Sangat banyak calon anggota yang ingin menjadi anggota penuh. Namun dalam menentukan menjadi anggota juga melalui seleksi ketat. Seleksi didasarkan pada rajin menabung, menyiman dan meminjam, tertip mengangsur pinjamannya. “Dia harus punya tempat tinggal tetap. Kalau kontrak, lalu kontraknya pindah-pindah, juga merepotkan – susah melacaknya,” katanya member alas an.

Untuk mengantisipasi terjadi kerugian atas kemacetan pengembalian pinjaman dari anggota, KSP Kodanua telah membentuk apa yang dinamakan Resiko Kredit. Soepriyono mengaku bahwa program itu mengadopsi dan mengembangkan dari Daperma-nya Inkopdit. Terkait usaha asuransi berbadan hukum koperasi dia menyayangkan karena dalam UU No 17 tahun 2012 tidak nyenggol masalah asuransi. “Alih-alih dimasukan, nyenggol saja tidak. Karena itu timbul pertanyaan, siapa yang salah? Gerakkan koperasikah, Dekopinkah, pemerintah lupa, DPR-nya yang tidak paham, atau sengaja tidak dimasukan?” katanya mempertanyakan. Supaya punya payung hukum, lanjutnya, kita harus memproses UU baru, dan itu waktunya bisa lama.

Karena ada unsur pembinaan, menurut Soepriyono, pemerintah – Kementerian Koperasi dan UKM sah-sah saja membentuk asuransi koperasi. Jalan pintasnya, mendirikan PT, tetapi harus pemerintah. Bisa juga membentuk semacam Badan Layan Umum (BLU), dananya dari APBN, seperti Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Tetapi, semua harus betul-betul dipertimbangkan, ada payung hukum yang melindungi, dan dikelola oleh tenaga-tenaga profesional di bidang asuransi. Terkait syarat minimal modal Rp 100 miliar, agar bisa mengelola asuransi, kata Soepriyono, bagi koperasi cukup berat. Belum untuk yang lain. “Bukan mengecilkan koperasi, kondisinya memang demikian. Koperasi di Indonesia yang asetnya mencapai ratusan miliar, belum banyak,” tuturnya.

Kalaupun induk-induk koperasi seperti; Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP), Induk Koperasi Kredit (Inkopdit), Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI), Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar), Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau), Induk Koperasi Pasar (Inkopas) dan sebagainya membentuk PT, lalu mengumpulkan Rp 100 miliar untuk modal, juga berat. “Berbeda kalau yang membentuk koperasi asuransi itu pemerintah, akan lebih mudah,” papar Soepriyono. Setelah jadi, lanjut dia, koperasi akan melihat take and give-nya atau manfaatnya untuk koperasi dan para anggota apa. Soepriyono mengambil contoh, dulu, koperasi-koperasi besar banyak yang tidak masuk Ajindo, karena manfaatnya tidak terpenuhi.

Karena tidak ada UU yang mengatur tentang asuransi berbadan hukum koperasi, bagi pelaku koperasi masing-masing menyelamatkan para anggota dari lahir sampai meninggal dengan produk perlindungan. Kalau kemudian ada PT asuransi koperasi, dan memberikan manfaat yang baik koperasi pasti akan memanfaatkanya secara baik. Artinya tidak semata-mata harus berbadan hukum koperasi, tetapi selama asuransi itu mempunyai manfaat besar bagi koperasi dan anggotanya akan dipercaya.

Contoh, dulu PT PNM waktu masih baru manfaatnya cukup besar bagi koperasi, ada pinyaman murah, dan pinjaman lunak, maka koperasi berduyun-duyun ke PNM. Tetapi setelah PNM dialihkan pangsa pasarnya, terutama ke UKM, dan pemerintah mendirikan LPDB, koperasi akhirnya beralih ke LPDB. Artinya, koperasi pun mengikuti azas manfaat untuk anggota.  Untuk perlindungan itu memang perlu diciptakan. Entah itu namanya Asuransi Koperasi atau PT Asuransi. Daripada mencari kambing hitam, mencari jalan keluar yang terbaik dan mencari payung hukum. (my – yn)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *