KSP Kodanua Meningkatkan Plafon Pinjaman Dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar

Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua ke-36 tahun buku 2013 diselenggarakan pada 1 Februari 2014 di Gedung Pewayangan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Kunci keberhasilan koperasi disamping adanya partisipasi aktif anggota, diselenggarakannya RAT secara rutin dan tepat waktu juga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi efektif seluruh komponen koperasi, demi perkembangan koperasi itu sendiri.

Lewat RAT masa depan koperasi akan ditentukan, karena setiap anggota yang hadir dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kelangsungan hidup koperasinya. Di sinilah jaminan atas demokrasi dalam koperasi. Sebagai lembaga ekonomi demokrasi alangkah eloknya jika para anggota mengkritisi pelaksanaan program-program yang ditentukan setahun silam.

Menurut penjelasan Ketua KSP Kodanua, H.R Soepriyono, aset lembaga mengalami kenaikan sebesar 7%. Pendapatan usaha diakui tidak mencapai target, tetapi tak terlalu mengecewakan karena masih tercapai 97%, dan membukukan surplus usaha 6%. Kantor KSP Kodanua yang terdiri dari kantor pusat, cabang dan cabang pembantu sebanyak 22 kantor cabang dan cabang pembantu, 19 kantor di antaranya sudah milik lembaga – KSP Kodanua.

Bertitik tolak dari yang dicapai selama tahun 2013 rencana kerja dan rencana pendapatan serta rencana belanja koperasi tahun 2014 akan membuka kantor cabang baru di Sala, Kebumen dan Jogyakarta. Tahun 2014, kata Soepriyono, KSP Kodanua mentargetkan kenaikan pendapatan usaha 16% – 20%, dan direncanakan menghasilkan surplus usaha – SHU sebesar Rp 2,8 atau naik sekitar 3% dibandingkan tahun 2013.

Ditegaskan bahwa guna mencapai program kerja tersebut diperlukan kerja yang lebih prima, dan lebih keras, saling bersinergi antara annggota, pengurus, pengawas dan karyawan, serta mencari sumber-sumber permodalan yang lebih murah. Untuk itu, kata dia, pengurus tidak bosan-bosannya mengajak seluruh anggota untuk selalu berpartisipasi aktif menyimpan – menabung dan aktif pula untuk menggunakan permodalan dari koperasi Kodanua dengan penuh hati-hati. Untuk meningkatkan jumlah anggota, Soepriyono menagih realisasi janji para anggota untuk membawa minimal 2 orang calon anggota baru.

Menghadapi pesta demokrasi, memilih calon legislatif dan calon presiden 2014, dipastikan akan berpengaruh pada konsentrasi para pelaku usaha. Terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebagai pelaku koperasi berharap agar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam rangka tanggung jawab sosial KSP Kodanua tiap tahun telah berbagi kepada anak asuh, dan tahun 2013 memberikan bantuan bagi anak asuh sebanyak 74 siswa SD dan SMP, juga memberikan bantuan bagi rumah ibadah sebanyak 5 masjid. Untuk mingkatkan kinerja karyawan, pengurus memberikan penghargaan.

Kodanua telah meningkatkan plafon pinjaman anggota dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar, dengan masa pengembalian 2 tahun. Namun dalam  RAT ada anggota yang menawar batas pengembalian selama 3 tahun. Pengurus menyarankan kepada anggota untuk mengajukan permohonan. Jika dinilai layak, pengurus akan mengambil kebijakan. Namun bila tidak layak, pengurus takut urusan-urusan dengan rapat anggota. Karena itu pengurus hanya memberikan batas waktu sampai dengan 2 tahun. Dicontohkan, ada anggota dari Sukabumi, pinjam Rp 2 miliar minta jangka waktu pengembaliannya selama 3 tahun. Tetapi hanya dikabulkan Rp 1,5 miliar, dan diberikan waktu 2 tahun. Demikian pula anggota dari Tegal yang mengajukan pinjaman Rp 3 miliar dan minta waktu 3 tahun. Tetapi dibalukan dengan waktu 2 tahun.

Banyak juga anggota yang mengusulkan agar bunga – jasa pinjaman di turunkan lebih rendah dari 1,5%. Namun menurut pengurus bunga 1,5% itu saat ini masih relevan karena bunga bank swasta sekarang masih di kisaran 18% – 22%. Kalau pinjam uang di bank, macet – nunggak, jaminannya pasti langsung disita. Sedangkan pinjam di koperasi masih bisa dijadualkan kembali masa pengembalian – angsurannya. Pengurus, kata Soepriyono, tentu tidak ingin memberatkan anggota. Kalau modal koperasi benar-benar sudah kuat, dimungkinkan jasa pinjaman diturunkan.

Ada pula yang mengusulkan biaya administrasi sebesar 2% untuk diturunkan. Biaya adminstrasi itu menurut Soepriyono, dulu besarnya 2,5% diturunkan menjadi 2%. Yang perlu diketahui oleh anggota, kata dia, bahwa beban operasional Kodanua masih sangat tinggi. Karena itu saat ini belum bisa menurunkan biaya administrasi. Mulai Maret 2014 KSP Kodanua akan mulai melaksanakan program penjaminan resiko pinjaman sampai dengan Rp 50 juta. Dengan ketentuan si peminjam melakukan pembayaran angsuran secara tertib. Jika peminjam meninggal dunia, maka sisa pinjamannya akan dinyatakan lunas, sehingga ahli warisnya tidak diwajibkan membayar sisa pinjaman tersebut. Selama bulan Februari akan dilakukan sosialisasi dulu.

“Dalam rangka menyesuaikan Undang Undang (UU) No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, KSP Kodanua telah melakukan konvensi simpanan pokok menjadi setoran pokok, dan simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi (SMK). Tahun 2013 telah melayani anggota sebanyak 18.490 orang. KSP Kodanua juga akan segera merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD – ART) sesuai amanah UU No 17 tahun 2012,” tutur Soepriyono.

Sebagai warga Gerakkan Koperasi Indonesia (GKI) kita harus meyakini bahwa UU tersebut untuk menempatkan peran strategis koperasi dalam tata ekonomi nasional berdasar konstitusi dan azas perekonomian nasional serta menempatkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi lembaga yang kuat di tengah-tengah perkembangan ekonomi global yang dinamis dan penuh tantangan. UU juga mendorong gerakkan koperasi melakukan revitalisasi secara gradual, revolusioner dan mendasar berdasarkan nilai dan prinsip koperasi, juga berdasarkan pada sel ekonomi yang layak untuk kesejahteraan anggota, serta menata organisasi koperasi yang mandiri, profesional dan dinamis yang siap mensejajarkan diri dengan pelaku ekonomi lainnya.

UU Perkoperasian mengamanatkan juga tentang perubahan peran, fungsi dan tugas pengurus dan pengawas koperasi pada demensi strategis manajerial dalam pengendalian dalam organisasi koperasi. Di atas kertas ketentuan pasal-pasal dalam UU tersebut sepertinya mudah dilaksanakan. Tetapi dalam prakteknya tidak mudah bagai membalik telapak tangan. Misalnya, perubahan peran fungsi dan tugas pada pengurus dan pengawas sudah pasti, warga koperasi merasa sulit melakukannya. Hal itu dikarenakan aspek kebiasaan, psikologi yang dihadapi dan budaya organisasi yang ada di tubuh gerakkan koperasi.

Jiwa dan semangat UU Perkoperasian mengamanatkan bahwa kegiatan usaha koperasi simpan pinjam sebagai kegiatan usaha koperasi yang wajib memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri Koperasi. Dalam pelaksanaan usahanya hanya dilakukan dari dan untuk anggota. Koperasi simpan pinjam skunder tidak dibenarkan untuk memerikan pinjaman kepada anggota perorangan. Artinya, di KSP hanya melayani anggota. Pengurus – pengawas KSP dilarang sebagai pengurus – pengawas atau pengelola koperasi simpan pinjam lainnya, namun tidak dilarang sebagai pengurus – pengawas koperasi jenis lainnya.

KSP dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil. Hal itu dimaksudkan agar fokus memberikan pelayanan dalam bentuk simpan pinjaman. Artinya KSP tidak diperkenankan membuka usaha di luar simpan pinjam. KSP wajib menjamin simpanan anggota dalam rangka memberikan rasa aman anggota yang menyimpan dananya di KSP. Di samping itu dalam ketentuan peralihan pasal 123 dinyatakan KSP dan USP yang telah memberikan pinjaman kepada non anggota wajib mendaftarkan non anggota tersebut menjadi anggota paling lambat 3 bulan sejak berlakunya UU perkoperasian.

Jika non anggota tersebut tidak bersedia menjadi anggota, maka non anggota itu tidak berhak memanfaatkan jasa simpan pinjam dari KSP tersebut. Bila non anggota itu sudah terikat dengan perjanjian simpan pinjam maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian antara non anggota dengan koperasi yang bersangkutan. Karena UU perkoperasian yang baru telah satu tahun diundangkan, maka ketentuan pasal peralihan – pasal 123 sudah mengikat.

Mengembalikan eksistensi dan peran strategis koperasi merupakan konskuensi, serta tuntutan pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat. Kehadiran UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian sebagai landasan hukum bagi upaya pemberdayaan koperasi merupakan suatu keniscayaan. Tidak bisa tidak, semua pemangku kepentingan perlu menyegerakan langkah-langkah implementasi dan antisipasi. (dm – yn)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *